TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Usai pembukaan pada kamis 14/3/2011, Muskab III PMI Inhil dilanjutkan dengan serangkaian Agenda sidang pleno. Mulai sidang pleno I tentang pemilihan pimpinan Muskab, pleno II penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya hingga sampai pada agenda sidang pleno V dengan Agenda  pemilihan ketua periode 2012 – 2017  yang menghasilkan keputusan secara aklamasi, Hj Syafni Zuryanti Indra untuk kembali memimpin PMI 5 tahun kedepan. Sore harinya, rangkaian kegiatan Muskab III PMI Kab. Inhil ditutup secara resmi oleh Sekretaris PMI Riau, DRS.H.HENDRO EKWARSO,M.Si.

Dalam pidatonya, Hendro yakin dengan kembali terpilihnya Syafni Zuryanti Indra memimpin PMI Inhil untuk periode 5 tahun kedepan  akan semakin membuat organisasi kemanusiaan ini akan semakin mantap memberikan pengabdian kepada masyarakat.

“disamping itu saya juga berharap kedepan aka nada pengembangan program, baik dari sisi penguatan SDM personil yang dipersiapkan untuk memberikan pelayanan kemanusiaan, penambahan jumlah relawan, peningkatan ketrampilan dan bahkan pengupayaan untuk meningkatkan jumlah stok darah yang selama ini tersedia sebanyak 300 kantong perbulannya yang tentunya ini perlu ada upaya untuk meningkatkan pendonor darah,”Ujar Hendro

Ketua terpilih, Syafni Zuryanti Indra mengungkapkan rencananya untuk melakukan penguatan PMI ditingkat Kecamatan dengan membentuk Markas PMI Kecamatan” kalau sudah tersedia markas PMI Kecamatan tentunya  akan semakin memperlancar tugas PMI. Dalam kesempatan ini, saya berpesan kepada pengurus ranting, anggota PMI dan PMR dapat terus bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik.” Pungkasnya. (AG)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Isu miring yang menyerang Himpunan Mahasiswa Keritang Indragiri Hilir (HMKI) yang telah menerima Kompensasi dari PT.RBH dibantah keras oleh Ketuanya, Supriadi. Menurutnya, HMKI sampai saat ini masih tetap komit dengan perjuangnya. Demontrasi secara besar-besaran belum dilakukan dengan pertimbangan untuk menghindari terjadinya konflik. Jika jalur mediasi tidak juga mendapatkan kejelasan, alternatif itu mungkin saja akan dilakukan.

“Tidak benar kalau kita telah menerima kompensasi dari PT.RBH.  Rabu (14/3) yang lalu, kita bersama-sama perwakilan masyarakat berangkat ke pekanbaru untuk menyampaikan surat audiensi ke DPRD Provinsi. Jalur ini kita tempuh karena HMKI mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya konflik besar apabila seluruh masyarakat turun kelapangan. Namun, alternatif itu mungkin saja kembali dipilih apabila kita tidak juga mendapatkan tanggapan dari pihak provinsi,”Jawab Supriadi melalui pesan singkat ketika dikomfirmasi www.detikriau.org melalui sambungan telepon selularnya terkait tudingan miring ini. Jum’at (16/3).

Surat Audiensi tesebut, kembali dijelaskan Supriadi, dimasukkan ke Bagian Umum DPRD Provinsi Riau yang ditujukan kepada Komisi C. “Dalam surat itu, kita meminta jawaban hari rabu kedepan tapi Kabag Umum DPRD Provinsi belum berani memberikan kepastian.  Makanya saat ini kita masih menunggu informasi pasti dari pihak DPRD Provinsi Riau.”Tambah Supriyadi.

