Tembilahan (www.detikriau.org) — salah satu penyebab terjadinya perselisihan dalam pemilukada, kata Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H. Rosman Malomo disebabkan rancunya data pemilih. oleh karena itu, sejalan dengan pelaksanaan e-ktp, wabub meminta masyarakat berpartisipasi sebaik-baiknya agar data e-ktp dapat dimanfaatkan mengatasi persoalan data pemilih itu nantinya.

pernyataan ini disampaikan Wabub  ketika ditemui seusai kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika di halaman kantor kejaksaan tembilahan baru-baru ini.

“pembuatan e-ktp sudah harus selesai paling lambat akhir tahun 2012 ini. saya sangat berharap waktu yang disediakan petugas nantinya untuk pengambilan, sidik jari, iris mata dan foto dapat dimanfaatkan masyarakat dengan cara berpartisipasi penuh. kalau bisa ya istirahat dululah bekerja agar pengumpulan data e-ktp ini bisa selesai tepat waktu,” Himbau Wabub.

Dalam rapat kerja nasional di jakarta kemaren, kata wabub lagi, untuk perlengkapan pembuatan e-ktp daerah dalam waktu dekat akan didistribusikan.”setelah peralatan itu tiba, secepatnya kita akan laksanakan program pembuatan e-ktp.”
Pungkas Wabub. (fsl)

TANAH MERAH —  (www.detikriau.org) – Dugaan penyalahgunaan dana bantuan Gapoktan yang disinyalirkan Kades Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah, Amirudin kepada Sekdesnya, M. Alwi langsung dibantah. Menurut Sekdes ia tidak mungkin menyalahgunakan dana ini karena dana itu langsung disalurkan ke rekening gapoktan. Sedangkan Tanda-tangan memang di atasnamakan karena menurut Sekdes, Kades jarang berada di tempat.

“Penyaluran langsung ke rekening gapoktan dan yang berhak mencairkannya hanya Ketua dan Bendahara Gapoktan. Kalau memang ada anggota kelompok yang menyatakan tidak mengetahui dan bahkan belum menerima dananya ketika ditanyakan Kades, tentu yang lebih mengetahui ketua gapoktannya, M. Takbir.”Jawab. M. Alwi ketika dikomfirmasi www.detikriau.org langsung melalui sambungan telepon selular, ahad (26/2).

M. Alwi akui, dirinya terpaksa untuk menandatangani semua berkas persyaratan dengan mengatasnamakan Kades karena menurutnya Kades jarang berada ditempat.

Sanggahan Sekdes, M. Alwi ini menurut Kades terlalu dibuat-buat. Dijelaskan Kades, berdasarkan data yang diterimanya, pencairan 60 persen dana itu dilakukan pada 10 September 2011 yang lalu dan dokumen pencairan baru diketahuinya pada bulan februari 2012, “rentang waktunya ada sekitar 5 bulan, apakah waktu ini terlalu singkat hanya untuk sekedar memberitahukan kepada saya? .  Kalau alasan katanya saya jarang ditempat, menurut saya ini hanya kalimat untuk menghindar ketika kawan-kawan wartawan pertanyakan kepada dirinya. kalau tidak ingin ditutup-tutupi?, apalagi istilah yang bisa dipakai untuk membenarkanya?. Sekarang bukan jaman batu, saya punya handphone yang selalu tersedia untuk dihubungi, kok sekdes juga tidak menghubungi saya? Itukan kalimat bohong dan sengaja didramatisir agar seolah-olah saya yang tidak benar. Kadesnya tidak berhalangan kenapa Sekdes pandai-pandai bertandatangan?. Secara aturan apa ini dibenarkan?.” Kata Kades sambil tertawa kecil mengetahui alasan yang dilontarkan Sekdesnya.

Ketua Gapoktan, M. Takbir ketika dikomfirmasi, sabtu (26/2) membenarkan bahwa pencairan 60 persen dana gapoktan sudah diterimanya dan bahkan ia mengakui dana ini juga sudah diserahkan kepada masing-masing anggota kelompok tani.”Benar kita sudah terima dana itu sebesar Rp. 60 juta dan dananya sudah saya salurkan kepada anggota kelompok tani. Saya masih simpan berita acara serahterimanya,” Jawab M. Takbir.

