TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Salah satu putra terbaik Riau, HM. Lukman Edy dengan tegas nyatakan tidak akan mencalonkan diri dalam pemilihan Gubernur Riau 2013 mendatang jikalau masyarakat Riau lebih aspiratif kepada Balon yang mengedepankan Money Politic.

Pernyataan ini disampaikan LE, panggilan akrab mantan Mentri PDT RI ini saat dikomfirmasi detikriau.org di kantor DPC PKB Inhil jalan  KH. Dewantara No. 2 Tembilahan, Senin (21/5).

“Benar, mungkin saja sebahagian orang menginginkan  untuk diamplopin dan diserang subuhi. Kalau perilaku politik masyarakat Riau masih pada pola ini, saya tidak bersedia untuk mencalonkan diri pada pilgubri 2013 mendatang. Namun Berdasarkan hasil survey yang kita lakukan, Money Politik hanya memiliki kontribusi dibawah 7 persen dalam penentu kemenangan seorang calon.”Jawab LE kepada detikriau.org.

LE meyakini bahwa kesejahteraan akan berbanding lurus dengan tingkat kualitas demokrasi masyarakat. Katanya, Jika tingkat kualitas demokrasi masyarakat baik, kesejahteraan akan sangat mungkin untuk dicapai. Namun jika sebaliknya, maka cita-cita keadilan dan kesejahteraan akan semakin menjauh.” Contohnya, ketika rakyat memilih pemimpin hanya didasarkan kepada uang maka tentunya akan sangat keliru. Pemimpin yang terpilih dengan money politik, saat ia memimpin maka akan cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif,” Jelasnya.

Terkait dengan pendamping, ketika dipertanyakan detikriau.org, LE mengaku sudah memiliki. Hanya saja, dengan waktu yang terbilang masih cukup lama, LE masih enggan untuk mempublikasikan.”Seorang wakil yang akan menjadi pendamping saya pada Pilgubri 2013 mendatang disamping ia harus mempresentasikan memiliki kekuatan politik tentunya juga harus mampu untuk mempresentasikan kekuatan kewilayahan,”Pungkas H.M. Lukman Edy. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Riau, Abdul Wahid menegaskan bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan dengan mendekatkan birokrasi. Untuk itu menurutnya, Kabupaten Indragiri Hilir (Kab.Inhil) harus segera dilakukan pemekaran.

Pernyataan ini disampaikannya kepada detikriau.org seusai melakukan kegiatan silaturahmi bertempat di kantor DPC PKB Inhil, jalan  KH. Dewantara No. 2 Tembilahan, Senin (21/5).”Mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya sangat identik dengan rentang kendali. Jika rentang kendali masih sangat panjang dan sulit untuk dijangkau, upaya untuk meningkatkan pelayanan itu tentunya juga akan sulit untuk dilakukan. Solusi terbaiknya, kita harus mendekatkan birokrasi. Upaya mendekatkan birokrasi juga tidak ada rumusan lain, Kab. Inhil harus segera dilakukan pemekaran,”Ujar Abdul Wahid dengan nada tegas.

Abdul Wahid didampingi Ketua Fraksi PKB MPR RI, HM. Lukman Edy beserta Ketua DPC PKB Inhil, Dani M Nursalam dalam kesempatan itu sekali lagi menyatakan kesiapan dirinya untuk maju sebagai calon pemimpin Inhil kedepan.”Saya siap untuk maju sebagai calon Bupati Inhil. Untuk menjadi orang nomor dua kita belum merencanakan untuk itu. Namun keputusannya saya tetap tunduk dengan keinginan partai.”Pungkas Abdul Wahid. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – HM. Lukman Edy menyatakan sampai hari ini belum menetapkan visi  sehubungan dengan rencana akan majunya ia sebagai bakal calon Gubernur Riau pada pemilukada Riau 2013 mendatang. Setakat ini ia nyatakan masih melakukan upaya untuk menyerap aspirasi secara langsung dari masyarakat di seluruh kabupaten  / kota di Riau guna menyusun Visi tersebut.

“Selama ini, calon pemimpin selalu menjejalkan Visinya untuk dijadikan pola dalam pembangunan Riau. Tapi kita tidak. Kita belum menyusun Visi karena setakat ini kita masih berusaha untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat secara lengkap di seluruh Kabupaten/Kota di Riau. Hasil yang kita peroleh barulah nantinya akan kita ramu untuk dijadikan Visi,” Jelas L’E, panggilan akrab mantan Mentri PDT RI ini saat ditemui detikriau.org di kantor PKB Inhil, Senin (21/5)

Namun, ditambahkan L’E, dari sepuluh Kabupaten/Kota yang sudah ia sambangi, sudah didapatkan beberapa point penting.” Persoalan itu diantaranya terkait masalah masih minimnya perhatian pemerintah dalam mengatasi kemiskinan khususnya pada masyarakat didaerah-daerah pesisir Riau. Fakta, memang menunjukkan bahwa daerah-daerah pesisir menjadi kantong-kantong kemiskinan di Riau.” Tambah LE.

