TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indragiri Hilir mengharapkan dengan bergantinya pimpinan Polres Inhil dapat terjalin kemitraan yang erat dengan kalangan jurnalis di Indragiri Hilir.

Pernyataan ini dikemukakan dua organisasi pers ini, karena  selama kalangan pers liputan Indragiri Hilir merasa akses informasi dengan kalangan kepolisian belum begitu terbuka dan terjalin dengan baik.

“Kita tentunya berharap dengan kepemimpinan Kapolres Inhil yang baru ini, maka dapat terjalin kemitraan dan akses informasi yang lebih terbuka kepada kalangan wartawan yang bertugas di Inhil,” ungkap Wakil Sekretaris PWI Perwakilan Inhil, M Yusuf kepada, Jum’at (18/11/11).

Lanjutnya, padahal antara pihak kepolisian dan kalangan wartawan harus terjalin komunikasi yang bagus dan akses informasi yang lebih terbuka. Sehingga jika ada permasalahan yang perlu dikonfirmasikan kalangan wartawan dapat direspons dengan baik oleh jajaran kepolisian.

Hal senada juga dikemukakan M Faisal, AJI Pekanbaru Perwakilan Indragiri Hilir. Ia mengakui bahwa selama ini memang kalangan wartawan liputan Inhil merasakan kurangnya ‘kedekatan’ dengan jajaran kepolisian, padahal antara wartawan dan kepolisian harus terjalin hubungan yang sinergis, terutama dalam pemberitaan yang terkait penegakan hukum di Inhil.

“apapun sebutannya, kemitraan kepolisian dengan pers sudah merupakan suatu keharusan. Sebagai aparatur Negara yang mengemban amanah denngan predikat pengayom masyarakat, tentunya tidaklah berlebihan seluruh aktifitas kepolisian dapat terpublikasi secara terbuka agar masyarakat mengerti sejauhmana peran dan fungsi yang telah dijalankan abdi pengayom masyarakat ini.” Ujar Faisal.

Dirinya beralasan, dengan kedekatan, pers tentunya lebih dapat menyampaikan secara objektif kepada publik melalui media mengenai berbagai kebijakan dan kegiatan Polres Inhil dalam penegakan hukum  dan penanganan tindak kejahatan di Inhil. (njd)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – semakin menjamurnya café dan warung remang-remang di kota Tembilahan dinilai masyarakat dikarenakan ketidak adanya aturan yang jelas. Apalagi menurut mereka penertiban yang dilakukan oleh instansi terkait terkesan separuh hati dengan bukti tidak pernah diberikannya sanksi yang memiliki efek jera atas berbagai temuan pelanggaran.

“Coba saja kita cek itu satu-satu café dan warung remang-remang yang kini semakin menjamur di dalam kota Tembilahan, saya yakin kebanyakan dari mereka tidak mengantongi ijin usaha. Tapi mereka tentunya tidak perlu takut karena penegakan aturan oleh instansi terkait selama ini cenderung hanya lips service. Ujung-ujungnya ya melempem lagi.” Kritik Suryani (45) seorang warga Tembilahan, jum’at (18/11/2011)

Semestinya, tambah Suryani, keberadaan café dan warung remang-remang ini harus mendapatkan perhatian serius karena tempat-tempat seperti ini cenderung menjadi titik awal timbulnya berbagai tindak kriminal.”Bukannya menuduh, tapi siapapun pasti tidak membantah kalau ditempat-tempat itu identik sebagai basis peredaran minuman keras dan berbagai bahan psikotropika. Artinya apa, usai menikmati barang memabukkan itu, mereka pasti akan hilang kontrol dan kesadaran diri. Saya yakin kalau masih berpikiran normal, sangat kecil kemungkinan siapapun itu orangnya akan berani berbuat berbagai tindak kriminal, tapi kalau kesadaran itu sudah tidak ada?”Ujar Suryani melontarkan kalimat bertanya.

