TEMBILAHAN (www.detikriau.org)–Jika tidak ada aral melintang, Management Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada Tembilahan merencanakan akan mendatangkan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) Provinsi Riau Kamis (12/4).

Langkah itu diambil manageman RSUD menyusul rencana  pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang nantinya diharapkan di mulai awal tahun 2013 mendatang, RSUD Puri Husada sudah menerapkan sistem tersebut secara penuh dan dapat mengelola keuangan sendiri.

“Selain BPKB kita juga berenacana mendatangkan pihak-pihak yang memiliki kewenangn dalam persoalan ini,” ungkap Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan dr Iriyanto, Senin (9/4).

Kedatangan BPKP dijelaskanya, akan di hadiri oleh Sekertaris Daerah (Sekda) dan Satker terkait, dalam hal ini Bappeda, Dinas Kesehatan, Bagian Keuangan serta stake holder terkait lainnya. Usai mendengarkan keterangan BPKP, kata Iriyanto, dilanjutkan dengan melakukan study banding kunjungan di Rumah Sakit Umum Mawardi Solo, Jogjakarta, guna mendapatkan pembelajaran terhadap BLUD RSUD disana.

“Guna menyerap ilmu yang sudah diterapkan disana, kami akan ikuti langkah-langka untuk menuju BLUD.  Mudah-mudahan di akhir 2012 ini pembelajaran tentang BLUD RSUD betul-betul sudah tuntas secara total sehingga dapat diterapkan disini,” imbuhnya.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Diperkirakan pada tahun 2012 ini, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.44,6 milyar.  

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan (DIsdik) Inhil, H Fauzar. Menurutnya, penerimaan DAK tersebut harus dibarengi dengan petunjuk teknis dana pendamping sebesar 10 persen dari DAK yang dimaksud.

DAK ini, akan diperuntukan kepada Sekolah Dasar (SD) yang akan mendapat perbaikan. Khususnya untuk ruang belajar yang mengalami kerusakan , namun sudah dilakukan pendataan. Berdasarkan data Disdik, terdapat 360 ruang kelas SD  yang akan direhabilitasi, dari 146 titik, dengan anggaran sebesar Rp.27,5 milyar. Kemudian rehabilitas ruang perpustakaan di 65 SD dengan dana Rp.8,1 milyar, serta Rp.8,9 milyar akan di peruntukan kepada mutu pendidikan, seperti alat dan media pendidikan masing-masing bidang study dan mata pelajaran.

“DAK Rp.44,6 milyar ini langsung di kirim dari pusat ke rekening masing-masing sekolah bersangkutan. Sistem penyaluran ini bertujuan agar tidak terjadi kebocoran,”ungkap Fauzar ketika dikomfirmasi akhir pekan kemarin.

Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten  Inhil juga telah mengusulan melalui APBN 2012 sebesar Rp.16 milyar untuk rehabilitasi berat ruang kelas SD yang juga telah di data sebelumnya. Diantaranya sebanyak 213 ruang kelas di 53 SD yang tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Inhil.

“Ini sudah di verifikasi di pusat, mudah-mudahan dana usulan tersebut turun nantinya. Kita berharap  bagaimana sekolah-sekolah yang membutuhkan rehabilitasi ruangan tersebut dapat terealisasi. Secara lisan, Insya Allah usulan tersebut akan di akomodir. Mudah-mudahan di bulan Mei nantinya ketahuan Dipa nya. Dan ini boleh di katakan hampir 100 persen,” ujarnya.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Senin (9/4) menggelar rapat paripurna Pidato Pengantar terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati (LKPJ) dan Rancangan Peraturan Daerah 2011 (Ranperda) tentang perubahan status desa menjadi kelurahan.

Paripurna tersebut juga menyampaikan hasil evaluasi Ranperda APBD dan Ranperbup pejabaran APBD Inhil 2012.  Sidang istimewa ini dipimpin Ketua DPRD, Inhil, H Raus Walid sedangkan Bupati Inhil, diwakili oleh Sekdakab Inhil, H Alimuddin. Unsur Muspida, para kepala dinas, badan dan kantor sertra tamu undangan lain.

Sekdakab Inhil, H Alimuddin, dalam pidatonya mengatakan, beberapa hal diantaranya tentang peran penting legeslatif dan eksekutif. Agar dapat mewujudkan pemerintah yang baik, baik itu dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM. Serta tentang menyediakan infrastrutur yang memadai di Bumi Sri Gemilang ini.

