TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bertempat diruang Banggar gedung DPRD Inhil, selasa (21/2/2012) dilangsungkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) masalah Universitas Islam Indragiri (UNISI). Pembina Yayasan Tasik Gemilang, DR. Indra Muchlis Adnan menyempatkan diri hadir secara langsung guna memberikan penjelasan berbagai persoalan yang selama ini terus menjadi tanda tanya besar ditengah masyarakat termasuk Anggota DPRD Inhil terkait persoalan UNISI.

Masyarakat Peduli Inhil (MPI) yang dihadiri 3 tokoh utamanya, Tengku Suhandri, Zakiyun dan Yan Bona mempertanyakan terkait kejelasan status yayasan serta persoalan kebijakan pembayaran uang semester yang belakangan ini dinilai sangat memberatkan sesuai laporan beberapa orang mahasiswa.

Komisi IV DPRD Inhil. Kartika Roni, juga mempertanyakan masalah status UNISI, apakah yayasan milik pemerintah atau pribadi.”Saya merasa berkepentingan untuk mempertanyakan persoalan ini karena setiap kali pembahasan, Komisi IV selalu didesak untuk mendudukkan secara jelas persoalan status ini, karena hal ini dinilai sangat berkaitan erat dengan pola penganggaran”Ujar Ketua Komisi IV DPRD Inhil.

Anggota Komisi IV, H. Maryanto, disamping kembali minta untuk mempertegas kejelasan masalah status kepemilikan UNISI juga mempertanyakan persoalan izin,”Terkait persoalan UNISI, apapun pertanyaan masyarakat yang sampai kepada saya sampai detik ini saya merasa tidak bisa menjawab dikarenakan ketidaktahuan. Terkait masalah status, kita khawatir kalau tidak adanya kejelasan akan menjadi persoalan dikemudian hari,”Tanya Maryanto.

Anggota Komisi IV, Surya Lesama memberikan kritikan karena menurut penilaiannya, UNISI selama ini terlalu diistimewakan sementara persoalan pendidikan dasar masih banyak yang memerlukan perhatian.”Bicara masalah keadilan, saya nilai perhatian pemerintah terhadap UNISI terlalu berlebihan padahal masih banyak kebutuhan dasar dunia pendidikan yang masih belum terpenuhi,” kritik Surya.

Mahasiswa Fakultas Hukum UNISI, Jumiardi minta kejelasan masalah legalitas terkait akreditasi yang menurut penilaiannya menjadi penghalang dirinya untuk menyelesaikan sarjana.”Saat ini, jangankan ingin memulai menyusun skripsi, menulis judulnyapun saya tidak berani karena saya nilai akreditasi tidak jelas. Saya hanya minta kejelasan kapan akreditasu ini selesai,”Ujar Mahasiswa Fak Hukum semester VIII ini menyampaikan rasa kekhawatiran.

Menurut penjelasan Indra, dengan tegas dirinya menyatakan bahwa Yayasan Tasik Gemilang adalah milik pemerintah daerah. Universitas Islam Indragiri (UNISI) adalah sebuah universitas hasil penggabungan STIE Sri Gemilang Tembilahan dengan Politeknik Pertanian Tembilahan. Unisi didirikan oleh Yayasan Tasik Gemilang pada tahun 2008 di bawah koordinasi dan pengawasan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yang dimaksudkan sebagai realisasi program pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Alasan utama kita mendirikan UNISI saat itu tidak lain karena dilatarbelakangi keinginan untuk menelorkan sarjana penuh tidak hanya sebatas diploma. Disamping itu juga terkait persoalan kondisi Politeknik pertanian yang saat itu hampir semaput termasuk STIE Sri Gemilang. menjawab tiga persolan itu akhirnya kita dirikan Yayasan Tasik Gemilang,” Jelas Indra M Adnan yang juga menjabat sebagai Bupati Inhil ini dengan gamblang.

