TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Jalur berat dan tak tersentuh pembangunan selama ini yang menghubungkan Kemuning-Keritang tahun 2012 ini akan mulai dibangun. Melalui proyek multiyears tahun 2012-2013, Pemerintah Provinsi Riau sudah menganggarkan dana sebanyak Rp99 miliar untuk pembangunan jalan teruk tersebut. Saat ini rencana pembangunan jalan itu sudah masuk tahap pelelangan.

Camat Keritang Ahmad Ramani yang ditemui di kantornya, Sabtu (19/5), mengatakan bahwa paling lambat September 2012 proses pembangunan itu akan dimulai. Pembangunan jalan itu meliputi pengerasan serta pengaspalan dengan aspal hotmix.

’’Sekarang sudah proses tender. Paling lambat September 2012 sudah dimulai pembangunannya,’’ kata Ahmad Ramani.

Pembangunan jalan tersebut dimulai dari daerah Kemuning menuju Keritang. Disebutkan Ahmad Ramani, tim dari Pemprov sudah turun berkali-kali untuk melihat rencana proyek tersebut.

Jalur Keritang-Kemuning selama ini terkenal dengan jalur berat. Untuk dapat melewati jalur ini, pengemudi mobil harus berpikir panjang. Karena sebagian besar jalannya adalah jalur tanah dan aspal tua yang sudah mengelupas parah. Di sepanjang jalan lubang lebar menganga dan siap memakan korban. Selama ini, untuk bisa melewati jalan ini, masyarakat sudah menanamkan  potongan batang kelapa tua. Sehingga pengemudi harus ekstra hati-hati.

’’Kalau ada sopir yang harus meniti batang kelapa, di jalur inilah terjadi. Potongan batang kelapa menjadi andalan supaya jalur ini masih tetap bisa dilalui,’’ kata Ahmad Ramani.

Menurut Camat, jalur ini menjadi nadi penting bagi masyarakat Inhil, terutama yang berdiam di Keritang, Pulau Kijang, Benteng, dan Kemuning. Selama ini, Pulau Kijang tidak bisa diakses dengan menggunakan mobil. Kalaupun naik sepeda motor, pengguna jalan harus melewati medan yang sangat berat. Untuk dapat mengakses jalur Keritang-Kemuning, pengguna mobil harus menghabiskan waktu hingga 3 jam.

’’Dengan dibangunnya jalur ini, jarak tempuh antara Kemuning-Keritang tidak akan sampai satu jam,’’ kata Ramani.

Jalur Keritang-Kemuning ini juga akan sangat vital bagi masyarakat Indragiri Hilir Selatan. Karena, jika selama ini mereka harus ke Harapan Tani untuk bisa sampai ke Kemuning dan Jambi, saat ini bisa dipangkas langsung dari Keritang-Kemuning-Jambi. Ini akan menjadi jalur alternatif yang sangat efektif sebagai jalur lintas.

’’Semua kita tahu bahwa persoalan mendasar di Indragiri Hilir Selatan selama ini adalah akses jalan yang buruk. Diharapkan, dengan dibangunnya jalur ini, persoalan akses jalan akan teratasi,’’ kata Ramani.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Aktifitas tranportasi batu bara yang sempat diributkan karena dituding menjadi penyebab kerusakan sepanjang jalan lintas samudera, sudah tidak terdengar lagi. Kini, bahkan sejak siang hingga malam hari ratusan truk kembali bebas berseliweran. Mereka dengan dada membusung kembali leluasa meluluhlantakkan ruas jalan dan meninggalkan penderitaan  bagi masyarakat.

“Apa yang bisa kami perbuat. Kemana lagi kami bisa mengadu ditambah lagi aksi-aksi demontrasi yang dulunya sempat memberikan harapan kini sudah tidak terdengar lagi.,” Ujar seorang warga Km. 8 Desa Harapan Tani Kecamatan Kempas, Tarman ketika menghubungi detikriau.org melalui sambungan telepon, Ahad (20/5).

Menurut penuturannya, saat ini jalan lintas samudera mulai simpang Km 5 Desa Bayas Jaya Kecamatan Enok hingga Desa Sincalang, Kecamatan Keritang kondisinya semakin parah karena sejak pagi sampai malam dini hari ratusan truk angkutan batubara seakan tidak pernah berhenti melakukan aktifitas.”Satu kali lewat, 20 hinga 30 kendaraan truk berjejer memenuhi ruas jalan. Siang dan malam. Perbaikan yang dilakukan hanya terlihat sebatas menebarkan bebatuan di badan jalan. Kondisi ruas jalan seperti ini tentunya akan semakin rawan menimbulkan kecelakaan khususnya bagi kendaraan roda dua,”Keluh Tarman.