Apa yang diungkap Suryani juga diamini seorang warga Tembilahan lainnya, Edi (35), bahkan dirinya meminta, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Inhil untuk melakukan pengawasan dan pemantauan dini guna menghindari timbulnya resiko negatif bagi generasi dikemudian hari.” Kalau memang Inhil serius menyematkan Kota Tembilahan sebagai Kota Ibadah, persoalan makin maraknya café dan warung remang-remang ini harus dijadikan PR yang secepatnya dituntaskan.  Saat ini, Apabila tontonan seperti ini setiap hari disuguhkan didepan mata, kedepan, berkunjung ke tempat-tempat seperti ini bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu,” Ujar Edi.

Masih menurut Edi,”Yang kita khawatirkan dan kini memang semakin jelas mengarah kesana, pengunjung tempat-tempat seperti ini semakin hari semakin menjadi tempat idola bagi para remaja. Kalau hal ini terbiarkan begitu saja tanpa adanya antisipasi sejak dini, apa jadinya generasi penerus negeri ini.” Ucap Edi mengakhiri. (fsl)

Tembilaha( www.detikriau.wordpress.com ) –  Dalam rangka untuk meminimalkan dan mengantisipasi dampak negatif bencana yang diperkirakan akan terjadi dimasa yang akan datang khususnya  didaerah pesisir  Inhil, Pada Kamis (17/11) Pihak Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Riau  menggelar acara sosialisasi mitigasi bencana lingkungan Kabupaten  Indragiri Hilir di Aula Hotel Arrahman II Tembilahan.

Kegiatan  sosislisasi tersebut, Dibuka langsung oleh Kadis Kelautan dan Perikanan Inhil Ir. Saripek  dan diikuti  oleh sebanyak 40 peserta yang terdiri dari kades dan tokoh  masyarakat di 9 kecamatan daerah pesisir Inhil dengan 3 narasumber yaitu dari Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat. Supratmi, dai Loka Kawaasan Konservasi Perairan Nasional Darmawan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kabid kelautan dan pengawasan Ir. Warniati Msi.

Menurut Kadis Kelautan dan Perikanan Inhil Ir.Saripek, bahwa kegiatan yang digelar merupakan  salah satu program  penaggulangan untuk mengantisipasi secara dini  terhadap dampak negatif bencana yang diperkirakan  akan terjadi didaerah pesisir Inhil Seperti  bencana damapak  dari pasang besar (ROB), Gelombang pasang surut air laut dan dampak dari penebangan hutan magrove.

“ Seperti yang kita ketahui bahwa Inhil ini, merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah pesisir dengan luas wilayahnya pesisirnya sekitar 5.120 Km2 yang tersebar pada 9 kecamatan serta memiliki 25 pulau-pulau kecil dengan kondisi sebagian besar terkena imbas pasang surut air laut dan memiliki kemiringan lereng dengan kisaran 0-3% menyebabkan gelombang pasang surut yang dapat menimbulkan dampak negatif dan merupakan sumber bencana bagi daerah pesisir dan masyarakat yang berdomisi diwilayah tersebut” Terang Saripek.

Untuk itu, salah satu upaya untuk menghindar hal-hal tersebut, Ditambahkan Saripek  perlu dilakukan upaya mitigasi yang komperehensif, yaitu kombinasi upaya struktur seperti pembuatan prasarana dan sarana pengendali serta upaya non struktural seperti pembuatan kebijakan mitigasi lingkungan pesisir dan penyadaran masyarakat diantara dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan.

“ Kita berharap dengan terlaksananya upaya mitigasi bencana ini, permasalah yang kita diperkirakan  permasalah diwilayah pesisir yang termasuk kedalam bencana wilayah pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir dapat diatasi begitu juga dengan peserta yang mengikuti acara sosislisasi ini bisa mengikuti dengan baik sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai” Harap Saripek dalam sambutan dalam acara tersebut.

