Pihak Rekanan Masih Optimis Akan Capai Target

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sampai akhir april 2012, progress pembangunan Venue PON cabang Futsal di Tembilahan baru meencapai 25 persen. Meskipun begitu, kontraktor pelaksana PT.WIKA, M.Ikhsan Sabri  tetap optimis target pengerjaan dapat tercapai. Direncanakan agustus 2012 mendatang Venue Futsal sudah dapat dilakukan uji coba.

Dari pantauan, pembangunan Venue PON yang lokasinya berhampiran dengan komplek Stadiun Tembilahan ini terlihat para pekerja masih berkonsentrasi pada bagian konstruksi untuk pondasi.” Hingga akhir april ini, progress kita baru mencapai 25 persen. Untuk daerah rawa seperti Tembilahan, untuk membangun sebuah konstruksi besar memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pengerjaan pondasi mengingat kondisi tanah yang labil,” Jelas Manajer proyek, M.Ikhsan memberikan komfirmasi.

Diakuinya, pengerjaan Venue PON Futsal cukup menemui banyak kendala, seperti terbatasnya bahan material dikarenakan untuk mensuplay tidak bisa dilakukan secara sekaligus mengingat kondisi jalan di kota Tembilahan yang tidak sesuai dengan tonase material berat. Namun sekali lagi menyatakan sikap optimis pengerjaan akan dapat memenuhi target. “Kita perkirakan progress pekerjaan pada akhir bulan Mei mendatang dapat mencapi 60 persen, Juni 8- persen dan pada bulan juli kita yakin pekerjaan bisa mencapai 90 persen. Agustus, Venue PON Futsal ini sudah bisa dilakukan uji coba,” Jawabnya dengan sikap optimis. (Zo/dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sepuluh cabang oelahraga (Cabor) diperlombakan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2012 ini. Diperkirakan sebanyak 500 siswa/i akan memeriahkan iven tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Inhil, H Fauzar, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Biasa (Dikdas dan PLB) Disdik Inhil, Sarlan,  menyatakan kegiatan tersebut dibuka lansung oleh Kepala Dinas di halaman Kantor Dinas Pendidikan Inhil, jalan Veteran Tembilahan akhir pekan kemarin.

Untuk siswa/i SMP terdiri dari 300 orang, sedangkan SD terdiri dari 200 siswa dan siswi sederajat yang tersebar di 20 kecamatan se-Inhil. “Kegiatannya dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 28 s/d 29 April kemarin. Alhamdulilah semua berjalan dengan lancar,” ujar Sarlan kemarin

Ditambahkanya, digelarnya O2SN tingkat SD dan SMP ini dalam rangka proses pembinaan dini untuk melahirkan bibit-bibit unggul dari olahraga. dimana 02SN tingkat kabupaten ini merupakan seleksi 02SN untuk tingkat Provinsi Riau..selain itu, ajang ini juga merupakan wadah menumbuhkan semangat solidaritas dan sportifitas di kalangan pelajar khususnya mereka yang mempunyai kemampuan di bidang olahraga.

“Kita berkonsentrasi bidang pendidikan olahraga dan kemudian dilanjutkan dengan pembinaan oleh KONI dan Pengurus Cabang (Pengcab),” tandasnya.

Hanya saja saat ini, katanya perlu pengembangan dan pembinaan secara khusus sehingga potensi siswa pada segi olahraga menunjuuikan perubahan gerafik baik. Kedepan bisa menghjarumkan anama daerah dikancah-kancah yang jauh lebih tinggi dari pada saat sekarang ini.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sampai akhir April 2012, tidak ditemukan kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Meski demikian, tetap dihimbau bagi warga agar selalu menjaga  lingkungan.

DBD memang merupakan wabah dan momok yang menakutkan, sehingga tindakan pencegahan lebih baik dilakukan sebelum terlambat. Sebab, tak jarang penderitanya bisa selamat dari serangan penyakit yang mematikan tersebut.

“Kita tahu pencegahan lebih bagus dilakukan sebelum terlamabat,” kata Kepala Dinas Pendidikan Inhil Rasul Alim, sambil mengatakan tidak ditemukan kasus DBD pada April ini, Senin (30/4).

Tak hanya di musim hujan, kini demam berdarah bisa datang kapan saja, maka dari itu DBD masih menjadi penyakit penyebab kematian yang harus diwaspadai. Namun bisa dicegah dengan cara sederhana, seperti membersihakan tempat sampah, membuang genangan air dan menguras bak mandi.

“Memang biasanya, penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk aedes aegypti ini sering terjadi pada musim hujan. Namun, seiring perubahan lingkungan dan siklus atau daur hidup nyamuk itu sendiri, penyakit mematikan ini dapat menyerang setiap saat tanpa mengenal musim,”ujarnya.