Kembali dijelaskan Indra, Sistem pendidikan tinggi sekarang tidak ada lagi mengenal istilah terdaftar, diakui atau disamakan, tetapi yang ada hanya masalah izin penyelenggaraan pendidikan tinggi dan akreditasi. Izin penyelengaraan pendidikan sudah pasti kita miliki dan untuk akreditasi bukan sebagai penentu sah atau tidak sahnya sarjana yang dihasilkan tetapi untuk meneruskan ke jenjang berikutnya. Misalnya, kata Indra, kalau kita memiliki akreditasi B artinya kita juga berhak menyelenggarakan pendidikan untuk jenjang S2. Termasuk akreditasi tentunya tidak bisa dijadikan penghalang untuk menyelesaikan pendidikan sarjana.”Jadi Jumiardi, selesaikan segera sarjana anda. Karena bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan akreditasi kalau belum ada lulusan. Beberapa syarat mendapatkan akreditasi diantaranya adalah harus memiliki fasilitas gedung yang memadai/standar, tenaga dosen yang sesuai dengan rasio, manajemen yang lengkap termasuk lulusan sarjana yang telah dihasilkan.”papar Indra dihadapan seluruh peserta hearing yang terangguk-angguk seakan membenarkan.

Terkait masalah biaya pendidikan menurut Indra, UNISI adalah sebuah Universitas dengan biaya pendidikan termurah seluruh dunia. Pungutan biaya pendidikan dijelaskannya adalah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembiayaan Universitas termasuk pembayaran tenaga pengajar dan beasiswa abadi.”Anda silahkan cek dimanapun biaya pendidikan di UNISI. Untuk masalah pembayaran uang semesteran, Yayasan memang memberikan ketegasan kepada Mahasiswa untuk melunasi pembayaran uang semester tepat waktu tapi tidak benar harus dibayar lunas sekaligus. Boleh dicicil kok tapi dalam batasan range waktu tertentu. Kalau ada mahasiswa yang tidak memahami hal ini artinya itu si mahasiswanya telmi (telat mikir.red) ” Kata Indra menyindir.

Pernyataan ini sempat disanggah oleh salah seorang anggota Komisi IV, H. Maryanto. Menurutnya, sumbernya dengan jelas menyatakan bahwa kebijakan Universitas masalah uang semesteran hanya dilakukan dalam sekali bayar tanpa ada rangenya.” Apa yang pak Indra jelaskan saya rasa cukup jelas dan bisa diterima, hanya saja selama ini saya cukup meyayangkan bawahan Bapak yang tidak bisa menjabarkan sehingga timbulnya berbagai  konotasi yang rancu.”Tutur Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang dikenal cukup berani mengkritik ini menyanggah.

Untuk kritikan saudara Surya Lesmana, ujar Indra sambil wajahnya dialihkan ke politisi dari Partai Karya Peduli Bangsa ini, tidak benar pemerintah mengabaikan pendidikan dasar dikarenakan perhatian kepada UNISI. Apapun program yang ditelorkan pemerintah selalu didasari dengan data yang jelas. Artinya porsi masing-masing memang sudah ada. Untuk masalah hukum, saya orang hukum,apapun kebijakan tentunya sudah saya kaji menurut pandangan hukum.”Pungkas Indra mengakhiri. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Kondisi ruas jalan yang merupakan akses utama menuju Pelabuhan Samudera mulai dari Desa Suhada menuju Desa Sungai Rukam Kecamatan Enok setakat ini cukup memprihatinkan. Dimana badan jalan mengalami kerusakan yang sangat parah, bahkan ada lobang besar (kubangan) dengan diameter mencapai 1 meter di tengah badan jalan.

Informasi tersebut didapat dari keterangan salah seorang anggota DPRD Inhil dari Dapil Enok, Edi Haryanto Sindrang, Senin, (20/2) di kantor DPRD Inhil. Menurutnya lobang besar yang ada dibadan jalan sudah barang tentu sangat membahayakan para pengguna jalan, apalagi disaat musim penghujan seperti sekarang ini dimana badan jalan tidak terlihat akibat genangan air hujan.

