TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Jumlah kematian ibu dan bayi  melahirkan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2011 masih cukup tinggi yakni mencapai 156 orang.  Data tersebut sesuai dengan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan. Kasusnya tersebar di seluruh daerah Kecamatan di Kabupaten Inhil.

Kepada Wartawan  Kamis (8/3), Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir,  Rosul Alim Mkes.SKM mengakui jika dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Riau, jumlah kematian ibu dan bayi di Inhil kasusnya terbilang masih cukup tinggi, untuk itu, guna meminimalisir, kedepan pihaknya terus memberikan penyuluhan terhadap dukun beranak tradisional di sejumlah Kecamatan

“Salah satu penyebabnya kematian ibu dan bayi saat melahirkan karena terlambatnya penanganan saat proses melahirkan, apalagi masih banyak masyarakat pada proses persalinan terutama untuk di daerah masih ditangani oleh dukun beranak tradisional” kata Rosul Alim

Menurut Rosul Alim Mkes.SKM untuk mengatasi permasalahan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir akan meningkatkan cakupan pelayanan tenaga kesehatan sampai ke daerah-daerah terpencil, terutama tenaga bidan desa, yang nantinya bisa bekerjasama dengan para dukun beranak tradisional yang ada.

“Kita berkomitmen akan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga, terutama dikawasan yang selama ini minim tenaga medis seperti daerah yang letaknya terpencil. Daerah ini akan menjadi perhatian serius, kita akan upayakan untuk kirim tenaga bidan kesama. Kita juga akan laksanakan program kemitraan tenaga bidan dan dukun beranak tradisional.” tambahnya

Menurut Mantan Direktur RSUD Puri Husada ini, salah satu tujuan dari program kemitraan yang sudah disosialisakan yakni  dalam proses persalinan di setiap daerah hendaknya benar-benar ditangani oleh tenaga bidan, selanjutnya untuk dukun beranak tradisinal hanya sebagai tenaga pendamping. Artinya, tidak boleh menangani secara langsung sehingga secara bertahap diharapkan jumlah kematian ibu dan bayi dapat dikurangi

“Kita sangat berharap kepada seluruh masyarakat hendaknya dalam proses bersalin sebaiknya melalui tenaga Bidan, sedangkan untuk dukun beranak tradisonal sebagai pendamping” pungkasnya. (suf)

TEMBILAHAN (VOKAL) – Dodi Irawan alias Dodi Bin Rusdi Isma (29) warga Jalan tanjung harapan Lorong Tanjung Jati Tembilahan ini terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pasalnya, ia kedapatan membawa satu paket kecil psikotropika jenis sabu-sabu.

Menurut Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan, S.Ik, M.Si melalui Paur Humas, Ipda Agus Sihombing, TSK yang berprofesi sebagai satpam disebuah Rumah Sakit di kota Tembilahan ini terjaring di lantai 2 Pasar Rakyat jalan jendral Sudirman.”Ia kedapatan membawa barang haram itu saat digelar razia oleh Polsek Kawasan Pelabuhan dilantai 2 menuju lantai 3 pasar rakyat jalan jendral Sudirman sekira pukul 22.00 WIB. Saat digeledah, ditubuhnya kita temukan 1 paket kecil sabu-sabu dalam plastik bening yang terbungkus tisu berwarna merah serta 1 buah tabung kaca yang terbungkus  selembar uang kertas pecahan Rp. 1000.” Jelas Paur Humas.

Masih menurut penjelasan Paur Humas, saat ini TSK sudah ditahan di tahanan mapolres Inhil serta turut diamankan barang bukti berupa, 1 paket kecil sabu-sabu, 1 tabung kaca, 1 handphone merk Nokia berwarna putih dan 1 unit sepeda motor merk Suzuki Arashi Nopol BM. 3970 GJ.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Komisi III DPRD Inhil saat ini sedang melakukan penyempurnaan Perda tentang pembuangan dan penyimpanan limbah cair. Diharapkan perda ini akan dapat diselesaikan dalam tahun 2012 ini juga.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edy Gunawan ketika dimintai komfirmasi baru-baru ini di gedung DPRD Inhil jalan R. Subrantas, Tembilahan.”Kita berharap Perda tersebut dalam tahun ini juga dapat diselesaikan karena kita nilai ini sebuah Perda yang sangat penting. Dengan adanya Perda ini, berarti kita sudah memilliki aturan yang mengikat terutama terhadap perusahaan yang beroperasi disepanjang bantaran sungai agar dapat mengelola limbah perusahaan mereka dengan lebih baik dan tertib,” Ujar Edy Gunawan dengan mimik wajah serius.

Ditambahkannya, dengan terselesaikannya Perda ini maka akan menjadi Perda inisiatif pertama kali yang dihasilkan oleh DPRD periode 2009 s/d 2012 ini. Dalam kesempatan itu, Asun panggilan akrab Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengakui penggodokan Perda ini sudah berjalan cukup lama.”Draffnya sudah selesai namun karena Perda ini bersinggungan secara langsung dengan hajat hidup masyarakat luas tentunya dituntut adanya kehati-hatian. Kita akan upayakan semaksimal mungkin. Kalau tergesa-gesa dan perda diberlakukan, takutnya malah tidak efektif. Kita usahakan untuk meminimalisir hal itu.”Ujar Asun dengan bijak. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Program 1100 sambungan baru yang dicanangkan PDAM Tirta Indragiri yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui dana hibah program  “Millennium Development Goals  (MDGs)” untuk peningkatan bidang infrastruktur dan sanitasi mendapat sambutan gembira dari masyarakat. Mereka berharap program ini dapat segera direalisasikan.

