TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Kepala Sub Ranting PLN Kuala Lahang Kecamatan GAS, berinisial J.Ht bersikukuh pengenaan biaya Rp.5 jt per calon pelanggan baru PLN diwilayah kerjanya tidak menyalahi aturan. Tanpa merasa bersalah dirinya menjelaskan pungutan uang tersebut dipergunakan untuk membayarkan setoran BP,  Jaminan Istalasi dan Konsuil.

“Sedianya biaya ini untuk penyetoran BP (Biaya Pemasangan) di kantor PLN Tembilahan sebesar Rp.675.000,- untuk pelanggan Daya 900 VA,Jaminan Instalasi ke Biro Instalasi dan Konsuil yang besar setorannya tidak saya ketahui.” Terangnya ketika dilakukan komfirmasi melalui sambungan telepon selularnya, Jum’at (6/1).

Masih menurut penjelasannya, calon pelanggan sebenarnya mengetahui berapa yang harus disetor dan mereka tidak keberatan.”Hanya sebahagian saja pak yang keberatan mengenai pengenaan biaya ini. Kalau mereka harus urus sendiri berapa biaya yang harus dikeluarkan? Tapi sekarang saya sudah kembalikan semua uang itu kepada calon pelanggan kita”. Ujarnya.

Dirinya mengatakan bahwa  PLN Sub Ranting kuala lahang melakukan pemungutan biaya sambung baru kepada calon pelanggan di Desa Kuala Lahang pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2012 s/d selasa 3 Januari 2012 sebanyak Rp. 5 juta per calon pelanggan.”Kita baru terima setoran dari 12 orang calon pelanggan dan bukan sejak januari 2011 pak. Itu tidak benar,”ujarnya kembali memperjelas.

Terkait permasalahan ini, Ketua LSM Gemilang Serumpun, Indra Gunawan cukup merasa terkejut. Dirinya berjanji akan melayangkan surat secara resmi ke pihak PLN untuk memintakan klarifikasi terkait persoalan ini.

“Tolong kasih saya datanya pak. Saya akan mintakan klarifikasi secara resmi ke pihak PLN. Ini namanya sudah keterlaluan. Kalau benar biaya yang dipungut itu besarannya Rp. 5 juta/pelanggan, ini jelas ada praktik pungli. saya juga ingin tau apa dasarnya dan siapa yang memberikan perintah. Insyaallah senin depan saya sudah kirimkan surat resmi.” Ujar Tokoh LSM yang terkenal kritis ini memberikan pernyataan ketika dikomfirmasi, Jum’at (6/1). fsl

Tembilahan (www.detikriau.wordpress.com) – Persoalan tuntutan ganti rugi lahan perkebunan oleh kelompok tani desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran terhadap PT. Tabung Haji Indo Plantation (PT.THIP) yang sempat mencuat beberapa waktu lalu, menurut ketua kelompok tani yang tergabung dalam Forum Masyarakat Kelompok Tani (FMKT) Kaddas, sudah ada penyelesaian.

Diakui Kaddas, pihak perusahaan telah melakukan pembayaran sebanyak 30 dari 35 orang pemilik lahan yang bermasalah dan mengajukan tuntutan ganti rugi. “Seluruh petani yang tergabung dalam FMKT berjumlah 35 orang. 30 diantaranya sudah dilakukan pembayaran down payment (DP), 5 SKT lainnya masih mendudukan masalah surat-suratnya, kata Kaddas kepada Riau Pos, Rabu (4/1).

Masih menurut penjelasan Kaddas, kini mereka hanya tinggal melengkapi beberapa hal yang masih dianggap perlu. Kalau memang sudah tidak ada permasalahan lagi, perusahaan akan melakukan pembayaran secara penuh.” Surat-surat yang dimiliki anggota saya ada yang masih nama orang tua mereka yang sudah meninggal. Tentunya perlu kejelasan siapa ahli warisnya. Termasuk sebahagian juga sudah ada terjadi perpindahtanganan pemilik.” Kata Kaddas.