“Saat musim penghujan, tentunya kubangan jadi tidak terlihat. Jadi kalau sampai ada kenderaan roda dua atau empat yang masuk kedalam kubangan tentunya sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan tersebut,” kata politisi Golkar tersebut.

Masih menurutnya, selain kerusakan badan jalan, jembatan penghubung yang ada di Parit Lukman juga mengalami kerusakan yang sangat parah Sehingga tidak bisa dilewati kendaraan kecuali pada saat air surut. Karena pada saat pasang tinggi, seluruh badan jembatan tergenang oleh air.

Ia menambahkan, padahal pada tahun 2010 yang lalu pihak Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir sudah menjanjikan untuk mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jembatan tersebut. Nyatanya hingga tahun anggaran tersebut berakhir, bahkan anggaran 2011 juga sudah dilewati, janji perbaikan tidak juga terealiasi.

“Keberadaan jembatan parit Lukman sangat penting sebagai sarana penghubung masyarakat sekitarnya. Disaat jembatan tersebut rusak seperti sekarang ini, tentunya arus orang dan barang dikawasan tersebut jadi terkendala,” tambahnya.

Berkaitan dengan kerusakan akses jalan dan jembatan menuju Pelabuhan Samudera ini menurut Edi, karena ini menyangkut jalan Negara yang ada dikabupaten Indragiri Hilir, ia memintkan kepada pihak Provinsi Riau dan juga pusat untuk memperhatikan permasalahan yang terjadi. Karena memang perbaikan akses tersebut menjadi wewenang Negara.

“Karena itu menyangkut jalan Negara, perbaikannya harus menggunakan dana pusat. Untuk itu saya meminta kepada pihak Provinsi Riau dan juga pusat untuk memperhatikan dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Sebab kalau dibiarkan, selain kerusakan akan semakin parah, tentunya membahayakan pengguna jalan yang melintas disana,” paparnya. (Suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP)  masalah Universitas Islam Indragiri (UNISI) yang sedianya dijanjikan Komisi IV DPRD Inhil pada tanggal 20 Februari 2012 ternyata batal dilaksanakan. Pembatalan tanpa adanya penjelasan resmi ini tentu saja membuat perwakilan Masyarakat Peduli Inhil (MPI) dan  mahasiswa kecewa.

“Terus terang kita sangat kecewa dengan batalnya hearing tanpa adanya alasan yang jelas ini. Sebagai wakil rakyat seharusnya mereka paham betul bahwa janji adalah amanah yang harus ditunaikan. Kalau seperti ini, bagaimana kami masyarakat bisa percaya bahwa wakil rakyat di gedung terhormat ini benar-benar peduli akan kepentingan rakyat?,”Tanya Zakiyun menyampaikan kekecewaannya kepada detikriau.org ketika ditemui di gedung DPRD Inhil, Senin (20/2).

Menurut Yon, panggilan akrab tokoh muda yang dikenal cukup berani mengemukakan kritikan ini, agenda hearing ini langsung disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Kartika Roni dalam pertemuan beberapa waktu sebelumnya, pembatalan tanpa adanya pemberitahuan ini akan jadi sebuah catatan hitam mereka atas kinerja DPRD Inhil khususnya komisi IV.

Sementara itu, tokoh MPI lainnya, Tengku Suhandri meminta agar kejadian seperti ini kedepannya jangan sampai berulang kembali.”Terus terang secara pribadi tentunya saya cukup kecewa. Kita sebagai masyarakat setiap harinya juga punya kesibukan namun karena ini demi kepentingan khalayak ramai dan janji, apapun alasannya kita sempatkan untuk menghadiri undangan Komisi IV yang walaupun saat itu hanya disampaikan secara lisan. Seharusnya, karena permintaan hearing ini kita sampaikan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan DPRD, jadi kalaupun ada pembatalan tentunya juga harus disampaikan sesuai prosedur.” Kritik Tengku Suhandri.