Sementara itu, dilain tempat Ir Warniati narasumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yang didampingi 2 orang narasumber lainnya, Yaitu Supratmi dan Darmawan kepada wartawan mengungkapkan, Kamis (17/11) bahwa kegiatan sosialisasi dan mitigasi bencana lingkungan di Inhil itu, pada prinsifnya adalah upaya penanggungan yang dilakukan melalui penyadaran kepada masyarakat didaerah pesisir peduli terhadap lingkungannya untuk mengantisipasi bencana yang diperkirakan akan terjadi.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Sikap ugal-ugalan yang dipertontonkan oknum sopir truk angkutan pasir membuat masyarakat resah. Diharapkan instansi terkait untuk segera melakukan penertiban. Dikhawatirkan kalau tindakan ini terus dibiarkan akan berakibat fatal bagi pengguna jalan lainnya.

“Memohon dengan sangat, secara pribadi saya meminta pihak-pihak terkait segera melakukan penertiban terhadap para sopir truk angkutan pasir yang sering bertindak semaunya berlalu lintas. Untung saja saya masih dilindungi Tuhan. Kalau tidak, mungkin hari ini saya tidak bisa menceritakan hal ini kepada bapak,”Ungkap Agus (40) seorang warga jalan batang tuaka Tembilahan, Kamis (17/11/2011).

Menurut penuturan Agus, siang itu dirinya beserta dua orang anaknya sedang menggunakan kendaraan roda dua untuk pulang kerumah selepas membeli beberapa keperluan di pasar jalan Yos Sudarso. Di perempatan jalan batang tuaka, karena memang posisi lampu traffic light dari arahnya sedang dalam kondisi hijau. Tanpa sedikitpun perasaan ragu, ia melintas secara perlahan.

“Demi Tuhan, sampai hari ini nyali saya masih ciut pak. Saat itu saya begitu kaget karena tiba-tiba saja melintas truk angkutan pasir dengan memacu kendaraan cukup kencang. Bahkan seorang pengguna jalan lainnya sempat berteriak karena kaget begitu menyaksikan kejadian yang hampir merengut nyawa saya dan kedua anak-anak saya. Yang lebih membuat saya tidak habis pikir, sudahlah si sopir jelas salah karena tidak mengindahkan lampu traffic light malah dengan garang dirinya memukul pintu truk kendaraannya sambil membentak.” Ceritanya kemudian dengan masih menahan rasa marah.

Kabar tentang ugal-ugalannya kendaraan truk angkutan pasir ini bukan hanya sekali ini pernah didengar detikriau. Bahkan beberapa waktu lalu, dengan mata kepala sendiri detikriau menyaksikan sebuah kendaraan truk angkutan pasir BM. 83xx GA memacu kendaraannya tanpa sedikitpun memperdulikan lampu traffic light yang saat itu sedang berwarna merah. Untungnya saat itu kondisi lalu lintas sedang sepi.

Terkait permasalahan ini, Ketua LSM Gemilang Serumpun, Indra Jaya ketika dikomfirmasi terkait beberapa laporan warga ini berharap masukan ini jangan hanya dijadikan sekedar masukan tanpa adanya tindakan nyata dari pihak-pihak terkait. Dirinya meminta agar hal ini segera diambil tindakan dan dilakukan pengawasan sebelum menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan lainnya.

“Tolong pengaduan masyarakat ini jangan dianggap angin lalu. Segera lakukan pengawasan. Kalau pengaduan datanganya dari satu orang mungkin saja itu hanya kebetulan tapi kalau datangnya sudah dari beberapa orang, ini sepertinya sudah jadi kebiasaan para sopir. Segera tertibkan dan berikan sanksi tegas kalau memang kedapatan, sebelum ada korban dipihak masyarakat nantinya,” Kata Indra mengingatkan.

Kasi lalin Dinas Perhubungan Inhil, Azwan ketika dikomfirmasi terkait permasalahan ini menyatakan bahwa untuk penertiban sopir angkutan tersebut kewenangan berada di Kepolisian.

