TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ketua Pelaksana Ujian Nasional (UN) Kabupaten Indragiri Hilir (Kab Inhil), Sarlan Cahyadi  meminta kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau agar memberikan teguran keras kepada pihak kontraktor.  Karena menurutnya, walaupun pada umumnya  pelaksanaan UN tingkat SD Sederajat di Kabupaten Indragiri Hilir berjalan dengan lancar, namun masih ditemukan sejumlah kendala yang cukup berarti yakni masih adanya sekolah yang kekurangan Lembar Jawaban Komputer (LJK). 

Menurut penuturan Sarlan Cahyadi, pelaksanaan UN dihari pertama pada mata Pelajaran Bahasa Indonesia, ia mendapatkan laporan dari beberapa sekolah yang berada di Kecamatan tentang tidak lengkapnya berkas UN tersebut. Selain kekurangan LJK, Berkas UN yang dikirimkan itu juga tidak ada amplop berita acara dan absensi peserta UN.

“terkait persoalan ini, saya meminta kepada sekolah-sekolah yang menemukan kendala tehnis untuk membuatkan berita acara karena kesalahan itu bukan berasal dari Dinas Pendidikan Inhil melainkan dari pihak perusahaan percetakan.”Jelas Sarlan Cahyadi, Senin (7/5).

Untuk megatasi kendala ini, ditambahkan Sarlan, beberapa sekolah terpaksa harus mengambil kebijakan untuk memfoto copy kekurangan berkas tersebut termasuk untuk kekurangan lembar jawaban komputer.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten (Setdakab) Indragiri Hilir, Alimuddin RM yang meninjau pelaksanaan UN tingkat SD sederajat di beebrapa sekolah SD di kota Tembilahan menyatakan pada umumnya pelaksanaan UN berjalan dengan lancar. “Saya berharap siswa/siswi SD di Kab. Inhil dapat lulus dengan angka yang memuaskan agar nantinya dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” Pesan Alimuddin.

Pelaksanaan UN tingkat SD sederajat di Kabupaten Inhil diikuti oleh sebanyak 13.727 siswa SD sederajat. Pelaksanaan UN akan dilangsungkan selama tiga hari dan yang diujikan adalah tiga mata pelajaran yakni, Bahasa Indonesia, Mate-Matika dan IPA terhitung sejak tanggal 7/5 sampai dengan tanggal 9/5. Sedangkan untuk ujian susulan akan diadakan pada tanggal 14/5 hingga 16/5 mendatang. (zo)

JAKARTA – Aksi unjuk rasa puluhan orang yang tergabung dalam massa Barisan Rakyat Anti-Korupsi Buah Batu Coprs (Barak-BBC), Senin (7/5) siang di depan gedung KPK Jalan H.R Rasuna Said, mendesak komisi pimpinan Abraham Samad itu segera menangkap Gubernur Riau Rusli Zainal. Massa Barak-BBC menuding Rusli terlibat dalam kasus korupsi anggaran PON XVIII Riau.
Koordinator aksi, Paul Cristian Pruss menyebutkan, Barak BBC mendukung kinerja KPK dan meminta lembaga pimpinan Abraham Samad itu mengusut tuntas berbagai tindak pidana korupsi, terutama kasus korupsi pembangunan venue PON Riau. “Rusli Zainal diduga tidak hanya terkait, tapi juga sudah menggalang dana dari pengusaha di Riau untuk penyelenggaraan PON yang belum jelas pertanggungjawabannya,” kata Paul.

Dia menjelaskan, penggalangan dana ke pihak swasta itu dilakukan berdasarkan surat undangan nomor 374/Ud/2010 tanggal 23 September 2010. Isinya, mengundang pihak swasta dalam silaturahmi dan ekspose peran swasta dalam persiapan penyelenggaraan PON XVIII Riau pada Kamis 27 September 2010 di Gedung Daerah. Undangan itu diteken oleh Wan Syamsir Yus (Sekda Provinsi Riau).

Selain itu berdasarkan surat undangan nomor: PB-PON 2010/Sekr/2010/10/486,   Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 juga mengundang para wiraswasta se-Riau untuk menghadiri acara pertemuan teknis partisipasi dunia usaha dalam pembangunan venue PON. “Informasi yang kami terima, pertemuan itu meminta sumbangan yang besar untuk penyelenggaraan PON, kalau pengusaha tidak memberikan sumbangan, maka usahanya di Riau akan dipersulit,” jelas Paul.

