Tembilahan (www.detikriau.org) – Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Indragiri Hilir, Ir. H. Syahruddin, MM akui sampai hari ini Partai berlambang ka’bah ini belum rekomendasikan satupun kadernya untuk ikut dalam Pilkada mendatang.  Menurutnya, kader PPP yang terpilih adalah kader yang telah lulus dari seleksi.

“Belum, sampai hari ini kita belum rekomendasikan satupun kader kita. Kader yang maju melalui perahu PPP harus telah lulus seleksi yang kita tetapkan melalui beberapa mekanisme penilaian. Nanti ada Tim yang akan melakukan penilaian itu. Belum sekarang, nanti ada waktunya.” Jawab Syahruddin ketika dikomfirmasi detikriau.org baru-baru ini di Tembilahan.

Masih menurut penuturan Syahruddin, siapapun kader PPP berhak untuk maju. Artinya tidak mesti harus ketua. Yang jelas ia adalah kader yang telah lulus dari seleksi.” Ya mungkin saja Sekretaris.” Jawabnya sambil tersenyum. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, H Alimuddin RM mengakui adanya dilema yang dirasakan pihaknya dalam menggesa pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir, terutama sekali pekerjaan proyek fisik Venue Futsal PON XVIII mendatang.

Pasalnya, jelas Sekda, disatu sisi Venue Futsal yang harus diselesaikan sebelum bulan September mendatang mengakibatkan rekanan pekerjaan harus memforsir semua lini pekerjaan, termasuk dalam memasukkan bahan-bahan bangunan yang sebagian besar memang di datangkan dari luar Inhil.

Di sisi lain, tanah Inhil yang sangat labil menyebabkan kerusakan yang cukup parah pada infrastruktur jalan akibat angkutan yang jauh melebihi kapasitas jalan yang ada.

“Kita mendapat kepercayaan menggelar iven nasional, namun karena fasilitasnya belum ada dan harus dibangun dulu, sementara waktu yang tersedia sangat sedikit, sehingga pekerjaan harus diburu. Salah satu akibatnya adalah hancurnya jalan kita karena aktivitas truk yang mengangkut bahan-bahan untuk bangunan tersebut, “ kata Alimuddin, akhir pekan kemarin

Dengan posisi dilema seperti itu, Sekda meminta semua pihak untuk dapat menahan diri dalam artian yang luas, artinya, kepada rekanan yang mengerjakan pembangunan Venue Futsal dimintai tanggung jawabnya untuk memperbaiki sementara jalan-jalan yang kondisinya rusak parah.

“Kita harus mencari jalan tengah, bagaimana perhelatan yang membawa nama daerah ini bisa kita laksanakan dengan sukses, sementara itu masyarakat luas tidak terganggu betul dalam melakukan aktivitas. Untuk itu, kita minta pihak terkait untuk selalu mengawasi pekerjaan ini agar tidak terlalu membawa kerusakan pada jalan, artinya jika bisa jangan terlalu dipaksakan angkutannya, “ pinta Sekda.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Puluhan massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gabungan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII) Cabang Tembilahan beserta Dewan Mahasiswa (dema) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliyaurrasyidin, Jum’at (30/3) melaksanakan aksi demonstrasi di gedung DPRD Inhil, Jalan Subrantas Tembilahan. Mereka menyampaikan lima pernyataan sikap kepada wakil mereka di Gedung DPRD Inhil.

Dalam surat pernyataan sikap yang ditandatangani secara bersama tiga aktifis HMI, GMII dan Dema mahasiswa Auliaurrasyidin berbunyi, menyatakan penolakan dengan tegas atas rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM, Menuntut agarpemerintah mencabut UU No. 22 tahun 2001 tentang penghapusan subsidi BBM, Kemudian mereka menyatakan belum melihat keseriusan dan penjaminan dana kompensasi BBM termasuk evaluasi dan tranparansi dari penyampaian dana kompensasi kenaikan BBM periode sebelumnya yang juga menurut mereka belum disampaikan kepada rakyat. selanjutnya, mereka juga mengajukan tuntutan agar DPRD Inhil melakukan pengawasan dan kontrol serta melakukan langkah-langkah yang serius untuk mengendalikan stabilitas harga-harga di pasaran. Terakhir, mereka menuntut agar DPRD inhil melakukan kontrol dan pengawasan keterlibatan para pelangsir demi terwujudnya “BBM tepat sasaran” terkait dengan rencana pemerintah menaikan BBM.

