TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kapal Motor (KM) Ferdian bermuatan Ikan bertabrakan di daerah perairan Tanjung Pasir, Kecamatan  , Sabtu (28/4) sekitar pukul 22.00 WIB. Akibat kejadian tersebut, KM Abadilangsung tenggelam namun tidak dilaporkan adanya korban jiwa.
Kapolres Inhil AKBP Dedi Rahman Dayan,S.iK melalui Kanit Patroli Sat Pol Air, Iptu Yudi Setiwan ketika dikomfirmasi adanya peristiwa tersebut menjelaskan bahwa peristiwa naas itu terjadi ketika Dulah, nakhodai KM Ferdinan melintas di TKP tiba-tiba dari Kuala Enok datang KM Abadi yang dikemudikan Roni dan langsung terjadi kecelakaan.
“Berdasarkan data yang kita terima, KM Abadi yang datang dari arah
Perigi Raja Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra) bertabrakan dengan KM
Ferdinan yang datang dari Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah,”
ungkapnya, Ahad (29/4).
Karena besar KM Ferdinan dengan KM Abadi tidak semimbang, akhirnya KM Abadi mengalami kebocoran besar dibeberapa bagian hingga akhirnya langsung tenggelam. Beruntung saat kejadian itu, seluruh ABK KM. Abadi dapat menyelamatkan diri dengan dibantu nelayan dan KM Ferdinan itu sendiri.
Saat ini petugas masih melakukan pendalaman guna meyelidiki kasus
kecelakaan laut tersebut. Tidak ditemukan korban jiwa dan kita masih
melakukan penyelidikan,”imbuhnya.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi(Disnakertrans) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil)
menyerahkan 1000 ekor anakan ayam Ras berikut dua unit kandangnya di
Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).Sebelumnya Dinakertrans, juga sudah menyerahkan 30 ekor kambing di
Desa Suka Jaya, Kecamatan Pulau Burung. Program padat karya produktif
tersebut langsung diserahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Inhil, H Hafitsyah kepada para petani di daerah setempat.

Program padat karya ini bertujuan sebagai sebuah terobosan baru untuk
meningkatkan ekonomi masyarakat, yakni dengan melakukan pemeliharaan
budi daya ayam Ras. Selain memberikan bibit ayam ras, pemerintah juga
menanggung pakan ternak ini hingga satu musim panen.

“Kita berharap masyarakat penerima bantuan mampu membuat
inovasi, agar dalam pemeliharaan budi daya ayam Ras dapat berkembang
pesat. Sekaligus bisa memajukan ekonomi dan pendapatan keluarga,”
kata Hafitsyah, akhir pekan kemarin.

Kemudian bantuan itu juga merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi
jumlah pengangguran. Selain memberdayakan masyarakat pengangguran
kegiatan yang dibiayai anggaran APBN tersebut juga dimaksudkan untuk
menekan angka kemiskinan.

Sementara itu, Lurah Tagaraja, Kecamatan Kateman, Mei Erwan,
menyatakan pemeliharaan budi daya ayam Ras dapat menjadi percontohan
bagi masyarakat lainya, karena prospek dan perputaran ekonomianya
sangta pesat. Oleh karena itu, Mei Erwan berharap, Dinas terkait
lainya dapat memberikan bantuan mesin pembuat pakan ayam sehingg dapat
menekan anggka produksi pemeliharaan ayam.

“Program padat karya produktif ini dikelola secara mandiri dan
bergotong royong. Namun pekerja tetap diberikan upah harian,” ujarnya
sambil mengatakan bibit ayam berikut pakan ditanggung oleh
Disnakertrans.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Rencana Pemerintah Kabupaten Indragiri
Hilir (Inhil) untuk menaikan setatus Desa Kotabaru Reteh, Kecamatan
Keritang menjadi Kelurahan disambut antusias oleh masyarakat. Bahkan
menurut masyarakat, mereka sudah pernah mengusulkan hal tersebut pada
tahun 2009 silam.

Tokoh Masyarakat Kotabaru Reteh, Kecamatan Keritang H Asrai Jafar,
menegaskan kegembiraan masyarakat  terahadap rencana
ini. Pasalanya, dikatakan Asrai, secara Historis dan Pilosofis, Desa
Kotabaru Reteh memang sudah layak dijadikan Kelurahan.

“Ini merupakan kabar gembira bagi kami masyarakat. Memang hal ini
sudah lama kami nantikan, mudah-mudahan pada tahun ini dapat
terealisasi,” ucap Asrai Jafar dengan gembira, Minggu (29/4).