Berita menyudutkan gerakan HMKI, kini mulai ramai jadi perbincangan. Sebagian masyarakat menilai. Gertakan HMKI untuk melakukan aksi besar-besaran melawan PT.RBH hanya sebuah strategi untuk maksud tersembunyi. “Mungkin mereka sudah menerima kompensasi. Kalau memang belum, kok sampai sekarang diam-diam aja? Apa janji demontrasi besar-besaran hanya sekedar gertakan untuk maksud tersembunyi? Sudahlah bang, ujung-ujungnya ya paling-paling masyarakat kembali menelan pil pahit.”Ungkap seorang warga yang enggan menyebutkan namanya ketika menemui www.detikriau.org baru-baru ini di Tembilahan. (fsl)

Pembelian menggunakan gelen di SPBU jadi topik hangat

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bertempat di ruang Aula kantor Mapolres Inhil, jum’at (16/3/2011) diadakan rapat koordinasi dalam rangka mengantisipasi gejolak dan efek kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Rakor ini diikuti seluruh pengusaha minyak yang tergabung di dalam Hiswanamigas, Dinas Perindustrain dan Perdagangan, Dinas Pertambangan, Bagian Hukum Setdakab Inhil dan Upika se Kecamatan Kabupaten Indragiri Hilir.

Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan, S.IK, M,Si yang diwakili Kaur Ops, Kompol Yuniar Ari menyatakan bahwa rakor ini dilakukan karena persolan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. “Apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya harus kita dukung, namun yang perlu untuk kita antisipasi adalah persoalan ataupun polemik yang mungkin terjadi akibat diberlakukannya kebijakan itu. Semua ini dimaksudkan agar kehidupan semua lapisan masyarakat dapat berjalan dengan aman, tentram dan damai,”Pesan Kabag ops, Kompol Yuniar Ari dalam penyampaian pidato pengantarnya.

Yang perlu untuk dilakukan antisipasi, ditambahkan Kabag ops diantaranya adalah kemungkinan adanya rasa ketidakpuasan masyarakat atas pemberlakuan suatu kebijakan dalam hal ini tentunya terkait dengan rencana kebijakan kenaikan harga BBM kemudian atas kebijakan itu juga perlu dilakukan antisipasi kemungkinan adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan dan cenderung akan merugikan masyarakat banyak seperti spekulan dan berbagai penyimpangan-penyimpangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Kabag ops juga menyampaikan terkait persoalan pembelian bahan bakar minyak yang dilakukan masyarakat menggunakan derigen di SPBU.”Bukan artinya kita terlalu selektif tapi aktifitas seperti ini tentunya diperlukan pengawasan agar dapat diketahui informasi yang jelas apakah aktifitas ini benar untuk kebutuhan masyarakat atau jangan-jangan malah untuk melakukan penimbunan,”Ujar Kabag Ops memberikan masukan.

Kasad Intel Polres Inhil, AKP Suprapto mengatakan menjelang kenaikan harga BBM biasanya akan menimbulkan peralihan profesi kehidupan sosial masyarakat sesaat. Seperti kegiatan itu akan menjadi booming tapi sekali lagi hanya sesaat. Terkait dengan persoalan rencana kenaikan BBM, pembelian masyarakat dalam jumlah 1 atau 2 derigen mungkin masih wajar tapi kalau dengan jumlah banyak bisa dikategorikan penimbunan BBM.” Dengan kondisi geografis Inhil, kebutuhan BBM tentunya akan sangat tinggi terutama untuk tranportasi air. Jika suplay terputus yang bisa juga disebabkan adanya penimbunan, tentunya akan menimbulkan rawan gejolak masyarakat.”Ujar Kasad Intel, AKP Suprapto memberikan gambaran.

Lebih jauh menurut Kasad Intel Polres Inhil, penimbunan BBM itu sendiri bisa dilakukan oleh SPBU itu sendiri ataupun pihak eksternal, seperti pihak perusahaan, untuk mendapatkan BBM dengan harga murah, mungkin saja ia bisa memanfaatkan masyarakat dengan membeli dalam jumlah-jumlah kecil tapi karena jumlah masyarakat pemasoknya banyak tentu akhirnya kebutuhan BBM bersubsidi yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat jadi melenceng peruntukannya. ”Jadi untuk masyarakat yang melakukan pembelian menggunakan derigen memang kita perlu selektif melakukan penilaian. Apakah memang mereka membelli untuk kebutuhan masyarakat atau tidak,”Ujar Kasad Intel kembali mempertegas.

