SPACE IKLAN  !!!

450 X 220 Pixels

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Rencana Pemerintah menaikkan harga BBM, akibat kenaikan minyak mentah di pasaran dunia sudah memberikan efek negatif pada harga barang-barang. Kondisi ini sudah barang tentu makin mencekik kehidupan masyarakat yang memang sudah merasakan dampak krisis ekonomi global yang terjadi beberapa tahun belakangan ini.

H. Udin pedagang barang-barang kebutuhan pokok yang berlokasi dijalan Sederhana Kelurahan Tembilahan Hulu mengungkap, dirinya baru saja belanja beberapa waktu lalu di agen, ternyata hampir sebagian besar sudah terjadi perobahan harga yang cukup signifikan. Dimana sebagian besar barang mengalami kenaikan.

Kenaikan harga juga terjadi pada barang jenis obat-obatan dan kosmetik. Ia yang biasa belanja barang cukup banyak terpaksa mengurangi, karena kawatir dengan kondisi perobahan harga belakangan ini. Biasanya adanya kenaikan harga membuat pembeli enggan untuk berbelanja kecuali kondisinya memang sangat mendesak.

“Kita terpaksa menaikkan harga penjaualan, karena harga pembelian juga naik. Meski disadari kenaikan harga akan makin membuat warga menjerit. Tapi mau bagaimana lagi, kita tentunya ingin untung juga,” kata H Udin, Senin, (10/3).

Masih menurutnya, kenaikan harga barang memang dilematis. Karena berimbas pada penjualan. Apalagi saat sekarang, penjualan sudah cukup sepi ditambah dengan kenaikan harga tentu akan makin membuat omset berkurang. “Kalau seperti ini terus lama-lama kita bisa bangkrut,” jelasnya.

Ungkapan senada juga dilontarkan oleh Khairul, warga jalan Gunung Daek Kelurahan Tembilahan Kota. Ia juga mengeluhkan kenaikan harga yang terjadi belakangan ini. Tapi inilah dampak yang harus ditanggung masyarakat, akibat dari kebijakan negara yang ingin menaikkan harga BBM. Hal seperti ini memang sudah terjadi berulang-ulang setiap ada kebijakan kenaikan BBM.

“Padahal kenaikan BBM belum final, tapi barang-barang sudah pada naik semua. Kita selaku pedagang mau tidak mau terpaksa menaikkan harga penjualan kalau memang tidak ingin merugi,” ungkapnya.

Sementara itu Eni salah seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) saat berbincang-bincang juga mengeluhkan kenaikan harga barang-barang ini. Padahal uang belanja yang diberikan oleh suami tidak bertambah, sedangkan dirinya meski memenuhi kebutuhan barang harian seperti biasanya.

“Terus tarang saya bingung ketika sampai ke pasar mau membeli apa, sebab rata-rata terjadi kenaikan harga barang. Makanya terus terang kita sangat kecewa akan kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga BBM,” tukasnya. (Suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pemilukada Kabupaten Indragiri sudah semakin mendekat. Setakat ini, warga mulai menilai siapa figur yang dinilai layak nantinya untuk memimpin Inhil lima tahun kedepan. Tentunya harapan warga, pemimpin kedepan nantinya adalah mereka yang mampu membawa perobahan kearah yang lebih baik dan bisa mengangkat taraf kehidupan masyarakat Inhil yang sebagian besar masih hidup di garis kemiskinan.

Sejauh ini, tokoh-tokoh yang namanya semakin sering terdengar bakal ikut memperebutkan kursi nomor satu dinegri seribu jembatan ini yakni  H. Edi Syafwannur yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala BPMPD Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian Ada nama H Rosman Malomo, Wakil Bupati Inhil saat ini. Selanjutnya nama lain yang tidak asing adalah mantan Kadispenda dan Bappeda Inhil yang sekarang berkarir di Provinsi Riau, Husni Hasan serta Kepala Bappeda Provinsi Riau, H Ramli Walid yang juga merupakan saudara kandung Ketua DPRD Inhil, H. Raus Walid.