Yang lainnya menurut LE, berkenaan dengan birokrasi pemerintahan yang bersih, sederhana dan melayani rakyat. Istilahnya, lebih dikenal dengan reformasi  birokrasi. Namun menurut ketua Fraksi PKB DPR RI ini, Bahasa reformasi birokrasi adalah bahasa yang tidak merakyat dan cenderung akan menimbulkan kesalahan dalam pengimplementasian. “Kita akan langsung saja untuk menohok pada persoalan-persoalan birokrasi kita, yaitu pada persoalan praktek-praktek korupsi, kehidupan yang bermewah-mewah dan melayani rakyat.  Bukan seperti sekarang, pemimpin cendrung melayani dirinya sendiri.

Terkait dengan persoalan dukungan yang dibutuhkan LE untuk maju sebagai calon Gubernur Riau, LE menyatakan bahwa peran partai dalam menetukan kemenangan seorang calon bukanlah sesuatu yang mutlak. Kontribusi terbesar menurutnya lebih ditentukan dari ketokohan, performent dan kepercayaan masyarakat bahwa calon itu akan sanggup untuk membawa aspirasi mereka.”Jadi kita mungkin hanya mencari perahu yang menimal untuk dukungan. Kalau perahunya besar dan gemuk tetapi mesinnya tidak bergerak juga tidak berguna. Yang penting bisa penuhi syarat minimal sebanyak delapan kursi. Selanjutnya, sekali lagi pilihan masyarakat sekarang cendrung tidak lagi berdasarkan pada partai politiknya,”Imbuh LE. (fsl)

TEMBILAHAN  (www.detikriau.org)  – Ketua Ikatan Alumni STAI Auliaurrasyidin Hidayat Hamid SPdI, yang beberapa waktu lalu terpilih secara aklamasi pada pemilihan Ketua baru,  mengungkapkan dalam waktu dekat ini dirinya akan memfasilitasi pembentukan kepengurusan Ikatan Alumni di seluruh Kecamatan di Kabupaten Inhil.

Ungkapan itu disampaikannya belum lama ini kepada detikriau.org. Dijelaskannya, saat ini ribuan alumni STAI tersebar diseluruh kecamatan dan desa. Tentunya keberadaan mereka cukup sulit untuk didata, kalau memang organisasi tidak memiliki perpanjangan tangan hingga ke Kecamatan.

“Makanya saya berkeinginan sebelum tahun 2012 ini berakhir, seluruh kecamatan di Inhil sudah terbentuk kepengerusan alumni STAI Auliaurrasyidin. Sehingga memudahkan kita untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan seluruh alumni demi kemajuan dan kepentingan organisasi kedepan,” katanya.

Masih menurutnya, sementara itu untuk kepentingan organisasi di tingkat Kabupaten seperti kantor, kita sudah mendapatkan persetujuan dari perguruan untuk menempati salah satu ruangan untuk dijadikan sekretariat. Sedangkan kebutuhan secretariat lainnya, dirinya berkomitmen untuk melengkapi dalam rangka memudahkan kerja pengurus. (sf)

 Jakarta —  Tim identifikasi gabungan DVI Mabes Polri berhasil mengidentifikasi 45 jasad korban Sukhoi SuperJet 100. Identifikasi dilakukan berdasarkan sidik jari, DNA, gigi geligi, tanda medik dan properti korban jatuhnya Sukhoi di Gunung Salak, Bogor.

Berikut ini daftar nama korban berdasarkan urutan sampel ante-mortem:

