Berikan Pelayanan Setengah Hati Bagi Masyarakat Kecil.

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Kinerja beberapa oknum dokter spesialis di RSUD Puri Husada Tembilahan sungguh sangat mengecewakan warga. Pelayanan yang mereka berikan terkadang membuat masyarakat berang. Bagaimana tidak, kebanyakan pasien yang datang berobat ke RSUD dari golongan ekonomi menengah kebawah tetapi sang dokter seenaknya merujuk pasien berobat ke Rumah Sakit swasta yang jelas biayanya selangit.

Seperti yang dialami Faisal salah seorang warga jalan Batang Tuaka, Kelurahan Tembilahan Kota saat membawa istrinya yang kebetulan sedang sakit ke Bagian Penyakit Dalam. Ia harus menelan kekecewan yang sangat besar. Mulai dari menunggu yang hampir memakan waktu selama 2 jam lebih, ternyata ketika diperiksa oleh dokternya hanya dalam hitungan menit, itupun hanya dipegang bagian perut. Padahal yang bersangkutan ingin diminta untuk dilakukan USG, tapi jawaban dari dokternya sangat mengecewakan. “Alat USG kita hasilnya tidak baik, kalau memang ingin juga, saya tunggu nanti sore di RS Indragiri. Disana peralatannya bagus” kata Faisal menirukan ucapan dokter berinisial H kepada istrinya ketika bertemu www.detikriau.org, Senin, (13/2).

Kata Faisal lagi, saat selesai diperiksa, istrinya sama sekali tidak diberikan obat ataupun resep oleh dokter yang bersangkutan, padahal dengan pelayanan yang sangat mengecewakan seperti itu ia masih harus membayar biaya jasa konsultasi ke RS Puri Husada Tembilahan sebesar Rp 31.500. Ia menilai kondisi itu tentunya semakin memberatkan warga yang kebetulan masuk dalam kategori masyarakat kurang mampu.

“Uang sebesar itu tentu sagat besar artinya bagi masyarakat kecil. Karena tidak mampu masyarakat kecil datang ke RSUD dengan harapan tentunya bisa menghemat biaya. Seharusnya, berikan mereka pelayanan yang sebaik-baiknya secara professional. Yang lebih mengecewakan lagi, rumah sakit yang setiap tahunnya menghabiskan dana milyaran ini kok peralatannya dikatakan si dokter tidak bagus? Ataukah memang seperti ini pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tidak mampu? Pelayanan dan peralatan seadanya. Belum lagi muka masam yang dipertontonkan kebanyakan tenaga medis yang membuat kita harus banyak mengurut dada. ”Kecam Faisal.

Tugas tenaga medis menurut faisal lagi memang untuk melayani orang sakit. Mereka sudah makan dari uang rakyat. Jangan malah besar kepala dan merasa diatas angin karena dibutuhkan. Kalau memang tidak sanggup memegang sumpah dan janji lebih baik berhenti.

Hal senada juga pernah dialami warga lainnya yang tidak mau namanya disebutkan saat akan melakukan operasi anaknya. salah seorang dokter bedah yang ada di RSUD Puri Husada Tembilahan tanpa alasan jelas langsung mengarahkan untuk dilakukan operasi di RS Indragiri.

“Terus terang kita sangat kecewa dengan ulah segelintir oknum tenaga medis yang ada disana. Kita ke RSUD Puri Husada ingin berobat dengan biaya yang masih terjangkau, tapi seharusnya juga tetap mengedepankan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata warga tersebut.

Sementara itu Indra Gunawan Ketua LSM Gemilang Serumpun menuding para dokter yang bertugas di RSUD Puri Husada Tembilahan sudah menyalahi kode etik yang ada. Bagaimana tidak, sudah jelas mereka saat itu sedang bertugas di RSUD, tapi mereka mempromosikan RS Indragiri. Padahal untuk pasien yang melakukan konsultasi mampu ditangani di RSUD.

“Sangat tidak pantas apa yang dilakukan oleh tenaga medis seperti itu. Mereka saat itu sedang tugas untuk RSUD Puri Husada Tembilahan. Jadi kalau memang pasien yang berobat bisa ditangani, lakukan segera langkah medis kepada pasien, kenapa harus disuruh ke RS Indragiri segala,” ujar aktivis yang terkenal lantang tersebut.

Lain cerita kalau mereka sedang praktek dan  tidak di dalam jam dinas seperti itu. Tapi itupun meski di sampaikan terlebih dahulu kepada pasien apakah ingin di rawat di RSUD atau RS Indragiri. Karena pada kenyataannya dokter yang menangani di RSUD dan RS Indragiri, dokternya ya itu-itu juga.

“Sebagai tenaga dokter, mereka sudah terikat dengan sumpah. Jangan hanya mengedepankan sisi komersial tanpa memikirkan nasib masyarakat yang sedang dalam kesusahan seperti itu,” tukas Indra.

Sementara itu Dirut RSUD Puri Husada Tembilahan dr Iriyanto SPD ketika dikonfirmasi terkait dengan pernyataan dokter H, Senin, (13/2),  mengatakan, bahwa saat ini alat untuk USG di RSUD PH kondisi baik  dan bisa dipergunakan.

“Kalau dibandingkan dengan alat USG yang ada di RS Indragiri punya kita memang masih kalah, tapi kondisinya masih sangat bagus. Tentunya masih bisa digunakan untuk mendiaknosa penyakit,” jawabnya. (Suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Pemkab Inhil diminta untuk memperbanyak bangunan sekolah lanjutan terutama yang ada di Kecamatan. Hal itu dipandang penting dalam rangka antisipasi angka putus sekolah akibat daya tampung yang kurang bila dibandingkan dengan lulusan yang terus bertambah dalam setiap tahunnya.

Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang anggota Komisi IV, M. Ilyas kepada www.detikriau.org, Senin, (13/2) di kantor DPRD Inhil. Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi dunia pendidikan di Inhil adalah kurangnya daya tampung untuk siswa setelah mereka menamatkan jenjang pendidikan yang lebih rendah. Akibat tidak diterima, siswa yang tidak tertampung terpaksa putus sekolah.

Ditambahkannya, kalaupun ingin melanjutkan mereka terpaksa harus masuk ke sekolah swasta. Ataupun kalau ingin tetap ke sekolah negeri, mereka harus menunggu untuk tahun berikutnya dengan resiko belum tentu juga bisa diterima karena keterbatasan daya tampung.

“Kita melihat, salah satu permasalahan dunia pendidikan yang sedang kita hadapi adalah kurangnya daya tampung sekolah lanjutan. Akibatnya angka putus sekolah jadi tinggi, karena mereka yang tidak diterima disalah satu sekolah tidak bisa melanjutkan ke bangku sekolah yang lebih tinggi,” ujarnya.

Kata Ilyas lagi, makanya dalam pembahasan KUA-PPAS yang dibahas oleh Komisi IV beberapa waktu yang lalu, salah satu hasil yang kita rekomendasikan kepada Banggar adalah permasalahan tersebut. Intinya, Komisi IV berharap ada kebijakan konkrit untuk menambah jumlah bangunan sekolah untuk mengakomodir permasalahan seperti itu.

“Komisi IV meminta agar seluruh pihak memikirkan persoalan tersebut. Jangan sampai anak-anak kita putus sekolah hanya karena terbatasnya daya tampung. Karena kondisi itu tentu akan menimbulkan permasalahan sosial di belakang hari.” imbuhnya. (Suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Belum berfungsinya terminal angkutan kota yang berlokasi di Parit 8 Kelurahan Tembilahan Hulu tentunya sangat disayangkan. Ditambah lagi dengan kesembrautan angkutan jalan raya tentu makin memperburuk sarana transportasi kota. Meskipun setiap tahun anggaran dialokasikan namun kenyataan tidak memberikan dampak positif kearah perbaikan.

Sebagaimana diketahui, setelah diresmikan sekitar 2 tahun yang lalu, ternyata terminal yang dibangunan dengan dana yang cukup besar belum juga berfungsi. PO angkutan sampai detik masih enggan untuk mangkal dan lebih senang menyewa tempat diluar.

Begitu juga dengan angkutan pedesaan, terutama yang ada di jalan Abdul Manaf Kelurahan Tembilahan Kota. Sejauh ini, sistem tranportasi tidak tertata dengan rapi, sehingga  membuat arus lalu lintas di ruas jalan menjadi macet.

“Kita meminta kepada Dinas Perhubungan untuk segera mengoptimalkan fungsi terminal sesuai dengan rencana awal. Begitu juga dengan penataan angkuatan jalan raya, sebab dana  untuk itu terus dianggarakan, jadi sangat disayangkan kalau memang tidak memberikan manfaat,” kata Wakil ketua Komisi III Ir Junaidi kepada www.detikriau.org , belum lama ini.

Lebih jauh kata politisi Golkar tersebut, masih banyak sektor lain yang meski harus diperhatikan yang tentunya juga membutuhkan anggaran. Makanya kalau memang hal itu tidak juga mampu dimanfaatkan oleh Dishub, rasanya tidak perlu lagi dianggarkan untuk kegiatan itu. “Dari pada mubazir, lebih baik dalihkan untuk kegiatan lain,” tukasnya. (Njd)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Meski sudah berulang kali menjanjikan untuk menyelesaikan izin operasional,  hingga hari ini, Gemilang TV dan Radio belum  juga mampu mewujudkannya. Oleh karenanya, Dewan merekomendasikan kepada Banggar DPRD untuk memangkas anggaran kedua lembaga penyiaran yang bernaung dibawah bagian Humas Setdakab Inhil ini.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Inhil, Ir. M.Arfah belum lama ini kepada detikriau.org.” Salah satu rekomendasi yang diberikan kepada Badan Anggaran (Banggar) adalah pemangkasan dana untuk Gemilang Televisi dan Gemilang Radio. Hal itu dilakukan, karena sampai hari ini izin operasionalnya belum juga diselesaikan, padahal mereka sudah beberapa kali menjanjikan kepada kita,”Ujar Arfah.

Masih menurut pengakuan Arfah, yang jelas kebijakan ini diambil  karena Dewan tidak ingin belakangan hari tersangkut masalah dengan menganggarkan dana untuk Gemilang TV dan Radio karena persoalan perizinan tersebut. Ia berpendapat lebih baik anggaran itu dialihkan kepada media lainnya yang selama ini juga cukup memberikan kontribusi besar bagi kemajuan daerah.

“Masih banyak media lainnya terutama media cetak yang ternyata tidak terakomodir dalam usulan anggaran yang diberikan oleh Bagian Humas beberapa waktu lalu. Bukankah lebih baik media yang seperti itu yang dibantu ketimbang dana untuk Gemilang TV dan Radio yang perizinannya saja tidak ada,” ujarnya lagi.

Pada intinya, jelas Arfah selanjutnya, Komisi I dalam memberikan rekomendasi kepada Banggar soal pembahasan anggaran di Bagian Humas tentunya melihat pada relevansi dan kewajaran anggaran yang diusukan.  “Komisi berusaha untuk mengakomodir bantuan untuk media secara proporsional.” terangnya. (suf)