TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Senin (9/4) menggelar rapat paripurna Pidato Pengantar terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati (LKPJ) dan Rancangan Peraturan Daerah 2011 (Ranperda) tentang perubahan status desa menjadi kelurahan.

Paripurna tersebut juga menyampaikan hasil evaluasi Ranperda APBD dan Ranperbup pejabaran APBD Inhil 2012.  Sidang istimewa ini dipimpin Ketua DPRD, Inhil, H Raus Walid sedangkan Bupati Inhil, diwakili oleh Sekdakab Inhil, H Alimuddin. Unsur Muspida, para kepala dinas, badan dan kantor sertra tamu undangan lain.

Sekdakab Inhil, H Alimuddin, dalam pidatonya mengatakan, beberapa hal diantaranya tentang peran penting legeslatif dan eksekutif. Agar dapat mewujudkan pemerintah yang baik, baik itu dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM. Serta tentang menyediakan infrastrutur yang memadai di Bumi Sri Gemilang ini.

Adapun pedoman yang dipergunakan dalam menyusun LKPJ 2011, dismapikan Sekda dilakukan berdasarkan hal-hal berikut seperti, mengangarkan pelaksanaan APBD 2010 sesuai dengan realisasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. Serta penganggarak proyewk baru dalam kemampuan dana yang ada, evaluasi terhadap kegiatan rutin selama semester ke dua. Dimana terdapat pengeluaran rutin perlau dilakukan perubahan dan penambahan dan yang disesuaikan dengan bertambahnya volume kegiatan dan kemampuan pendapatan daerah. ”Koreksi terhadap sejuymlah proyek lanjutan sesuai dengan hasil pertanggungg jawaban APBD 2010,” kata Sekda.

Kemudian perubahan APBD Inhil 2011 dapat diuraikan dengan jumlah pendapatan sebesar Rp 1, 2 triliun dengan realisasi Rp 1,3 triliun sama dengan 107 persen. Yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) yang ditergetkan Rp 44 milyar dimana realisasinya Rp 554 milyar dalam persen 120 persen.

Kemudian dana perimbanag target, Rp 1,1 triliun  realisasi Rp 1, 2 triliun, lain-lain pendapatan sah target, Rp132 juta, realisasi 135 juta. Belanja dengan jumlah anggran sebesar Rp 1,3 triliun dengan jumlah realisasi Rp 1,2 triliun sama dengan 89, 3 persen. Yang mana terdiri dari belanja tidak langsung Rp 660 milyar, denan realisasi Rp 613 milyar sama dengan 92, 29 persen.

“Belanja langsung  anggaran Rp 708 milyar dan realisasinya Rp 613 milyar sama dengan 86,6 persen. Untuk pembiayaan dengan jumlah biaya Rp 150 milyar, dan ujmlah realisasi Rp 145 milyar sama dengan 96, 55 persen, “ kata Sekda membacakan LKPJ tersebut.

Adapun rincian penerimaan pembiayaan daerah, target Rp 156 milya, realisasi 149 milyar sama dengan 92,2 persen. Pengeluaran pembiayaan daerah target, Rp 5,8 milyar realisasi Rp 3, 9 milyar 68,53 persen. Sisa lebih pembiayaan anggaran target, 66 milyar, realisasi Rp 309 milyar, 465, 55 persen.

“LKPJ ini merupakan yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, “ sebutnya. (fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Peraturan Desa (Perdes) Bente, Kecamatan Mandah, nomor 1 tahun 2011, tentang pembayaran retribusi pemakaian kanal, diduga kuat kangkangi undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

Sebelumnya, Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bersama Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) serta pihak kecamatan Mandah, menggelar rapat dengar pendapat (RPD). Hasilnya, pihak-pihak tersebut, bersepakat bahwa retribusi di desa bente di hentikan.

Namun berdasarkan, pantauan dilapangan Rabu (4/4) dan Kamis (5/5) setiap kendaraan umum seperti speedboat tetap saja membayar retribusi Rp 5.000 setiap kali melintas di perairan Saka Jalan, Desa Bente, Kecamatan Mandah. Menurut pengakuan awak speadboat, retribusi tersebut dibayar mereka, hanya 1 kali dalam satu trip.

“Sekali jalan kita harus membayar, Rp 5.000, untuk tujuan Tembilahan,” ujar salah seorang kenek boat ini.

Sedangkan dari Tembilahan, menuju Sungai Gutung, Kecamatan Kateman, menurut dia lagi, pihaknya tidak dikenakan bayaran. Sebab, pembayaran retribusi itu khusus kebdaraan yang menuju Tembilahan.

Sekretaris Dinas Perhubungan Inhil, TM Syaifullah, saat dikomformasi mengatakan untuk permasalahan itu, sudah bukan merupakan wewenang pihaknya lagi. Sebab, pada Agustus 2011 silam Dishubkominfo sudah melayangkan surat yang intinya menegaskan Dishubkominfo tidak lagi melakukan pungutan retribusi dalam bentuk apapun khususnya pemakaian kanal.

