PELANGGIRAN (www.detikriau.org)– Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Edy Syafwannur, Selasa (01/5) melantik Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Forum Posyandu dan Muslimat (FPM) nahdatul umat (NU) Kecamatan Pelanggiran.

Kepada organisasi yang dilantik tersebut diharapkan mampu memayungi para anggotanya dan dapat memggerakkan roda pembangunan di daerah itu. Kemudian, Kepala BPMPD Inhil, H Edy Syafwannur, meminta seluruh organisasi ini agar dapat membantu peran maupun tugas pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Khusus untuk Posyandu, diminta agar mampu membantu pemerintah dalam memberikan pelayan dibidang kesehatan, mendeteksi persoalan yang berkaitan dengan masalah kesehatan.

“Pada intinya, kehadiran  organisasi diharapkan benar-benar mampu memberikan kontribusi kepada daerah ini. Terutama yang berkaitan dengan aturan dasar/ rumah tangga (AD/RT) maupun tugas dan peran organisai itu sebenarnya,” ujar Edy.

Respek dan aktif dalam mendeteksi berbagai bertuk persolan itu merupakan salah satu peran  yang harus dilakukan organisai. Organisasi, dikataknya bukan merupakan sebuah wadah untuk mencari keuntungan sendiri, melainkan sebagai wadah untuk memperjuangkan hak dan anggota serta masyarakat sekitar.(fen)

JAKARTA – Gubernur Riau Rusli Zainal hari ini (1/5) selama hampir sembilan jam diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan suap dana PON. Rusli yang tiba di KPK pukul 09.00 dan baru keluar dari ruang penyidikan KPK pukul 17.45 WIB.

Usai diperiksa, Rusli terlihat banyak mengumbar senyum. Namun politisi Golkar itu mengaku lupa tentang jumlah pertanyaan dari penyidik. “Waduh saya lupa, banyak sekali pertanyaan,” kilah Rusli.

Ia hanya menjelaskan, dirinya diperiksa dalam kapasitas sebagai Ketua Umum PB PON. “Saya kan sebagai gubernur dan sebagai Ketua PB PON yang tentunya dimintai keterangan,” ucapnya.

Ia justru berharap kasus itu segera tuntas. “Mari kita bantu dan dukung tugas mulia KPK ini untuk dapat menyelesaikan masalah ini dengan secepatnya,” sambungnya.

Namun Rusli tetap berkilah bahwa dirinya sama sekali tak tahu tentang kasus suap itu. Alasannya saat KPK melakukan penangkapan terhadap DPRD Riau, Rusli mengaku sedang rapat dengan Menko Kesra di Jakarta.

Meski demikian saat ini Rusli sudah masuk dalam daftar nama yang dilarang bepergian ke luar negeri. Lantas bagaimana jika akhirnya Rusli jadi tersangka? “Ndak lah, itu belum. Jangan berandai-andai dulu,” katanya sembair bergegas menuju mobil Innova warna putih B 1091 TOT.(fat/jpnn)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Tidakrampungnya pengerjaan proyek pembangunan pasar pagi jalan Baharuddin Jusuf, Tembilahan  yang di danai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2011, Rp. 2,5 Milyar mengharuskan dana sebesar Rp. 400 juta lebih dikembalikan ke Pemerintah Pusat. Untuk penyelesaiannya, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terpaksa membiayai melalui dana APBD Inhil anggaran tahun 2012 senilai Rp. 500 juta lebih.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Kab. Inhil, Rudiansyah saat ditemui detikriau.org diruang kerjanya, Selasa (1/5).” Akibat pekerjaan tak selesai, tahun ini kita terpaksa harus melanjutkan pengerjaan dengan dana APBD sebesar Rp 500 juta lebih. Semua dokumen untuk proses pelelangan sudah diserahkan kepada pihak ULP sekitar awal bulan Maret lalu.”Ujar Rudiansyah.

Menurut Rudiansyah lagi, Kondisi seperti ini tentunya menjadi sesuatu yang cukup disesalkan. Ia menilai tidakrampungnya pengerjaan proyek ini lebih banyak disebabkan ketersediaan waktu yang tidak mencukupi.”Kita bersyukur untuk tahun ini ULP menyegerakan untuk melakukan proses pelelangan proyek. Tentunya kita berharap dengan disegerakannya proses lelang akan memberikan waktu yang cukup bagi rekanan pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.”Kata Rudiansyah.

Dari pantauan lapangan, kini sejumlah pedagang yang selama ini berjualan di Pasar Pagi jalan Baharuddin Yusuf Tembilahan terus mempertanyakan kelanjutan pembangunan pasar tersebut. Bahkan, sebagian pedagang mengaku telah menyerahkan data kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Inhil saat melakukan verifikasi terhadap pedagang sekitar bulan Oktober 2011 lalu.

