TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Dugaan penyelewengan dana bantuan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), tampaknya berbuntut panjang. Setelah sempat di desak oleh warga, akhirnya Camat Tanah Merah Nurmasyah menota dinaskan Sekretaris Desa (Sekdes) Sungai Laut M Alwi.

Menurut Camat Tanah Merah, Nurmasyah, penotadinasan M Alwi, merupakan sebuah tindakan antsipasi agar tidak terjadi sesuatu hal yang dapat merugikan kedua belah piha,baik itu dari masyarakat maupun Sekdes Sei Laut M Alwi. Sedangkan menyangkut masalah hukum atau pemecatan bukan merupakan  kewenangan pihaknya.

“Alhamdulilah sejauh ini tidak ada masalah lagi. Sebab Sekdes yang bersangkutan sudah kita nota dinaskan,” ujar Nurmasyah, Senin (2/4).

Demikian juga untuk melakukan mutasi, diakui Nurmansyah semua itu tidak menjadi kewenanganya secara penuh. Namun ketika ditanya, siapa pengganti M Alwi Sekdes Sei Laut yang dinota dinaskan ke Kantor Camat Tanah Mereh, menurut Nurmasyah pihaknya masih melakukan persiapan-persiapan untuk menentukan siapa orang yang tepat diletakan di Desa Sungai Laut.

“Masih kita persiapkan, siapa yang akan menggantikan jabatannya untuk sementara,” katanya.(fen)

Aviastar dan Pemkab Inhil Saling Menyalahkan

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Setelah sempat berhenti beroperasi, Bandara Indragiri Tempuling kembali dijadwalkan akan dibuka untuk penerbangan domestik Batam-Tembilahan dengan menggunakan maskapai semula yakni, Aviastar BAe 140-200 ini pada 7 April 2012 mendatang.

Terhentinya oprasional Bandara Indragiri Tempuling, beberapa hari kemarin, dituding kuat oleh pihak maskapai bahwa Pemkab Inhil dalam hal Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikan (Kadishubkominfo) Inhil tidak komitmen terhadap beberapa kesepakatan yang telah dituangkan dalam MoU.

Menurut Direktur Utama (Dirut) Aviastar Lie Kiang, di stopnya penerbangan domestik Batam-Tembilahan semata-mata hanya karena ketidak komitan Pemkab Inhil. “Memang kita merasa kecewa dengan Pemkab Inhil,” sebut Lie Kiang, melalui telepon gengamnya, Senin (2/4), sambil mengatakan pengangkutan jamaah haji mendatang di tangani Aviastar.

Lanjutnya, ada beberapa poin kesepakatan yang dinilai Aviastar tidak direalisaikan oleh Pemkab Inhil, diantaranya, 40 seat rute penerbangan Batam-Tembilahan dan sebaliknya. Jika kesepakatan semula bisa dipenuhi Pemkab Inhil, kata Lie Kiang, pihaknya bersedia untuk melakukan penerbangan semula.

“Hingga saat ini, kita belum menerima kabar atau kepastian dari mereka (Pemkab Inhil, red) terkait perbaikan kerja sama,” tegasnya.

Aviastar, tidak akan bersedia melakukan penerbangan  kembali sebelum semuanya menjadi jelas, baik mengenai hak dan kewajiban. Dia berharap tetang kerja sama tersebut, Pemkab Inhil dapat memberi tahu jauh-jauh hari sebelum MoU itu diperbaiki hingga Bandara Indragiri Tempuling kembali beroperasi seperti semula.

Sementara itu, Kadishubkominfo Inhil, H Pahrolrozy, mengatakan dalam waktu dekat Bandara Indragiri Tempuling akan kembali beroprasi seperti semula setelah MoU tersebut terlebih dahulu akan dilakuklan perbaikan dan disempurnakan.

“Intinya kami atas nama Pemkab Inhil akan kembali melakukan penyempurnaan bentuk kerja sama yang dimaksud dengan Aviastar. Agar semuanya menjadi jelas,” cetusnya.

Pahrolrozy juga berharap, dalam perbaikan kerja sama mendatang tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan, baik dari pihak maskapai ataupun Pemkab Inhil sendiri. “Kedepan jangan kwajiban kita (Pemkab Inhil, red) yang dituntut, sementara apa yang menjadi kewajiban mereka tidak dipenuhi,” tegas mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Inhil ini.