Anto, seorang warga Kecamatan Kempas lainnya juga menyatakan keluhannya. Bahkan diceritakannya, ia menyaksikan akibat terperosok ke lubang dijalanan, sebuah kendaraan roda dua terpelanting dan menimpa seorang anak yang sedang bermain dihalaman rumah dan menyebabkan tulang kaki si anak patah.”Kami sudah bosan menceritakan berbagai keluhan, sampai hari ini sepertinya tidak ada satu pihakpun yang menanggapi. Bahkan saat ini, akibat beban berat kendaraan truk batu-bara yang berseliweran tiada henti-henti, dinding rumah saya sudah banyak yang retak. Tapi beginilah nasib kami orang kecil. Siapa yang mau perduli,”Ungkap Anto dengan nada apatis.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) —  Hidup sehat dan bugar sampai usia tua sudah menjadi dambaan setiap orang. Tidak terkecuali bagi sebahagian ibu-ibu di Kota Tembilahan. Agar tubuh tetap sehat dan bugar, setiap minggu pagi, mereka meluangkan waktu untuk melakukan senam osteoporosis. Senam ini sangat bermanfaat untuk memperkuat dan mencegah terjadinya pengeroposan tulang.

Senam yang dilakukan ibu-ibu ini tampak dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Gerakan senam mengikuti kaset VCD yang ditayangkan pada sebuah layar TV serta peralatan yang juga sangat sederhana, botol plastik bekas minuman yang diisi batu kerikil serta  sebuah handuk kecil. Dengan duduk disebuah kursi, satu persatu gerakan yang ditayangkan diikuti mereka dengan penuh semangat.

‘Sebelum mengikuti senam ini, kaki saya selalu merasa sakit dan susah berjalan. Alhamdulillah setelah beberapa kali mengikuti secara rutin, kaki terasa segar dan berjalanpun sudah terasa enak,” Ujar Rogayah, ibu berusia 65 tahun ini sambil juga mengatakan kini tensi darahnya juga sudah mulai normal, nafsu makan membaik dan tidak susah lagi untuk tidur malam ketika diminta tanggapan usai melakukan kegiatan senam osteoporosis di rumah keluarganya jalan Veteran Tembilahan. Ahad (20/5). (Zo)

Tokoh Pemuda Sebut Wakil Mereka di DPRD Inhil Kurang Insiatif

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –Tokoh Pemuda asal Kecamatan Mandah, Mustafa Tenamal menilai untuk mempermudah pelayanan dan pemerataan pembangunan, Mandah sudah sangat layak untuk dimekarkan. Namun Ia menyayangkan kurangnya inisiatif wakil mereka di DPRD Inhil untuk melakukan terobosan.

“Memang harus saya akui sampai saat ini belum ada usulan dari masyarakat terkait hal ini. Tetapi sudah selayaknya wakil-wakil mereka yang ada di gedung DPRD Inhil memikirkan hal itu. Namun sangat disayangkan mereka kurang memiliki inisiatif membuat suatu terobosan dalam rangka pengembangan wilayahnya sendiri,” Ujar Mustafa saat menemui detikriau.org di gedung DPRD Inhil baru-baru ini di Tembilahan.

Dijelaskan Mustafa saat itu, Jika Kecamatan Mandah dimekarkan sudah ada beberapa desa pendukung, seperti Desa Bakau Aceh, Pelanduk, Bantayan, Batang Tumu juga termasuk Desa pemekaran Rambayan Soraya dan sepekat.”Wakil kita kurang memiliki insiatif. Bukankah desa-desa ini sudah bisa dibentuk menjadi satu Kecamatan baru?”Sebut Mustafa dengan penuh keyakinan.

Dikatakan Mustafa menambahkan bahwa ia sangat mengharapkan kepada anggota DPRD Inhil asal Kecamatan Mandah yang ada saat ini untuk segera memperhatikan hal ini demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(fsl)

Pekanbaru (www.detikriau.org) — ALIANSI Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru bersama Transparency International Indonesia (TII) dengan melibatkan insan pers di Riau akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan fokus tema “Preventif Anti Korupsi; Penilaian Risiko Korupsi Dalam REDD + (Reducing Emissiosn from Deforestations and Forest Degradation).

Hal itu diungkapkan Ketua TII Local Unit Riau, Raflis melalui release-nya bersama Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru, Ilham Muhammad Yasir, Ahad (20/5). Menurut Raflis, ancaman  terhadap  lingkungan  dan  keselamatan  manusia  dalam  perubahan  iklim menyatukan  berbagai  negara  untuk  membuat  tanggapan  bersama  yang  melahirkan Konvensi Perubahan Iklim tahun 1992 atau dikenal dengan UNFCCC. Di bawah payung konvensi, berbagai perundingan perubahan iklim untuk menyepakati pengurangan emisi dan  skema-skema  pendukungnya  terus  berlanjut,  antara  lain  melahirkan  kesepakatan monumental  Protokol  Kyoto.