Di sisi lain, lanjutnya, sejumlah legislator DPRD Riau mengatakan bahwa pengerjaan proyek PON terindikasi menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan anggaran yang tertera dalam APBD Riau. Misalnya, nilai proyek stadion utama yang disepakati konsorsium PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero, PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya dipatok Rp 830 miliar. Namun dalam Perda 5/2008 dicantumkan biayanya Rp 900 miliar.

“Kemudian dalam pelaksanaan proyek sepanjang 2011, biaya membengkak jadi Rp 914 miliar,” kata Paul. Karenanya Paul meminta KPK segera menangkap dan menahan Gubernur Riau, Rusli Zainal.(fat/jpnn)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan bakal menjerat Gubernur Riau, Rusli Zainal dalam kasus dugaan suap pembahasan Perda untuk dana Pekan Olahraga Nasional (PON) di Pekanbaru. Bahkan, sepertinya tak lama lagi status Rusli dari saksi naik jadi tersangka.

“Ibaratnya  tinggal menghitung hari saja. Posisinya sudah jelas dalam kasus ini,” kata sumber yang juga salah satu pejabat penting di KPK, pekan lalu.

Meski demikian sumber tersebut enggan merinci posisi Rusli Zainal dalam kasus itu. Yang pasti, katanya, KPK punya bukti untuk menjerat gubernur yang juga petinggi di Golkar itu.

Sumber lain di KPK mengungkapkan, bukan hal baru jika kasus penyuapan ke DPRD dalam rangka pembahasan Perda selalu menyeret kepala daerah. “Kasus Seluma (Bengkulu) dan Semarang itu Bupati dan wali kotanya kena (dijerat KPK) semua,” ucapnya.

Terpisah, Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan bahwa penyidik masih fokus pada proses penyidikan terhadap empat tersangka. “Pemanggilan saksi-saksi dan pemeriksaan masih untuk melengkapi berkas empat tersangka,” kata Johan.

Namun mantan wartawan itu juga menegaskan, penyidikan tetap terus dikembangkan. Menurutnya, untuk menjerat seseorang sebagai tersangka diperlukan setidaknya dua alat bukti.

Lantas bagaimana soal posisi Rusli Zainal? “Nanti lihat saja di surat dakwaan kalau tersangkanya sudah dilimpahkan ke pengadilan,” kilahnya.

Seperti diketahui, awal April lalu KPK menangkap sejumlah anggota DPRD Riau karena diduga menerima suap terkait pembahasan dana untuk penyelenggaraan PON di Pekanbaru. Dalam kasus itu KPK telah menetapkan empat tersangka. Dua tersangka di antaranya adalah anggota DPRD Riau, yaitu M Faisal Aswan dan Muh Dunir. Sedangkan dua tersangka lainnya adalah Rahmat Saputra (karyawan PT Pembangunan Perumahan) dan Dharma Putra (pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Riau).

Dalam kasus ini, KPK juga sudah memasukkan Rusli Zainal ke dalam daftar cegah di Imigrasi. Selama enam bulan ke depan sejak pertengahan April lalu, Rusli Zainal dilarang bepergian ke luar negeri.(jpnn)

JAKARTA– Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan pembangunan wireless fidelity (Wifi) di 745 kabupaten di Indonesia.

“Program Wifi di 745 kabupaten di Indonesia ini dikerjakan dalam kerangka kewajiban pelayanan umum (KPU). Tujuannya agar masyarakat mendapat internet gratis dengan kecepatan yang bagus,” kata Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kominfo Santoso di Jakarta, Jumat (4/5).

Rencananya wifi yang disediakan secara gratis selama 24 jam tersebut akan berkecepatan 2 megabit.

“Pengoperasian wifi pertama akan dilakukan pada Juni 2012 di Ambon bertepatan dengan momen Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ). Lokasi pendirian wifi diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing,” jelas Santoso.

Pembangunan wifi itu adalah salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mencapai target agar seluruh wilayah Indonesia sudah memiliki jaringan internet pada 2015 sesuai komitmen pemerintah pada konferensi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

“Selain wifi kami juga berupaya untuk melakukan upgrading desa punya internet atau desa pintar di 1.330 desa dengan kewajiban penggunaan sistem operasi maksimal satu berbasis open source dan berlisensi,” tambah Santoso.( MICOM)

www.detikriau.org — Kota-kota besar Asia menghadapi masalah besar. Sekitar 90 persen pelajar yang meninggalkan bangku sekolah ketahuan menderita miopia atau rabun jauh. 

Para peneliti mengungkapkan penyebab utama melonjaknya kasus itu adalah jam belajar yang kian tinggi serta kekurangan waktu beraktivitas di luar ruangan.

Menurut para peneliti, demikian laman BBC melaporkan, sekitar satu dari lima pelajar itu bisa mengalami gangguan penglihatan secara permanen atau malah kebutaan.