Terkait jumlah kios dan los yang dibangun sebanyak 200 unit seperti yang disampaikan mantan Kadisperindag H Pahrolrozy beberapa waktu lalu , menurut Rudiansyah jumlahnya mungkin tidak sampai sebanyak itu. Namun ia belum dapat memastikan, karena selama menjabat Kadisperindag dua bulan terakhir dirinya belum pernah melihat data tersebut. Begitu juga dengan jumlah pedagang yang sudah diverifikasi oleh Kadisperindag lama yang jumlahnya sekitar 139 orang.

“Terkait berapa jumlah pedagang yang telah diverifikasi, sampai saat ini saya belum tahu, karena datanya belum saya lihat. Apalagi yang katanya jumlah kios dan los mencapai 200 unit, saya rasa tak sebanyak itu lah, tapi nanti akan saya cek lagi dan berkoordinasi dengan Kadisperidag lama,” paparnya.

Ujang, salah seorang pedagang yang salaam ini berjualan di Pasar Pagi mengaku kecewa dengan janji Pemkab yang katanya akhir tahun 2011 pembangunan pasar akan selesai, sehingga awal tahun 2012 pasar tersebut sudah dapat digunakan pedagang untuk kembali beraktifitas. Namun kenyataannya hingga saat ini kondisi bangunan pasar masih terbengkalai.

“Katanya, akhir tahun 2011 lalu pembangunan pasar sudah selesai, tapi sampai saat ini belum bisa difungsikan karena pekerjaan masih banyak yang belum selesai. Kita berharap persoalan ini dapat secepatnya diatasi sehingga para pedagang yang dulunya berjualan di Pasar Pagi itu dapat kembali beraktifitas,” kata Ujang. (Fsl/NL)

Gubernur Riau M Rusli Zainal besok diperiksa penyidik KPK. Saat ini yang bersangkutan sudah berada di Jakarta.

PEKANBARU-Dijawalkan besok, Selasa (1/5/12) Gubernur Riau M Rusli Zainal akan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan terkait dugaan supa kepada anggota DPRD Riau untuk persetjuan penambahan anggaran pembangunan veneu tembang PON.

Berasarkan pernyataan gubernur beberapa waktu lalu, saat dicekal KPK, akan kooperatif dan siap diperiksa kapanpun, maka kemungkinan besar gubernur besok hadir ke gedung KPK.

Kabag Humas Setdaprov Riau Chairul Riski mengungkapkan kalau saat ini gubernur sudah di Jakarta. “Sekarang Pak Gub memang sudha di Jakarta,” ujarnya menjawab riauterkini, Senin (30/4/12).

Hanya saja ketika ditanya mengena kepastian kedatangan gubernur, Riski mengaku belum mendapatkan informasi. Tetapi ia meyakini atasannya tersebut akan hadir.

Sebagai data tambahan, sebagiamana disampaikan juru bicara KPK Johan Budi tadi siang, setelah hari ini penyidik memeriksa tiga saksi, yakni mantan Kadis Pora Riau Lukman Abbas, Sekdaprov Riau Wan Syamsir Yus dan Sekretaris DPRD Riau Zukarnain Kadir, besok penyidik menjadwalkan memeriksa Gubri M Rusli Zainal.(rtc)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Hasil penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian diduga adanya penyelewengan dalam Kasus Sub Ranting PLN Kecamatan Enok. Setakat ini, pihak kepolisian nyatakan belum bisa memberikan informasi secara lengkap karena masih melakukan pendalaman.

“Benar, hasil penyelidikan yang dilakukan anggota kita menemukan adanya indikasi penyelewengan terkait pemasangan instalasi di rumah pelanggan yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan saksi-saksi baru akan kita mulai. Esok, selasa (30/4/2012) dua orang karyawan sub ranting PLN Kecamatan Enok akan kita panggil untuk dimintai keterangan, kemudian, rabu (1/5/2012) Kepala Sub Ranting Enok dan seorang pegawainya juga akan kita panggil,”Jelas Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan, S.IK melalui Kasad Reskrim Polres Inhil, AKP Edy Munawar ketika ditemui diruang kerjanya, Senin (30/4/2012).

Dijelaskan Kasad Reskrim, sebelum memintakan keterangan saksi, Kepolisian sudah lakukan koordinasi dengan Ranting PLN di Kuala Enok. Koordinasi ini untuk antisipasi agar pasokan listrik tetap berjalan dengan lancar selama proses pemeriksaan.”Karyawan PLN sub ranting enok hanya berjumlah 4 orang. Makanya agar pasokan listrik bagi masyarakat tetap lancar, terlebih dahulu kita lakukan koordinasi dengan PLN ranting di Kuala Enok dan kita sudah mendapatkan jaminan untuk itu. Mereka kita periksa terkait UU No 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Sedangkan untuk kasus pengenaan besaran biaya, kita masih belum memiliki dasar hukum yang cukup untuk menindaklanjutinya,” Sebut Kasad Reskrim, AKP Edy Munawar.

