Sulastri sendiri mengaku bahwa Dirut Bank Riau cabang Indragiri Hilir selalu mengelak.

www.detikriau.org – Bank Riau dituding menggelapkan jaminan nasabah senilai Rp4,8 miliar berupa sertifikat tanah atas nama Sulastri Abubakar. Merasa haknya dirampas, Sulastri yang juga Direktur Rumah Sakit Indragiri Hilir itu melayangkan surat somasi kepada badan usaha milik daerah Riau itu.

Kuasa Hukum Sulastri, Yuwilis kepada VIVAnews menceritakan, permasalahan ini berawal ketika kliennya mengajukan pinjaman ke Bank Riau sebesar Rp4 miliar. Pinjaman dimaksudkan untuk modal usaha tiga buah perusahaannya yang berada di Indragiri Hilir.

“Tapi terhitung Januari 2012 lalu, Sulastri sudah melunasi pinjamannya kepada Bank Riau. Namun, Bank Riau tidak mengembalikan sertifikat tanah yang dijadikan jaminan untuk meminjam,” kata Yuwilis di Pekanbaru, Riau, Rabu 15 Februari 2012.

Sulastri sudah tiga kali mensurati Bank Riau supaya sertifikat tanah dikembalikan. Namun hingga saat ini tidak ada jawaban sama sekali oleh Bank Riau.

“Karena itu, somasi ini dilayangkan kepada Bank Riau. Bank Riau berjanji akan memberikan penjelasan dalam kurun waktu 14 hari,” ujar Yuwilis. Jika dalam tempo 14 hari tidak ada juga tanggapan, kliennya akan melaporkan Bank Riau ke Polda Riau.

Sulastri sendiri mengaku bahwa Dirut Bank Riau cabang Indragiri Hilir selalu mengelak ketika ia meminta agunannya. Padahal, pinjamannya sudah dilunasi oleh Sulastri.

“Sertifikat yang saya gadaikan ada enam. Di antaranya sertifikat tanah yang berisi bangunan Ruko dan Rumah Sakit Indragiri. Termasuk juga surat-surat lainnya,” ujar Sulastri kepada VIVAnews.

Sulastri menjelaskan, ia mengajukan pinjaman kepada Bank Riau sebesar Rp4,8 miliar. Pinjaman diajukan pada November 2011. Pada Januari 2012 sudah dilunasi. “Tapi anehnya Bank Riau tidak mau mengembalikannya,” keluh Sulastri.

Ia mengaku sudah menemui langsung Dirut Bank Riau Inhil dan meminta seluruh agunannya dipulangkan. “Awalnya ia menjanjikan sore. Begitu sore harinya saya kontak, nggak ada respons lagi. Tidak ada alasan kenapa tidak kembalikan,” kata dia.

Saat dikonfirmasi, Juru Bicara Bank Riau, Ilyas mengaku belum mengetahui kondisi terkini kasus itu. “Saya belum tahu apakah sertifikatnya sudah dibalikin atau belum. Nantilah ya,” kata Ilyas. (dro/vivanews)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kerusakan infrastrutur pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir sudah jadi pemandangan yang lumrah. Dimana-dimana, terutama di pedesaan akan sangat mudah ditemukan bangunan sekolah yang kondisi hampir roboh sehingga aktivitas belajar mengajar kadang-kadang terpaksa harus dilakukan ditempat darurat atau menumpang sekolah lain yang kebetulan loksinya berdekatan.

Seperti yang menimpa murid-murid SMP Satu Atap yang berlokasi di Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah. Aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut terpaksa menumpang dibangunan SD karena bangunan SMP tersebut tinggal menunggu waktu untuk ambruk.
Pantauan detikriau.org, kerusakan terparah bangunan SMP tersebut terletak pada bagian lantai yang sudah amblas, sehingga saat pasang dan curah hujan tinggi, lantai bangunan tersebut akan tergenang oleh air. Jadi sangat tidak memungkin untuk ditempati lagi untuk proses belajar mengajar.

