Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan (FOTO ANTARA)
Jakarta — Kementerian Pertanian menginginkan agar impor pangan dilakukan secara nasional oleh pemerintah pusat (satu pintu).
“Sehingga ke depannya tidak ada lagi daerah yang melakukan impor pangan, terutama beras,” kata Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan usai acara pelantikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) yang baru di Gedung Utama Bappenas, Jakarta, Selasa (21/2).
Menurut Rusman, sistem satu pintu akan diterapkan untuk impor pangan.
“Jadi, atas pertimbangan kepentingan nasional, impor pangan hanya bisa dilakukan melalui satu pintu, yaitu melalui pemerintah pusat,” kata Rusman.
Langkah tersebut, lanjut Rusman, diambil guna menghindari aktivitas impor dari daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) dengan jumlah besar.
“Dengan sistem ini, diharapkan jangan sampai ada provinsi atau daerah, misalnya, yang memiliki kekayaan minyak berlimpah sehingga PAD-nya tinggi, kemudian jadi tidak memiliki keinginan untuk membudidayakan pertanian,” kata Rusman.
Daerah-daerah semacam itu, Rusman menambahkan, seterusnya akan lebih memilih untuk mengimpor pangan karena dananya juga tersedia.
Rusman juga mengatakan bahwa daerah-daerah yang memiliki pola pikir seperti itu berarti tidak peduli dengan ketahanan pangan nasional.(dro/ANTARA)
Bupati Resmikan SMK Rasau Kuning Kecamatan Tempuling
Bupati Inhil H. Indra Muchlis Adnan menandatangani prasasti sebagai tanda diresmikannya pemakaian SMK Rasau Kuning dan SD Negeri 011 Pekan Tua yang dilaksanakan di Desa Mumpa Kec. Tempuling. Kamis, 23 Februari 2012
TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Kamis, (23/2) Bupati Inhil H. Indra Muchlis Adnan meresmikan SMK Rasau Kuning dan SD Negeri 011 Pekan Tua yang dilaksanakan di Desa Mumpa Kecamatan Tempuling. Turut Hadir dalam persmian tersebut Kadisdik Anuar Nawang dan unsur Muspika Kecamatan Tempuling.
“Pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Peningkatan mutu pendidikan pada era globalisasi sekarang memang sangat diperlukan, khususnya bagi siswa-siswi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tapi tentunya peningkatan-peningkatan itu semua harus diimbangi dengan sumber daya Manusia yang berkompeten, ujar Ketua DPD I Golkar Provinsi Riau itu dalam sambutannya.
Menurutnya, kebijakan Inhil terkait dengan persoalan pendidikan masih menjadi salah satu prioritas utama sekaligus menjadi kebijakan pro rakyat sampai saat ini. “Soalnya saya yakin bahwa pembangunan dalam bidang pendidikan akan mampu membawa perubahan-perubahan menuju ke arah perbaikan masyarakat dalam berbagai bidang, terutama nilai moralnya,” katanya.
Masih menurutnya, kendala utama yang dihadapi Inhil saat ini dalam rangka perbaikan infrastruktur pendidikan adalah menyangkut dana. “Untuk penuntasan pembangunan ini, kalau kita hanya mengandalkan dari APBD Kabupaten saja maka target yang akan kita capai mungkin memerlukan waktu yang relatif lebih lama. Karena itulah, setiap satker harus berusaha untuk mendapatkan anggaran baik dari APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu Indra meminta partisipasi masyarakat didalam menyelesaikan persoalan pendidikan yang dihadapi saat ini. Pasalnya, sistim pembangunan sarana pendidikan yang berbasis partisipasi dari masyarakat karena semua unsur lapisan masyarakat terlibat secara langsung melalu Komite Sekolah dan dipertanggungjawabkan bersama kepala sekolah.
“Di samping itu, keunggulan dengan pola ini adalah tanpa adanya sistem tender atau lelang dan biayanya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya sistem pelelangan umum biasa,” ujarnya. (Nejad)
SEBAGAI BENTENG MORAL, PONPES HARUS MENDAPATKAN PERHATIAN PEMERINTAH
gambar ilustrasi
TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –Pondok Pesantren (Ponpes) merupakan benteng moral umat dari pengaruh perbuatan munkar dan membantu pemerintah dalam mencerdaskan bangsa. Maka, bantuan dari pemerintah bagi berlangsung lembaga pendidikan agama ini juga sangat diharapkan.
