PEKANBARU — Wakil Ketua DPD Golkar Riau yang membidangi Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK), Endang Sukarelawan menyayangkan pernyataan ketua DPD II Golkar Inhu yang menyatakan sepenuhnya mendukung ketua DPD Partai Demokrat Riau  HR Mambang Mit sebagai Cagubri pada Pilgubri tahun 2013 mendatang,” Kita sayangkan sikap Yopi yang mendukung kader partai lain sebagai Cagubri,” katanya kepada wartawan, Rabu (9/5).

Meskipun secara pribadi Yopi menyatakan dukungannya kepada MM, namun menurut Endang perbuatan tersebut tidak pantas diucapkan oleh Yopi yang juga menjabat ketua DPD Golkar Inhu,” Kalau yang didukungnya itu Pak Herman, Pak Anas atau Indra, saya rasa tidak masalah karena mereka semua kader Golkar, tapi  yang didukung adalah ketua Demokrat Riau,” jelasnya.

Untuk itu, Golkar menegaskan kepada kader Golkar yang menjadi kepala daerah untuk hati-hati berbicara soal dukung mendukung Cagubri apalagi yang didukung tersebut Cagubri yang bukan kader,” Kita maklumi juga sikap Yopi itu , mungkin saat itu dia terbawa emosi, sehingga kata-kata yang tidak semestinya diucapkan keluar begitu saja,” ujarnya.

Ditanya apakah Golkar Riau telah mengambil sikap terhadap pernyataan Yopi tersebut, dijelaskan Endang,  dalam rapat pengurus Golkar Riau beberapa waktu lalu memang sempat menjadi pembiucaraan pengurus Golkar Riau, namun hanya sebatas pembicaraan belum ada keputusan dari partai untuk menegur secara lisan kepada Yopi,” Sejak pernyataan Yopi  dimuat di media, saya banyak menerima telepon dari kader Golkar meminta penjelasan juga sikap DPD Golkar Riau, namun hingga saat ini Golkar belum mengambil sikap,” terangnya. (ksc/dro)

JAKARTA – Pemborosan anggaran negara terjadi dimana-mana. Khusus untuk anggaran biaya perjalanan dinas PNS di setiap kementerian dan lembaga negara sesuai APBN Perubahan tahun 2012 mencapai Rp 23,9 triliun. Sedangkan khusus anggaran perjalanan dinas anggota DPR untuk tahun ini mencapai Rp 140 miliar.

”Alokasi anggaran sebesar itu sungguh keterlaluan. Sebaiknya dipangkas saja anggaran itu dan dialihkan ke hal-hal yang lebih berguna bagi rakyat,” ujar Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi kepada INDOPOS, di gedung DPR.

Uchok merinci, mulai 2009 diketahui anggaran perjalanan dinas sesuai APBN 2009  sebesar Rp 2,9 triliun. Namun dalam APBN Perubahan di tahun yang sama jumlahnya melonjak menjadi Rp 12,7 triliun. ”Bayangkan,  lonjakannya dari Rp 2,9 triliun menjadi Rp 12,7 triliun, dan ironisnya walau sudah naik sebesar itu, namun dalam realisasinya naik lagi menjadi Rp 15,2 triliun,” ujar Uchok.

Lantas dalam APBN 2010, alokasi anggarannya untuk perjalanan dinas PNS sebesar Rp16,2 triliun. ”Tapi pada APBN Perubahan 2010 bengkak lagi menjadi Rp 19,5 triliun. Lantas di tahun 2011 dalam APBN 2011 alokasi anggaran ditetapkan Rp 20,9 triliun, namun lagi-lagi dalam APBN  Perubahan dinaikkan menjadi Rp 24,5 triliun,” paparnya lantas geleng-geleng kepala.

Dia pun menyayangkan DPR yang hampir selalu menyetujui kenaikan alokasi anggaran di setiap APBN perubahan sejak 2009 lalu. ”Kan ini yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka selalu saja menyetujui kenaikan alokasi anggaran itu dalam APBN perubahan dan bukan malah memotongnya,” lontar Uchok.

Dia menduga, DPR selalu menyetujuinya karena perjalanan dinas anggota DPR juga alokasinya besar sekali. ”Faktanya untuk tahun ini saja alokasi anggaran perjalanan dinas anggota DPR Rp 140 miliar per tahun atau Rp 250 juta untuk setiap anggota dewannya,” beber Uchok.