Selain itu akibat amblasnya lantai bangunan berdampak pada  kontruksi bangunan lainnya.  Sehingga bangunan SMP tersebut saat ini mengalami kemiringan yang cukup parah dan diperkirakan sewaktu-waktu bisa runtuh. Kerusakan cukup parah lainnya juga terdapat pada bagian  dinding dan atap bangunan.

Herwanisitas anggota DPRD Inhil dari Dapil III saat dimintai tanggapannya, Rabu, (15/2) mengatakan, harus dilakukan pembangunan sekolah baru di lokasi tersebut kalau memang aktivitas belajar mengajar disekolah tersebut tidak bisa lagi  berjalan dengan baik. Sebab, kalau hanya rehab, termasuk rehab berat,sangat tidak memungkinkan dikarenakan kerusakan yang terjadi cukup parah.

“Jalan satu-satunya harus dibangunkan gedung sekolah baru. Kalau hanya perbaikan termasuk melakukan rehab berat, rasanya sangat tidak mungkin”kata Sekretaris Komisi II yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa Inhil tersebut.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, jumlah siswa yang menuntut ilmu di SMP tersebut cukup banyak. Hal itu dikarenakan SMP tersebut adalah satu-satunya sekolah lanjutan yang ada di Desa Sungai Buluh. Untuk itu dirinya berharap, Pemkab Inhil dalam hal ini SKPD terkait untuk dapat melakukan langkah konkrit dengan membangunkan gedung baru. (Suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indragiri Hilir diminta melakukan antisipasi dan waspada terhadap masuknya aliran sesat di Indragiri Hilir. Langkah tersebut dipandang perlu dalam rangka menyelamatkan aqidah umat Islam dari paham-paham yang menyalahi ajaran Islam itu sendiri.
Ungkapan ini disampaikan Ketua Dewan Syuro DPW FPI Indragiri Hilir, Ustad HM Ali Azhar, S.Sos, MH. Menurutnya, saat ini telah terpantau beberapa aliran dan paham sesat yang berkembang di Inhil. “Kita minta Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Inhil mewaspadai aliran sesat yang masuk ke Indragiri Hilir, jangan hanya diam terkait perkembangan paham dan aliran yang menyimpang ini,” ungkap Ustad HM Ali Azhar, S.Sos, MH,   Rabu, (15/2/).

Ditambahkannya, MUI sebagai benteng umat Islam harus segera melakukan langkah-langkah bagi penyelamatan akidah dan pemahaman syari’at umat Islam, jika di lapangan terindikasi berkembangnya ajaran dan atau paham yang menyimpang seperti ini.

MUI terangnya jangan acuh saja dengan ajaran sesat ini, karena ini menjadi ancaman serius nantinya bagi umat, terutama generasi muda Islam. “Kalau perlu MUI panggil mereka (pengajar aliran sesat, red) bawa mereka berhujjah. Kita (FPI, red) juga siap menggelar debat dengan mereka,” tegas Ustad Ajai-panggilan Ketua Kerukunan Keluarga Syekh Abdurrahman Siddiq (KKSA) Inhil ini.

Berdasarkan informasi yang diperoleh detikriau.org, saat ini berkembang paham dan atau aliran yang mentahbiskan bahwa kalau masuk jamaah pengajian mereka akan masuk syurga. Selain itu ada pula paham yang mengajarkan bahwa kalau sudah ingat dengan Allah SWT, maka tidak perlu lagi melaksanakan shalat.

Demikian pula dengan ajaran yang cukup seorang jamaah saja yang berwudhu, maka jamaah lainnya cukup menyentuh jamaah yang berwudhu tersebut, telah dianggap berwudhu. (Suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Perbaikan infrastruktur yang selama ini menjadi program prioritas Pemkab Inhil, sepertinya hanya sebatas retorika belaka. Kenyataannya infrastruktur, terutama di pedasaan masih sangat minim, hingga berimbas pada terhambatnya berbagai aktivitas warga masyarakat.

Infrastruktur yang minim, ternyata juga berimbas pada dunia pendidikan. Dikarenakan keterbatasan infrastruktur yang ada membuat orang tua harus mengeluarkan biaya tambahan setiap bulannya hanya karena persoalan transportasi.