Adapun pedoman yang dipergunakan dalam menyusun LKPJ 2011, dismapikan Sekda dilakukan berdasarkan hal-hal berikut seperti, mengangarkan pelaksanaan APBD 2010 sesuai dengan realisasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. Serta penganggarak proyewk baru dalam kemampuan dana yang ada, evaluasi terhadap kegiatan rutin selama semester ke dua. Dimana terdapat pengeluaran rutin perlau dilakukan perubahan dan penambahan dan yang disesuaikan dengan bertambahnya volume kegiatan dan kemampuan pendapatan daerah. ”Koreksi terhadap sejuymlah proyek lanjutan sesuai dengan hasil pertanggungg jawaban APBD 2010,” kata Sekda.

Kemudian perubahan APBD Inhil 2011 dapat diuraikan dengan jumlah pendapatan sebesar Rp 1, 2 triliun dengan realisasi Rp 1,3 triliun sama dengan 107 persen. Yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) yang ditergetkan Rp 44 milyar dimana realisasinya Rp 554 milyar dalam persen 120 persen.

Kemudian dana perimbanag target, Rp 1,1 triliun  realisasi Rp 1, 2 triliun, lain-lain pendapatan sah target, Rp132 juta, realisasi 135 juta. Belanja dengan jumlah anggran sebesar Rp 1,3 triliun dengan jumlah realisasi Rp 1,2 triliun sama dengan 89, 3 persen. Yang mana terdiri dari belanja tidak langsung Rp 660 milyar, denan realisasi Rp 613 milyar sama dengan 92, 29 persen.

“Belanja langsung  anggaran Rp 708 milyar dan realisasinya Rp 613 milyar sama dengan 86,6 persen. Untuk pembiayaan dengan jumlah biaya Rp 150 milyar, dan ujmlah realisasi Rp 145 milyar sama dengan 96, 55 persen, “ kata Sekda membacakan LKPJ tersebut.

Adapun rincian penerimaan pembiayaan daerah, target Rp 156 milya, realisasi 149 milyar sama dengan 92,2 persen. Pengeluaran pembiayaan daerah target, Rp 5,8 milyar realisasi Rp 3, 9 milyar 68,53 persen. Sisa lebih pembiayaan anggaran target, 66 milyar, realisasi Rp 309 milyar, 465, 55 persen.

“LKPJ ini merupakan yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, “ sebutnya. (fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Peraturan Desa (Perdes) Bente, Kecamatan Mandah, nomor 1 tahun 2011, tentang pembayaran retribusi pemakaian kanal, diduga kuat kangkangi undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

Sebelumnya, Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bersama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) serta pihak kecamatan Mandah, menggelar rapat dengar pendapat (RPD). Hasilnya, pihak-pihak tersebut, bersepakat bahwa retribusi di desa bente di hentikan.

Namun berdasarkan, pantauan dilapangan Rabu (4/4) dan Kamis (5/5) setiap kendaraan umum seperti speedboat tetap saja membayar retribusi Rp 5.000 setiap kali melintas di perairan Saka Jalan, Desa Bente, Kecamatan Mandah. Menurut pengakuan awak speadboat, retribusi tersebut dibayar mereka, hanya 1 kali dalam satu trip.

“Sekali jalan kita harus membayar, Rp 5.000, untuk tujuan Tembilahan,” ujar salah seorang kenek boat ini.

Sedangkan dari Tembilahan, menuju Sungai Gutung, Kecamatan Kateman, menurut dia lagi, pihaknya tidak dikenakan bayaran. Sebab, pembayaran retribusi itu khusus kebdaraan yang menuju Tembilahan.

Sekretaris Dinas Perhubungan Inhil, TM Syaifullah, saat dikomformasi mengatakan untuk permasalahan itu, sudah bukan merupakan wewenang pihaknya lagi. Sebab, pada Agustus 2011 silam Dishubkominfo sudah melayangkan surat yang intinya menegaskan Dishubkominfo tidak lagi melakukan pungutan retribusi dalam bentuk apapun khususnya pemakaian kanal.

“Kan dalam rapat beberapa hari lalu, semua sudah jelas. Bahwa kita, pihak DPRD yang juga dihadiri pemerintah kecamatan bersepakat untuk menghentikan pungutan retribusi disana. Tapi kalau hal itu masih saja terjadi, semua sudah bukan menjadi tanggung jawab kami,” tegas TM Syaifullah, Juma (6/4).

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Komisi II DPRD Inhil, Herwanisstas, bahkan menurutnya, jika hal tersebut masih saja terjadi pihaknya akan segera melakukan koordinasi dan berencana untuk turun langsung kelapangan.