Dari pantauan, rombongan perwakilan MPI dan Mahasiswa sudah terlihat hadir di Gedung DPRD Inhil sekira pukul 11.30 WIB dan tidak satupun anggota Komisi IV DPRD Inhil  yang terlihat. Kedatangan mereka hanya sempat disambut oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam yang kemudian mengadakan sedikit dialog kecil disalah satu ruang tunggu Loby Gedung DPRD Inhil.

Penantian yang memakan waktu selama dua jam lebih akhirnya dinyatakan hearing di tunda esok hari tanggal 21 Februari 2012 dengan dikeluarkannya surat undangan resmi bernomor 50/DPRD/II/2012/005 kepada MPI yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Inhil, H.M Raus Walid. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, H. Indra Muchlis Adnan diwakili oleh Asisten II Sekdakab Inhil, Ir, Syafrinal Hedy menghadiri acara silaturahami pada acara panen padi kegiatan Demontrasi Farm (DEMFARM) Tanaman padi Varietas Unggul Baru (VUB) yang dilaksanakan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau di Dusun Harapan Desa Bagan Jaya Kecamatan Keritang. Dalam kata sambutannya, Bupati berharap agar Inhil terus berupaya untuk mempu mencukupi kebutuhan beras sendiri.

“Dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mencukupi, bagaimanapun usahanya, Inhil harus berupaya terus untuk mencukupi kebutuhan beras sendiri,”Ujar Bupati dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asissten II Sekdakab Inhil, H. Syafrinal Hedy

Untuk merealisasikannya, dilanjutkan Assiten II membacakan Sambutan Bupati Inhil, ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama tentunya dengan meningkatkan produksi padi baik dengan perluasan areal tanam maupun melalui intensifikasi budidaya tanaman padi. Jalan kedua, bisa dilakukan dengan cara mengurangi konsumsi beras dan menggantinya dengan sumber karbohidrat lain seperti ubi kayu, ubi jalar, jagung, sagu, sukun, talas dan lain-lain.

Selanjutnya diuraikan bahwa berdasarkan data terakhir tahun 2009, jumlah penduduk Kab Inhil sebanyak 670.814 jiwa dengan kebutuhan konsumsi beras 72.380,83 Ton pertahun. Sementara produksi beras Inhil pada tahun 2009 terdata sebesar 68.310,43 Ton per tahun. Dari data itu diketahui bahwa pada tahun 2009 Inhil masih mengalami kekurangan beras sebanyak 4.070,40 Ton pertahun.”Yang patut untuk menjadi pertanyaan kenapa Inhil masih kekurangan beras? padahal kita memiliki potensi lahan sawah berpeluang seluas 37.714 hektar dan yang baru dimanfaatkan pertahun rata-rata sebanyak 28.150 hektar (74.64 persen.red).”Kata Bupati

Sehubungan dengan kegiatan DEMFARM kata Bupati ini juga terkait usaha kita untuk mengatasi kekurangan kebutuhan beras tersebut. Titik berat perhatiannya DEMFARM adalah dalam upaya meningkatkan intensifikasi tanaman padi dengan penerapan teknologi budidaya tanaman padi dari unsur teknologi penggunaan Benih Varietas Unggul.

Untuk memperoleh hasil yang maksmial, dilanjutkan Bupati dalam sambutannya, dalam pelaksanaan intensifikasi padi yang menggunakan benih varietas unggul, tidak cukup hanya memakai sarana produksi benih unggul saja tetapi juga harus dilakukan penerapan teknologi lainnya seperti pengolahan tanah, pemupukan, pengendalian tata air pasang surut, pengendalian hama dan penyakit, serta penanganan panen dan paska panen yang baik”saya berharap kepada para petani dan juga penyuluh pertanian untuk dapat menggali informasi teknologi inovatif yang sebanyak-banyaknya dari kegiatan DEMFARM.”Pesan Bupati mengakhiri.