Orang tua yang ada di pelosok dan tinggal di parit Desa Rambain Kecamatan Mendah mengeluhkan besarnya biaya transportasi air yang harus mereka keluarkan dalam setiap bulan untuk kepentingan sekolah putera puteri mereka harus menyisihkan tidak kurang Rp 250 ribu dalam setiap bulannya.

Seperti yang diungkapkan salah seorang pemuka masyarakat setempat Mukhtar Thaib kepada detikriau.org melalui HP, Kondisi itu dinilainya sangat sangat memberatkan orang tua. Padahal keinginan orang tua maupun anak-anak dalam menuntut ilmu sangatlah besar. sayangnya minimnya sarana penghubung menjadi kendala utama yang harus dihadapi masyarakat setempat.

Ditambahkannnya, kenapa warga menggunakan transportasi air, disebabkan tidak adanya akses jalan yang bisa ditempuh ke Desa Rambaian dari parit dimana mereka tinggal. Kalaupun terkadang ada, permasalahan lainnya terletak pada tidak adanya jembatan penghubung. Akibatnya mau tidak mau, meski dengan dana yang jauh lebih besar, mereka terpaksa menggunakan jasa transportasi air.

Untuk itu menurutnya, warga kawasan tersebut sangat berharap kepada Pemkab Inhil untuk dapat mencarikan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Diantaranya mungkin dengan memberikan bantuan alat transportasi, atapun dengan jalan membangun akses jalan dan jembatan yang dibutuhkan.

“Kita sangat berharap kepada Pemkab Inhil dapat mencarikan solusi atas permasalahan yang kita hadapi.  Sebab animo anak-anak dalam menuntut ilmu sangat besar, tentunya sangat disayangkan kalau hanya persoalan tersebut menghambat keinginan mereka,” katanya.

Lebih jauh dijelaskannnya, jumlah anak sekolah yang menuntut ilmu ke Desa Rambaian sangat banyak, sebab hanya di desa tersebut ada berdiri sekolah Ibtidaiyah, Tsanawiyah. Selain itu di Desa tersebut juga ada SMA, meski siswa SMA masih menumpang proses belajar mengajar di gedung Tsanawiyah, karena tidak memiliki gedung sendiri.

Sementara itu Hariansyah, anggota DPRD Inhil dari Dapil tersebut yang kebetulan baru selesai melakukan reses membenarkan persoalan tersebut. Menurutnya keinginan warga tersebut ia nilai sangat wajar. Hal itu tentunya tidak terlepas dalam upaya peningkatan SDM di kawasan tersebut.

“Bagaimanapun juga kemajuan suatu daerah tentunya sangat bergantung dengan kualitas SDM yang dimiliki. Warga disana sudah berupaya untuk berubah tapi tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai, dan itu tentunya bisa menghambat kemajuan daerah,” katanya.

Untuk itu ia berharap kepada Pemkab Inhil pada tahun ini harus bisa mencarikan solusi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Untuk jangka pendek mungkin dengan memberikan bantuan alat transportasi air. Sedangkan jangka panjang, tentunya harus membangun akses jalan demi memudahkan arus orang dan jasa. (Nejad)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kualitas pelayanan RSUD Puri Husada Tembilahan terus mendapat sorotan dari warga. Rumah sakit yang meskinya menjadi kebanggaan warga “Negeri Seribu Jembatan” tersebut, ternyata memiliki pelayanan yang sangat buruk. Salah satunya adalah, pasokan air yang sering macet, hingga membuat pasien dan keluarga yang menjaga kesulitan untuk mandi dan dan bersih-bersih selepas dari buang air.

Seperti yang diungkapkan oleh Surti Warga Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu baru-baru ini. Terus terang ia sangat kecewa dengan kondisi pelayanan yang diberikan. Salah satunya adalah, pasokan air yang tidak ada di kamar mandi ruangan tempat keluarganya dirawat inap.