1. Donardi Rahman (Aviastar)
2. Nur Ilmawati (Sky Aviation)
3. Edward M Panggabean (Indo Asia)
4. Femi Adiningsih (Bloomberg News)
5. Ganis Arman Zuvianto
6. Darwin Pelawi (Pelita Air)
7. Kornel M Sihombing (PT Dirgantara Indonesia)
8. Anton Daryanto (Indonesia Air Transport)
9. Herman Suladji (Air Maleo)Aditya (Sky Aviation)
10. Stephen Kamagi (Indo Asia)
11. Aditya Rekodianti (Sky Aviation)
12. Ade Arisanti (Sky Aviation)
13. Dody Aviantara (Majalah Angkasa)
14. Didik Nur Yusuf (Majalah Angkasa)
15. Yusuf Ari Wibowo (Sky Aviation)
16. Edie Satriyo (Pelita Air)
17. Haidir Bachsin (PT Catur Daya Prima)
18. Salim Kamaruzzaman (Sky Aviation)
19. Henny Stevani (Sky Aviation)
20. Charles Peter Adler (Sriwijaya Air)
21. Insan Kamil Djatmika (Indo Asia)
22. Gatot Purwoko (Airfast)
23. Raymond Sukanto (Sky Aviation)
24. Faizal Ahmad (Indo Asia)
25. Rully Darmawan (Indo Asia)
26. Susana Famela Rompas (Sky Aviation)
27. Aditya Sukardi (Trans TV)
28. Maysyarah (Sky Aviation)
29. Arief Wahyudi (PT Trimarga Rekatama)
30. Santi (Sky Aviation)
31.Ismiati (Trans TV)
32. Maria Marcella (Sky Aviation)
33. Capt. Aan Husdiana (Kartika Airlines)
34. Rossy Withan (Sky Aviation)
35. Dewi Mutiara (Sky Aviation)
36. Anggraeni Fitria (Sky Aviation)
37. Thonam Tran (Snacma/Perancis)
38. Eugeny Alexandro Grebenshikov (Sukhoi)
39. Kristina Nikolaesna Kurzhuposa (Sukhoi)
40. Nikolay Dmitriesich Nartyshchenko (Sukhoi)
41. Alexey Nikolaesich Kirkin (Sukhoi)
42. Alexander Nikolaevich Yablontsev (Sukhoi)
43. Alexander Pavlovich Kochetkov (Sukhoi)
44. Denis Valerievich Rakhimov (Sukhoi)
45. Oleg Vasilevich Shvetsov (Sukhoi)

Data hasil kerja tim DVI, menurutnya sama dengan manifest penerbangan Sukhoi SuperJet 100 ketika melakukan joy flight. Yaitu 45 orang korban yang terdiri dari 35 orang WNI dan 10 orang WNA.

“Ada 31 pria dan 14 orang wanita,” kata Direktur Eksekutif DVI Indonesia, Kombes Anton Castilani, di RS Polri Raden Said Soekanto, Kramatjati, Jakarta Timur, Minggu (20/5/2012).(detiknews)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Dari reses yang dilakukan anggota DPRD Inhil pekan yang lalu, kekurangan tenaga pendidik di daerah menjadi temuan yang sangat mencolok, dimana banyak sekolah yang jumlah guru-gurunya sangat jauh dari kata cukup, bahkan ada beberapa sekolah yang gurunya hanya tiga orang termasuk Kepala Sekolah.

Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Inhil dari Fraksi Golkar, H Yusuf Said. Menurutnya Dinas Pendidikan mempunyai pekerjaan yang cukup berat untuk mewujudkan pemerataan guru pada semua kecamatan, khususnya yang ada di daerah-daerah di luar Tembilahan.

“Dalam bidang pendidikan, kita menemukan masih banyak sekolah yang kekurangan tenaga pengajar, bahkan dinilai sangat mengkhawatirkan karena sebagian sekolah hanya memiliki tiga orang guru termasuk Kepala Sekolah, sementara sekolah tersebut dari kelas 1 sampai kelas 6, “ ungkap Yusuf Said asal Dapil 4 ini, kemarin.

Kondisi ini jelas Yusuf Said merupakan pekerjaan yang harus mendapatkan prioritas utama bagi Dinas Pendidikan untuk diselesaikan, sebab kekuranga tenaga pengajar ini tidak sejalan dengan program pendidikan gratis yang telah ditetapkan. Untuk itu dalam waktu dekat Disdik Inhil harus mempunyai solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

“Soal pemerataan guru ini kita nilai sudah sangat tidak wajar, Kota Tembilahan jelas sangat kelebihan para guru, karena sudah ada guru yang mengajar untuk sub bidang study, sementara di kecamatan untuk mengajarkan pelajaran wajib saja tidak ada gurunya, “ kata Ketua Badan Legislasi DPRD Inhil ini.

Salah satu jalan keluar yang ditawarkan, Yusuf Said berharap Pemkab Inhil melalui Dinas Pendidikan bisa memberikan nilai lebih kepada seorang guru yang bertugas di kecamatan, khususnya yang jauh dari ibu kota Tembilahan.

“Generasi penerus kita yang ada di kecamatan juga perlu dan wajib mendapatkan pendidikan yang layak, untuk itu Disdik harus fokus untuk menuntaskan hal tersebut,”imbuhnya.(fen)