Sesalkan Aparat Berwenang yang Terkesan Tutup Mata

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edy Gunawan mengatakan alasan pembenaran yang diberikan oleh PT. WIKA mempergunakan kendaraan truk kapasitas besar melakukan mobilisasi material proyek terlalu dibuat-buat. Bahkan Asun, panggilan akrab politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga sempat menyesalkan sikap aparat berwenang yang terkesan tutup mata.

“Dengan tekstur tanah kita yang sangat labil, tentunya mempergunakan kendaraan besar akan menimbulkan resiko yang juga besar. Buktinya, kendaraan mereka amblas karena daya tahan badan jalan tidak mampu menanggung beban kendaraan yang berisi puluhan ton muatan material proyek mereka. Kondisi seperti ini apa tidak sebaliknya semakin membuat banyaknya waktu yang terbuang?. Jadi menurut saya alasan mereka terlalu dibuat-buat” Jawab Asun membantah alibi pembenaran yang diberikan PT. WIKA.

Kembali diperjelas Asun, sebelumnya, terpuruknya kendaraan mobilisasi material milik PT. WIKA ini juga sudah pernah terjadi dan Dewan sudah memberikan peringatan akan hal itu.” Kita sudah pernah mewanti-wanti mereka. Tapi tidak mereka indahkan. Jangan dengan sempitnya waktu menjadi alasan pembenaran bagi mereka untuk berbuat seenaknya,” Kritik Asun.

Dilanjutkannya, yang juga patut menjadi kekhawatiran, dengan bobot kendaraan dan muatan yang demikian berat, saat melintasi oprit jembatan tentu juga akan rentan menimbulkan kerusakan. Sementara menurut Asun, untuk tahun ini perawatan oprit jembatan itu ditangani oleh pihak Provinsi,” Kondisi seperti ini seharusnya mendapat pengawasan ketat dari aparatur berwenang,  jangan malah terkesan tutup mata,” Sindir Asun mengakhiri.

Sampai jum’at (23/3). Dua kendaraan mobilisasi material proyek milik PT. WIKA asal Tangerang itu masih belum berhasil dievakuasi. Muatan besi batangan terpaksa dibongkar ditempat dan kembali diangkut dengan kendaraan kapasitas kecil menuju lokasi proyek. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – PT. WIKA akui tidak mengantongi izin mempergunakan kendaraan truk tronton untuk mobilisasi material proyek Venue Futsal. Kebijakan tersebut diambil dengan alasan sempitnya batasan waktu pengerjaan.

“Kita terpaksa pergunakan truk bemuatan besar. Kalau harus mempergunakan truk berdaya angkut kecil, tentunya mobilisasi material proyek kita akan membutuhkan waktu yang lebih banyak sedangkan pekerjaan kita saat ini diburu waktu,” Jawab Priyanto yang mengaku sebagai salah seorang Engginer PT. WIKA saat dimintai komfirmasi terkait persoalan ini di Tembilahan, Jum’at (23/3)

Dijelaskan Priyanto lebih jauh, Kamis (22/3) sekira pukul 03.00 Wib, dua truk mereka saat melintasi jalan Baharudin Jusuf terpaksa harus berhenti dikarenakan ada sebuah kendaraan yang macet. Tidak bergeraknya kendaraan yang bermuatan sebanyak 18 Ton besi ini tentu saja semakin memperbesar beban jalan dan akhirnya berakibat roda kendaraan amblas.” Untuk kerusakan jalan, kita akan pertanggungjawabkan. Secepatnya akan kita lakukan perbaikan,” Ujarnya.

Ketika dipertanyakan apakah PT. WIKA mengantongi ijin mempergunakan kendaraan truk besar untuk mobilisasi material proyek mereka, Supriyanto akui memang mereka tidak memiliki ijin untuk itu.”Kita sudah ajukan surat untuk mendapatkan ijin mengenai hal ini kepada Dinas PU dan Dinas Perhubungan. Tapi saat itu ada beberapa klausal yang kita masih berkeberatan.” Jawabnya memberikan alibi.

