TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Jamuan kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara membuat tuan rumah menelan rasa malu, pasalnya, acara silaturahmi ini sempat diwarnai dengan terputusnya beberapa kali pasokan listrik PLN. Pertemuan yang semulanya dilakukan di ruang paripurna gedung DPRD Inhil akhirnya terpaksa dipindahkan ke ruang banggar.

Dari pantauan, setibanya rombongan komisi II DPRD Konawe Selatan, sekira pukul 10.00 Wib, pasokan listrik dari Rayon PLN Tembilahan terputus, setelah menunggu sekian waktu dan sempat dihubungi oleh anggota DPRD Inhil ke petugas PLN, listrikpun mulai menyala.

Lebih kurang 10 menit acara pertemuan dimulai, pasokan listrik PLN kembali terputus dan kali ini berlangsung selama lebih kurang 18 menit. Kemudian kembali hidup dan acara dilanjutkan kembali.

Selanjutnya, pada pukul 11.19 Wib, suasana kembali gelap gulita dan membuat acara terpaksa kembali di hentikan karena gedung DPRD Inhil tidak dilengkapi dengan pembangkit listrik cadangan. Setelah menunggu cukup lama, karena listrik tidak juga hidup, Sekretaris DPRD Inhil terpaksa mengambil inisiatif untuk memindahkan pertemuan di ruang banggar dikarenakan pencahayaan diruang banggar cukup terang tanpa dibantu penerangan listrik.

Kondisi terputusnya pasokan listrik secara berulang-ulang ini sempat mebuat  Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil, Zulkifli kecewa. Ia meminta agar manajemen baru Rayon PLN Tembilahan bekerja lebih professional. “Kita minta PLN dapat memperhatikan hal ini. Sebagai daerah yang terus membangun, Inhil banyak kedatangan tamu dari luar daerah. Kalau kejadian seperti ini tentunya akan menimbulkan kesan yang tidak baik. Yang jelas hal ini akan menjadi bahan pembicaraan dan mungkin akan terbawa sampai ke daerah tamu-tamu kita. Apapun alasannya, PLN harus mampu bekerja dengan lebih professional.”Pinta Zulkifli sambil mengatakan kalau kondisi PLN terus seperti ini mereka akan coba meminta kehadiran pimpinan PLN ke DPRD Inhil untuk dimintakan klarifikasi. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melakukan sosialisai program desa madiri (DM) secara marathon di berbagai kecamatan. Kali ini, sosialisasi tersebut dilakukan di Kecamatan Tanah Merah. Dimana kegiatan ini dihadiri oleh seluruh perwakilan desa dan kelurahan sekecamatan setempat.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Inhil, H Edy Syafwannur, selaku ketua tim sosialisasi, mengintruksikan kepada semua desa dan kelurahan agar senantiasa berpedoman kepada petunjuk teknis (juknis) yang sudah ditetapkan. Program unggulan Kabupaten Inhil, tersebut menurut dia, sudah menjadi titik perhatian di tingkat Nasional. Karena meski APBD Inhil tidak tergolong besar, tapi daerah ini berani mengalokasikan anggaran yang terbilang besar untuk desa demi memberdayakan masyarakat.

“Banyak daerah lain yang belajar ke Inhil tentang program desa mandiri. Ini harus menjadi motivasi kita semua agar selalu tekun dan serius menyukseskan program desa mandiri,”kata Edy, Selasa (22/5).

Untuk itu dia meminta kepada semua warga Inhil, senantiasa bersama mendukung program desa madiri. Dia juga mengungkapkan terima kasih atas dukungan terhadap pelaksanaan terhadap desa mandiri  yang sudah diberikan warga. “Tanpa adanya dukungan dari warga, maka saya juga yakin program ini sulit untuk berjalan sesuai rencana yang sudah di susun,” tuturnya.

BPMPD, selaku instansi yang membidangi masalah program desa madiri, akan terus mensuport warga agar tetap menjalankanya. Sehingga tujuan dan makna sebenar program ini benar-benar dirasakan dan dinikmati oleh kalangan masyarakat dari perkotaan hingga kepelosok dan penjuru desa.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Hari ini, selasa (23/5), Komisi II DPRD Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan kunjungan kerja ke Komisi II DPRD Inhil di Tembilahan. Kunjungan ini dimaksudkan untuk melakukan silaturahmi sekaligus melakukan kajian daerah tentang perikanan, perkebunan kelapa dan pertanian yang ada di Kabupaten Inhil.

Kedatangan rombongan anggota Komisi II DPRD Konawe selatan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Inhil, Jubair Malomo didamping Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil, Zulkifli dan anggota, Herwanissitas, H.Bakri, Irwandi, Sulaiman, dan Zulkarnaen di ruang rapat Paripurna. Dalam pertemuan itu juga dihadiri oleh Bupati Inhil yang diwakili Asisten II Setdakab Inhil, Safrinal Hedy serta beberapa satker terkait yakni, Bappeda, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Distamben, Badan Penyuluh Pertanian dan Humas Setdakab Inhil.

Dalam sambutannya, Asisten II Setdakab Inhil memaparkan tentang profil Kab. Inhil terutama pada bidang Perikanan, perkebunan kelapa dan pertanian secara garis besar dan selanjutnya dipaparkan secara rinci oleh masing-masing satker terkait.