Disisi lain, tujuan untuk meningkatkan status desa menjadi kelurahan
merupakan langkah untuk memperbaiki system pemerintahan dan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, peningkatan desa
menjadi kelurahan juga diatur dalam peraturan pemerintah (PP) No
14/1980 tentang ibu kota kecamatan.

“Artinya kami sangat mendukung ini. Apalagi jika utuk kepentingan umum,
tidak ada yang perlu kawatirkan,”tuturnya.

Sementara itu Kepala Desa Kotabaru Reteh, Kecamatan Keritang Hamdan
Yani, ketika diminta tanggapanya terhadap rencana perubahan setatus
desanya menjadi kelurahan  akhir pekan kemarin, juga mengucapkan hal
senada. Di istilahkanya, “kecil telapak tangan nyiru kami tadahkan,”
ungkapnya dalam istilah bahasa orang melayu saat diberikan susuatu
yang berharga.

“Amin. Amin. Kenapa niat baik meski kita halang-halangi. Kan
tujuan pemerintah itu mulia,” tandas Hamdan Yani, yang juga Wakil
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi
Riau ini.

Dari sisi wilayah dan jumlah penduduk Kotabaru Reteh, tidak perlu
diragukan lagi. Saat ini desa yang pernah memekarakan 5 desa diwilayah
tersebut memilki 33.457 jiwa dan 961 kepala kelurga (KK) dengan luas
wilayah mencapi 10.000 meter persegi.

“Sejauh ini kami sudah pernah memekarkan wilayah kami menjadi 5 desa,
yakni Desa Pebenaan, Seberang Pebenaan, Nusantara Jaya, Lintas Utara
dan Desa Kayu Raja yang baru saja terealisasi tahun ini (2012, red),”
imbuhnya.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikuktura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Indragiri Hilir, Drs.Wiryadi bersama BPTP Provinsi Riau dan Balitkabi (Malang/Jatim) mengadakan uji coba penanaman kacang kedele secara bersama di atas lahan seluas 10 Ha bertempat di desa Bagan Jaya (Kecamatan Enok) dan Harapan Jaya (Kecamatan Tempuling) yang lahannya terletak dalam satu hamparan. Kedua Desa ini akan dijadikan pilot project budi daya kacang kedelai di Kabupaten Indragiri Hilir.

Menurut penuturan Wiryadi, di tahun 90-an saat ia masih menjabat sebagai kasi pengendalian hama dan penyakit tanaman, dirinya pernah mendapat tugas untuk mengatasi serangan hama ulat grayak pada tanaman kedelai di kedua desa itu diatas lahan lebih kurang 500 Ha. “artinya, sejak dulu daerah ini memang sudah menjadi sentra budidaya tanaman kedelai. Namun sekarang lahan yang tersedia hanya sekitar 30 s/d 40 Ha. 10 Ha lahan yang kembali kita Tanami bibit kedelai hari ini bagian dari 17 Ha lahan yang sebelumnya ditanami dengan padi bantuan BLBU yang sudah dipanen.”Ujar Wiryadi memberikan komfirmasi saat ditemui di Tembilahan, Ahad (29/4).

Kalau harus menunggu masa tanam padi berikutnya sekitar awal atau akhir oktober 2012 mendatang, lahan tersebut tentunya kembali akan ditumbuhi gulma. Makanya DTPHP melakukan motivasi bagi para petani untuk memanfaatkan lahan tersebut. Dengan dimanfaatkan, lahan tetap akan terawat dan yang paling utama tentunya akan memberikan tambahan penghasilan bagi petani.

“dengan alasan inilah kita mencoba bekerjasama dengan BPTP Provinsi Riau dan Balai Penelitian Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian (Balitkabi) Kementrian Pertanian RI. Alhamdulillah usaha kita ditanggapi dan kita diberikan kegiatan untuk melakukan uji coba tanaman kedelai diatas lahan seluas 10 Ha.”Terang mantan kepala Inpektorat Kabupaten Indragiri Hilir ini menambahkan.