Ketika kembali dipertanyakan, klausal apa yang menjadi keberatan PT. WIKA untuk pengurusan ijin itu?. Priyanto enggan untuk menjawab.”Nantilah kita akan komfirmasikan kembali hal ini kepada Dinas terkait.”Ucapnya berusaha mengelak. (fsl)

TEMBILAHN (www.detikriau.org)- Aksi puluhan warga Desa Sungai Laut yang mendatangi kantor Camat Tanah Merah, Rabu (21/3) lau, Kepala Desa Sungai Laut, Kecamatan Tanah Merah, Amirudin mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui adanya aksi tersebut . Menurut Informasi yang diterimanya, Aksi massa itu guna meminta kejelasan sekaligus meminta agar pemerintah kecamatan untuk memberhentikan M.Alwi sebagai Sekertaris Desa (Sekdes) Sungai Laut.

“Saya awalnya tidak tahu kalau warga saya mendatangi kantor Camat
Tanah Merah untuk meminta  kejelasan dan tindak lanjut terkait
persoalan Sekdes (M Alwi, Sekdes Sungai Laut, red) tersebut, saya baru
mengetahuinya setelah saya di telpon oleh salah seorang warga,” ujar
Amirudin saat dikomfirmasi wartawan melalui sambungan selulernya.

Menurutnya, kedatangan puluhan warga ke Kantor Camat Tanah Merah
tersebut guna meminta kejelasan atas permasalahan mengenai dugaan
penyelewengan penyaluran dana bantuan PUAP dari pemerintah pusat, yang dicairkan oleh Sekdes Sungai Laut tanpa sepengetahuan dirinya
sebagai Kades.

Sementara itu Sekertaris Desa Sungai Laut, M Alwi saat di komfirmasi, membantah adanya penyelewengan. “Saya tidak tahu
persisis mengenai aksi tersebut apa tujuannya, namun apa yang
dituduhkan warga kepada saya tersebut sama sekali tidak benar,”
bantahnya berdalih.

Dalam persoalan penyaluran dana PUAP di Desa Sungai Laut,
dijelaskannya, sebelumnya sudah di upayakan penyelesaiannya dengan
cara persuasif bersama instansi terkait, yakni Badan Pelaksana
Penyuluhan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabuaten Inhil. Ia juga mengakui bahwa persoalan tersebut telah selesai setelah dibahas bersama Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Camat, dan BP2KP di Tembilahan beberapa waktu lalu.

“Sebelumnya ini sudah dibahas bersama Ketua Gapoktan, Camat, dan
BP2KP. Tapi memang tidak bersama Kades. Ini saya kira salah informasi
saja. Saya yakin dibalik aksi itu semua ada yang memotori untuk
sekedar menjatuhkan saya saja,” cetusnya.

Saat ini, Ia menambahkan, keharmoisan hubungan antara dirinya sebagai Sekdes Sungai Laut dan Amirudin sebagai Kades Sungai Laut memang sudah tidak harmonis lagi.

“Hubungan antara saya dan Kades (Amirudin, red) sekarang ini nampakny agak memanas dengan dipicu oleh permasalahan yang sama sekali tidak saya ketahui persis bagaimana. Dan nampaknya jalan yang kita tempuh untuk menyelesaikan secara kekeluargaan sudah tak ada hasil. Sekarang saya tidak terlalu menanggapi aksi dikantor camat itu,” ujarnya lagi, sambil mengatakan bahwa Ia  tidak mengetahui motif dibalik aksi terbut. Namun Ia mengakui bahwa warga yang melancarkan aktinya di kantor Camat Tanah Merah Tersebut adalah warga Hulu Desa Sungai Laut. (dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Warga Desa pemekaran Sekayan Garam, Kecamatan Kemuning, meminta kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) agar dapat meneruskan program desa mandiri (DM).

Dikatakan warga, program tersebut tentunya dapat membantu taraf hidup warga secara umum. Oleh sebab itu, mereka menegaskan akan memberikan dukungan penuh kepada Kepala BPMPD H Edy Syawannur, dalam menjalankan program unggulan Pemkab Inhil tersebut.