Dalam acara panen kegiatan demontrasi farm tanaman padi varietas unggul baru lokasi desa Bagan Jaya juga tampak dihadiri Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Indragiri Hilir, H. Edy Syafwannur, Kepala Badan Penelitian Teknologi Pertanian (BPTP), Ali Jamil, Kepala P2KP Kab. Inhil, Raja Indra, Kepala Dinas Perkebunan, Kuswari, Camat Kecamatan Enok, HM. Syatir, Kepala Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok, Muchsoni,S.Ag dan tamu undangan serta ratusan masyarakat desa Bagan Jaya. (fsl)

Pekanbaru (Vokal)-Meski Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) baru akan digelar pada 2013 mendatang, namun sejumlah partai politik (parpol) sudah mulai mengelus-elus kadernya yang akan diusung sebagai calon Gubernur Riau. Sejumlah nama pun sudah menyatakan kesiapannya untuk bertarung pada Pilgubri tahun depan.

Di antara parpol yang sudah mulai menyebut-nyebut nama kadernya yang akan dusung pada Pilgubri 2013 mendatang adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat (PD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (PG). Dari PAN sudah muncul nama Taufan Andoso Yakin, Herliyan Saleh dan Jon Erizal. Dari PD Mambang Mit, PKB Lukman Edi, PPP Lukman Edi dan Golkar Indra Muchlis Adnan.

Wakil Ketua DPW PAN Riau Kirjuhari, Kamis (17/2), di ruang rapat Komisi C DPRD Riau, mengatakan, PAN sangat berpeluang untuk bisa mengusung kadernya pada Pilgubri mendatang sebab PAN memiliki 6 kursi di DPRD Riau. Dengan meleburnya Partai Bintang Reformasi (PBR) ke PAN, maka kekuatan PAN di DPRD Riau bisa menjadi 8 kursi.

“Dikatakannya, dengan modal 8 kursi tersebut, berarti PAN tinggal menambah satu kursi lagi. Kader PAN yang mungkin untuk diusung maju pada Pilgubri nanti, antara lain: Taufan, Herliyan, Jon Erizal dan masih banyak calon lainnya,” kata Kirjuhari.

Kirjuhari menyatakan sangat mendukung bila sistim pemilihan gubernur nantinya tidak lagi secara langsung, tapi melalui DPRD. “Sistem tersebut dapat mengurangi konflik dan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah, karena itu kebijakan tersebut perlu didukung,” ujarnya.

Bendahara Umum DPP PAN Jon Erizal, menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilgubri 2013 nanti. “Jika nantinya kader dan partai menginginkan saya untuk maju dalam Pilgubri 2013, maka saya selaku kader PAN harus siap mengemban amanah tersebut, sebab seluruh kader harus siap untuk ditempatkan di segala lini,” ungkap Jon Erizal saat ditemui di sela-sela bakti sosial di Rumah PAN Kota Pekanbaru, Jumat.

Menurut dia, popularitas bukan satu-satunya jaminan seorang kandidat bisa terpilih sebagai gubernur, bila tanpa diimbangi dengan dua faktor lainnya, yakni elektabilitas dan ekseptabilitas.

Disambung Jon, keinginan dirinya untuk maju dalam Pilgubri mendatang tak lain hanyalah untuk melakukan pengabdian kepada kampung halamannya, yakni Provinsi Riau. “Jika nantinya amanah ini diberikan, maka dalam kepemimpinan ke depan saya harus mampu berjuang bersama dengan rakyat,” tambahnya.