Varietas Kacang kedelai yang diujicoba adalah varietas Argo Mulyo, Wilis, Kaba dan taga mas. Setiap Hektar lahan diberikan bantuan senilai Rp. 2 jt.”Bantuan tidak kita berikan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk benih dan saprodi seperti, pupuk, kapur, sp 36, Boska, herbisida pengolahan lahan termasuk insektisida. Disamping 4 variets itu, Balitkabi juga memperkenalkan sebanyak 25 varietas/galur kacang kedelai yang sudah dikembangkan di Indonesia semuanya bersipat unggul yang dialamnya juga termasuk varietas spesifik lokal. Kelompok petani ini nantinya akan kita jadikan pilotnya petani yang ingin membudidayakan kacang kedelai.”Jelas Wiryadi

Untuk pemeliharaan dilakukan secara swadaya oleh petani dan dibina oleh PPL setempat serta dikawal oleh Balitkabi. Panen diperkirakan akan dilakukan 3 s/d 4 bulan kedepan dengan perkiraan hasil panen sebanyak 2 s/d 2,5 Ton/Ha.”Seluruh hasil diserahkan kepada petani. Artinya, dengan hasil panen rata-rata 2,25 Ton/Ha, setelah panen petani akan memiliki bibit sebanyak 22,5 Ton untuk dikembangkan lebih lanjut. Dengan pemanfaatan lahan secara maksimal ini kita harapkan kemiskinan-kemiskinan yang selama ini dialamatkan kepada petani secara perlahan diharapkan akan menurun,” Pungkas Wiryadi.(fsl)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak hanya membidik pegawai PT Pembangunan Perumahan (PP), Rahmat Saputra yang kini menjadi tersangka suap kepada anggota DPRD Riau. Kasus tersebut semestinya juga bisa menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar oknum petinggi di BUMN yang sering menggunakan cara-cara ilegal demi mendapat proyek.
Sekretaris Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparasni Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan bahwa upaya penindakan KPK itu harus menimbulkan efek juga bagi oknum petinggi di BUMN. “KPK jangan hanya berhenti pada level pegawai saja,” kata Ucok saat dihubungi, Minggu (29/4).

Dikatakannya, dalam kasus suap kepada DPRD Riau itu ada barang bukti Rp 900 juta yang diduga sebagai uang suap. Menurutnya, uang Rp 900 juta bukan jumlah kecil yang bisa dengan mudah dikeluarkan Rahmat Saputra dari kas perusahaan. “Karena uang sampai Rp 900 juta itu tentu bisa dicairkan kalau ada persetujuan direksi,” ucapnya.

Lebih lanjut Uchok menambahkan, BUMN juga harus bersaing secara sehat.  “Bagaimana mungkin sebuah BUMN melakukan praktik suap, yang  jelas-jelasnya arahnya korupsi,” katanya.

Sebelumnya Sam Daeng Rani yang juga menjadi pengacara salah satu tersangka suap dana PON dari APBD Riau, M Faisal Aswan,  mengatakan bahwa uang Rp 900 juta yang menjadi barang bukti itu berasal dari PT Pembangunan Perumahan.

Seperti diketahui, awal April lalu KPK menangkap sejumlah anggota DPRD Riau karena diduga menerima suap terkait pembahasan dana untuk penyelenggaraan PON di Pekanbaru. Dalam kasus itu KPK telah menetapkan empat tersangka. Dua tersangka di antaranya adalah anggota DPRD Riau, yaitu Faisal Aswan dan Muh Dunir. Sedangkan dua tersangka lainnya adalah Rahmat Saputra (karyawan PT Pembangunan Perumahan) dan Dharma Putra (pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Riau).(ara/jpnn)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa harus berpedoman kepada aturan PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Aturan itu yang menjadi payung hukum dalam menerapkan kebijakan dan program di desa. Selain itu, Permendagri Nomor 37 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjadi dasar hukum yang harus dipatuhi.

Peringatan itu disampaikan Ketua Tim Supra Center, DR Suryo Pratolo di hadapan 157 Kepala Desa, Sekdes dan Perangkat dari Kecamatan Pulau Burung, Gaung, Batang Tuaka, Reteh, GAS dan Concong, belum lama ini.

Diharapkan seluruh peserta memperdalam materi tentang bagaimana menyusun APB Desa sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan sesuai dengan software yang dibutuhkan dipaparkan secara gambling.

Sebelum proses penyampaian materi, terlebih dahulu dilakukan prosesi pembukaan oleh Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo yang didampingi Kepala BPMPD, H Edy Syafwannur.

Saat itu, Wabup menyebut selama pelaksanan program Desa Mandiri di Inhil sudah banyak kemajuan yang diperoleh. Namun demikian, masih sedikit desa yang mampu menerapkan mekanisme komputerisasi dan penyusunan APB Desa yang berpedoman kepada aturan yang berlaku di atas.

“ Karena itu melalui kegiatan Workshop yang dilaksanakan hari ini (Kemarin, red) kita berharap seluruh desa mampu mengambil apa yang disampaikan, serta menerapkannya di lapangan” cetus Rosman Malomo (fen)