“Berdasarkan UU no 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kewenangan kita sudah sangat dibatasi. Melakukan penertiban itu, sesuai UU lebih tepatnya oleh bagian Lalu Lintas Kepolisian,” Jelas Azwan memberikan jawaban ketika di komfirmasikan melalui sambungan telepon selularnya, kamis (17/11/2011)

Kasad Lantas Polres inhil, Suratman, ketika dikomfirmasi terkait hal ini menyatakan pihaknya segera akan melakukan pemantauan.”Pelanggaran lalu lintas baru bisa ditindak apabila “tertangkap tangan”. Artinya, kita tidak bisa bekerja seperti misalnya bagian reskrim yang bisa melakukan pengembangan kasus. Saya sangat berterimakasih atas laporan ini. Dan tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya kerjasama dari masyarakat,”Ungkap Kasad Lantas memberikan komfirmasi.

Saat itu juga, dirinya berpesan apabila ada masyarakat yang melihat kejadian pelanggaran yang dilakukan sopir seperti itu segera dilaporkan dan dirinya berjanji untuk menindak. Bahkan Kasad Lantas juga mengaku sudah mendengar beberapa pengaduan dari masyarakat terkait hal ini.”saya akan segera berikan perintah personil kita untuk lebih fokus memantau terkait laporan ini.”Pungkasnya.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Asmuni, calon incumbent Kades Rantau Panjang Kecamatan Enok yang merasa tidak diberlakukan adil kembali mengancam akan ajukan gugatan. Dirinya berharap pihak pemerintah dalam hal ini Bupati melalui Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Masyarakat Desa (BPPMD) Kabupaten Indragiri Hilir dapat berlaku arief dengan mempertimbangkan berbagai alasan penolakan dirinya akan pilkades ulang tersebut.

“Saya benarkan kalau sebelum pemilihan, panitia pilkades dan BPD mendatangi saya untuk menghadiri pemilihan ulang itu. Tapi jelas saya tidak bersedia karena kedatangan saya bisa diartikan menyetujui,”Jelas Asmuni ketika melakukan hubungan via telpon, Kamis (17/11/2011).

Menurut Asmuni, pihak panitia terkesan terlalu memaksakan kehendak dilaksanakannya pilkades ulang. Dalam beberapa kali pertemuan, dengan lantang saya menyatakan tidak setuju dilakukan pilkades ulang dengan beberapa alasan yang jelas, termasuk tidak akan bersedia kalau pemilihan tidak dilakukan secara total dengan pertimbangan keadilan. ”kalau lawan kita sebelum bertanding saja sudah unggul dua puluh persen lebih dari total suara pemilih, apa ini fair namanya. Jadi kalau panitia tetap ngotot menganggap pilkades ulang itu sah. Ya silahkan saja dan sayapun siap untuk kembali menggugat melalui jalur ketentuan secara hukum yang berlaku” Ancam Asmuni.

Sebelumnya, menurut hasil keterangan sumber di BPMPPD, pihak pemerintah menyatakan tetap akan melakukan pelantikan calon kades peraih suara terbanyak dalam pilkades ulang itu asalkan ini sanggup dipertanggungjawabkan pihak panitia pemilihan.

Terkait hal ini, Ketua Pilkades Rantau Panjang Kecamatan Enok, Yuliandra ketika dikomfirmasi www.detikriau.wordpress.com melalui sambungan telepon selularnya mengatakan bahwa mereka telah menjalankan semua proses sesuai ketentuan yang ada. Bahkan dirinya mengaku sudah mendatangi calon kades lainnya untuk menghadiri pilkades ulang tersebut.”Sudah pak, saya sendiri bersama BPD, tapi mereka tetap bertahan untuk tidak menghadiri. Jadi ya sudah resiko merekalah,”Jelas Yuliandra sambil mengatakan kalau pihak panitia siap menghadapi gugatan  secara hukum. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Salah satu keahlian masyarakat Desa Pungkat Kecamatan Gaung yang diturunkan secara turun temurun adalah seni keahlian membuat perahu. Kerapian dan kecermatan para pembuat perahu di desa tersebut sudah sangat terkenal di Inhil, bahkan hingga keluar Inhil seperti Kabupaten tetangga.