Dia juga mengatakan, berbagai penyimpangan alokasi anggaran perjalan dinas pegawai negeri di setiap kementerian yang ditemukan dalam audit BPK tidak pernah ditindaklanjuti serius, baik oleh aparat kepolisian, kejaksaan maupun KPK. ”Padahal, sebagai contoh untuk tahun 2009 saja ada penyimpangan Rp 73,5 miliar untuk alokasi anggaran perjalanan dinas PNS  di 35 kemeterian dan lembaga. Lantas di tahun 2010 ditemukan penyimpangaan Rp 89,5 miliar dalam alokasi anggaran perjalan dinas PNS di 44 kementerian dan lembaga,” pungkasnya murung.(JPNN)

JAKARTA – Hampir seluruh calon jamaah haji (CJH) adalah orang mampu atau berduit. Tapi bukan berarti mereka boleh dijadikan korban pungutan liar (pungli). Seluruh CJH dihimbau tidak menyetor uang yang tidak jelas aturan dan penggunannya kepada siapapun.
Imbauan supaya CJH berhati-hati dan menghindar dari praktek pungli ini diantaranya disampaikan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Ketua Umum IPHI Kurdi Mustofa mengatakan, CJH tidak boleh diam saja ketika menjadi korban pungli. “Sampai sekarang memang belum ada laporan. Tapi potensi pungli tetap ada,” katanya kemarin.

Titik pungli yang paling berpotensi bernilai besar adalah mengakali daftar waiting list. Menjelang keberangkan haji seperti saat ini, Kurdi tidak menutup kemungkinan banyak oknum-oknum swasta atau pemerintah yang menjadi makelar kursi haji.

Dengan ongkos tertentu, mereka bisa mempercepat pemberangkatan CJH tertentu. Kementerian Agama (Kemenag) dengan tegas sudah menetapkan jika antrean haji tidak bisa diotak-atik. Menurut Kurdi, praktek percaloan kursi ini bisa dengan mudah dilakukan dengan cara memanfaatkan kursi kuota tambahan yang diberikan oleh kerajaan Arab Saudi.

Potensi pungli lain yang bisa merugikan CJH adalah tarikan biaya Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS). “Setelah mendaftar, jamaah tidak tahu peruntukan uang itu,” tutur Kurdi. Apakah disalurkan untuk fakir miskin, biaya pendidikan, atau bahkan ditilap petugas, CJH tidak mengetahui. Kurdi meminta ada transparansi penggunaan atau pengucuran uang ZIS tersebut.

Selanjutnya, CJH juga harus mewaspadai masa-masa pengurusan paspor. Kurdi menegaskan, pemerintah sudah tegas mengatakan jika pengurusan passport tidak dipungut biaya sepeserpun. “Jadi jika masih ada biaya lagi yang ditanggung jamaah saat mengurus paspor, jelas pungli,” kata dia. Bagi CJH yang sudah punya passport, uang jatah pengurusan paspor otomatis hangus. Dalam kata lain, biaya pengurusan paspor ini tidak bisa diuangkan.

Titik berikutnya yang rawan dijadikan objek pungli adalah, biaya transportasi dari daerah menuju embarkasi. Kurdi mencontohkan untuk embarkasi Surabaya, biaya perjalanan CJH dari Kabupaten Banyuwangi menuju Surabaya sudah ditanggung pemerintah. Tapi masih saja sering muncul laporan CJH ditarik biaya tambahan, dengan alasan untuk transport tadi.

Selain dari catatan IPHI itu, masih banyak pos-pos persiapan haji yang berpotensi menjadi ladang pungli. Diantaranya adalah biaya suntik vaksi meningitis dan influenza. Beberapa waktu lalu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah menetapkan jika dua vaksi itu diberikan secara cuma-cuma kepada CJH.

Potensi pungli berikutnya juga pada pos percetakan buku bimbingan haji dan ongkos manasik haji. Sekretaris Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Sekditjen PHU) Kemenag Cepi Supriatna mengatakan, sampai saat ini belum ada laporan praktek penarikan pungli. Dia menjelaskan, biaya percetakan atau pengadaan buku manasik atau bimbingan haji tidak dibebankan kepada CJH.

Sementara itu, bimbingan atau manasik haji yang dilakukan Kemenag sebanyak 15 kali juga digratiskan. Cepi menjabarkan, 15 kali manasik itu terdiri dari 11 kali di KUA dan 4 kali di kantor Kemenag kota atau kabupaten. “Semua manasik yang dilakukan Kemenag ini gratis,” kata dia.

Jika memang ada laporan CJH dikenakan biaya manasik haji, Cepi meminta untuk dicek ulang. Bisa jadi yang menyelenggarakan manasik itu adalah KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji). Pelaksanaan manasik atau bimbingan haji yang dijalankan KBIH ini diluar wewenang pemerintah.(JPNN)

JAKARTA — PEMERINTAH daerah (pemda) diwajibkan mengawasi pelarangan kendaraan operasional pertambangan dan perkebunan yang memakai bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Bukan hanya itu, mereka juga diharuskan menjaga konsumsi BBM subsidi agar sesuai dengan kuota.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menegaskan hal itu di Jakarta, kemarin. “Gubernur dan bupati harus jaga kuota BBM tersebut, harus ikut bertanggung jawab. Terutama jangan sampai BBM subsidi diselundupkan ke pertambangan dan perkebunan.”

