TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.cm) — Majelis Pengurus Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Indragiri Hilir periode 2011-2015, Rabu (30/11) malam resmi dilantik.
Tampak dalam kegiatan pelantikan yang digelar di aula Hotel Arrahman I Jalan Diponegoro Tembilahan tersebut dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Inhil, Tantawi Jauhari, beberapa pejabat Pemkab Inhil, anggota DPRD, pengurus paguyuban, organisasi kemasyarakatan dan organisasi pemuda serta undangan lainnya.

Ketua MPC PP Inhil, Said Ismail, Sekretaris Zulbahri dan Bendahara, H Suparlan beserta jajaran pengurus lainnya dilantik pengurus Majelis Pengurus Wilayah Pemuda Pancasila Riau, Frans Rizal.

Dalam sambutannya, Frans Rizal menegaskan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila bukan merupakan organisasi preman.

“Organisasi ini (Pemuda Pancasila, red) bukan organisasi preman, tapi merupakan organisasi yang independen dan mengelola potensi pemuda yan merupakan sebuah kekuatan besar dalam mendukung proses pembangunan saat ini, kususnya di Inhil” sebut Rizal.

Sementara itu Ketua MPC PP Inhil, Said Ismail mengharapkan segenap pengurus dan kader PP Inhil dapat bersama-sama membesarkan organisasi. Dirinya berjanji dimasa depan akan membawa organisasi ini kepada perkembangan dan kemajuan dengan bersinergi pada segenap lapisan masyarakat untuk mendukung proses pembangunan di Inhil.

Sementara itu, Bupati Inhil, Indra Muchlis Adnan yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Inhil, Tantawi Jauhari menyatakan organisasi masyarakat merupakan mitra pemerintah bagi mendukung kesuksesan proses pembangunan di Negeri Seribu Jembatan ini.

“Maka sinergi dan kebersamaan dengan semua elemen masyarakat, termasuk PP sangat menentukan bagi proses dan keberlangsungan pembangunan di Indragiri Hilir,” imbuh Tantawi. (njd)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengingatkan kepada seluruh desa dan kelurahan untuk segera menyelesaikan seluruh rangkaian program desa mandiri (DM). Sebab, dengan kondisi pasang yang tinggi ditambah dengan curah hujan yang juga tinggi , dikawatirkan akan menghambat pekerjaan program fisik DM tahun 2011.

Kendati dalam program itu desa tidak mesti hanya mengarahkan kegiatanya pada bidang fisik saja, tetapi mayoritas desa masih mengarahkan programnya pada bidang infrastruktur. Saat ini tim BPMPD dengan tim koordinasi terus melakukan monitoring. Tim tersebut melakukan pemantauan di setiap desa dan kelurahan.

Kepala BPMPD Inhil H Edy Syafwannur menyatakan setiap desa dan kelurahan yang masih rendah tahapan progres pekerjaannya  atau programnya akan langsung mendapatkan teguran supaya mengesa dan menyelesaikan segera seluruh kegiatanya.

“Monitoring terus kita lakukan.Dalam hal ini, kita semua berharap program tersebut semakin tetap sasaran dan memberikan manfaat tinggi bagi masyarakat,” sebut mantan kepala Dispenda Inhil ini.

Dikatakanya, selain melakukan pemantauan. Monitoring yang dilakukan juga bertujuan menyerap aspirasi warga. Pasalnya, dengan melakukan hal tersebut diatas, BPMPD semakin mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama mereka yang umumnya berada di pedesaan sebagai mana yang telah termaktub di dalam program DM.

Salah satu tujuan program BPMPD adalah Perwujudan desa dan kelurahan ke arah semakin baik dan berkembang sehingga makin maju dan mandiri dalam peningkatan kinerja pemerinthan desa, peningkatan kualitas sarana dan prasaran Desa, peningkatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

“Banyak lagi tujuannya. Ini merupakan antara lain dari tujuan itu,” pungkasnya.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Kunjungan perdana Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan dalam rangka memulai tugas barunya di Kabupaten Inhil dimulai dengan melakukan tinjauan pada beberapa wilayah pesisir Inhil, diantaranya Mandah, Pelangiran hingga Kateman, Rabu(30/11).

Sejak keberangkatan meninggalkan Pelabuhan Tembilahan sekira pukul 07.30 WIB, rombongan Kaplores yang didampingi oleh Ketua PN Tembilahan Djoni Winanto SH, Wakapolres Inhil Kompol. Imran Amir, Pahumas Polres Inhil, Ipda. Zahari serta seorang tokoh masyarakat Inhil, H Syamsudin Uti termasuk sejumlah wartawan cetak dan elektronik liputan Inhil sudah dihadapkan dengan mendung tebal.
Menjelang memasuki perairan Kecamatan Mandah, Hujan lebat mulai mengguyur dan setibanya di Kecamatan pelangiran curahan hujan semakin lebat diiringi suara dentuman petir yang membuat ciut nyali.