“Mengingat hari ini hari libur, kita juga belum dapat berkoordinasi lebih jauh. Jadi kita minta waktu hingga senin (9/4) mendatang. Artinya, kami akan turun melihat apa sebenarnya yang terjadi disana,” katanya.

Santer terdengar, akibat masih berjalanya pungutan retribusi disana, membuat keresahan masyarakat yang melintas. Bahkan, sesekali petugas nekat melempari kendaraan yang sengaja tidak membayar retribusi ketika melitas di kanal Saka Jalan.  Sementara itu, Camat Mandah, M Nazar, hingga berita ini diturunkan dirinya belum dapat dihubungi.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kondisi jalan Yos Sudarso Sungai Guntung, Kelurahan Taga Raja, Kecamatan Kateman yang menghubungkan pelabuhan HK dan pusat kota cukup memprihatinkan. Sebagain badan jalan sudah terjun ke laut, sehingga dapat membahayakan keselamatan para pengguna jalan.

Akses itu merupakan akses vital satu-satuanya warga Guntung untuk menuju dari dan ke pelabuhan HK. Dengan demikian jika kondisi air laut dalam keadaan pasang besar, jalan tersebut tidak bisa dilintasi dikarenakan digenangi air setinggi 30-50 CM. Untuk menuju pelabuhan HK atau sebaliknya, warga terpaksa menggunakan kendaraan speatboat.

Dikatakan warga, kerusakan jalan tersbut sudah berlangsung lama namun belum juga mendapat perbaikan dari pihak-pihak berwenang. Mereka berharap pemerintah dapat memperbaikinya, sebelum terjadi korban jiwa akibat terjatuh. “Memang kondisi jalan ini sudah sangat parah, padahal jalan ini akses penting. Sehingga kalau terputus, maka akan menghambat aktifitas transportasi warga,”Kata Zumri, warga Sungai Guntung  Kamis (5/4).

Ia menambahkan, parahnya lagi kalau air pasang lagi tinggi, maka badan jalan ini akan tenggelam. Kondisi ini tentunya membuat warga kerepotan, sehingga terpaksa menggunakan perahu atau speedboat kayu untuk menyeberang ke bagian seberang jalan tersebut.

Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kateman, Nawawi, membenarkan kerusakan Jalan Yos Sudarso arah pelabuhan HK dalam kondisi memprihatinkan, bahkan kalau air dalam tenggelam. Namun pada tahun 2012 ini, dikatakanya, jalan tersebut sudah mulai diperbaiki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sekitar, panjangnya mencapai 100 meter.

“Karena itu merupakan bencana, maka perbaikanya langsung ditangani oleh BPBD. Mudah-mudahan semua sesuai rencana dan harapan masyarakat,” ujar Nawawi, Jumat (6/4).

Lanjut, Sekcam, kerusakan jalan itu diperkirakan secara total sekitar 300 meter. Dengan diperbaikinya, 100 meter maka kerusakan tersisa kurang lebih 200 meter lagi. Kemudian, sisanya diperbaiki  oleh Pemerintah Provinsi hingga kekawasan parit 7 Sungai Guntung.

“Karena biayanya cukup besar, maka juga menjadi tanggungan Pemprov. Perbaikan bukan saja pada jalan, tapi juga akan dibangun dam untuk mengantispasi terjadinya longsor dan abrasi,” cetusnya, sambil berharap perbaikan jalan ini dapat menjadi prioritas, karena memang ini akses vital bagi warga.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Masyarakat berharap agar pihak pemerintah untuk segera melakukan perbaikan dermaga apung pelabuhan LLASDP. Kondisi seperti ini dikhawatirkan akan rawan menimbulkan kecelakaan.

Berdasarkan pantauan, kondisi dermaga apung ini sudah semakin parah. dermaga yang seharusnya bisa mengapung dengan seimbang kini terlihat sudah miring bahkan lantai dermaga sebahagian sisi sudah hampir rata dengan permukaan air sehingga apabila ditambah beban cukup 1 atau 2 orang saja lantai dermaga ini akan tergenang air.  Kondisi seperti ini tentunya sangat berbahaya.

“Kami khawatir kalau kondisi seperti ini tidak segera dilakukan perbaikan akan sangat berbahaya bagi keselamatan pengguna tranportasi air. kita sangat berharap pihak pemerintah untuk segera memperhatikan,” Ungkap Indra salah seorang pengguna dermaga kepada detikriau.org, jum’at (6/4). (am)