Kepala Depot Pertamina seberang Tembilahan, Abdul Halim mengungkapkan bahwa stok BBM sejauh ini masih aman.”Stok Premium kita saat ini ada sebanyak 950 kl dan Solar sebanyak 1600 kl. Dengan kebutuhan 70 kl per hari, maka untuk stok premium, untuk 13 hari kedepan masih terbilang aman sedangkan untuk solar mencukupi untuk lebih dari 15 hari kedepan.”Ujar Abdul Halim

Dijelaskan Abdul Halim lebih jauh , Depot pertamina melakukan penyaluran sesuai dengan jumlah yang sudah di record (dicatat/direkam. Red) ke dalam sistem, penyaluran tidak bisa melebihi ketentuan itu. “Kalau ternyata kebutuhan kurang, maka pengajuan penambahan untuk kekurangan itu diajukan ke Pertamina di Pekanbaru. Mereka yang menyatakan setuju atau tidak,” Tambahnya.

Terkait persoalan maraknya pembelian masyarakat menggunakan derigen, Abdul Halim menyatakan bahwa pertamina sudah mengeluarkan Surat edaran kepada tiap SPBU atau pangkalan-pangkalan minyak untuk lebih selektif.

Ketika dipertanyakan wartawan terkait sering terjadinya kelangkaan minyak, Abdul Halim menyatakan itu bukan kesalahan pengusaha tapi sering disebabkan oleh masyarakat sendiri.  “ SPBU merupakan perpanjngan tangan pertamina dan mereka hanya melayani sesuai ketentuan. Suplay kita sudah dihitung sesuai kebutuhan. Kelangkaan salah satunya ya bisa juga disebabkan oleh maraknya pelangsir minyak,”Ujarnya mengelak

Abdul Halim mempertegas, apabila memang ada bukti pelanggaran yang dilakukan SPBU, sesuai aturan, Pertamina akan melakukan tindakan tegas. “sanksinya ya ditutup. Tapi sekali lagi dengan bukti yang jelas, bukan hanya opini. Untuk menyampaikan pengaduan, di SPBU biasanya terlampir pemberitahuan tempat pengaduan terkait hal ini,”Pungkasnya.

Perwakilan Dinas Pertambangan Inhil menyatakan bahwa sesuai UU nomor 22/2011 tentang migas, ada dua jenis usaha, umum dan usaha hillir. “Munculnya usaha pengecer mungkin termaktub dalam pasal 29, yakni pada butir satu yang menyatakan untuk wilayah yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada daerah-daerah terpencil, fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya, dapat dimanfaatkan bersama pihak lain. Pasal duanya, Pelaksanaan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Badan Pengatur dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis. “jadi tentunya tidak tepat kalau keberadaan pengecer malah lokasinya berdekatan dengan keberadaan SPBU” Ujarnya.

Kadis Perindustrian dan Perdagangan, Rudiansyah menyatakan bahwa keberadaan pengecer walaupun sering dipersoalkan tapi diakui atau tidak juga memberikan manfaat baik bagi masyarakat. di kota Tembilahan kita hanya memiliki sedikit SPBU, kalau tidak ada pengecer, bisa saja masyarakat akan mengantri berjam-jam. “Tapi tentunya agar tertib, tentunya juga diperlukan suatu aturan yang jelas agar tidak disalahgunakan.”Papar Rudiansyah.