Hal ini dikemukakan KH Fazan Azhim, pengurus Ponpes Darul Ghina, Jakarta Selatan saat memberikan tausiyahnya dihadapan ribuan kaum muslim dan santri dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1433 H di Ponpes Assalafi Al Islami Al Baqiyatus Sa’adiyah Parit 6 Tembilahan Hulu, Kamis (23/2).
“Pondok Pesantren merupakan benteng moral umat dari perbuatan yang munkar dan melahirkan generasi muda yang memiliki pengetahuan dan akhlak yang mulia,” sebutnya.
Lanjutnya, keberadaan Ponpes dan santrinya membawa pencerahan dan benteng bagi umat dari melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum syari’at dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Hal ini tentu saja membantu pihak pemerintah, khususnya aparat kepolisian dalam menciptakan suasana keamanan dan ketertiban,” katanya.
Untuk itu, beliau berharap pemerintah dapat memberikan perhatian dan pendanaan bagi kelangsungan kependidikan di Ponpes, karena keberadaannya sangat membantu pemerintah, terutama di bidang pendidikan.
Sementara itu pengasuh Ponpes Assalafi Al Islami Al Baqiyatus Sa’adiyah, KH Muis Kurnain menyatakan bahwa saat ini jumlah santri di Ponpes ini sekitar 600 santri yang mendalami berbagai ilmu agama. Saat pertama kali berdiri tahun 2000 jumlah santrinya hanya 11 orang.”Kita juga terus melakukan pembangunan ruang belajar dan fasilitas bangunan lainnya secara swadaya dengan bantuan orang tua santri,” imbuhnya.
Terangnya kemudian, walaupun dengan pendanaan yang minim bagi membiayai tenaga pengajar dan melakukan pembangunan fasilitas Ponpes, namun pihaknya tetap berjuang di bidang pendidikan umat.
Dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, selain dihadiri oleh pengasuh Ponpes Darul Ghina, Jakarta Selatan, KH Ghazali Mushannif, juga tampak hadir para tenaga pengajar Ponpes Assalafi Al Islami Al Baqiyatus Sa’adiyah,
unsur Upika Kecamatan Tembilahan Hulu, tokoh agama dan masyarakat. Serta Ketua Dewan Syuro DPW FPI Inhil, HM Ali Azhar, S.Sos. MH dan pengurus lainnya. (Nejad)
DPD Nasdem Inhil Santunani Ahli Waris Abu Bakar
TEMBILAHAN(www.detikriau.org) – Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Wakil Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Inhil Nasruddin menyerahkan santuan bagi ahli waris almarhum Abu Bakar yang merupakan anggota partai Nasdem dikediamam di Jalan Saptamarga Ujung, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu. Turut hadir menyaksikan pemberian uang santuan duka sebesar Rp 1 juta tersebut, Sekretaris DPD Nasdem, ketua DPC Partai Nasdem Kecamatan Tembilahan Hulu dan jajaran. Kamis (24/2).
“Sejauh ini kami telah menyantuni 10 anggota keluarga ahli waris. Dimana salah satu syaratnya almarhum memiliki Kartu Anggota (KTA) sehingga santunan dapat diberikan kepda ahli waris, “ ungkap Nasruddin.
Pemberian santunan ini kata Nasruddin, sebelumnya sudah menjadi ketetapan oleh pengurus DPP Partai Nasdem, di mana bagi setiap simpatisan, kader atau anggota yang memiliki kartu anggota yang mengalami musibah atau kematian berhak mendapatkan santunan sebesar Rp1 juta rupiah.
Namun ketika disinggung mengenai jumlah anggota yang sudah mengantongi KTA, dijawabnya, untuk wilayah Inhil pihaknya sudah mengeluarkan kurang lebih sebanyak 3000 KTA yang terdapat di 20 Kecamatan se Inhil. (Suf)
KEJAKSAAN NEGERI TEMBILAHAN MUSNAHKAN BB NARKOTIKA
TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Barang Bukti (BB) psikotropika jenis Ganja, Shabu-shabu dan extasi senilai puluhan juta rupiah, Kamis (23/2) dimusnahkan. Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan, Ferziansyah Sesunan,SH, menyebutkan bahwa pemusnahan BB ini merupakan kegiatan rutin sebagai bentuk pencegahan salah satu alur penyalahgunaan narkotika.