Ramli Walid yang kebetulan juga hadir dalam acara haul Syekh Abdul Qadir Jailani dan Syekh M.Ali Bin Syekh Abdul Wahab serta Khaul Jama’ yang diadakan di Majelis Taklim Al-Hidayah Tembilahan Hulu, senin (12/3) saat diwawancara usai acara tersebut  terkesan masih menghindar, Ramli berdalih, maju atau tidak dirinya sebagai calon Bupati Inhil menurutnya a tergantung kepada keinginan masyarakat.

“Saya menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat terkait dengan persoalan tersebut. Orang tentunya boleh-boleh saja untuk berasumsi seperti itu, termasuk mengatakan saya akan maju pada Pemilukada nanti,” ujarnya.

Ketika disinggung dengan rumor yang belakangan ini berkembang di Inhil bahwa dirinya akan maju dan nantinya akan berpasangan dengan H Syamsudin Uti, Ketua DPC Demokrat Inhil dan bahkan sudah ada deal politik, dirinya juga masih terkesan enggan untuk mengungkapkan secara langsung.”Sejauh ini pertemuan saya dengan H.Syamsuddin Uti hanya sebatas pertemuan silaturahmi. Bukankah kita boleh bersilaturahmi dengan siapapun,” Ujarnya dengan bahasa diplomatis.

Namun ketika terus didesak, akhirnya, iapun membenarkan. Menurutnya, latar belakang dirinya ingin maju pada Pemilukada nantinya didasari pengalaman dan basic keilmuan yang telah ia peroleh selama ini  baik dibangku pendidikan maupun pengalaman dibirokrasi.

“Saya ingin memajukan Inhil kearah yang lebih baik, terutama perbaikan di sektor pendidikan, ekonomi serta insfrastruktur,” Ungkapnya.(Suf/dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam rangka mensyiarkan kegiatan keagamaan di kabupaten Indragiri Hilir, Majelis Taklim Al-Hidayah Kelurahan Tembilahan Hulu melaksanakan haul Syech Abdul Kadir Jailani dan juga Syech Muhammmad Ali Bin Syeh Abdul Wahab sekaligus dalam rangka milad ke 15 majelis Taklim tersebut, Senin, (12/3).

Ketua Panitia pelaksana Drs H Afrizal MM, dalam sambutannya mengatakan bahwa Kegiatan seperti ini dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Undangan yang hadir tidak hanya berasal dari kota Tembilahan dan sekitarnya, tapi juga ada dari luar Kabuoaten seperti Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam kesempatan itu, ia juga menuturkan kesedihannya karena  banyak para ulama yang telah meninggal dunia dan menghadap Allah SWT. Padahal keberadaan mereka sangat penting di tengah umat dalam rangka memberikan pengajaran demi kebaikan hidup di dunia dan akhirat.

“Sudah begitu banyak ulama-ulama, tidak terkecuali di Inhil yang sudah mendahului kita. Padahal keberadaan mereka masih sangat dibutuhkan. Kita masih sangat membutuhkan bimbingan terutama dalam hal ilmu agama. Wafatnya ulama-ulama besar ini tentunya kehilangan yang sangat besar bagi kita,” kata Afrizal dengan suara terputus-putus menahan tangis.

Sementara itu Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Riau dalam sambutannya juga sekaligus memberikan tausiah dalam kegiatan tersebut menceritakan sejarah perkembangan tariqhat. Keberadaan Tariqhat menurutnya sudah sangat lama ada di dalam Islam dan berkembang terus hingga sekarang. Salah satu tokoh tariqhat menurutnya adalah Syeh Abdul Kadir Jailani, dimana acara haulnya diperingati pada hari ini.

Masih menurut yang bersangkutan, Tariqhat adalah salah satu ajaran yang sangat baik di dalam Islam. Dimana penganut tariqat selalu dituntut untuk mengingat Allah dalam berbagai kesempatan. Jadi kalau seseorang sudah mengamalkan ajaran tariqhat, Insyaallah hidupnya akan selamat  dunia akhirat.