Dikecamatan Mandah, tempat pemberhentian pertama, kapolres langsung menyambangi Mapolsek Mandah disambut oleh Kapolsek AKP. A. Haris Matondang yang didampingi beberapa orang tokoh masyarakat. Kapolres juga menyempatkan diri untuk melihat secara langsung pembangunan Mako Polsek yang sedang dalam masa pembangunan.
Selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan ke Mapolsek Kecamatan Pelangiran.  Kedatangan petinggi nomor satu di Mapolres Inhil ini disambut hangat oleh Kapolsek, Ipda. Syaiful. Setelah berbincang-bicang sesaat, rombongan melanjutkan perjalanan ke Guntung, kecamatan Kateman.

Setibanya di Guntung, rombongan disambut oleh Kapolsek, Kompol Sugeng Hariyanto
SH dan rombongan diajak untuk meninjau secara langsung fasilitas yang ada di Mapolsek tersebut.
Masih Guntung, rombongan Kapolres kemudian dijamu untuk makan siang oleh manajemen PT. Pulau Sambu Guntung dan dihadiri secara langsung oleh Mr. T. Seusai acara santap siang, Kapolres dan rombongan diajak melihat langsung berbagai aktifitas perusahaan yang sudah berusia berusia 40 tahun ini. Kini, PT. Pulau Sambu memproduksi produk dengan merk dagang “Kara”, serta sejumlah industri hilir kelapa rakyat lainnya.

Kapolres Inhil AKBP. Dedi Rahman Dayan SIk, M,Si pada kesempatan itu mengatakan kunjungan yang Ia lakukan dalam rangka mengenali wilayah tugas dan melihat secara langsung kesiapan pelayanan oleh personil di masing masing wilayah Kecamatan.

“Ini satu bentuk kegiatan untuk melihat situasi di Polsek Polsek yang ada di wikayah perairan. Kita ingin pastikan apakah pelaksanaan kegiatan di Polsek tersebut bisa berjalan baik,” ujar KapolresKapolres juga berharap adanya sinergi antara masyarakat dengan kepolisian serta Pemerintah Kecamatan dan Koramil demi terciptanya situasi Kamtibmas.(fsl)

JAKARTA – www.detikriau.wordpress.com — Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2011 dimanfaatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberikan koreksinya kepada guru. SBY menyoroti kinerja guru-guru yang telah lulus sertifikasi namun tidak ada peningkatan dalam hal kinerjanya.
“Saya masih menerima masukan dari masyarakat, sebagian saudara-saudara kita yang sudah mencapai itu (lulus sertifikasi, Red), kinerjanya belum banyak berubah,” kata SBY dalam Peringatan HGN dan HUT ke-66 PGRI di Sentul Internasional Convention Center (SICC), kemarin (30/11).

Padahal, guru yang telah lulus sertifikasi, sudah bisa menerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus. “Berarti kesejahteraan meningkat,” kata SBY.

Selain soal kinerja, SBY juga memberikan dua koreksi lain untuk para guru. Yakni para guru yang diharapkan memiliki kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap sekolahnya sehingga lebih tertib dan teratur. “Dengan demikian lingkungan pendidikan menjadi bagian character building. Saya berikan koreksi, mari kita perbaiki tempat itu,” urainya.

Koreksi lain, kata SBY, adalah masih ada guru yang belum benar-benar menjadi panutan. SBY meminta, tiga koreksi tersebut bisa diperhatikan para guru.

Selain koreksi, SBY juga menyampaikan apresiasinya terhadap guru yang berhasil dalam berbagai bidang. Kemudian juga mereka yang melampaui panggilan tugasnya. “Atau sangat dedikatif. Beyond the call of duty, benar-benar luar biasa,” ujar SBY yang disambut riuh tepuk tangan ribuan guru di SICC.

Apresiasi juga ditujukan pada guru yang bertugas di daerah dan mendidik masyarakat yang kondisinya ekstrim. Misalnya infrastruktur yang serba kurang. “Mereka patut mendapat penghargaan dari negara karena mengemban tugas di daerah yang penuh tantangan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, presiden merespon pembahasan mengenai pengelolaan guru, apakah dikelola pemerintah pusat atau daerah. Kalimat itu spontan disambut ribuan guru dengan teriakan “pusat”. “Dengarkan dulu,” potong SBY. “Ada plus dan minusnya. Kalau dikelola pusat, ada plus dan minusnya,” imbuhnya.

