TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kembali, Satuan Unit Reskrim penyidik Tipikor Polres Indragiri Hilir, pada Kamis (22/03) melimpahkan berkas dan tersangka Iwan Kurniawan (31), pada kasus korupsi di Kantor PT. Pos Kecamatan Reteh dengan kerugian Negara mencapai Rp. 867 juta,- lebih.

“Karena sudah dianggap lengkap dan dinyatakan P21, maka tersangka dan seluruh berkas sebagai alat bukti uang tunai senilai Rp. 137.005.000 kita limpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tembilahan” kata Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dedi Rahman Dayan SIK.Msi melalui Kasat Reskrim AKP Edy Munawar , Kamis (22/03)

Maih menurut Kasat Reskrim, dari hasil penyidikan yang sudah dilakukan, tindak kejahatan dugaan korupsi yang dilakukan oleh tersangka dilakukan sejak tahun 2009 yang lalu, namun pada akhirnya baru terungkap setelah tersangka membawa kabur uang gaji guru dan pensiunaan se Kecamatan Reteh pada pertengahan bulan Desember tahun 2011

“Ternyata dari hasil penyidikan tindak kejahatan korupsi yang dilakukan oleh tersangka dimulai sejak tahun 2009 yang lalu.  Dengan modus tersangka memberikan laporan fiktif seakan-akan uang tersebut berada di brangkas penyimpanan” kata Kasat Reskrim AKP Edy Munawar

Atas perbuatan yang sudah dilakukan, kini tersangka diancam dengan pasal berlapis dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara, yakni pasal 2 dan 3 undang-undang RI No.31 Tahun 2009, memperkaya diri sendiri dengan jabatan yang dimiliki serta pasal 8 melakukan penggelapan dalam jabatannya.   

Pada kesempatan terpisah Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tembilahan, Hendri Untoro SH, saat ditemui juga membenarkan bahwa berkas perkara kasus korupsi di PT.Pos Kecamatan Reteh sekaligus dengan tersangkanya sudah dilimpakah ke JPU oleh penyidik Tipikor Polres Indragiri Hilir pada kamis (22/03) sekitar pukul 10.30 WIB.    

“Penyidik JPU hari ini (Red), akan melimpahkan berkas perkara dan tersangka Iwan Kurniawan dan barang buktinya ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Selama proses menunggu persidangan nantinya, tersangka akan ditahan di Rutan Pekanbaru”cetus Kasipidsus Hendri Untoro SH. (ttk)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dua buah truk tronton bermuatan material proyek milik PT. Wijaya Karya (persero) tbk. (PT. WIKA) terpuruk di jalan Baharudin Jusuf, Tembilahan, Kamis (22/3). Aktifitas mobilisasi material proyek milik perusahaan berskala nasional ini dituding masyarakat sebagai salah satu penyebab rusaknya beberapa ruas jalan di dalam kota Tembilahan.

Dari pantauan, hampir seluruh bagian roda sebelah kiri dua truk berplat nomor E 9460 HA dan E 9740 HA itu terbenam. Diduga, berat kendaraan yang terbilang berukuran raksasa ditambah puluhan ton material besi proyek ini tidak mampu ditopang oleh daya tahan jalan.”Manalah badan jalan mampu menanggung beban seberat itu, coba lihat saja, truknya aja berukuran jumbo ditambah muatan puluhan ton besi.” Ujar Andi seorang pengguna jalan yang sempat dimintai tanggapan oleh detikriau.org.

Menurut penjelasan kernet truk, material besi tersebut diperuntukan bagi PT.WIKA,”Kita berangkat dari Tanggeran hari sabtu yang lalu. Hari ini baru masuk kota Tembilahan. Material ini akan kita antar untuk PT. WIKA”Ujar sang kernet ketika dikomfirmasi.

Saat berita ini dirilis, detikriau.org masih belum berhasil melakukan komfirmasi kepada pihak-pihak terkait.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kadis Pendidikan Provinsi Riau, H.M.Wardan mulai terdengar bakal maju sebagai salah satu Balon Bupati Inhil mendatang. Dikabarkan, ia akan bergandengan dengan
Heri Indra Praja yang notabene adalah keponakan DR (HC) Rusli Zainal SE Gubernur Riau saat ini.