“Orang yang mengamalkan ajaran tariqhat akan selalu menjaga hati,lisan dan perbuatan mereka dari perbuatan yang menyakitkan orang lain dan mengarah kepada dosa karena hati mereka selalu dekat kepada Allah. Jadi orang yang mengamalkan tariqhat bisa dipastikan orang yang selamat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkapkan adanya kegiatan yang dimanfaatkan untuk kalangan tertentu dalam rangka mengambil keuntungan pribadi termasuk acara keagamaan seperti ini. Untuk itu ia berharap umat Islam untuk selalu waspada, dan ikhlas dalam melaksanakan kegiatan keagamaan seperti ini hanya karena Allah.

Pada kesempatan ini juga Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Riau menyerahkan bantuan untuk sekolah dan bantuan lainnya. Seperti bantuan untuk Pondok Pesantren (PP) Daarul Thalbin Telok Blengkong Rp 100 juta, Madrasah Aliyah (MA)  Miftahul Huda Seberang Tembilahan Rp 85 juta dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Daarul Maarif Pelanduk Rp 85 juta.

Bantuan juga diberikan untuk MTs Daarul Wathan Kecamatan Gaung Rp 85 juta, MTs An-nur Desa Pulau Palas Rp. 85 juta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ilman Nafiah Pekan Tua Rp 85 juta. Selain itu bantuan juga diberikan untuk Mesjid Nurul Huda Kempas Rp 150 juta, Pondok Pesantren Baqi’atus Sa’diah Rp.100 juta serta bantuan Alquraan 20 unit dan Alquran terjemahan 20 eksamplar yang diterima secara simbolis oleh masing masing perwakilan.

Dalm kesempatan ini juga, Gubernur Riau (Gubri)  diwakili kepala Bappeda, DR H Ramli Walid Msi dalam sambutannya mengatakan bahwa Provinsi Riau memiliki visi misi yang harus mampu dicapai pada tahun 2020. Visi misi tersebut adalah menjadikan Riau sebagai Pusat Kebudayaan Melayu yang agamis, sehat lahir dan batin.

Apa yang dicangkan oleh Provinsi tersebut tentunya tidak bisa dicapai dengan hanya berpangku tangan tapi harus ada langkah konkrit. Salah satunya adalah melalui kegiatan keagamaan seperti ini. Sebab yang namanya batin juga memerlukan nutrisi, dan nutrisi pengisinya adalah siraman rohani seperti sekarang ini.

“Pencapaian visi dan misi Riau tersebut membutuhkan kecerdasan emosional serta spritual dan itu bisa hanya didapat lewat siraman agama,” kata Ramli Walid salah satu tokoh yang disebut-sebut akan maju pada Pemilukada Inhil pada 2013 mendatang ini.

Dalam acara ini juga tampak dihadiri oleh Wakil Bupati dari Tanjung Jabung Barat, Sekdakab Inhil Alimuddin RM, Ketua DPRD Inhil Raus Walid, S.Sos, unsur Muspida Kabupaten Indragiri Hilir dan ribuan masyarakat yang datang secara langsung ke lokasi. (Suf)

Oleh: Muhammad Faisal (Anggota Aliansi Jurnalis Independen, AJI Pekanbaru)

www.detikriau.org — Di era globalisasi, kebutuhan akan informasi yang cepat dan tepat menjadi sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat. Media massa merupakan salah satu bentuk komunikasi massa yang dinilai mampu menjawab akan kebutuhan itu. Tingginya kebutuhan masyarakat akan informasi ini akhirnya membuat industri media massa tumbuh bak jamur dimusim penghujan, pada akhirnya persaingan menjadi semakin ketat.

Untuk tetap bertahan, perusahaan media massa harus bisa menelorkan produk yang mampu mendapatkan tempat dihati masyarakat. Unggul dalam hal ini tentunya akan mampu mendongkrak oplah penjualan dan merebut iklan sebagai pundi-pundi  penghasilan agar mampu tetap eksis serta terus  berkembang tanpa mengorbankan idealisme jurnalistik.