Bagian hukum setdakab inhil meminta agar pengecer juga harus mengantongi ijin karena apapun alasannya semua tidak bisa keluar dari aturan.”Oleh karenanya kita berharap kepada Badan Perizinan untuk memberikan perijinan bagi masyarakat yang melakukan pengurusanPintanya”.  (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –Warga Desa Karya Tunas Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri, Kamis (15/3/2012) mendatangi Kantor Mapolres Inhil. Kedatangan mereka ini dimaksudkan untuk membuat laporan terkait adanya dugaan penyimpangan penyaluran Beras Raskin dan penggunaan dana desa mandiri bagi kegiatan proyek desa.

Dalam laporannya bernomor 01/M-KTJ/2012 tertanggal 10 Maret 2012, perwakilan masyarakat Desa Karya Tunas Jaya meminta agar pihak kepolisian segera memproses Kepala Desa setempat, Isromi atas dugaan adanya penyimpangan penyaluran beras raskin bagi masyarakat. Kemudian dalam laporan bernomor 02/M-KTJ/2012, perwakilan masyarakat ini juga meminta agar aparat kepolisian segera melakukan pemeriksaan terhadap Ketua LPM Desa Karya Tunas Jaya, Sujono atas dugaan penyimpangan penggunaan dana desa mandiri. Kedua laporan ini ditandatangani oleh Nursariadi beserta empat orang warga Desa Karya Tunas Jaya lainnya, Ariyanto, Anjang, Katimin dan Suyatno.

Menurut penuturan Nursariadi (45), berdasarkan ketentuan aturan, nilai tebus beras raskin perkilonya di titik distribusi adalah sebesar Rp. 1600. Sedangkan kepala desa meminta masyarakat membayar tebusan senilai Rp. 2500. Mereka merasa keberatan karena menurut penjelasan kepala desa, selisih dana sebesar Rp. 900 per kilonya itu selain dipergunakan untuk biaya tranportasi juga untuk membayarkan uang lelah bagi Kasun, RW dan RT yang membantu proses pendistribusian.”Ini kan namanya lucu, kalau memang kelebihan biaya itu untuk operasional semua, tentunya tidak jadi masalah lagipula aturan mengenai tambahan pembebanan biaya untuk raskin sudah diatur dengan jelas. Sedangkan untuk pembangunan proyek Desa, kami menduga adanya penyimpangan karena sampai saat ini penggunaan dana desa mandiri ini terlalu ditutup-tutupi dengan bukti papan plang kegiatanpun tidak pernah dipasang serta beberapa proyek kita nilai menyimpang dari petunjuk teknis. ”Ujar Nursariadi ketika ditemui Detikriau.org di Kantor Mapolres Inhil, Kamis (15/3)

Kekesalan yang hampir senada juga terlontar dari warga lainnya, Katimin. Menurut Katimin, sebelumnya harga yang ditetapkan Kades sebesar Rp. 2.200 per kilonya tapi semenjak 1 tahun belakangan ditetapkan sebesar Rp. 2.500.”Kita hanya heran saja. Masak iya masyarakat miskin seperti kami yang harus mensubsidi kasun, rt dan rw seperti penjelasan Kades.”Ujarnya dengan kesal.

Terkait persoalan Raskin ini, Kepala Desa Karya Tunas Jaya, Isromi mengatakan tindakan masyarakat dengan membuatkan laporan kepada pihak kepolisian ini terlalu tergesa-gesa. Ia berdalih tidak pernah menerima manfaat serupiahpun dari kelebihan dana itu.”Mereka tidak pernah merembukan persoalan ini kepada saya. Kelebihan dana sebesar Rp. 900 per kilo itu seluruhnya kita pergunakan untuk membiayai tranportasi.,” Ujar Isromi berdalih ketika dikomfirmasi Detikriau.org melalui sambungan telepon selularnya, kamis (13/5). Sedangkan Ketua LPM Desa Karya Tunas Jaya, Sujono sampai berita ini dirilis belum berhasil dilakukan komfirmasi.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Berbagai atribut DR H Ramli Walid SE. Msi seperti baleho, kelender dan lainnya mulai bertebaran di kota Tembilahan. Akan sangat mudah ditemukan diberbagai ruas jalan baleho berukuran besar terpasang, yang intinya dalam rangka sosialisasi yang bersangkutan. Itu tampaknya tidak terlepas dengan Pemilukada Kabupaten Inhil pada 2013 mendatang.