Menurut Ketua LSM  Perjuangan Anak Negeri (Peran) Firmansyah A.Ma, nama Wardan bukan asing ditelinga masyarakat Inhil, mantan Kadis Pendidikan dan Kadisbudpar Kabupaten Inhil ini dinilainya pantas untuk memimpin Inhil sepeninggalan Indra.

“Beliau memiliki pribadi tenang, supel dan murah senyum. Dengan pengalaman luas di birokrasi, Saya nilai ia pantas untuk menjadi pemimpin di negeri seribu jembatan ini.”Ungkapnya.

Lebih jauh  menurut Firman,  Disamping kelebihan pribadi itu, Wardan tidak mempunyai catatan buruk selama menjabat di Inhil. “Ini nilai plus untuk beliau. Saya yakin masyarakat Inhil sudah mulai cerdas dalam memberikan penilaian.” Tutup Firman. (Suf/dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sebagai bentuk komitmen pemerintah ditahun anggaran 2011 kemarin melalui sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kabupaten Indragiri Hilir (inhil) mendapatkan proyek cetak sawah baru (CSB) seluas 500 hektare yang tersebar di 13 desa se Inhil. Dimana system pengerjaannya dikelola oleh para kelompok tani.

Demikain dikatakan Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (TPHP) Inhil, H Wiryadi, Rabu (21/3). Dikatakanya, dari 13 desa tersebut semua memiliki  potensi lahan untuk dikembangkan tanaman padi bersarkan tipe aliran sungai menurut tipe luapan aliran sungai a, b, c dan d, dengan areal 500 hektare.

“Semua pekerjaanya selesai dikerjakan oleh kelompok tani. Dan pada pembukaan CSB tidak ditanam padi-padi  lokal, mengingat terdapat unsur-unsur yang dapat menyebabkan padi tidak subur. Maka ditanami dengan paritas padi unggul,” ujar Wiryadi.

Akan tetapi lanjutnya, jika para petani tetap akan menanam padi atau benih padi dengan paritas unggul, maka dampaknya akan tetap berpengaruh terhadap produksi padi unggul. Hal ini bila dibandingkan dengan lahan sawah pasang surut yang telah netral.

“Khusus untuk Desa Lahang Hulu, Kecamatan Gaung lokasi CSB seluas lebih kurang 100 hektare sedangkan cadangan lahan potensi masih tersedia antara 100 hingga 400 hektare. Pegitasi belukar dan ketebalan tanah gambutnya mencapai 20 sampai 70 centi meter (CM),” tandasnya.

Untuk menetralisir zat asamnya, masih kata Wiryadi, tentu diperlukan sedikit waktu agar system tata air yang telah dibuat digenangi oleh air pasang dan curah hujan. Dan jika kondisi air surut pintu klep saluran sawah bisa dibuka  untuk melakukan pembuangan zat asam tersebut. Tentu system ini perlu dilakukan berkali-kali

“Memang system ini sedikit memperlambat jadwal tanamnya bila disbanding dengan lahan-lahan yang telah netral,” ujarnya menjelaskan.

Selain di Lahan Hulu, Kecamatan Gaung, CSB juga terlaksana di Desa Seberang Pulau Kijang, Kecamatan Reteh dengan luas lahan lebih kurang 60 hektare. Dipaparkan Wiryadi, lahan yang digunakan tersebut, selama 15 tahun terkahir telah dialih pungsikan oleh warga menjadi lahan perkebunan kelapa dalam. Akibat tata airnya tidak memadai tanaman kelapa tersebut ditinggalkan dan menjadi hutan belukar.

Sehingga pemerintah atas permintaan warga menjadikan lokasi itu sebagai lahan CSB. Apalagi tanah yang sudah lama ditinggalkan seperti ini sudah menjadi netral dan tidak mengandung zat asam lagi. Sehingga petani dapat menanam paritas padi unggul dan paritas unggul lokal lainnya sesuai dengan jadwal tanam yang telah disepakati oleh masing-masing kelompok tani.