Perusahaan media massa yang tidak mampu unggul, agar tidak tersingkirkan, kebanyakan rela merubah dirinya dari sebuah institusi yang idealisnya sebagai kontrol sosial, politik, dan budaya menjadi suatu institusi yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi bahkan juga rela mengesampingkan idealismenya dengan menjual profesionalitas, kode etik serta tanggungjawab moral jurnalisme. Ketika media massa berkiblat pada kepentingan ekonomi secara totalitas, ia bahkan juga dengan rela akan mengesampingkan hak masyarakat akan informasi yang memuat kebenaran.

Solusi:

Apapun alasannya, perusahaan media massa harus tetap berpijak pada kepentingan masyarakat sebagai kontrol sosial, politik dan budaya. Memenuhi tuntutan moral ini, tentunya menjadi tanggungjawab seorang jurnalis agar informasi yang disampaikan kehadapan publik memuat kebenaran.

Perusahaan media massa, secara garis besar terbagi dua, yakni, “kepentingan ekonomi” yang berada ditangan manajemen perusahaan serta identik sebagi kebutuhan pemilik dengan “redaksi pemberitaan”.

Oleh karenanya, manajemen media selayaknya harus memisahkan antara redaksi pemberitaan dan unsur bisnis untuk menghindari adanya intervensi pemberitaan karena faktor bisnis.

• Media haruslah menyadari tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat sehingga faktor kepentingan pemilik media sebaiknya dipisahkan dengan objektifitas media tersebut. Media haruslah independen dan loyal kepada masyarakat
• Pemberitaan yang mengandung informasi kepada publik yang disampaikan harus mengandung kebenaran yang mencakup akurasi, pemahaman publik, jujur dan berimbang. keseimbangan dalam pemberitaan atau penyiaran termasuk menyangkut sebuah opini dan perspektif atas suatu kasus.
• Diperlukan organisasi pers yang mampu dan setia mengawal seorang jurnalis agar tidak berada dibawah intervensi perusahaan media dimana ia berkarya.
• Pada intinya, perusahaan media dan jurnalis sebagai ujung tombak penyaji informasi bagi masyarakat harus mampu bekerja secara professional dengan tetap tunduk pada kode etik.(*)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Lagi persoalan sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat tempatan terjadi. Kali ini, persoalan ini dialami oleh PT. Sumatra Riang Lestari. Masyarakat menuding PT.SRL dengan sengaja telah mencaplok lahan yang mereka miliki bahkan masyarakat mengaku telah memiliki dokumen sah berdasar Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang ditandatangani oleh Camat dan Kepala Desa setempat.

“Kita beli lahan tersebut sekira tahun 2007 yang lalu dan kemudian pada tahun 2008 telah diterbitkan SKGR oleh pejabat setempat. Namun pada tahun 2010 yang lalu, tanpa diberi pemberitahuan, lahan seluas 48 Hektar dengan 24 surat kepemilikan itu telah ditanamai oleh pihak perusahaan dengan tanaman pohon akasia. Tentu saja kita keberatan karena lahan itu kita beli langsung dari kepala desa Mumpa Kecamatan Tempuling, Bayang HD,” Tutur Zulfendri salah seorang petani pemilik lahan ketika ditemui detikriau.org di Kantor pengacara, Mohd Arsyad & Founners, jalan Subrantas Tembilahan, Ahad (11/3).

Menurut pengakuan Zulfendri, lahan yang dibelinya bersama 12 orang rekan petani lainnya, pada awalnya direncanakan untuk ditanamai sawit. Tapi karena keterbatasan dana, rencana tersebut belum bisa direalisasikan.”persoalan ini sudah beberapa kali kita upayakan perundingan dengan pihak perusahaan, dulu, sebelum kita menyerahkan perkara ini kepada kuasa hukum kita, atas lahan inipun sudah pernah dilakukan pengukuran kembali dan katanya akan segera ditindaklanjuti tapi sudah sekian lama ternyata belum juga ada reallisasi.” Ungkap Zulfendri mewakili petani pemilik lahan lainnya didampingi kuasa hukumnya, Mohd Arsyad,SH,MH.