Pihaknya juga menambahkan bahwa saat ini petani desa Tanjung Simpang tidak memiliki kuasa hukum dengan inisial MK yang pada beberapa waktu lalu berbicara di media mengatasnamakan kelompok tani. Karena kelompok petani sudah mencabut kuasa yang diberikan. Baik secara lembaga maupun perseorangan.(RiauPos)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com)  – Kamis, 5 Januari 2012, Bupati Inhil yang diwakili oleh Aisten II Sekda Kab. Inhil, H. Syafrinal Hedy, menghadiri acara Wisuda VIII Program Sarjana STAI Auliaurrasyidin di Gedung Abd Rahman Sidiq, Kampus Auliaurrasyidin, Tembilahan.

Pada Wisuda VIII Program Sarjana ini, STAI mewisuda 153 Wisudawan dan Wisudawati. Kondisi itu melambangkan keberadaan STAI Auliaurrasyidin semakin  eksis di daerah ini. Karena sudah tidak terhitung STAI melahirkan sarjana-sarjana pendidikan yang diharapkan mampu untuk menjadi ujung tombak dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di “Negeri Seribu Jembatan” ini

Dalam sambutannya, Bupati Inhil memberikan apresiasi dan turut bahagia atas diwisudanya 153 Mahasiswa STAI. Mereka yang sudah selesai menuntut ilmu di STAI diharapkan dapat mempraktekkan apa yang mereka peroleh di tengah masyarakat, terutama untuk bidang pendikan. Sebab peranan pendidikan sangat penting dalam rangka kemajuan suatu daerah.

“Apalagi dengan visi Inhil 2025 mendatang “Inhil Berjaya dan Gemilang” tentunya hanya bisa digapai dengan jalan peningkatan SDM masyarakat dengan jalan perbaikan dan kualitas pendidikan yang dilakukan. Alumni STAI diharapkan mampu melakukan berbagai inovasi pendidikan, bagi kemajuan daerah,” ujarnya.

Selain itu Bupati menambahkan, Wisuda STAI kali ini ini menandakan STAI telah mampu menciptakan cukup banyak Sarjana di Inhil, mengingat ini adalah kali ke-8 STAI mewisuda Wisudawan dan Wisudawatinya. (suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir yang diwakili oleh Asisten III Sekda Kabupaten Inhil, Hj. Djamilah, membuka Musda III Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kabupaten Inhil, Kamis (5/1), di aula utama kantor Bupati.

Acara ini juga dihadiri oleh Ketua BKMT Provinsi Riau, BKMT Kab. Inhil, Hj. Raihana Ara, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Inhil, Hj. Siti Bungatang Rosman, Organisasi Wanita se-Kab. Inhil, serta beberapa pejabat Eselon II dan III.

Dalam sambutannya Asisten III menyambut baik dengan diadakannya Musda ini, karena pendidikan Islam untuk generasi merupakan hal penting yang tidak boleh ditinggalkan. Sebab, generasi yang Islami tidak bisa tumbuh, tanpa melalui proses pendidikan mendasar di kalangan keluarga dan juga masyarakat.

Masih menurutnya, Pendidikan Islam diharapapkan mampu menjadi penangkal dalam mencegah pengaruh negatif akibat dari pengaruh global dan moderenisasi yang disalahartikan. Sehingga dengan pendidikan Islam yang baik mampu menyaring berbagai budaya yang datang dari luar, dan itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang kita anut selama ini.

“Diharapkan Musda ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Karena itu, saya juga berharap para peserta Musda memaksimalkan segala potensi yang ada pada Musda ini, demi kemajuan pendidikan agama di Kabupaten Indragiri Hilir,” katanya. (Nejad)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) — Pengurangan dana RIS PNPM Mandiri sebesar Rp 75 juta membuat pusing pihak desa. Apalagi pengurangan dana tersebut terjadi ditengah jalan saat akan termin kedua. Padahal sebelumnya masyarakat membuat program sesuai dengan jumlah anggaran pada tahun sebelumnya yakni Rp 250 juta.

Ungkapan itu disampaikan ketua OMS Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Arbain kepada, Kamis, (5/1)melalui HP. Dijelaskannya, kalau memang pengurangan itu diketahui lebih awal tentunya pihak desa tidak akan kaget seperti ini. Karena program pembangunan fisik yang dilakukan bisa disesuaikan dengan pagu anggaran yang diterima.

“Tapi yang terjadi, kita baru mengetahui adanya pengurangan setelah proyek fisik berjalan, bahkan untuk termen kedua. Hal tersebut sudah barang tentunya menyulitkan kita, terutama untuk memberi penjelasan kepada masyarakat,” kata Arbain.