“Intinya dari seluruh luas CSB terus dilakukan pembinaan kepada para petani dan kelompok tani oleh petugas penyuluh lapangan (PPL). Dengan kunjungan lapangan yang teratur dan bijak. Sebagai mana peran kepala desa yang juga sebagai penanggung jawab pos ke empat  Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) agar produksi beras di desa setempat dapat dikontribusikan melalui produksi padi dari kelmpok CSB tersebut,” tambahnya menjelaskan.

Sedangkan untuk rehap sawah terlantar (RST) tata air mikro telah melakukan penanaman secara keseluruhan akan tetapi penerapan tanam serantak masih membutuhkan waktu pembinaan oleh petugas lapangan dan petugas-petugas pertanian lainnya, diperkirakan dari seluruh kegiatan tersebut masa panennya berkisar antara bulan Mei-Juni 2012 mendatang.(fen)

TEMBILAHAN- (www.detikriau.org) – Bakri H Anwar anggota dewan dari Partai Bintang Repormasi (PBR) meminta kepada seluruh SKPD untuk pro aktif dalam meraih dana pusat. Sebab banyak anggaran di Kementrian yang bisa diraih, asalkan ada upaya dari daerah untuk meraih dengan melakukan komunikasi kepada mereka.

“Banyak anggaran pusat yang  bisa diraih oleh SKPD di Inhil, asalkan mereka proaktif menjalin komunikasi. Sebab kita sering dimintai proposal kegiatan oleh pihak Kementrian, itu berarti ada anggaran yang tersedia tergantung upaya kita saja untuk meraihnya,” papar anggota Komisi II tersebut.

Makanya ia merasa heran, ada begitu banyak biaya perjalanan oleh SKPD ke Jakarta, tapi nyata tidak menghasilkan kontribusi positif bagi meraih anggaran pusat. Tentunya kondisi itu menimbulkan tanda tanya besar, apa saja yang mereka lakukan ke Jakarta. Apakah hanya sekedar jalan-jalan menghabiskan anggaran.

“Kita tentunya menyayangkan kalau memang seperti itu persoalan yang terjadi. Untuk itu saya kembali tegaskan kepada SKPD untuk bekerja exstra meraih dana pusat. Sebab kalau hanya mengndalkan dana APBD Inhil yang tidak seberapa, bagaimana kondisi pembangunan di Inhil untuk digesa,” paparnya. (Suf)

TANAH MERAH (www.detikriau.org) – Kegeraman masyarakat terhadap Sekdes Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah, M. Alwi setelah terungkapnya  60 % bantuan dana bagi Gapoktan (Rp. 60 juta. Red) yang telah dicairkan tanpa ditandatangani Kades diakui oleh sebahagian masyarakat tidak pernah mereka terima. Bahkan ironisnya, juga sebahagian masyarakat yang namanya tertera dan ikut bertandatangan pada proposal berlabel Gapoktan itu mengaku tidak pernah mengetahui akan hal ini apalagi sampai bertandatangan.

Permasalahan ini, menurut Abdul Haris didasarkan dari keterangan Kades Sungai Laut, Amirudin, sudah dilaporkan secara resmi kapada pihak kepolisian.”tapi kenapa sampai hari ini tidak juga ada kejelasan tindak lanjut kepolisian? Apa Kades bohong?kalau kades bohong, kami juga akan demo Kadesnya,”Ujar Abdul Haris.

Terkait laporan ini, Kapolsek Kecamatan Tanah Merah, AKP Ilhamdi ketika dikomfirmasi membenarkan bahwa laporan itu sudah diterima.” Benar. Laporan itu sudah kita terima. Saat ini sedang dalam lidik. Setiap laporan pasti akan kita tindaklanjuti,” Ujar Kapolsek, rabu (21/3).

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Kecamatan Tanah Merah, Ipda Bustamir ketika dikomfirmasi juga membenarkan hal ini. Menurutnya, terkait laporan itu saat ini masih dalam proses.” Kita sudah panggil Sekdesnya tapi karena memang saat ini ada kasus lain yang lebih mendesak untuk segera diselesaikan, makanya belum bisa cepat kita tindaklanjuti. Namun pasti akan kita proses,” Ujar kanit. (fsl)