“Kan dalam rapat beberapa hari lalu, semua sudah jelas. Bahwa kita, pihak DPRD yang juga dihadiri pemerintah kecamatan bersepakat untuk menghentikan pungutan retribusi disana. Tapi kalau hal itu masih saja terjadi, semua sudah bukan menjadi tanggung jawab kami,” tegas TM Syaifullah, Juma (6/4).

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Komisi II DPRD Inhil, Herwanisstas, bahkan menurutnya, jika hal tersebut masih saja terjadi pihaknya akan segera melakukan koordinasi dan berencana untuk turun langsung kelapangan.

“Mengingat hari ini hari libur, kita juga belum dapat berkoordinasi lebih jauh. Jadi kita minta waktu hingga senin (9/4) mendatang. Artinya, kami akan turun melihat apa sebenarnya yang terjadi disana,” katanya.

Santer terdengar, akibat masih berjalanya pungutan retribusi disana, membuat keresahan masyarakat yang melintas. Bahkan, sesekali petugas nekat melempari kendaraan yang sengaja tidak membayar retribusi ketika melitas di kanal Saka Jalan.  Sementara itu, Camat Mandah, M Nazar, hingga berita ini diturunkan dirinya belum dapat dihubungi.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kondisi jalan Yos Sudarso Sungai Guntung, Kelurahan Taga Raja, Kecamatan Kateman yang menghubungkan pelabuhan HK dan pusat kota cukup memprihatinkan. Sebagain badan jalan sudah terjun ke laut, sehingga dapat membahayakan keselamatan para pengguna jalan.

Akses itu merupakan akses vital satu-satuanya warga Guntung untuk menuju dari dan ke pelabuhan HK. Dengan demikian jika kondisi air laut dalam keadaan pasang besar, jalan tersebut tidak bisa dilintasi dikarenakan digenangi air setinggi 30-50 CM. Untuk menuju pelabuhan HK atau sebaliknya, warga terpaksa menggunakan kendaraan speatboat.

Dikatakan warga, kerusakan jalan tersbut sudah berlangsung lama namun belum juga mendapat perbaikan dari pihak-pihak berwenang. Mereka berharap pemerintah dapat memperbaikinya, sebelum terjadi korban jiwa akibat terjatuh. “Memang kondisi jalan ini sudah sangat parah, padahal jalan ini akses penting. Sehingga kalau terputus, maka akan menghambat aktifitas transportasi warga,”Kata Zumri, warga Sungai Guntung  Kamis (5/4).

Ia menambahkan, parahnya lagi kalau air pasang lagi tinggi, maka badan jalan ini akan tenggelam. Kondisi ini tentunya membuat warga kerepotan, sehingga terpaksa menggunakan perahu atau speedboat kayu untuk menyeberang ke bagian seberang jalan tersebut.

Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Kateman, Nawawi, membenarkan kerusakan Jalan Yos Sudarso arah pelabuhan HK dalam kondisi memprihatinkan, bahkan kalau air dalam tenggelam. Namun pada tahun 2012 ini, dikatakanya, jalan tersebut sudah mulai diperbaiki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sekitar, panjangnya mencapai 100 meter.

“Karena itu merupakan bencana, maka perbaikanya langsung ditangani oleh BPBD. Mudah-mudahan semua sesuai rencana dan harapan masyarakat,” ujar Nawawi, Jumat (6/4).

Lanjut, Sekcam, kerusakan jalan itu diperkirakan secara total sekitar 300 meter. Dengan diperbaikinya, 100 meter maka kerusakan tersisa kurang lebih 200 meter lagi. Kemudian, sisanya diperbaiki  oleh Pemerintah Provinsi hingga kekawasan parit 7 Sungai Guntung.

“Karena biayanya cukup besar, maka juga menjadi tanggungan Pemprov. Perbaikan bukan saja pada jalan, tapi juga akan dibangun dam untuk mengantispasi terjadinya longsor dan abrasi,” cetusnya, sambil berharap perbaikan jalan ini dapat menjadi prioritas, karena memang ini akses vital bagi warga.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Masyarakat berharap agar pihak pemerintah untuk segera melakukan perbaikan dermaga apung pelabuhan LLASDP. Kondisi seperti ini dikhawatirkan akan rawan menimbulkan kecelakaan.

Berdasarkan pantauan, kondisi dermaga apung ini sudah semakin parah. dermaga yang seharusnya bisa mengapung dengan seimbang kini terlihat sudah miring bahkan lantai dermaga sebahagian sisi sudah hampir rata dengan permukaan air sehingga apabila ditambah beban cukup 1 atau 2 orang saja lantai dermaga ini akan tergenang air.  Kondisi seperti ini tentunya sangat berbahaya.

“Kami khawatir kalau kondisi seperti ini tidak segera dilakukan perbaikan akan sangat berbahaya bagi keselamatan pengguna tranportasi air. kita sangat berharap pihak pemerintah untuk segera memperhatikan,” Ungkap Indra salah seorang pengguna dermaga kepada detikriau.org, jum’at (6/4). (am)

Pada Hari Yang Sama Juga Sempat Membuka Pertemuan Stakeholders Pada BP3AKB

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Kamis 5 April 2012, bertempat di Aula Kantor Camat Kecamatan Tembilahan Hulu, Wakil Bupati Indragiri Hilir, H. Rosman Malomo, membuka Sosialisasi E-KTP. Acara sosialisasi ini juga turut dihadiri oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Inhil, H. Dianto Mampanini, UPIKA Kecamatan Tembilahan Hulu, Camat Tembilahan Hulu yang diwakili oleh Sekcam Tembilahan Hulu, segenap Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Tembilahan Hulu, serta para Tokoh Masyarakat.