Demikian pula ditegaskan Sekretaris daerah (Sekda) Inhil, H Alimuddin, secara tegas dikatakanya, pihak Pemkab Inhil, tidak pernah menyepakati akan memblok seat seperti yang disampaikan Dirut Aviastar Lie Kiang. Dia juga menghimbau, agar para PNS yang akan berpergian melakukan dinas luar seperti Jakarta, agar dapat memanfaatkan Bandara Indragiri Tempuling, mengingat bandara ini pernah berberapa kali terhenti oprasinya terutama penerbangan domestik.

Satker terkait kita minta gencar melakukan sosialisasi hingga ke daerah-daerah yang tersebar di beberapa kecamatan se Inhil, pinta Alimuddin. (fen)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Indragiri Hilir, Ir. H. Syahruddin, MM akui sampai hari ini Partai berlambang ka’bah ini belum rekomendasikan satupun kadernya untuk ikut dalam Pilkada mendatang.  Menurutnya, kader PPP yang terpilih adalah kader yang telah lulus dari seleksi.

“Belum, sampai hari ini kita belum rekomendasikan satupun kader kita. Kader yang maju melalui perahu PPP harus telah lulus seleksi yang kita tetapkan melalui beberapa mekanisme penilaian. Nanti ada Tim yang akan melakukan penilaian itu. Belum sekarang, nanti ada waktunya.” Jawab Syahruddin ketika dikomfirmasi detikriau.org baru-baru ini di Tembilahan.

Masih menurut penuturan Syahruddin, siapapun kader PPP berhak untuk maju. Artinya tidak mesti harus ketua. Yang jelas ia adalah kader yang telah lulus dari seleksi.” Ya mungkin saja Sekretaris.” Jawabnya sambil tersenyum. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, H Alimuddin RM mengakui adanya dilema yang dirasakan pihaknya dalam menggesa pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir, terutama sekali pekerjaan proyek fisik Venue Futsal PON XVIII mendatang.

Pasalnya, jelas Sekda, disatu sisi Venue Futsal yang harus diselesaikan sebelum bulan September mendatang mengakibatkan rekanan pekerjaan harus memforsir semua lini pekerjaan, termasuk dalam memasukkan bahan-bahan bangunan yang sebagian besar memang di datangkan dari luar Inhil.

Di sisi lain, tanah Inhil yang sangat labil menyebabkan kerusakan yang cukup parah pada infrastruktur jalan akibat angkutan yang jauh melebihi kapasitas jalan yang ada.

“Kita mendapat kepercayaan menggelar iven nasional, namun karena fasilitasnya belum ada dan harus dibangun dulu, sementara waktu yang tersedia sangat sedikit, sehingga pekerjaan harus diburu. Salah satu akibatnya adalah hancurnya jalan kita karena aktivitas truk yang mengangkut bahan-bahan untuk bangunan tersebut, “ kata Alimuddin, akhir pekan kemarin

Dengan posisi dilema seperti itu, Sekda meminta semua pihak untuk dapat menahan diri dalam artian yang luas, artinya, kepada rekanan yang mengerjakan pembangunan Venue Futsal dimintai tanggung jawabnya untuk memperbaiki sementara jalan-jalan yang kondisinya rusak parah.

“Kita harus mencari jalan tengah, bagaimana perhelatan yang membawa nama daerah ini bisa kita laksanakan dengan sukses, sementara itu masyarakat luas tidak terganggu betul dalam melakukan aktivitas. Untuk itu, kita minta pihak terkait untuk selalu mengawasi pekerjaan ini agar tidak terlalu membawa kerusakan pada jalan, artinya jika bisa jangan terlalu dipaksakan angkutannya, “ pinta Sekda.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Puluhan massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gabungan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII) Cabang Tembilahan beserta Dewan Mahasiswa (dema) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliyaurrasyidin, Jum’at (30/3) melaksanakan aksi demonstrasi di gedung DPRD Inhil, Jalan Subrantas Tembilahan. Mereka menyampaikan lima pernyataan sikap kepada wakil mereka di Gedung DPRD Inhil.