Ketua Komisi II DPRD Konawe Selatan Khairuddin ketika dimintai komfirmasi oleh Vokal usai acara mengatakan bahwa tuuan utama kunjungan mereka adalah untuk belajar beberapa hal terkait masalah perikanan, perkebunan dan pertanian “Kabupaten Konawe selatan relative masih sangat muda, kita resmi menjadi Kabupaten pada tanggal 2 Mei 2003 yang lalu. Saat ini kita banyak kedatangan investor untuk melakukan investasi dalam bidang-bidang tersebut,makanya kita ingin belajar banyak ke Kabupaten Inhil terutama masalah Regulasi, mengatasi berbagai permasalahan serta ingin melihat langsung perkembangan investasi itu sendiri di Kabupaten Ini,” Ujarnya sambil mengatakan informasi tentang Kab. Inhil didapatnya melalui media internet terutama mengenai perkembangan perkebunan di Inhil yang memiliki berbagai permasalahan yang cukup komplek.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Bupati Inhil yang diwakili Asisten III Sekretaris Daerah Kab. Inhil, Hj.Djamilah membuka secara resmi acara Sosialisasi Peraturan tentang Industri Kehutanan di Aula Hotel Arrahman I Jl. Diponegoro Tembilahan, Selasa (23/5).

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Asisten III menyatakan bahwa sosialisasi ini dinilai sangat penting guna menjaga kelestarian hutan dan agar usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan industri kehutanan tetap berada dalam koridor yang benar.”Sosialisasi peraturan terkait pengelolaan industri kehutanan kita nilai sesuatu yang sangat penting. Sosialisai yang kali ini diberikan kepada pemilik usaha bangsal kayu kita maksudkan agar mereka tetap pada koridor yang benar dalam menjalankan usahanya,” Ujar Asisten III Sekdakab Inhil membacakan sambutan Bupati.

Dalam sambutan itu, Bupati juga berpesan agar seluruh peserta dapat mengikuti sosialisasi ini dengan serius serta memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan setelah selesai kiranya para peserta dapat mengaplikasikannya dilapangan. Dan lebih baik lagi apa-apa yang didapatkan dalam sosialisasi ini dapat disebarluaskan ditengah-tengah masyrakat. Jika ini mampu diwujudkan menurut Bupati secara tidak langsung para peserta juga ikut mewujudkan Visi dan Misi Inhil Berjaya dan gemilang 2025.“Cerna dengan seksama apa saja yang disampaikan dan jangan ragu untuk bertanya jika ada yang tidak dimengerti,” Kata Bupati.

Acara sosialisasi ini diikuti oleh pengusaha bangsal kayu yang ada di kota Tembilahan. Sedangkan narasumber berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau, BP2HP Wilayah III Pekanbaru, Polres Inhil serta Dinas Kehutanan Kaabupaten Indragiri Hilir.

Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih mengenal dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkenaan dengan pengurusan Izin Usaha Industri Hasil Hutan. (wai/humas pemkab inhil)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Seseorang dapat dikatakan penderita Gizi Buruk, apabila seseorang tersebut sudah menjalankan perawatan di Rumah-rumah Sakit. Jika tidak dan belum sempat dirawat di RS, seseorang itu tidak dapat dikatakan penderita Gizi Buruk, maka dia bisa dikategorikan penderita Gizi Kurang.

Kondisi fisik penderita Gizi Kurang jauh lebih bagus dari pada penderita Gizi Buruk. Sebab, penderita Gizi Buruk, nyaris segala aktifitasnya sudah tidak ada lagi dan konsisinya sangat lemah, sehingga bisa menyebabkan kematian. Namun untuk Gizi Kurang, penderitanya masih dapat melakukan aktifitas.

“Dari sisi penanganya juga terdapat perbedaan. Khusus penderita Gizi Kurang, bisa ditangani dengan pemberian asupan makanan tambahan,” ungkap Penjabat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Rasul Alim, Senin (21/5) kemaren.

Beberapa penyebab utama penderita Gizi Buruk, masih menurut Rasul seperti minimnya pengetahuan si ibu yang melakukan perawatan bayi. Salah satunya, mulai dari melakukan pemeriksaan sejak dari masa kehamilan hingga masa usia bayi 1 tahun hingga  dibawah lima tahun (Balita).” Usia satu hari sampai Balita, memang lebih rentan terhadap penderita Gizi Buruk,”paparnya.

Sedangkan untuk Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sambung Rasul, penderita Gizi Buruk yang banyak didapati adalah di daerah Perkotaan salah satunya Kota Tembilahan, khususnya bagi mereka yang berada di daerah-daerah pinggiran kota. Maka dari itu, untuk melakukan upaya mengatasi hal tersebut diatas, Dinas Kesehatan Inhil, terus memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan sang ibu.

“Melaui pos yandu, dimana lokasi penderita Gizi Buruk ditemukan, terutama sekitar pemukiman masing-masing, ibu hamil atau bayi yang baru lahir. Disana mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, serta melakukan konsultasi terhadap petugas peyanan kesehatan yang berkompeten,” katanya lagi.

Selain itu, Diskes akan melakukan kerja sama dengan dukun bayi, karena di Inhil, sebagian besar ibu hamil meminta pertolongan melahirkan dengan dukun bayi. Sehingga perlu dilakukanya peningkatan kemitraan anatara Bidan Desa dan Dukun Bayi di setiap daerah.(fen)