Kewaspadaan tetap harus ditingkatkan pada musim penghujan karena banyak terdapat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk belang aedes aegypti sebagai biang penyebar DBD. Rasul juga mengatakan, penyakit demam berdarah merupakan penyakit infeksi yang terjadi di daerah-daerah tropis.

Hidup bersih dengan tidak membiarkan ada satu pun jentik nyamuk di rumah dan lingkungan sekitar merupakan upaya pencegahan terbaik, kata Rasul lagi. Bahkan pada dasarnya kasus DBD dapat ditanggulangi asalkan tidak terlambat mendapat pertolongan medis.

Sekedar mengingatkan, pada bulan sebelumnya Maret, memang ditemukan satu pasien DBD yang dirawat di RSUD Puri Husada Tembilahan. Di mana pasien ini berasal dari Sungai Piring, Kecamatan Batang Tuaka.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Jika tidak ada aral melintang,diperkirakan Jumat, (4/5) usai shalat Jumat mendatang kepengurusun Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Kabupaten Inhil akan dikukuhkan. Pengukuhan rencananya akan dilakukan secara langsung oleh Ketua DPD Demokrat Provinsi Riau HR Mambang Mit yang juga Wakil Gubernur.

Ungkapan itu disampaikan oleh Ketua DPC terpilih Partai Demokrat Kabupaten Inhil H Syamsudin Uti, saat di hubungi melalui HP, Senin, (30/4). Dikatakannya, sejauh ini persiapan pelantikan sudah berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan yang berarti di lapangan.

“Persiapan proses pelantikan sudah dilakukan secara maksimal. Makanya saya berharap proses pelantikan ini dapat berjalan dengan sukses demi kemajuan dan kebesaran Partai Demokrat Inhil kedepan,” kata SU biasa ia disapa oleh warga Inhil.

Dalam kesempatan tersebut SU meminta kepada seluruh kader Partai Demokrat Kabupaten Inhil untuk dapat merapatkan barisan  dan saling bekerjasama demi kepentingan partai kedepan. Apalagi beberapa agenda besar sudah menunggu, seperti Pemilukada Inhil dan Provinsi Riau, Pemilu Legislatif dan juga Presiden yang tentunya membutuhkan kerja keras seluruh komponen partai dalam meraih hasil terbaik sesuai dengan harapan.

“Saya berharap setelah pproses pelantikan nantinya seluruh kader partai dapat mulai bergerak mengambil langkah yang dianggap penting demi kebesaran Partai Demokrat di Inhil. Karena sehebat apa saya, tanpa dukungan seluruh pengurus, tentunya tidak akan bisa berbuat banyak,” katanya.(suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Salah satu permainan tradisional yang saat ini masih berkembang di kabupaten Indragiri Hilir, terutama di Kecamatan Gaung dan GAS adalah permainan gasing. Permainan ini sudah ada sejak lama, dan diwariskan secara turun temurun kepada anak cucu digenarasi berikutnya.

Gasing biasanya dibuat dengan menggunakan kayu kempas, karena memang bahan kayu tersebut terkenal sangat keras, jadi sangat tahan ketika harus diadu pada saat pertandingan yang biasanya dilakukan secara beregu. Belakangan ini kayu kempas sangat sulit didapat, jadi penggemar gasing terpaksa membuat gasing dari bahan kayu lainnya yang penting tahan.

Dalam rangka melestarikan permainan gasing yang kian terugusur oleh permainan modern, salah seorang anggota DPRD dari Dail 2 dari Partai Bintang Repormasi (PBR) Bakri H Anwar akan mengadakan turnamen pertanding gasing dengan nama “Turnamen Gasing Bakri H Anwar yang pelaksanaan akan dilakukan sekitar 15 Mei mendatang di Dusun Murai Makmur Desa Kelumpang Kecamatan GAS.

“Waktu mulai pendaftaran adalah tanggal 5-8 Mei dengan biaya pendagtaran untuk masing-masing regu  30.000 rupiah,” ujar Bakri saat ditemui di rungan Komisi II, Senin, (30/4).

Dijelaskannya, adapun nantinya hadiah yang ditawarkan kepada para pememang yang berhasil menjadi juara pada turnamen tersebuat untuk juara I mendapat hadih uang tunai Rp 3 juta plus tropy. Pemenang II uang tunai Rp 2 Juta plus tropy, Pemenag III uang tunai Rp 1 juta dan pemenang IV Rp 500 ribu masing ditambah dengan tropy.