Masih Menunggu
Ketua DPD PD Riau R Mambang Mit juga menyatakan kesiapannya maju pada Pilgubri mendatang. “Kalau kesiapan, saya pastinya telah mempersiapkan diri jauh sebelumnya. Sebagai ketua DPD Partai Demokrat Riau, tentunya pencalonan saya harus mendapat dukungan dari kader Demokrat. Dan Alhamdulillah, semua kader telah mendukung saya untuk maju menjadi calon Gubernur Riau,” kata Mambang, Jumat.

Mananggapi rumor bahwa dirinya akan berpasangan dengan kader PKB Lukman Edi, Mambang mengatakan, belum bisa memastikan, sebelum ada kepastian revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. “Saya rasa kemungkin itu pasti ada, bisa saja kita dipasangkan dan bisa juga tidak. Kita tunggu revisi Undang-undang Pemerintahan Daerah, yang kabarnya, tata cara pemilihan gubernur bukan lagi dipilih langsung rakyat. Setelah itu nantilah kita pikirkan lagi, kalau memang cocok tidak ada masalah,” kata Mambang.

“Sampai saat ini kan belum ada keputusan, apakah Gubernur Riau dipilih langsung oleh rakyat atau DPRD Riau. Selain itu, apakah pemilihan gubernur dan wakil gubernur satu paket atau sendiri-sendiri, belum jelas. Makanya, kita tunggu kepastian aturan hukumnya saja dulu untuk menentukan langkah kita selanjutnya,” sambungnya.

Ketua DPW PKB Riau Abdul Wahid juga mengaku masih mempelajari revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun lanjut Wahid, Lukman Edi sudah menyatakan keseriusannya untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Riau. Bahkan konslidasi ke dalam maupun luar partai juga telah dilakukan, termasuk meningkatkan komunikasi bersama partai besar, untuk memenuhi kekurangan kursi PKB, saat mengusung Lukman Edi nantinya. “Kita juga masih mempelajarinya. Ini memang menentukan apakah dipilih melalui DPRD atau rakyat,” ungkap Wahid.

Ditegaskan Wahid, PKB telah siap mengusung Lukman Edi, baik mekanisne pemilihannya nanti melalui DPRD maupun langsung dipilih rakyat. “Karena PKB Riau yakin, ketokohan Lukman Edi bisa dijual untuk meraih simpati masyarakat luas,” ujarnya.

Wan Juga Siap
Sebelumnya, mantan Wakil Gubernur Riau yang saat ini menjadi anggota DPR RI Wan Abubakar juga menyatakan kesiapannya bertarung pada Pilgubri 2013 mendatang. “Kalau memang dipercaya lagi memimpin Riau, saya siap maju,” Kata Wan, usai acara pembukaan Musyawarah Besar (Mubes) VI LAM Riau di Balai Adat, Selasa (14/2).

Mantan Ketua DPW PPP Riau ini juga mengaku sangat yakin untuk maju sebagai bakal bakal calon Gubernur Riau. “Tidak mungkinlah jadi wakil lagi, kalau mau maju harus nomor satu lah,” ujarnya.

Ditanya pendapatnya tentang kemungkinan Pilgubri mendatang tidak lagi melalui pemilihan langsung, namun dilakukan DPRD Riau, Wan lebih memilih pemilihan langsung karena dinilainya lebih jujur dan murah. “Saya mau sistem pemilihan langsung, sebab melalui DPRD itu akan mahal,” sambungnya.

Meskipun siap maju, namun Wan belum mau memberi tahu siapa pasangannya nanti. “Kalau sekarang masih rahasia. Yang pasti, saya akan maju untuk Riau 1,” tutpnya.(fik,mok,roc,hab)

Jakarta – Petai dan jengkol sering dipandang sebagai makanan kampung. Meski berbau menyengat, banyak orang menggemarinya. Seperti pangan lainnya, petai dan jengkol selain bermanfaat juga berbahaya jika dimakan berlebihan.

Petai (Parkia speciosa) sangat populer di Indonesia, juga di Laos, Burma, Malaysia, Singapura, bagian selatan Thailand, dan timur laut India. Selain dinikmati oleh warga lokal, petai juga diekspor dalam bentuk beku atau direndam air garam.