Menurut kuasa hukum pemilik lahan, Mohd Arsyad,SH,MH, dalam pertemuan tanggal 19 Januari 2012 yang lalu, terkait sengketa lahan ini, kliennya dengan tegas mengajukan tiga tuntutan, yakni pertama, masyarakat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 20 juta/hektar. Besaran nilai tersebut didasarkan kepada nilai jual lahan pasaran yang ada di wilayah Kabupaten Inhil. Kedua, apabila permohonan pada poin pertama itu tidak ditanggapi oleh pihak PT.SRL, masyarakat akan menduduki/menguasai lahan tersebut dan yang terakhir adalah tuntutan ini harus sudah ditanggapi pihak perusahaan dalam jangka waktu 10 hari setelah pertemuan tersebut.

“batasan waktu itu sudah terlewati, dalam waktu dekat ini, kalau belum juga ada niat baik dari PT.SRL, masyarakat dengan terpaksa akan menduduki lahan itu,” Ujar Mohd Arsyad yang saat itu didampingi dua orang kliennya perwakilan dari 13 orang pemilik lahan, Zulfendri dan Asmuni.

PT SRL NYATAKAN SIAP HADAPI TUNTUTAN MASYARAKAT:

Humas PT. SRL, Abdul Hadi ketika dikomfiramsi melalui sambungan telepon selularnya, Ahad (11/3) menyatakan PT.SRL siap kalau memang masyarakat akan mempermasalahkan persoalan ini melewati jalur hukum. Ia berdalih, areal yang di klaim masyarakat tersebut berada dalam SK konsesi milik PT. SRL yang merupakan kawasan hutan.”Kita tidak memiliki areal konsensi dikawasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Seluruh areal konsensi yang dimiliki PT.SRL masuk dalam areal kawasan hutan. Jadi yang menjadi pertanyaan, bolehkan SKGR diterbitkan dalam kawasan hutan? Karena kawasan hutan itu jelas merupakan kawasan yang tidak boleh diperjual belikan dan juga  tidak boleh dialihtangankan oleh pemegang ijin ataupun bukan pemegang ijin. Jadi kenapa bisa diterbitkan SKGR untuk lahan yang diklaim masyarakat yang termasuk dalam areal konsensi kita? Karena sekali lagi kawasan konsensi kita adalah areal hutan,” Tantang Abdul Hadi ketika memberikan komfirmasi.

Didalam areal hutan, kembali dijelaskan Abdul Hadi, tidak ada istilah ganti rugi tetapi yang ada adalah sagu hati. Untuk proses sagu hati semua perkebunan masyarakat yang masuk dalam areal konsensi HTI lahan PT.SRL semua pasti kita lakukan.” Termasuk lahan di dusun rahmad jaya, simpang kanan, Desa Mumpa Kecamatan Tempuling yang dikalim masyarakat sebagai milik mereka yang katanya dimiliki berdasarkan akte tanah berbentuk SKGR, itu kitapun sudah masukkan dalam proses penyelesaian sagu hati. Prosesnya tentu tidak bisa selesai dalam hitungan 1 atau 2 hari,” Ujarnya.

Lanjutnya, Untuk proses verifikasinya, nanti akan ada petugas dari dinas kehutanan untuk melakukan penilaian besaran sagu hati atas lahan tersebut berdasarkan lokasi dan proses Itu menurut Abdul Hadi sudah dilakukan.

Ketika dipertanyakan akan rencana petani pemilik lahan untuk menduduki lahan tersebut, Abdul Hadi menyatakan tindakan itu justru akan semakin memperlambat proses penyelesaian.”Sebaiknya hal itu tidak dilakukan karena tentunya akan berakibat akan semakin memperlambat penyelesaian,” Ujarnya mewanti-wanti. (fsl)