“Namun,  pasca-Kyoto,  terdapat  berbagai  dorongan  agar cakupan masalah dalam perubahan iklim diperluas dengan mempertimbangkan temuan-temuan ilmiah tertentu,” ujar Raflis.

Dalam  mengatasi  masalah  ini,  kata Raflis ada  pihak penghasil emisi dan pihak penyerap emisi. Negara-negara  penyerap karbon yaitu pemilik hutan yang kebanyakan merupakan negara-negara berkembang akan berusaha mencoba menjaga  lahannya,  dan  sebagai  kompensasinya  negara  penghasil  emisi  yang  umumnya negara-negara industri akan membayar apa yang telah mereka keluarkan.

“Yang menjadi masalahnya yaitu bagaimana menghargai nilai karbon itu. Inilah ide dibalik skema REDD+.  Dimana    konsep  ini memperhitungkan  degradasi  hutan  sebagai  sumber  emisi  yang  kemudian  menjadi pendorong  terjadinya  deforestrasi,
“ imbuh Raflis.

Disebutkan Raflis, meskipun asumsinya sederhana namun masalahnya sangat kompleks. Dalam kompleksitas masalah ini hal terpenting adalah jalannya proses ini secara transparan, akuntabel dan integritas antara pemerintah dan stakeholder yang terlibat di dalamnya. Jika REDD+ ini diimplementasikan  oleh  negara  tanpa  adanya  kebijakan  yang  jelas  maka  berbagai kemungkinan  bisa  terjadi  yang  mengancam  lingkungan  dan  keselamatan  manusia  di kemudian hari.

Atas dasar itulah menurut Ketua AJI Pekanbaru, Ilham Muhammad Yasir, peran pers sangat penting sekali untuk mengawal impelemtasi jalannya kebijakan tersebut. Namun, tentunya rekan-rekan pers harus “dipersenjatai” dengan kemampuan memahami dan menganalisa setiap kebijakan dari pelaksanaan REDD+ tersebut.

“Ini tugas kita mengawal dan menyebarluaskan informasi secara baik dan benar,” ujar Ilham Muhammad Yasir.

Untuk menguatkan fungsi pers, AJI dan TII mencoba menjembatani rekan-rekan media dalam suatu diskusi dalam bentuk Forum Group Discussion (FGD) fokus tema “Preventif Anti Korupsi; Penilaian Risiko Korupsi Dalam REDD+”. Kegitan dilaksanakan, Senin, 21 Mei 2012, bertempat di Omah Ilmu, Jalan Tuanku Tambusai, No 285 (sebelum showroom New Budi Agung, seberang Jl KH A Dahlan/Jl Pelajar). (Release AJI PKU/dro)

Meski Rakerda DPD Demokrat Riau sudah sepakat mengusung Mambang Mit sebagai Calon Gubri 2013-2018, namun hingga kini belum ada kepastian pihak DPP menyetujuinya.

PEKANBARU-Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku, pihaknya belum memutuskan menyetujui hasil Rapat Kerda Daerah (Rakerda) Partai Demokrat Riau yang telah menetapkan Raja Mambang Mit sebagai Calon Gubernur Riau (Gubri) 2013-2018.

“Kan baru malam ini toh. Pak Mambang kan baru bicara malam ini,” kilahnya saat ditanya wartawan usai melantik dan mengukuhkan sejumlah pengurus DPC Kabupaten/Kota di Riau.

Menurut Anas, Partai Demokrat dalam memutuskan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu kewenangan Majelis Tinggi Partai. Majelis Tinggi Partai pasti mempertimbangkan, pertama, hasil survei.

“Yang kedua, posisi dan pengabdian (dia) di partai. Ketiga, kepentingan politik di tingkat lokal dan kepentingan kemajuan daerah, di daerah masing-masing. Itu lah yang menjadi pertimbangan pokok,” jelasnya.

Saat ditanya soal kader lain, yaitu Bupati Rokan Hulu Achmad yang juga ingin maju dalam Pemilihan Gubri (Pilgubri), Anas terkesan enggan untuk menanggapinya.  Ia hanya menyebutkan dirinya bersyukur setelah mendengar kesiapan Mambang Mit maju sebagai Calon Gubri. Apalagi didukung oleh DPC-DPC.

“Ini menjadi bahan bagi DPP untuk membawa pada rapat Majelis Tinggi Partai nanti,” pungkasnya.(rtc)