Polong yang berbau menyengat ini diketahui sebagai sumber antioksidan alami. Peneliti dari National University of Singapore menyebutkan bahwa petai tinggi kandungan zat phenolic, lebih tinggi dibanding sayuran lain. Polongnya lebih banyak mengandung phenolic dibanding bijinya, sehingga kandungan antioksidannya lebih tinggi.

Biji petai juga mengandung vitamin C, namun tidak dengan polongnya. Selain itu, petai juga mengandung vitamin A, B6, dan B12, serta potassium dan zat besi.

Bau petai bisa tahan 2 hari di mulut dan di tubuh akibat kandungan asam amino tertentu. Karena merupakan sumber karbohidrat kompleks, petai dapat membuat kentut berbau busuk. Konon petai dapat menghasilkan serotonin yang dapat menimbulkan rasa nyaman.

Petai dipercayai memiliki berbagai khasiat, di antaranya menetralkan asam dan mengurangi iritasi di usus. Riset membuktikan bahwa petai dapat mengurangi resiko kematian akibat stroke hingga 40%. Selain itu, konsumsi petai dapat mengatasi anemia dan tekanan darah tinggi.

Namun, petai tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Berdasarkan penelitian petai dapat membahayakan ginjal. Orang yang menderita asam urat juga tidak boleh memakan petai.

Bagaimana dengan jengkol? Buah yang bernama ilmiah Archidendron pauciflorum ini merupakan tanaman asli Asia Tenggara. Ekstrak bijinya dapat menghasilkan warna ungu, sehingga biasa digunakan sebagai pewarna tekstil.

Selain di Indonesia, jengkol juga dikonsumsi di Malaysia, Myanmar, Bangladesh, dan Thailand bagian selatan. Konon, jengkol dapat mengatasi diabetes dan tekanan darah tinggi. Walau belum dibuktikan secara ilmiah, jengkol juga bisa mengobati anemia karena kandungan zat besinya yang tinggi.

Menurut detikhelath, tiap 100 gram jengkol terdapat 4,7 gram zat besi. Rata-rata orang mengonsumsi 20-50 gram per porsi, sehingga dari jengkol saja dapat diperoleh zat besi sebanyak 0,85 – 2,3 gram. Padahal secara umum manusia hanya membutuhkan asupan zat besi harian sebanyak 0,11-0,27 gram.

Terlalu banyak mengonsumsi jengkol dapat menyebabkan keracunan. Buah ini mengandung asam jengkolat (djenkolic acid) yang bila mengendap dapat membentuk kristal berujung runcing. Endapan ini berbahaya karena dapat melukai pembuluh darah dan saluran kencing.

Gejala keracunan jengkol adalah nyeri perut, mual dan muntah, susah buang air kecil, hingga berkurangnya volume urin yang disertai bercak darah. Jika tidak ditangani dengan benar, korban dapat menderita asam urat dan gagal ginjal akut. Gejala ini biasanya menyerang pria dan tidak langsung terlihat, namun dapat terakumulasi seiring seringnya memakan jengkol.

Belum jelas berapa takaran jengkol yang aman dikonsumsi. Selain itu, toleransi individu terhadap asam jengkolat juga berbeda-beda. Jika mengalami nyeri perut, mual, muntah, dan susah buang air kecil, atasi dengan minum air putih sebanyak-banyaknya. Jika perlu, minum arang yang dihaluskan dan dicampur ke dalam air putih untuk menyerap racun jengkol yang tertinggal di saluran pencernaan.

Namun, jika sudah parah seperti keluar kencing darah dan tidak doyan minum, segera ke dokter atau rumah sakit. Dokter akan memberikan infus natrium bikarbonat untuk menyeimbangkan komposisi kimia dalam tubuh usai keracunan asam jengkol.(detik.com)