“Tidak adanya pasokan air dikamar mandi, membuat kita sangat kesulitan. Yang namanya orang sakit, terkadang mau ke kamar kecil untuk buang hajat. Tapi karena air tidak ada, terkadang terpaksa harus mencari kesana kemari terlebih dahulu, barulah dapat,” ujarnya dengan nada kecewa.

Tidak adanya air juga membuat keluarga pasien merasa kecewa. Sebab ada keluarga yang menunggu pasien ingin melaksanakan shalat jadi terkendala karena tidak bisa berwudhu. Padahal tidak semuanya pasien yang kondisi baik dan bisa ditinggalkan ke mushalla untuk melaksanakan ibadah shalat.
Selain itu berbagai fasilitas lainnya yang ada di rumah sakit terutama untuk kelas II dan III ternyata sudah banyak mengalami kerusakan, seperti kipas angin. Untuk sekedar mengusir udara panas dan pengab  keluarga pasien terpaksa membawa kipas angin dari rumah.

“Kipasangin juga tidak hidup bang, saya terpaksa membawa kipas angin dari rumah. Sebab kalau sudah siang seperti ini hawa di rumah sakit ini cukup panas,” kata Anto warga Tembilahan dalam kesempatan berbeda.

Selain itu kebersihan rumah sakit juga dipertanyakan. Terlihat di salah satu ruangan kelas dua di bagian perawatan penyakit dalam, ada kasur yang yang kondisinya begitu kotor dan bercak darah yang masih menempel seperti tidak pernah dibersihkan. Kondisinya itu tentunya, sangat kontras dengan rumah sakit yang meskinya mengedepankan kebersihan.

Hal lain yang tampak, keluarga pasien yang terpaksa makan disembarang tempat, karena tidak adanya ruangan khusus yang bisa digunakan untuk pasien yang menunggu keluarga. Meskinya untuk Rumah Sakit sperti RSUD Puri Husada, permasalahan seperti itu juga harus dipikirkan. Agar keberadaan rumah sakit yang asri terlihat hingga mempercepat kesembuhan orang yang dirawat.

“Terus terang kita merasa sangat pihatin dengan kondisi pelayanan yang ada. Lihat saja ada orang yang makan disembarang tempat seperti itu, meskinya rumah sakit memikirkan untuk menyediakan sebuah tempat khusus yang bisa digunakan keluarga pasien untuk makan, terutama untuk pasien kelas II dan III,” kata salah seorang anggota dewan yang kebetulan sedang berada di RSUD. (Nejad)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil, Edy Gunawan,SE mengatakan bahwa pembahasan KUA PPAS  kabupaten inhil 2012 mencatat record paling terlambat. Keterlambatan ini disebutnya kembali disebabkan oleh tidak dipatuhinya batasan akhir penyampaian KUA PPAS oleh Pemkab Indragiri Hilir.

“Sesuai aturan, KUA PPAS paling lambat akhir desember tahun sebelumnya sudah diserahkan oleh pemkab ke DPRD, tapi tahun ini mereka kembali terlambat dan baru menyerahkan pada bulan januari 2012. Kondisi ini tentunya membuat pembahasan kita kembali molor dan tahun ini juga menurut saya kita mendapat predikat paling terlambat,” Ujar Asun, panggilan akrab Ketua Komisi III DPRD Inhil ini ketika ditemui di gedung DPRD Inhil, Selasa (14/2).

Dijelaskan Asun, keterlambatan penyerahan KUA PPAS ini menurut pemkab inhil dikarenakan kesibukan Kab. Inhil dalam penyelenggaraan PORDA ke VII tahun 2011 yang lalu.”menurut kita dengan alasan ini, okelah bisa kita maklumi karena berbagai kesibukan kita sebagai tuan rumah. Namun yang perlu menjadi catatan, tahun 2012 ini kita juga menjadi tuan rumah salah satu cabang PON, kita berharap ini tidak lagi dipergunakan sebagai alasan untuk keterlambatan tahun mendatang. Dengan adanya keterlambatan ini, mungkin saja DAU kita akan dikurangi, jadi harus pandai menyampaikan alibi atas keterlambatan ini.”Ujar Asun mengingatkan. (fsl)