“Kita sudah terlalu sering mendengar BB yang telah berhasil ditangkap oleh petugas ternyata kembali beredar di masyarakat. Pemusnahan BB merupakan salah satu upaya untuk menghindari peristiwa serupa terjadi. BB yang kita musnahkan hari ini merupakan BB dari 30 kasus penyalahgunaan narkotika,” Jelas Kajari dalam kata sambutannya menjelang pelaksanaan pemusnahan yang juga dihadiri secara langsung oleh Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK), H. Rosman Malomo, dihalaman kantor Kejaksaan Negeri Tembilahan, Kamis (23/2).
Menurut Kajari, Narkoba sudah menjadi ancaman serius dalam masyarakat. Narkoba sudah hampir merasuk pada semua lapisan masyarakat. Mulai dari usia anak-anak, pelajar/mahasiswa, Ibu Rumah Tangga, Pegawai Negeri
Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan, Ferziansyah Sesunan,SH
Sipil/Swasta, aparat penegak hukum bahkan ada yang hanya berprofesi sebagai penarik becak.” pemusnahan BB narkotika pada juli 2011 lalu merupakan hasil dari 28 perkara dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan pemusnahan BB hari ini, hanya dalam kurun waktu sekitar 6 bulan. Ini jelas menjadi bukti bahwa penyalahgunaan narkotika sudah semakin mengkhawatirkan. Saya menghimbau kepada masyarakat terutama kepada orang tua untuk dapat melakukan pengawasan secara ketat kepada putra-putrinya agar jangan terjerumus kedalam hal ini. Saya juga menghimbau jangan pernah mencoba-coba untuk menggunakan narkoba.”Ujar Kajari berpesan.
Ketua BNK Inhil, H.Rosman Malomo ketika diminta komfirmasi seusai pelaksanaan pemusnahan BB Narkotika berharap masyarakat untuk ikut secara bersama-sama melakukan pengawasan agar penyalahgunaan narkotika tidak semakin meluas ditengah-tengah masyarakat.
“Untuk mengatasi agar penyalahgunaan narkoba tidak semakin meluas ditengah masyarakat, disamping dengan terus melakukan sosialisasi tentunya yang paling penting adalah keikutsertaan masyarakat untuk melakukan pengawasan. Tanpa adanya kerjasama dengan masyarakat, tentunya hukum tidak akan bisa berjalan dengan baik.” Jelas H. Rosman Malomo yang juga menjabat sebagai wakil bupati inhil ini.
Barang bukti yang dimusnahkan kali ini terdiri dari psikotropikasi jenis ganja seberat 154,3 gram, shabu-shabu seberat 89,44 gram dan ekstasi seberat 0,2 gram. BB ini merupakan BB narkotika yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang tidak diperlukan lagi dalam pembuktian di pengadilan.
Pemusnahan psikotropikasi ini selain dihadiri oleh Ketua BNK, H. Rosman Malomo juga tampak dihadir perwakilan dari Kepolisian yang dihadiri oleh Kasad Narkoba, AKP. Olalupa, Perwakilan Pengadilan Negeri Tembilahan, Lembaga Pemasayarakatan kelas II A Tembilahan,dan Dinas Kesehatan. (fsl)
Pemerintah hanya Mampu Angkat 30 Persen Guru Honorer
JAKARTA– Pemerintah hanya mampu mengangkat 30% dari guru 600 ribu guru honorer yang ada saat ini.
“Kira-kira 30% dari mereka akan direkrut, tidak mungkin kalau sekitar 600 ribu direkrut semua,” jelas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh ketika ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/2).
Keputusan ini diambil setelah pertemuan antara Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Nasional.
Ia menyatakan rekrutmen guru honorer ini tetap menggunakan basis kompetensi. Masa bakti guru honorer juga akan menjadi pertimbangan. Namun guru honorer yang tidak dapat diangkat di sebuah kabupaten/ kota kemungkinan dapat diangkat di kabupaten/ kota lainnya.
“Tetap menggunakan basis kompetensi, juga untuk perbaikan distribusi,” tandasnya.(micom)