Sayangnya belakangan ini, keahlian masyarakat tersebut terhalang dengan makin minimnya bahan baku yang tersedia. Hal itu baik disebabkan dengan makin sedikit ketersediaan bahan baku kayu akibat penebangan hutan yang dilakukan secara terus menerus, hingga upaya aparat penegak hukum yang sedang gencar-gencarnya memberantas ilog, hingga tidak menyisakan sedikitpun ruang untuk pengrajin perahu di desa tersebut.

“Permintaan perahu cukup banyak, terutama dari masyarakat Inhil. Sayangnya kendala kita yang sangat menggangu belakangan ini terletak pada makin sulitnya bahan baku,” ujar Sudirman, salah seorang warga Pungkat, belum lama ini.

Sementara itu Kades Desa Pungkat, Imran Awang ketika berbincang menjelaskan bahwa usaha membuat perahu menjadi salah satu andalan masyarakat Desa Pungkat dalam menopang ekonomi keluarga. Saat permintaan banyak dan ketersedian bahan baku mencukupi, tentunya perekonomian masyarakat juga baik.

“ Kalau dulu, lima tahun sebelumnya, berapa  banyak pun permintaan dapat dipenuhi oleh masyarakat pengrajin desa kami, karena memang saat itu untuk mendapatkan bahan baku tidak sulit.  Tetapi kalau saat ini dengan banyaknya  perusahaan-perusahaan menguasai lahan-lahan disekitarnya, ketersedian lahan untuk masyarakat  mendapatkan bahan baku itu boleh dikatakan sudah tidak ada lagi, bahkan sulit sekali. Sehingga usaha turun menurun ini menjadi melemah,” terang Kades yang dikenal murah senyum.

Dikatakan juga bahwa untuk permintaan hasil usaha pembuatan pompong  Pungkat  pada awal tahun 2011 ini, yang datang dari luar Inhil, seperti Tanjung Pinang (Kepri), Jambi dan Palembang  itu tidak sedikit. Belum lagi permintaan dari Inhil sendiri. Sehingga membuat masyarakat kebingungan untuk memenuhi permintaannya karena sulit untuk mendapatkan prsediaan bahan baku.

“ Untuk tahun 2011 ini saja, permintaan dari Tanjung Pinang (Kepri) itu untuk pompong 5 GT sebanyak 90 Unit dan pompong ukuran 6 GT sebanyak 60 unit di tambah lagi permintaan pembuatan Pok Cai (Perahu Cina) ditambah permintaan seperti dari Jambi dan Palembang serta tempat lainnya. ,” jelas Kades Pungkat.

Makanya untuk menjaga kelangsungan usaha handal dan turun menurun ini, Sejauh ini menurut Imran Awang, ia sudah melakukan langkah untuk mencari jalan keluarnya dengan meminta kepada Pemerintah untuk memberikan dan menyediakan lahan khusus kepada masyarakatnya, agar bisa mendapat bahan baku dengan mudah.

“ Karena 80 persen warga kami menggantungkan hidupnya dari usaha turun menurun tersebut, mulai dari yang kecil sampai dewasa boleh dikatakan sudah menekuni usaha yang sudah ada sejak  puluhan tahun silam ini. Makanya kita meminta kepada pemerintah, yang mana kita telah mengajukan ke Dinas Kehutanan kabupaten dan Propinsi agar bisa memberikan solusi untuk kelangsungan usaha turun menurun yang menjadi handalan masyarakat Pungkat. Saat ini masyarakat  tidak bisa lagi mendapatkan bahan baku didaerah lahan dekat desa mereka, semua  lahan disekitarnya sudah dikuasai perusahaan-perusahaan, “ akuinya. (Suf)