Aspirasi warga tersebut langsung disampaikan warga begitu kepala BPMPD hadir kedesa tersebut.Plt Kepala Desa Sekayan Garam, Yuli Agus menyebut banyak hal yang harus dibenahi pada desa yang baru ini, termasuk sarana dan prasarana. Namun dia sangat optimis desa pemekaran dari Desa Keritang ini dapat berkembang pesat karena warga memiliki semangat gotong royong yang tinggi.

“Apa yang saya sampaikan ini merupakan aspiarasi warga. Maka dari itu, kami sangat berharap program yang telah banyak memberikan kotribiusi pembangunan demi kesejahteraan masyarakat itu terus dilanjutkan seperti tahun-tahun serbelumnya,” harapnya menyampaikan aspirasi warga.

Ditegaskanya, program desa madiri dinilai telah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat di seluruh penjuru Negeri Seribu Jembatan, terutama bagi mereka yang bedomisili dikawasan pedesaan.

“Dengan adanya program desa madiri, kami merasa sudah sangat terbantu sekali terutama dibidang infrastruktur desa. Dimana saat ini sejak bergulirnya program DM,  sebagai besar warga dapat mengangkut hasil kebun mereka tanpa hambatan,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala BPMPD Inhil, H Edy Syafwannur, menyatakan kekomitmenan Pemkab Inhil untuk membenahi dan memperbaiki sarana maupun prasarana ke arah lebih baik terus akan dilanjutkan, terlebih jika semua itu demi kepentingan masyarakat banyak.

“Intinya kita tetap pada rencana awal yaklni, memberdayakan serta mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui berbagai program yang telah ada. Namun hal yang tidak kalah penting kekompakan antar warga yang selama ini sudah dibina hendakanya terus dipertahankan,”pintanya menanggapi aspirasi warga setempat.(fen)

TANAH MERAH (www.detikriau.org) – Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Subur Makmur Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah, M.Takbir nyatakan bahwasanya massa demontrasi yang mendatangi Kantor Camat Kecamatan Tanah Merah menuntut lengsernya Sekretaris Desa, M. Alwi bukan anggota kelompok tani melainkan hanya masyarakat setempat. Disebutkannya, persoalan Sekdes, terkait pencairan dana bantuan Gapoktan sudah diselesaikan dalam musyawarah dengan Dinas Pertanian Inhil, Kepala Desa Sungai laut serta seluruh anggota Gapoktan dalam sebuah pertemuan terkait hal itu pada tanggal 16 Maret 2012 yang lalu.

Pernyataan tersebut disampaikan M.Takbir ketika menghubungi www.detikriau.org melalui sambungan telepon selular, Kamis (22/3/2012).”Persoalan itu sudah tidak ada masalah. Massa yang mendatangi kantor Camat Tanah Merah, Rabu (21/3) kemaren dari suku nelayan bukan kelompok tani yang menurut saya mereka memang getol untuk melengserkan Sekdes. Mereka tidak mengetahui kalau persoalan itu sudah selesai dalam rapat tanggal 16 Kemaren,” Ujar M. Takbir meminta detikriau.org untuk memberinya kesempatan memperjelas persoalan ini.

Dijelaskan M. Takbir, dalam pertemuan tanggal 16 Maret 2012 itu, Dinas pertanian diwakili oleh Irwan Jamil dan Juwanto. Bahkan saat pertemuan itu, menurut M. Takbir, Kepala Desa, Amiruddin juga menyatakan bahwa kegiatan Gapoktan harus tetap berlanjut meskipun masih perlu dilakukan berbagai pembenahan. “Intinya persoalan itu tidak ada permasalahan lagi”. Jelasnya mempertegas.

Terkait pernyataan M. Takbir ini, Kepala Desa Sungai laut Kecamatan Tanah Merah, Amirudin membenarkan adanya pertemuan pada tanggal 16 Maret 2012 yang lalu. Hanya saja menurutnya, persoalan itu belum bisa dikatakan selesai secara tuntas karena memang masih ada anggota Gapoktan yang tidak hadir dan masih merasa keberatan dengan persoalan ini.” Secara pribadi terkait laporan kepada pihak kepolisian saya tidak terlalu mempersoalkan. Hanya saja untuk adanya keberatan dari anggota kelompok tani dan masyarakat, tentunya itu diluar wewenang saya. Intinya, selesai atau tidak selesainya persoalan ini tidak bisa ditentukan dari hasil keputusan rapat tapi tentunya dari pihak aparat hukum,” Ujar Kades memberikan komfirmasi.