Dari pantauan, kehadiran rombongan massa yang hanya disambut oleh tujuh anggota komisis II DPRD Inhil, Irwandi, M. Yunus, Zulkifli, Agussalim, Syahrudin, Edy Harianto dan Herwanissitas sempat membuat rombongan massa pendemo berang. Mereka menduga 38 anggota DPRD Inhil lainnya sengaja tidak mau keluar untuk bertatap muka.

Karena massa demonstran terus mendesak, dengan sedikit rasa kesal karena tidak dipercayai, Ketua Komisi II DPRD Inhil, M. Yunus mempersilahkan perwakilan massa untuk memeriksa sendiri untuk mencari kebenaran ke dalam gedung DPRD Inhil.

Didalam gedung, 3 orang perwakilan massa dikawal petugas keamanan melakukan penyisiran satu persatu ruangan dan tidak menemukan satupun anggota DPRD lainnya. akhirnya massa demonstran menyerahkan lima pernyataan sikap secara tertulis kepada Komisi II DPRD Inhil untuk ditindaklanjuti. Usai membubarkan diri dari halaman gedung DPRD Inhil, massa demonstran masih melanjutkan aksi dengan  melaksanakan pawai keliling kota.

Sekretaris Komisi II DPRD Inhil, Herwanissitas yang ditemui usai aksi demo menyatakan bahwa apa yang telah disampaikan massa demonstran hari ini akan mereka teruskan kepada pimpinan DPRD Inhil agar dapat segera disikapi.” Secara pribadi, dihadapan massa demonstran saya sudah nyatakan bahwa kebijakan untuk menaikan harga BBM ini agar dapat dilakukan penundaan, dikaji secara lebih mendalam  dan kalau perlu dibatalkan. Namun ini kebijakan pemerintah pusat tentu pemerintah pusat yang punya kewenangan untuk tetap menaikkan atau membatalkan.” Ujarnya. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Indragiri Hilir, Agussalim nyatakan bahwa majunya seorang kader dalam apapun bentuk kompetisi harus didasari dari sebuah kajian yang riil.

Menurut penjelasannya, Pencapaian tujuan dari suatu kompetisi harus bergerak dalam satu sistem. Artinya bukan kehendak orang perorangan. Lemah satu bagian dalam sistem dapat diartikan akan melemahkan sistem secara keseluruhan.

”Hal ini tentunya juga bisa dikaitkan dengan pemilihan kader yang diunggulkan dalam sebuah kompetisi semisal pilkada. Siapapun diri si kader, kalau didasarkan hasil kajian dan pertimbangan partai ia memiliki keunggulan, maka sudah menjadi keharusan untuk dimajukan. Jadi tidak mesti harus seorang ketua,” Ungkap Agussalim dengan kalimat merendah ketika ditemui detikriau.org di ruang Komisi II gedung DPRD Inhil, Kamis (29/3).

Masih menurut penuturannya, kalau kepada dirinya dipertanyakan bersedia atau tidak maju sebagai salah satu balon Bupati Inhil mendatang, dikatakannya, ia akan bersedia asalkan memang itu sudah didasari atas hasil pertimbangan partai.”Sebagai kader tentu kita harus tunduk dengan apapun keputusan. Namun sekali lagi keinginan itu tidak boleh didasari dari keinginan pribadi yang justru dikhawatirkan jika dipaksakan akan merugikan partai.  Apapun keputusan tetap harus memberikan keuntungan bagi partai secara keseluruhan. Termasuk dalam menentukan maju sebagai balon Bupati ataupun Wakil Bupati.” Ujarnya mengakhiri.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, Indra M Adnan sebutkan bahwa Sumpah adalah sebuah koridor untuk membatasi diri agar tidak berbuat salah. Ia berharap, agar sumpah dapat dihayati dan dipegang dengan sungguh-sungguh.