Menurut Profesor Ian Morgan, kepala penelitian yang berasal dari Australian National University, awalnya persentase jumlah penderita miopia di Asia Tenggara mencapai 20-30 persen.

“Sesuatu yang luar biasa tengah dialami oleh dua generasi terakhir penduduk Asia timur,” ujarnya.

“Dulu, sekitar 20 persen dari jumlah penduduknya mengalami gangguan ini. Lantas, angka itu bergeser menjadi 80 persen. Kini, angka telah menyentuh 90 persen,” katanya.

Ahli mata menyatakan penderita miopia hanya punya jarak pandang layak sejauh 2 meter. Memanjangnya sumbu bola mata yang terjadi ketika seseorang dalam usia muda merupakan penyebabnya.

Menurut penelitian itu, kombinasi dua faktor menguatkan terjadinya gangguan: komitmen pada proses belajar, dan kekurangan cahaya dari luar.

Profesor Morgan beralasan bahwa banyak anak di Asia Tenggara menghabiskan sebagian besar waktu untuk belajar di sekolah dan mengerjakan pekerjaan rumah. Aktivitas itu memberi tekanan besar pada mata. Namun, jika mata terkena terang matahari selama dua-tiga jam per hari, gangguan itu bisa dicegah.

Dopamine ditengarai memainkan peranan besar. Paparan terhadap cahaya matahari menaikkan level dopamine pada mata, hal yang dapat mencegah memanjangnya sumbu bola mata.

Selain itu, kebiasaan tidur siang di banyak negara Asia Tenggara membuat anak-anak kehilangan waktu terpapar matahari.

“Akibat dari tekanan belajar yang tinggi, serta kebiasaan yang diterapkan pada anak, banyak waktu bermain di luar ruangan menjadi terbuang,” ujarnya.

Bukti bahwa cahaya matahari berpengaruh besar pada mata disodorkan oleh Kathryn Saunders dari University of Ulster, Inggris, yang membandingkan tingkat rabun jauh bocah di Australia dan Irlandia Utara.

“Anak-anak berkulit putih di Inggris cenderung lebih peka terhadap miopia daripada anak kulit putih dari Australia,” ujarnya. “Sepertinya ini berkaitan dengan efek pelindung dari naiknya tingkat paparan terhadap teriknya matahari di Australia.”

“Penelitian lebih mendalam harus dilakukan. Tapi saya kira kita harus mendorong anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu di luar,” ia mengatakan.( VIVAnews)

ROMA -— Uni Komunitas Islam Italia (UCOI) menyatakan sebanyak 70 ribu warga Italia memeluk Islam. Menurut UCOI, meningkatnya jumlah warga Italia memeluk Islam karena krisis ekonomi dan nilai yang dialami mereka.

“Saat ini, begitu banyak warga Italia yang menghubungi kami untuk bertanya tentang Islam. Fakta ini benar-benar positif,” kata dia seperti dikutip agi.it, Ahad (6/5).

Menurut Izzedine, saat ini tercatat 150 ribu muslim berkewarganegaraan Italia dari satu juta penduduk muslim. “Dari data itu, dapat dipahami ada terjadi kejutan yang tak terduga. Alhamdulillah,” kata dia.

Bila dibanding dengan negara-negara Eropa lain, imigran Italia relatif pendatang baru, dan negara tersebut masih berjuang untuk menyesuaikan dengan populasi asing yang makin berkembang. Jika model Perancis, imigran berintegrasi melalui perilaku warga negara, dan di Inggris mengadopsi multikulturalisme dengan hasil majemuk, Italia masih terlihat tak mampu memutuskan bentuk paling sesuai.

Kebijakan pemerintah cenderung menyokong represif ketimbang integrasi. Setelah Senat Italia meloloskan undang-undang yang memperketat kebijakan imigrasi bulan lalu, Familia Cristiana salah satu majalah Katholik Roma berpengaruh menuduh Italia mencemplungkan diri dalam “samudera aturan berbau rasis”, tak beda dengan serangkaian aturan anti-Semit yang diloloskan pada pemerintah 1938 silam.

“Italia tidak memilih model spesifik dan juga bagamana negara ini menghadapi Islam,” ujar Farian Sabahi, seorang guru besar sejarah negara Islam di Universitas Turin dan editor untuk  Milan Daily Corriere della Sera, yang juga menulis buku Muslims di Eropa. “Hal ini masih bukan prioritas utama pemerintah, dan itu sangat memalukan karena berlawanan dengan apa yang coba dilakukan negara Eropa lain,” imbuhnya.(republika)