Dia menyebut sudah memerintahkan untuk dilakukan kajian. Termasuk mengonsultasikannya dengan DPR jika diperlukan. “Pembahasannya tidak emosional, tidak grusa-grusu. Sehingga ketika ditetapkan adalah solusi, bukan masalah,” kata SBY.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M. Nuh mengaku, pembahasan mengenai pengelolaan guru tersebut memang mendesak dilakukan. “Kami sedang merampungkan kajian tersebut. Dan Insya Allah hasilnya akan segera dilaporkan kepada Bapak Presiden,” kata Nuh. (fal/wan/jpnn)

Cari Dukungan Pilkada Mendatang

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com)  – Meski pelaksanaan Pemilukada Riau dan Kabupaten Indragiri masih terbilang cukup lama yakni akhir 2013 mendatang, berbagai intruksi dari berbagai elemen agar mendukung pasangan tertentu sudah mulai terjadi. Kondisi ini tentunya sangat tidak baik, terutama bagi perkembangan perpolitikan di Inhil.

Adanya intruksi dan tekanan terhadap Kepala Desa, Kepala Dusun, RT, RW, diutarakan oleh Azhari salah seorang anggota Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI) yang juga mahasiswa STAI dalam sebuah acara diskusi Panel yang diselenggarakan oleh PWI Perwakilan Kabupaten Indragiri Hilir, bertempat  di Hotel Nuria, Tembilahan, (30/11).

“Kita menemukan adanya tekanan kepada pihak-pihak yang saya sebutkan oleh elemen tertentu tersebut. Hal ini tentunya sangat disayangkan, karena langkah tersebut dipandang sebuah pengorganisasian yang bisa dikatakan mencuri star,” katanya.

Masih menurutnya, pada dasarnya diera keterbukaan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung ini tentu dimaksudkan untuk mencari pemimpin terbaik dan sesuai dengan keinginan rakyat banyak. Harusnya, biarkan masyarakat bebas menentukan pilihannya sendiri tanpa adanya bujukan apalagi intimidasi baik secara langsung maupun tidak.
“Apapun motif dan keinginan yang ingin dicapai, tentunya perbuatan seperti itu tidak boleh terjadi. Tekanan dan intruksi seperti itu, sudah barang tentu bentuk pelanggaran dan jangan sampai terjadi lagi,” ujarnya. (suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.wordpress.com) – Program bantuan beras miskin bagi masyarakat tidak mampu yang diluncurkan pemerintah pusat seharusnya disambut baik dan didukung oleh semua pihak. Dengan adanya program ini, masyarakat golongan ekonomi lemah mampu mendapatkan beras dengan kualitas baik dengan harga yang sangat terjangkau. Ironisnya, program mulia ini malah sering dijadikan kesempatan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan penghasilan lebih.  

“Saya heran pak. Ditempat saya, di kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh, beras yang katanya dipatok dengan harga Rp. 1600 per kilonya ini malah harus ditebus oleh masyarakat dengan harga sebesar Rp. 4000. Apa ini dibenarkan pak? Kalau memang seperti ini, masyarakat kita tak usah aja terima raskin karena harganya juga tidak berpaut jauh dengan beras yang dipasarkan secara umum,” Keluh seorang warga pulau kijang, Amirullah ketika menemui Vokal di Tembilahan, Rabu (30/11/2011)

Dijelaskannya, selama ini, dengan harga tebus yang harus disetorkan secara tunai kepada masing-masing ketua RT setempat ini tentunya menjadi tada tanya. Mereka sangat berharap agar pihak-pihak terkait segera untuk mengambil tindakan agar kemiskinan tidak terus dipelintir dan dikedepankan hanya untuk mencari keuntungan secara sepihak.”Kasihan masyarakat pak. Kalaulah raskin itu bisa mereka tebus sesuai dengan harga yang dibenarkan tentunya akan sangat membantu. Tapi yang lebih penting tentunya, kita juga berharap sasaran utama program raskin oleh pemerintah pusat ini benar dan lurus sampai kebawahnya dan jangan malah hanya mulia tujuan tapi tidak tepat sasaran hanya karena perlakukan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” Ujarnya berharap.

Terkait permasalahan ini, Camat Kecamatan Enok, Kamren ketika dikomfirmasi Vokal terkait permasalahan ini melalui sambungan telepon selularnya merasa terkejut. Menurutnya, dirinya sudah beberapakali mewanti-wanti agar penyaluran raskin ini mematuhi semua petunjuk teknis yang ada.

“Sudah berkali-kali saya sampaikan agar raskin ini dijual kepada masyarakat dengan harga yang sudah ditentukan. Dalam hal ini tentu didasarkan dengan pertimbangan dalam kesepakatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau memang benar seperti apa yang saudara sampaikan masih saja ada yang berlaku curang. Tentu ini bukan tanggungjawab saya. Namun sebagai camat, saya akan segera memonitor informasi ini untuk melihat sejauhmana kebenarannya,” Ujar Camat memberikan komfirmasi, Rabu (20/11/2011). (fsl)