Sebaggaimana dijelaskan Arbain, untuk Desa Panglima Raja, sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat pada saat rapat pembangunan jalan desa dengan uang Rp 250 juta adalah sepanjang 130 M, tapi karena anggaran dikurangi pembangunan terpaksa di kurangi sepanjang 40 meter. Kondisi ini tentunya bisa menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.

“Makanya kita pada saat itu terpaksa meminta konsultan untuk turun kelapangan memberikan penjelasanan kepada masyarakat terkait dengan pengurangan pagu dana RIS PNPM Mandiri pada tahun ini,” ujarnya.

Ketika disinggung apa alasan pengurangan dana tersebut dan apakah ada edaran resmi dari Pemerintah pusat, Arbain mengatakan alasannya adalah krisis global yang terjadi belakangan ini terhadap perekonomian dunia. Sedangkan surat edaran yang ditanyakan, Arbain mengatakan sudah membacanya. “Pengurangan tersebut memang resmi, karena ada surat edaran dari pemerintah pusat,” terangnya.

Ungkapan senada juga disampaikan oleh Kades Panglima Raja Rabuan dihari yang sama. Meski selaku Kades ia tidak terlibat secara langsung dengan pelaksanaan pembangunan, tapi pengurangan yang terjadi telah menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada aparatur desa.

“Pengurangan anggaran yang berlangsung di tengah tahun telah menimbulkan prasangka tidak baik ditengah masyarakat. Meski pada akhirnya masyarakat mengetahui, tapi efeknya sudah menyebabkan keresahan ditengah masyarakat,” ujarnya. (Nejad)

JAKARTA (www.detikriau.wordpress.com) – Citibank harus lebih ketat mengawasi para relationship manager (RM) pasca kasus Inong Malinda Dee. Sebab, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin (21/11), Manajer Transbisnis Regional Citibank Paulina Suryani mengatakan, modus yang dilakukan terdakwa penggelapan dana nasabah dan money laundering itu banyak dilakukan para RM.
“Setiap tahun selalu ada RM yang menerima sanksi,” kata Paulina. Modusnya, kata Paulina, para RM menyodorkan blanko kosong kepada nasabah untuk ditandatangani. Alasannya, agar memudahkan mereka mengelola dana. Padahal, transaksi perbankan itu tidak cukup hanya dengan tanda tangan nasabah. Mereka juga harus datang langsung menghadap teller.

Longgarnya keamanan itu dimanfaatkan Malinda. Dia kemudian menggunakan kepercayaan nasabah untuk mentransfer dana ke suami sirinya, Andhika Gumilang, adik kandungnya, Visca Lovitasari, dan suami Visca, Ismail bin Janim. Mereka bertiga sudah diseret ke pengadilan dan menjadi terdakwa.

Total dana nasabah yang digelapkan Malinda mencapai Rp 44 miliar. Kasus tersebut mencuat setelah beberapa nasabah mengadu ke layanan konsumen Citibank. “Paling tidak ada 61 blanko kosong dari 117 transaksi yang dilakukan Malinda,” kata Paulina.

Majelis hakim berkali-kali dibikin kaget dengan keterangan para saksi. Mereka heran, di bank sebesar Citibank juga masih ada kebocoran di prosedur transaksi. Terutama Malinda yang bisa mengakali sistem perbankan hingga bisa melakukan 117 transaksi. “Saya yakin ada kolusi yang dilakukan Malinda,” kata Paulina saat dicecar majelis hakim.

Dalam sidang kemarin, majelis hakim masih berkonsentrasi pada modus operandi yang dilakukan Malinda. Karena itu, para saksi yang dipanggil adalah pejabat dan karyawan Citibank yang bertugas sebagai teller dan head teller. Selain Paulina, mereka adalah Apriana Chandra, Betharia, Setia Widodo, Dyah Ayu Cilla, dan Novianti Iriane. Dyah Ayu Cilla dan Novianti batal bersaksi karena majelis hakim harus menyidang kasus lain.

Hadir dalam sidang, Malinda kembali tampil modis. Kali ini dia mengenakan setelan serba hitam. Perempuan 49 tahun itu tak lagi emosional seperti dalam sidang perdana lalu. Bahkan saat hendak diwawancarai, dia selalu tersenyum meski tidak menjawab pertanyaan. “Saya sedang tidak sehat, maaf ya,” katanya. (jpnn)