Ketika kembali dipertanyakan detikriau.org mengenai pengakuan 14 anggota kelompok tani yang sudah membuat pernyataan tidak pernah memberikan tandatangan apalagi menerima dana ketika dipertanyakan Kades, inipun dibenarkan oleh M.Takbir.”Dananyakan baru dicairkan sebesar 60 persen, jadi tentu saja belum semuanya menerima. Sedangkan kalau ada yang menyatakan tidak pernah memberikan tandatangan pada proposal tersebut, saya tidak bisa menjelaskan. Saya ketua gapoktan. Terkait anggota kelompok taninya, tentunya ketua kelompok taninya masing-masing yang paling berkompeten untuk menjawab karena memang ketua kelompoknya yang lebih mengetahui alasan terjadinya hal itu. Yang jelas saya menerima datanya dari masing-masing ketua kelompok,”Papar M. Takbir. (fsl)

TANAH MERAH (www.detikriau.org) –Kepala Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah, Amirudin, kesal. Pasalnya, Sekretaris Desa (Sekdes) Muhammad Alwi menurutnya dengan sengaja telah menandatangani berkas permohonan pencairan dana PUAP tahap pertama tanpa sedikitpun memberitahukan kepada dirinya. Pencairan 60 persen atau sebesar Rp. 60 juta dana untuk gapoktan tersebut diduganya telah disalahgunakan. Ia bahkan mengatakan sudah membuatkan laporan kepada pihak kepolisian terkait hal ini.

Menurut keterangan Amiruddin ketika bertemu www.detikriau.org, sabtu (26/2). Pencairan 60  persen dana PUAP tahap pertama itu baru diketahuinya ketika mengikuti kegiatan musrenbang beberapa waktu lalu.”Terus terang saya kaget. Waktu itu disebutkan Desa saya mendapatkan bantuan dana untuk gapoktan Subur Makmur dan bahkan telah disalurkan sebesar Rp. 60 juta.  Tentu saja hal ini langsung saya bantah karena selaku kepala desa, saya sama sekali tidak mengetahui.”Ungkap Amirudin dengan wajah memerah.

Dari informasi yang diterima ini, kata Kades kemudian, ia segera mencari dokumen terkait dan akhirnya didapatkan. Dalam dokumen itu dijelaskan Kades, pengesahan yang seharusnya di tandatangani oleh dirinya termasuk semuadokumen pendukung sudah ditandatangani secara sepihak oleh Sekdes, M. Alwi dengan mengatasnamakan kepala desa.” Tentu saja saya sekali lagi kaget. Kenapa masalah ini tidak pernah disampaikan Sekdes kepada saya. Kalau tidak bisa secara tatap muka, paling tidak tentunya bisa melalui sambungan telepon karena nomor Handphone saya Sekdeskan tau. Ini semua tentu disengaja dan saya menduga bisa saja peruntukan dana ini dipelintir untuk keuntungan sekdes atau kelompok tertentu dan tentunya merugikan masyarakat yang tergabung sebagai anggota kelompok tani.”Ujar Kades menduga.

Memastikan dugaan ini, Kades segera mendatangi dan mempertanyakan kepada beberapa orang yang tergabung dalam kelompok tani dan jawaban yang diterima, mereka mengaku tidak pernah bertandatangan apalagi menerima dana bantuannya.”Silahkan anda lihat sendiri. Ini ada berkas pernyataan dan mereka sebutkan tidak pernah menerima dana tersebut,”Ujar Kades kembali sambil memperlihatkan surat pernyataan dari 14 orang anggotakelompok tani yang isinya menyatakan tidak pernah mengetahui ada rapat pembentukan gapoktan apalagi menerima bantuan sebesar Rp. 2 juta/orang dari masing-masing kelompok.

“Saya tidak pernah mengetahui adanya pembentukan gapoktan dan menandatangani berkas apapun terkait hal itu apalagi sudah menerima uang. itu semua tidak benar,” Jawab Timang, salah seorang anggota kelompok tani yang namanya dengan jelas terlampir dalam berkas usulan pencairan ketika dikomfirmasikan detikriau.org melalui sambungan telepon selularnya.