Begitu juga dengan kelender, dan kartu nama yang diberikan oleh orang-orang yang berkemungkinan adalah tim sukses yang bersangkutan. Isi dari kartu nama dan kelender tersebut adalah profil yang bersangkutan, mulai dari riwayat hidup, riwayat pendidikan, pengalaman kerja dan pengalaman memimpin organisasi. Sehingga kalau seseorang bertamu, akan mudah ditemukan kelender yang terpajang diruangan rumah-rumah warga.

Selain itu, belakangan ini juga sudah mulai berdiri posko relawan bagi kemenangan H Ramli Walid. Salah satunya adalah yang berlokasi di lorong Garam Kelurahan Tembilahan Kota, tepat didepan hotel Inhil Pratama. Bahkan dari berbagai informasi yang didapat, dalam setiap kesempatan turun ke daerah, berbagai pidato politik sudah mulai di dengungkan.

Sepak terjang Ramli untuk maju pada Pemilukada Inhil pada 2013 mendatang terkesan sangat serius. Hanya saja yang cukup disayangkan, yang bersangkutan masih terkesan malu-malu, terutama mengutarakan keinginannya tersebut kepada media.(Suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bertempat di Gedung Daerah Engku Kelana Tembilahan Kamis, (15/3), Wakil Bupati Inhil H. Rosman Malomo SH.MH,  membuka secara resmi Musyawarah Kabupaten (Muskab)  III Palang Merah Indonesia  (PMI) Kabupaten Inhil.

Hj. Syafni Zuryanti Indra  selaku ketua PMI Kabupaten Inhil mengatakan bahwa Muskab PMI ini merupakan forum tertinggi dalam organisasi PMI, adapun tujuan dari Muskab PMI ini adalah agar lebih meningkatkan peran aktif seluruh jajaran pengurus disemua tingkatan dan relawan PMI di Kabupaten Inhil.

“Kegiatan ini merupakan agenda rutin PMI. Salah satu tujuannya adalah untuk menyusun berbagai program agar kedepan, PMI dapat lebih memberikan pelayanan optimal bagi kemanusiaan kepada masyarakat korban bencana serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama pengurus di semua tingkatan, antar relawan, instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya, sehingga PMI dapat lebih memberikan kontribusi positif bagi daerah ini,” katanya.
Sementara itu Wakil Bupati Inhil H Rosman malomo SH.MH, dalam sambutannya mengatakan bahwa beliau menyambut baik dan mengapresiasi penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten (MUSKAB) PMI, karena musyawarah merupakan peristiwa yang sangat penting bagi eksistensi setiap organisasi. “ Melalui forum musyawarah ini, kita akan dapat mengevaluasi berbagai hal yang pernah dilalui bersama,” ungkapnya.
Wabup  juga mengajak kepada seluruh jajaran pengurus PMI kabupaten Inhil untuk  2012 ini untuk dijadikan sebagai tahun peningkatan kualitas diberbagai bidang, yakni bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan, guna mencapai cita – cita dan keinginan luhur yakni mewujudkan Inhil Berjaya dan Gemilang.

“Oleh karena itu harapan pemerintah dan seluruh masyarakat agar PMI mampu berperan menjadi fasilitator kegiatan kemanusiaan baik dimasa damai, saat terjadi konflik atau bencana maupun sebagai agen perubahan dalam peningkatan partisipasi  masyarakat dalam pembangunan,” ajaknya.
Pada acara tersebut Ketua PMI Kab. Inhil Hj. Syafni Zuryanti Indra  juga berkesempatan  memberikan Penghargaan kepada para Pendonor darah yng rutin mendonorkan darahnya ke PMI Kabupaten Inhil. (Suf)