Menurut Kades, salah satu anggota kelompok tani yang masih berkeberatan dan tidak menghadiri pertemuan pada tanggal 16 Maret 2012 yang lalu adalah yang bernama Kateno. Dijelaskan juga oleh Kades, siapapun masyarakat yang mendatangi Kantor Camat dinilainya wajar-wajar saja” saya rasa boleh-boleh saja karena mereka memang masyarakat kita dan persoalan ini juga terkait tanggungjawab dan amanah kepada masyarakat. Bahkan Kemaren saya juga sempat dinilai negatif oleh warga serta mereka menduga saya ikut main mata dalam persoalan ini. Daripada saya dicurigai ya lebih baik masyarakat juga mengetahu persoalan ini secara terang. Untuk Kateno, Nanti saya kirmkan no Handphonenya, coba komfirmasikan saja secara langsung.”Jawab Kades.

Sayangnya, setelah beberapa kali dicoba untuk dilakukan komfirmasi oleh detikriau.org, Handphone milik kateno tidak aktif. (fsl)

KATEMAN (www.detikriau.org)   — Putusnya pasokan solar ke Desa Air Tawar Kecamatan Kateman secara total mulai berdampak pada aktifitas masyarakat. Terutama tranportasi air.lebih parahnya, ketiadaan solar membuat Listri Desa yang menjadi satu-satunya sumber penerangan masyarakat terpaksa harus berhenti beroperasional.

Pernyataan ini disampaikan oleh salah seorang warga desa air tawar kecamatan Kateman kepada www.detikriau.org. “Selama ini biasanya kita mendapatkan pasokan solar dari pangkalan resmi di desa kami. Tapi belakangan ini sudah kosong. Menurut penjelasan pengelola pangkalan, mereka memang sudah tidak mendapatkan lagi pasokan solar dari APMS di Guntung Kecamatan Kateman sejak pertengahan bulan kemaren. Kondisi seperti ini tentu saja membuat masyarakat menjadi resah. Apalagi sudah sejak beberapa hari ini, Listrik Desa yang menjadi satu-satunya sumber listrik di Desa Air Tawar kini sudah tidak beroperasional karena ketiadaan bahan bakar solar,”Ujar Seno yang mengaku memiliki alat tranportasi air rakyat berbahan bakar solar (pompong. Red) menyampaikan keluhan melalui sambungan telepon selular, Kamis (22/3).

Dengan ketiadaan listrik, ditambahkannya, imbasnya juga telah menggangu pelajar untuk belajar dimalam hari, ditambah lagi dengan kondisi desa yang gelap gulita dikhawatirkan akan menyebabkan peningkatan tindak kejahatan.

Rugayah, pengelola pangkalan resmi desa air tawar membenarkan bahwa sejak pertengahan bulan kemaren stok solarnya sudah kosong dikarenakan tidak lagi mendapatkan pasokan solar dari APMS Tanjung Raja Perkasa. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti kenapa pasokan solar dihentikan.” Benar pak, biasanya setiap bulannya kita mendapatkan pasokan solar sebanyak 2 ton tapi sekarang sudah terhenti. Pemilik tranportasi air masyarakat yang selama ini mendapatkan pasokan solar dari kita, terpaksa tidak lagi bisa kita layani bahkan untuk kebutuhan listrik desapun tidak bisa kita penuhi.”Ujarnya menjawab komfirmasi ketika dihubungi melalui sambungan telepon selularnya, Kamis (22/3/2012).

Diakui rugayah, ketiadaan pasokan listrik desa, kini juga mulai berimbas pada komunikasi masyarakat dikarenakan masyarakat kesulitan untuk mengisi ulang batrai handphone yang sudah habis.”Ini hari saja saya bingung pak, batrai hanphone saya mulai kosong dan saya tidak bisa mengisi ulang karena tidak ada pasokan listrik,” Katanya menyampaikan keluhan. (fsl)