Karena mengindikasikan adanya ketidakberesan, kades mengaku sudah melaporkan secara lisan kepada Polsek Kecamatan Tanah Merah terkait persoalan ini.”Secara lisan saya sudah sampaikan laporan kepada Polsek Tanah Merah. Hari senin nanti saya diminta hadir untuk memberikan keterangan.” Kata Kades.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Subur Makmur, Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah merupakan gabungan dari 4 Kelompok Tani (KT) yang beranggotakan masing-masing, KT Surya Indah 10 anggota, KT Tani Jaya 15 Anggota, KT Bina Tani 15 Anggota dan Bakau Lestari 10 anggota.(fsl)

Peternakan Ayam Bangkok ” Blorok”. Jalan Batang Tuaka, Lr Rindang Benua 130/131 Tembilahan – Inhil – Riau

JAKARTA -– Menteri ESDM, Jero Wacik meminta maaf kepada masyarakat terkait dengan kebijakan BBM yang akan diambil pemerintah. “Mohon maaf kepada rakyat Indonesia, BBM akan naik,” katanya saat ditemui di Kementerian Luar Negeri, Kamis (23/2).

Ia berupaya menenangkan dengan mengatakan pemerintah masih menghitung besaran kenaikan harga BBM dan mendiskusikannya dengan Komisi VII DPR. Yang jelas, lanjutnya, kenaikan ini akan membuat pemerintah melakukan efisiensi di beberapa sektor. “Ada beberapa yang selalu kita lakukan akan kita tunda, sehingga rakyat tidak terlalu berat menanggung kenaikan itu,” katanya.

Pemerintah, lanjutnya, akan memberikan subsidi dan kompensasi kepada rakyat agar tidak terlalu terbebani. Bentuk bantuan itu belum disepakati, apakah akan menggunakan cara lama yakni bantuan langsung tunai (BLT) atau BLT yang dimodifikasi. Waktu kenaikannya sendiri juga belum dipastikan.

Tetapi, konsekuensi dengan menaikan harga BBM, pemerintah harus mengubah klausul dalam UU APBN 2012. Dalam UU tersebut, telah disepakati pada 2012 tidak akan ada kenaikan harga BBM. Tetapi, dengan perkembangan global, utamanya Iran, telah membuat harga minyak mentah dunia melonjak dan berdampak langsung pada Indonesia. Artinya, APBN 2012 harus segara diubah sebelum kenaikan itu dilakukan.(republika)

“Setiap SPBU mempunyai jatah BBM. Yang ditebus berapa, itu yang akan menjadi acuan kami.”

JAKARTA — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan mengawasi dan melaporkan ke polisi jika menemukan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang melakukan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi menjelang kenaikan harga.

Setiap masyarakat yang mengetahui adanya penimbunan diimbau untuk lapor ke hotline BPH Migas. Anggota Komite BPH Migas, Ibrahim Hasyim, menjelaskan, BPH Migas mempunyai mekanisme untuk mengetahui apakah SPBU tersebut menimbun BBM atau tidak.

“Setiap SPBU mempunyai jatah BBM. Yang ditebus berapa, itu yang akan menjadi acuan kami,” katanya saat dihubungi VIVAnews di Jakarta, Kamis 23 Februari 2012.

Jika tiba-tiba BPH Migas menemukan SPBU yang tutup, tambahnya, akan dikonfirmasi kebenarannya dari laporan tembusan pembelian BBM. Jika ternyata SPBU tersebut baru saja membeli BBM dari Depo dan masih tutup, BPH Migas akan memproses secara hukum yang berlaku. “Kalau tiba-tiba SPBU tutup kita akan cek, apakah benar-benar habis atau mobil tangki belum tiba,” kata Ibrahim.

Ibrahim mengimbau kepada masyarakat yang menemukan SPBU yang menimbun BBM bersubsidi untuk melaporkan langsung kepada BPH Migas dengan cara mengirim pesan singkat pengaduan BBM ke nomor 3477 dengan format BPH <spasi> kota#nama#isi pengaduan.

Dengan begitu, dia melanjutkan, BPH Migas dapat menindaklanjuti penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Seperti diketahui, BPH Migas sedang merancang satuan tugas untuk pengawasan yang lebih kuat sebagai antisipasi penyalahgunaan BBM bersubsidi menjelang kenaikan harga. Setiap kota nantinya akan dijatah BBM bersubsidi sesuai dengan kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, akan menjadi payung hukum bagi BPH Migas untuk membuat daftar siapa saja yang berhak dan tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi. BPH Migas dan Pertamina saat ini sedang melakukan koordinasi untuk menelaah hambatan-hambatan dari penerapan Perpres tersebut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan perlunya kenaikan harga BBM bersubsidi. Pemerintah akan mempercepat pengajuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 untuk menetapkan kembali asumsi yang realistis.(*)