Dalam surat pernyataan sikap yang ditandatangani secara bersama tiga aktifis HMI, GMII dan Dema mahasiswa Auliaurrasyidin berbunyi, menyatakan penolakan dengan tegas atas rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM, Menuntut agarpemerintah mencabut UU No. 22 tahun 2001 tentang penghapusan subsidi BBM, Kemudian mereka menyatakan belum melihat keseriusan dan penjaminan dana kompensasi BBM termasuk evaluasi dan tranparansi dari penyampaian dana kompensasi kenaikan BBM periode sebelumnya yang juga menurut mereka belum disampaikan kepada rakyat. selanjutnya, mereka juga mengajukan tuntutan agar DPRD Inhil melakukan pengawasan dan kontrol serta melakukan langkah-langkah yang serius untuk mengendalikan stabilitas harga-harga di pasaran. Terakhir, mereka menuntut agar DPRD inhil melakukan kontrol dan pengawasan keterlibatan para pelangsir demi terwujudnya “BBM tepat sasaran” terkait dengan rencana pemerintah menaikan BBM.

Dari pantauan, kehadiran rombongan massa yang hanya disambut oleh tujuh anggota komisis II DPRD Inhil, Irwandi, M. Yunus, Zulkifli, Agussalim, Syahrudin, Edy Harianto dan Herwanissitas sempat membuat rombongan massa pendemo berang. Mereka menduga 38 anggota DPRD Inhil lainnya sengaja tidak mau keluar untuk bertatap muka.

Karena massa demonstran terus mendesak, dengan sedikit rasa kesal karena tidak dipercayai, Ketua Komisi II DPRD Inhil, M. Yunus mempersilahkan perwakilan massa untuk memeriksa sendiri untuk mencari kebenaran ke dalam gedung DPRD Inhil.

Didalam gedung, 3 orang perwakilan massa dikawal petugas keamanan melakukan penyisiran satu persatu ruangan dan tidak menemukan satupun anggota DPRD lainnya. akhirnya massa demonstran menyerahkan lima pernyataan sikap secara tertulis kepada Komisi II DPRD Inhil untuk ditindaklanjuti. Usai membubarkan diri dari halaman gedung DPRD Inhil, massa demonstran masih melanjutkan aksi dengan  melaksanakan pawai keliling kota.

Sekretaris Komisi II DPRD Inhil, Herwanissitas yang ditemui usai aksi demo menyatakan bahwa apa yang telah disampaikan massa demonstran hari ini akan mereka teruskan kepada pimpinan DPRD Inhil agar dapat segera disikapi.” Secara pribadi, dihadapan massa demonstran saya sudah nyatakan bahwa kebijakan untuk menaikan harga BBM ini agar dapat dilakukan penundaan, dikaji secara lebih mendalam  dan kalau perlu dibatalkan. Namun ini kebijakan pemerintah pusat tentu pemerintah pusat yang punya kewenangan untuk tetap menaikkan atau membatalkan.” Ujarnya. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Indragiri Hilir, Agussalim nyatakan bahwa majunya seorang kader dalam apapun bentuk kompetisi harus didasari dari sebuah kajian yang riil.

Menurut penjelasannya, Pencapaian tujuan dari suatu kompetisi harus bergerak dalam satu sistem. Artinya bukan kehendak orang perorangan. Lemah satu bagian dalam sistem dapat diartikan akan melemahkan sistem secara keseluruhan.

”Hal ini tentunya juga bisa dikaitkan dengan pemilihan kader yang diunggulkan dalam sebuah kompetisi semisal pilkada. Siapapun diri si kader, kalau didasarkan hasil kajian dan pertimbangan partai ia memiliki keunggulan, maka sudah menjadi keharusan untuk dimajukan. Jadi tidak mesti harus seorang ketua,” Ungkap Agussalim dengan kalimat merendah ketika ditemui detikriau.org di ruang Komisi II gedung DPRD Inhil, Kamis (29/3).

Masih menurut penuturannya, kalau kepada dirinya dipertanyakan bersedia atau tidak maju sebagai salah satu balon Bupati Inhil mendatang, dikatakannya, ia akan bersedia asalkan memang itu sudah didasari atas hasil pertimbangan partai.”Sebagai kader tentu kita harus tunduk dengan apapun keputusan. Namun sekali lagi keinginan itu tidak boleh didasari dari keinginan pribadi yang justru dikhawatirkan jika dipaksakan akan merugikan partai.  Apapun keputusan tetap harus memberikan keuntungan bagi partai secara keseluruhan. Termasuk dalam menentukan maju sebagai balon Bupati ataupun Wakil Bupati.” Ujarnya mengakhiri.(fsl)