Dalam pengarahannya, Wabup menyambut baik dengan diadakannya sosialisasi ini. Wabup menilai sosialisasi ini sangat penting, karena untuk ke depannya, penggunaan KTP jenis lama tidak akan dipakai lagi dan digantikan oleh E-KTP. Untuk itu, Wabup mengharapkan seluruh peserta mengikuti sosialisasi ini dengan baik, agar dapat pula mensosialisasikan penggunaan E-KTP ini ke segenap warganya masing-masing.

Selanjutnya, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, H. Dianto Mampanini menjelaskan tentang fungsi dan kelebihan E-KTP sesaat setelah acara Sosialisasi dibuka oleh Wabup. Menurutnya, penggunaan E-KTP merupakan sebuah langkah yang efektif untuk mempermudah dan merapikan administrasi tentang pendataan penduduk. Dengan E-KTP, seseorang tidak akan bisa mempunyai KTP lebih dari satu. Selain itu, E-KTP juga mempermudah masyarakat untuk mengurus identitas pengenal dirinya.

Sementara itu, berdasarkan data dari Kantor Camat Kecamatan Tembilahan Hulu, penduduk Kecamatan Tembilahan Hulu yang wajib E-KTP, yang artinya berusia 17 tahun ke atas, berjumlah sekitar 31.000 lebih jiwa, dari total penduduk lebih dari 40.000 jiwa.

Pada hari yang sama, Wakil Bupati Indragiri Hilir, H. Rosman Malomo, juga menyempatkan diri membuka Pertemuan Stakeholders Pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB), di Aula Hotel Telaga Puri Tembilahan. Pertemuan ini bertemakan “Perangi HIV Melalui Peran Serta Perempuan Dalam Keluarga Menuju Inhil Berjaya dan Gemilang 2025”.

Dalam sambutannya, Wabup memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yg berpartisipasi atas terselenggaranya acara ini. “ acara ini penting untuk mengantisipasi, mencegah, serta menanggulangi penularan HIV AIDS di Kabupaten Indragiri Hilir”. Kata Wabub( Wai/Humas)

KATEMAN (www.detikriau.org)–Menyikapi surat Pertamina tentang relokasi APMS no 16.292.607 a/n PT Tanjung Raja Perkasa, Lima pimpinan kecamatan, menggelar pertemuan di Kantor Camat Kateman, Rabu (4/4).
yakni, Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah, diwakili Sekretrasinya, Roni, Camat Pelanggiran Sutarno, Kasi Pemerintahan Desa (PMD) Kecamatan teluk Belengkong Z.S Pulungan dan Kasi Tatat Pemerintahan, Kecamatan Paulau Burung, Razali.
Dalam pertemuan tersebut, lima kecamatan itu meminta kepada pihak Pertamina membatalkan pembelokiran kuota minyak solar sebesar 210 ton dalam satu bulanya. Sebab, dikatakan mereka, masyarakat dilima kecamatan sangat bergantung kepada pasokan solar, disamping untuk mengangkut hasil panen juga digunakan untuk penerangan listrik desa bagi daerah yang tidak dialiri jaringan PLN.
“Dapat kita ketahiui, bahwa pertumbuhan penduduk untuk Kecamatan kateman saja setiap tahunya meningkat tajam. Jadi kalau pasokan BBM jenis solarnya di belokir maka warga akan merasa dirugikan,” ungkap Camat Kateman, Yuliargo yang didampingi Sekretarisnya Nawawi.
Tidak itu saja, lanjut Yuliargo, ketergantungan warga terhadap minyak solar sudah sangat mendasar, dikarenakan solar, merupakan urat nadi bagi mereka yang berprofesi sebagi nelayan tradisonal. Apalagi, rata-rata wilayah lima kecamatan itu cukup memiliki potensi dari sumber kelautan dan perikanan.
“Lima kecamatan itu, sangat berpengaruh dengan pembelokiran solar oleh pihak terkait. Apa yang kami sampikan ini murni untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat,”tegasnya, sambil mengatakan pihaknya juga sudah mengajukan penambahan kuota solar, namun pada kenyataanya yang terjadi malah pembelokiran yang diterima.
Kesimpulan dari hasil pertemuan tersebut, dikatakanya lagi, bahwa masyarakat mendesak pihak pertamina kembali mensuplai solar sebagai mana biasa, karena dikawatirkan jika hal tersebut tidak juga terealisasi akan menimbulakan gejolak, yang dapat mengganggu ketertiban umum.
“Kami selaku pemerintah tentu mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Dan berkepentingan memfasilitasi agar solar kembali dapat dinikmati masyarakat,” imbuhnya.(fen)