“Salah satu sumpah yang sudah saudara ucapkan sebagai PNS yang merupakan bagian dari pemerintah adalah untuk mensejahterakan rakyat. Ini harus terus dijadikan pedoman yang tentunya direalisasikan  sesuai dengan bidang dan fungsi masing-masing.” Ucap Bupati ketika  memberikan sambutan dalam acara pengangkatan sumpah dan janji

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Setdakab Inhil bertempat di Gedung Pertemuan Telaga Puri, Jalan Lingkar I, Tembilahan, Kamis (29/3)

Dalam kesempatan itu, Bupati juga berpesan agar berkah dan diberikan Tuhan harus benar-benar disyukuri karena hari ini ada jutaan orang diseluruh Indonesia tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi PNS.” PNS harus siap dengan semua konsekwensinya. Gaji kecil, dapat beras raskin namun semua itu harus disyukuri. Dengan syukur dan selalu bertindak jujur apapun yang diterima akan menjadi sebuah rezky yang barokah,” Pesan Bupati.

Pengangkatan sumpah dan janji dilingkungan Setdakab Inhil 2012 ini adalah sebanyak 476 orang yang terdiri dari, pertama, CPNS yang diangkat menjadi PNS dengan rincian: Tenaga guru sebanyak 208 orang, Tenaga Kesehatan sebanyak 63 orang dan Tenaga teknis sebanyak 188 orang, dan ke-dua, PNS dilingkungan PU sebanyak 8 orang serta Sekretaris Desa sebanyak 9 orang. Setelah mengucapkan sumpah dan janji, Bupati menyerahkan SK kepada empat orang perwakilan PNS secara simbolis.

Pengangkatan sumpah dan janji ini juga dihadiri oleh Setdakab Inhil, H. Alimuddin RM, Asisten, Kepala Dinas, Kantor dan Badan dilingkungan setdakab Inhil dan tamu undangan.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Direktur Utama Maskapai penerbangan Aviastar BAe 140-200, Lie Kiang nyatakan untuk sementara hentikan penerbangan rute Tembilahan Batam (PP). Keputusan ini menurutnya diambil terkait belum terealisasinya dua komitmen dari Pemkab Inhil.

“Dua komitmen itu yakni untuk memblok 40 seat Aviastar BAe 146-200 dan belum bisa dipastikannya jadwal penerbangan secara on time yang dimintakan oleh pemerintah pusat.”Jelasnya ketika memberikan pernyataan kepada wartawan melalui sambungan telepon selularnya, kamis (29/3).

Dijelaskan lebih lanjut oleh Lie kiang, untuk melakukan satu kali penerbangan, perusahaannya memerlukan pembiayaan sebanyak Rp. 60 juta. Dengan sedikitnya jumlah penumpang tentunya tidak akan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kondisi ini menurut Lie Kiang membuat pihak Aviastar telah mengalami kerugian yang cukup besar.

“Makanya kini kita terpaksa harus menghentikan sementara waktu rute penerbangan Tembilahan – Batam. Kita tunggulah sampai adanya kejelasan komitmen dari Pemkab Inhil,” Kata Lie Kiang yang juga mengaku putra kelahiran ini menambahkan.

Terkait persoalan ini, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikan (Kadishubkominfo) Kab. Inhil, Fahrolrozi membenarkan adanya pemberhentian sementara penerbangan Aviastar ini. Kebijakan ini dikatakannya sebagai langkah untuk menyempurnakan kembali MoU Pemkab Inhil dengan pihak Aviastar.

“Kita nilai MoU itu masih ada beberapa hal yang perlu diperjelas. Seperti misalnya berapa besaran bantuan yang bisa diberikan oleh pihak perusahaan. Untuk Bloking seat, APBD kita kan belum bisa dicairkan. Tapi perusahaan sepertinya tidak mau merugi dan mereka juga ingkari komitmen. Dulu mereka ( Aviastar. Red) katakan siap merugi untuk 3 bulan kedepan. Tapi kok baru dua kali penerbangan mereka sudah tidak mampu?. Intinya MoU itu masih perlu kita sempurnakan,” Jawab Fahrolrozy. (dro)