Dalam pemberitaan sebelumnya, calon pelanggan baru PLN sub ranting enok merasa sangat diberatkan dengan pembebanan biaya bagi pelanggan baru. Untuk 900 VA saja biaya yang dikenakan mencapai Rp. 7 juta. Bahkan saat itu, sumber juga mengaku pemasangan instalasi di rumah-rumah calon pelanggan tidak dikerjakan oleh biro instalastir resmi tetapi langsung ditangani oleh karyawan PLN setempat. Ironisnya, material yang dipergunakan sangat jauh dari standar yang diharuskan.

Demikian juga, Yadi, warga enok lainnya saat itu juga mengaku sangat dirugikan oleh tindakan oknum PLN setempat. 64 pintu rumah warga yang beberapa waktu lalu mengalami musibah kebakaran dan sudah menjadi pelanggan PLN ketika melakukan pengurusan pengganti meteran yang terbakar nyatanya juga dikenakan biaya yang cukup besar.” Kita dikenakan biaya sampai Rp. 3,9 juta / pelanggan bang. kami tidak tau ini biaya untuk apa. Kami kan bukan pelanggan baru. Seharusnya kami hanya dikenakan biaya untuk penggantian meteran bukan malah dibebani biaya untuk pelanggan baru. Masak ia harga sebuah meteran sampai jutaan gitu,” Ujarnya.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Putusnya pasokan listrik secara mendadak dan berulang-ulang di sebagian besar kota Tembilahan beberapa waktu belakangan ini semakin menimbulkan kekecewaan pelanggan. Perubahan status dari Ranting menjadi Rayon diiringi dengan pergantian pimpinan, pada awalnya memberikan harapan besar akan adanya perubahan pelayanan kearah yang lebih positif. Namun harapan itu tampaknya hanya sebatas harapan, kinerja yang dipertontonkan PLN yang kini berstatus Rayon kembali membuat pelanggan menelan rasa kekecewaan.

Dari pantauan, sudah hampir beberapa minggu belakangan ini pasokan listrik memang kerap terputus secara mendadak. Sabtu (28/4) dilanjutkan minggu (29/4) dengan alasan pekerjaan penyambungan PLTD sewa kapasitas 2 MW disusul dengan ‘katanya’ perbaikaan feder sungai salak dan beberapa gardu di kota Tembilahan, PLN kembali memberlakukan giliran pemadaman mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 Wib.

Celakanya, diluar batasan waktu giliran pemadaman yang diberlakukan, malamharinya, minggu (29/4), putusnya pasokan listrik secara mendadak dan berulang-ulang masih kerap terjadi disebahagian besar kawasan kota Tembilahan. Kenyataan ini tentunya semakin menimbulkan rasa kekecewaan pelanggan.

Seorang pelanggan, Indra (30), warga Jalan M Yamin Tembilahan Hilir mengeluhkan karena disaat bersamaan di rumahnya sedang berlangsung aktifitas jual beli bahan makanan yang digiling menggukana alat penggiling listrik. “Mau bilang apa? Kami terpaksa menunggu listrik kembali menyala, sebab untuk memblender bahan-bahan makanan dan buah-buahan tidak bisa menggunakan gilingan manual, PLN kan bukan punya kita,” geram Indra saat di hampiri di tempat usahanya, Ahad (29/4), di Tembilahan.

Hal yang senada juga di katakan Wati (25), salah seorang warga Jalan Sungai Beringin Tembilahan. Listrik PLN kembali berulah setelah beberapa waktu lalu juga sempat beberapa kali terjadi pemadaman. “Sudah lama tidak mati lampu, sekarang PLN berulah lagi, kali ini membuat gerah,’’ ujar Wati.

Padahal, lanjut Wati, pihak PLN sebelumnya pernah mengatakan melalui media bahwa PLN Tembilahan mengalami surplus daya listrik sehingga tidak akan ada giliran pemadaman. Ia berharap pemadaman tidak berlanjut karena akan berdampak pada ekonomi masyarakat.

Ketika putusnya kembali pasokan listrik ini disampaikan www.detikriau.org melalui pesan singkat ke telepon selular milik Manajer PLN Rayon Tembilahan, Husnul, kembali berdalih bahwa terputusnya pasokan listrik akibat putusnya sekring di trafo akibat kondisi cuaca.” Untuk gangguan lokal sebaiknya hubungi langsung petugas di nomor 0768 22123. Mereka stand by 24 jam.”Tulis Husnul melalui pesan singkat. Ahad (29/4) malam.

Hanya saja, nomor pengaduan yang kata Husnul stand by 24 jam ini dihubungi berkali-kali tidak sekalipun mau menjawab. (fsl)