“terus terang kita sebagai masyarakat kecil sudah cukup lama merindukan untuk dapat menikmati sambungan air PDAM. Tapi karena keterbatasan dana dengan cukup tingginya biaya penyambungan baru, niat itu terpaksa harus saya tunda. Alhamdulillah, kalaulah program ini benar, tentunya kita sebagai masyarakat kecil sangat menyambut baik,” Ujar Samsudin, seorang warga Tembilahan Hulu saat bertemu di Tembilahan, Kamis (8/3)

Ditempat terpisah, Imran (41) warga Tembilahan Hulu dengan nada suara bersemangat berkali-kali menghubungi detikriau.org  mempertanyakan kapan program ini akan direalisasikan. “Kapan pak pendaftarannya dilakukan. Kalau dengan biaya penyambungan senilai itu, insyaallah bagaimanapun saya usahakan.”Ujar Imran saat menghubungi detikriau.org melalui sambungan telepon selular, Kamis (8/3)

Terkait program ini, Direktur PDAM Tirta Indragiri, Kemas Yusfery menyatakan sedang melakukan pendataan. Diperkirakan April mendatang, program ini akan segera terealisasi.

“Insyaallah April mendatang. Kita hanya melakukan pendataan, nanti orang Australinya yang akan datang langsung ke Tembilahan dan mereka yang akan menentukan diterima atau tidaknya calon pelanggan berdasarkan pendataan yang telah kita usulkan. Dana hibah ini nantinya akan disalurkan melalui APBD, Perda tentang itu kini sedang digarap oleh DPRD. Mudah-mudahan setelah selesai baru kita bisa susun langkahnya,” Jawab Kemas ketika dikomfirmasi melalui sambungan telepon selularnya. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Tahun ini, PDAM Tirta Indragiri programkan 1100 sambungan baru yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan biaya yang sangat terjangkau.

Menurut pengakuan Direktur PDAM Tirta Indragiri, Kemas Yusfery, Program tersebut didapat melalui bantuan dari Negara Australia, melalui program Millennium Development Goals  (MDGs) untuk peningkatan bidang infrastruktur dan sanitasi.

“Setiap pelanggan hanya dikenakan biaya pemasangan sebesar Rp. 300 ribu. Penyambungan baru diperuntukkan bagi empat wilayah yakni, Tembilahan Hulu, Seberang Tembilahan, Kempas Jaya dan Sungai salak,” Papar Dirut PDAM yang baru-baru ini terpilih sebagai ketua  Komisariat Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia (Perpamsi) wilayah Riau-Kepri periode 2012-2014 ini ketika ditemui diruang kerjanya.  Rabu (7/4/2012)

Dijelaskan Kemas lebih jauh, dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, Inhil satu-satunya Kabupaten yang mendapatkan bantuan program MDGs. Ia berharap melalui program ini masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini belum menikmati air bersih akan segera mendapatkan manfaatnya.
Dalam kesempatan itu, Kemas Yusferi juga sempat mengeluhkan rencana adanya kenaikan BBM. Dengan kenaikan BBM, menurut Kemas tentunya secara otomatis akan terjadi peningkatan biaya operasional dikarenakan sampai hari ini PDAM Tirta Indragiri masih mempergunakan mesin genset untuk mensuplay air ke pelanggan.

“Dengan kenaikan BBM, tentunya biaya produksi akan semakin besar. Ironisnya kita tidak bisa serta-merta melakukan penyesuaian kenaikan tariff bagi pelanggan tanpa mendapatkan persetujuan DPRD. Ini tentunya mengharuskan kita untuk mencarikan solusi terbaik.”Pungkas Kemas.(suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Anggota Komisi II DPRD Inhil, Edy Herianto menyatakan terkait Corporate social responsibility (CSR) seharusnya lebih layak dibahas dan dikelola oleh Kabupaten, karena menurut penilaiannya, keberadaan perusahaan memang kebanyakan melakukan operasional di tingkat Kabupaten.

“Pertimbangannya tentu Kabupaten yang lebih memahami kemana dan dalam bentuk apa CSR dari perusahaan itu disalurkan. Kalau seperti ini, kita khawatir  CSR ini hanya dijadikan sandaran untuk kepentingan provinsi yang justru mengorbankan kepentingan masyarakat,” Jelas Edy Herianto ketika dimintai komfirmasi seusai RDP Komisi II dengan pihak eksekutif yang dilaksanakan di ruang banggar gedung DPRD Inhil, rabu (7/3).

Dijelaskan Edy Sindarang panggilan akrab politisi dari Partai Golkar ini, apapun alasannya, dasar keinginan untuk melibatkan diri dalam pengelolaan CSR semata demi kepentingan masyarakat. Pengelolaan CSR yang selama ini terkesan dimonopoli oleh pihak perusahaan tidak dapat terpantau dengan baik sehingga berakibat dana dari bentuk tanggungjawab sosial perusahaan ini lepas dari sasaran utamanya demi kesejahteraan masyarakat setempat.” Kita sudah dengar sendiri fakta yang terungkap dalam hearing tadi, dimana 75 persen tujuan CSR luput dari sasaran. Makanya kita nilai harus ada keterlibatan kita. Jadi Kalaulah nanti CSR ini malah ditangani oleh Provinsi, apa mungkin tujuan utamanya tidak kembali melenceng? Karena untuk perusahaan yang melakukan operasional di Kabupaten tentulah Kabupaten sendiri yang lebih memahami.”Kritik Edy Sindrang mengakhiri. (fsl)