“Pelaksananaan turnamen ini adalah bentuk kepedulian kita pada permainan tradisional yang dahul begitu populer di tengah masyarakat kita. Tapi belakangan ini permainan ini sudah tergusur oleh permainan modern. Untuk itu maka sudah pantas kalau kita mencoba melestarikan dengan menggelar turnamen ini,” katanya.(suf)

JAKARTA – Sepanjang tahun 2004 hingga 2012, sudah dikeluarkan izin pemeriksaan terhadap 2.976 anggota dewan provinsi dan kabupaten/kota. Rinciannya,  2.545 izin pemeriksaan untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota dan 431 anggota DPRD tingkat provinsi. Izin pemeriksaan dikeluarkan kepada para wakil rakyat itu untuk status terdakwa, tersangka, maupun saksi.
Dari jumlah itu, izin pemeriksaan terbanyak dikeluarkan untuk kasus korupsi. Untuk tingkat dewan kabupaten/kota, izin pemeriksaan kasus korupsi 349 kasus (33,24 persen). Kasus penganiayaan 105, penipuan 119 kasus, pemalsuan dokumen 116 kasus, perzinahan/pencabulan 22 kasus, perjudian 13 kasus, dan pembunuhan 6 kasus. Yang lain variatif.

Sedang untuk provinsi, kasus tertinggi juga kasus korupsi yakni sebanyak 361 kasus (83,76 persen). Disusul pembunuhan 22 kasus, pemalsuan dokumen dan penggelapan barang masing-masing 9 kasus. Yang lain beragam, seperti perzinahan 1 kasus. Jadi, khusus untuk perzinahan/pencabulan total untuk DPRD kabupaten/kota dan provinsi, sebanyak 23 kasus.

Data ini merupakan hasil rekapan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang disampaikan Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, kepada wartawan, akhir pekan lalu.

Dari data itu terlihat, provinsi yang anggota DPRD kabupaten/kota-nya paling banyak berkasus adalah Jawa Tengah yakni sebanyak 658. Peringkat kedua terbanyak ditempati dua provinsi, yakni Sumut dan Sulawesi Utara, yang sama-sama 261 izin pemeriksaan untuk anggota DPRD Kabupaten/kota. (lihat tabel).

Sayangnya, untuk data per provinsi ini, koran ini belum mendapatkan data, guna mengetahui berapa jumlah dewan Provinsi Sumut sepanjang 2004-2012 yang sudah ada izin pemeriksaannya.

Hanya disebutkan di data untuk anggota DPRD provinsi sejak 2004-2012 sudah keluar izin pemeriksaan sebanyak 431. Rinciannya, 137 izin pemeriksaan untuk kepolisian dan 294 untuk kejaksaan. Dengan demikian, anggota dewan yang diperiksa KPK tidak ikut dihitung karena pemeriksaan oleh KPK tidak membutuhkan izin.

Reydonnyzar Moenek menjelaskan, data dijadikan evaluasi dan membuat regulasi-regulasi terkait masalah tersebut, yang akan dimasukkan ke revisi UU Nomor 32 Tahun 2004. “Ini menyangkut apa dan bagaimana demokrasi dan demokratisasi dimaknai,” ujar Donny, panggilan akrabnya.

Yang dimaksud adalah bagaimana menekan ongkos politik saat pemilu legislatif. Karena semakin mahal, maka potensi bersikap korup makin besar. Ini karena kasus terbanyak adalah korupsi. “Ke depan akan dirumuskan aturan agar biaya politik tak terlalu mahal,” ujarnya.

Seperti diketahui, sesuai ketentua di pasal 53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD provinsi harus mendapat persetujuan tertulis dari mendagri atas nama presiden. Sedang untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota, dari gubernur atas nama mendagri. (jpnn)

Provinsi         Jumlah yang Diberikan Izin
1. Sumut                      261

2. Sumbar                      43

3. Riau                           30

4. Sumsel                     117

5. Bengkulu                  47

6. Lampung                   42

7. Babel                           3

8. Kepri                           2

9. Banten                       15

10.Jabar                         26

11.Jateng                     658

12.Jatim                           7

13.Kaltim                     36

14.Kalbar                                  29

15.Maluku                     29

16.NTT                        241

17.NTB                         74

18.Sulawesi Tenggara  33

19.Sulsel                        78

20.Maluku Utara           15

21.Kalsel                        94

22.Sulbar                        39

23.Jambi                         41

24.Sulut                        261

25.NAD                         73

26.Kalteng                     22

27.Gorontalo                  48

28.Bali                            12

29.DI Yogyakarta           5

30.Sulawesi Tengah      79

31.Papua Barat                 1

32.Papua                                    52

33.DKI Jakarta        Tak punya DPRD Kabupaten/Kota

Sumber: Direktorat Jenderal Otda Kemendagri/Puspen Kemendagri