Jero menambahkan, kuota BBM subsidi daerah sudah disepakati bersama dan dialokasikan secara adil. Jadi, pemda harus menjaga sesuai dengan kuota yang telah disepakati.

“Sebanyak 40 juta kiloliter sudah dibagi-bagi adil. Ada daerah yang dapat banyak. Ada pula yang sedikit. Tapi, itu adil. Kalau disamakan, tidak mungkin. Misalnya di Papua, kendaraannya sedikit, masak kuotanya sama dengan yang di Jawa,” kata Jero.

Pembatasan BBM subsidi bagi kendaraan operasional pertambangan dan perkebunan dianggap tidak akan mengganggu perekonomian daerah walaupun kedua sektor itu merupakan sumber pendapatan asli daerah. “Karena tidak mengganggu, kita wajibkan saja kendaraan pertambangan dan perkebunan pakai BBM nonsubsidi,” ujar Jero.

Terkait dengan penerapan pembatasan BBM subsidi di lingkungan pemerintah, Jero mengungkapkan hal itu akan dilakukan menggunakan kupon. Setiap kementerian dan lembaga (K/L) akan menentukan jatah kupon sesuai dengan kebutuhan. Jatah kupon tidak boleh melebihi jatah yang diberikan sebelumnya walaupun jenis BBM-nya diubah dari premium menjadi pertamax.

Tambahan kuota
Jero mengatakan pihaknya juga sudah bertemu dengan empat gubernur Kalimantan yang mengancam menghentikan pasokan batu bara dan hasil tambang ke Jawa jika kuota BBM tidak ditambah. Mereka akhirnya diberi tambahan kuota oleh pemerintah pusat.

“Kemarin sudah ketemu, dari BPH Migas yang mengurus. Hasilnya ditambah sedikit (kuotanya),” papar Jero. Ia mengharapkan keempat gubernur mengerti dan menghentikan ancaman mereka.

Sebelum itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur Slamet Brotosiswoyo, kemarin, menyatakan mendukung penghentian pengiriman hasil tambang dan migas ke Pulau Jawa yang disepakati empat gubernur.

Sementara itu, instruksi pembatasan BBM di Kalteng dilaporkan efektif mengurangi antrean kendaraan di SPBU. Di Gresik, 70 nakhoda dalam kurun waktu hampir dua bulan tertahan di pelabuhan akibat pasokan BBM terhambat.

Dari Maumere, NTT, dilaporkan, warga Timor Leste ternyata leluasa menikmati BBM bersubsidi Indonesia dengan membeli melalui perbatasan Atambua, NTT. Kepala Depot Pertamina Maumere Virgo mengatakan, “Di perbatasan Atambua, banyak mobil berpelat nomor Timor Leste keluar masuk wilayah perbatasan Indonesia dan membeli BBM bersubsidi kita.”(Micom)

“kalau PERSIH minim pretasi jangan ditanyakan sekarang, kenapa tidak dari dulu ketika masih menggunakan anggaran APBD yang dananya cukup besar?”

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Menanggapi tuntutan pencinta sepakbola Kabupaten Indragiri Hilir, terkait dengan keberadaan Club PERSIH yang dinilai sudah sangat minim akan prestasi. Ketua PERSIH Tembilahan M.Rasyid nyatakan siap untuk mengundurkan diri dari kepengurusan jika memang itu diminta dan jalan yang paling terbaik.

Penegasan yang dinilai mengejutkan tersebut disampaikan oleh M.Rasyid kepada wartawan, Kamis (9/5) saat ditemui diruang kerjanya. Ia menjelaskan keberadaan PERSIH yang dinahkodainya sekarang ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama dalam soal sumber pendanaan.

Ia jelaskan bahwa sesuai dengan peraturan yang sudah diberlakukan bahwa PERSIH saat ini sudah tidak boleh lagi menggunakan anggaran APBD Kabupaten Inhil seperti tahun sebelumnya, agar Club PERSIH kesebelasan yang berjuluk Pasukan Harimau Rawa, kebanggaan Kota Tembilahan tetap eksis, kini dirinya bersama pengurus lainnya diakuinya  harus pontang-panting untuk memenuhi kebutuhan Club.

“Perlu diketahui, sejak adanya peraturan bahwa PERSIH tidak diperbolehkan menggunakan dana APBD Inhil, hingga saat ini keberadaan PERSIH sepersenpun sudah tidak pernah lagi mendapat bantuan atau menggunakan dana dari APBD Kabupaten Inhil dalam semua aktifitasnya” tegas M.Rasyid sambil mempersilahkan kalau tidak percaya boleh ditanyakan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Inhil apakah PERSIH menggunakan anggaran atau tidak.

Bahkan Rasyid juga menyampaikan seharusnya dengan posisi PERSIH yang hingga saat ini masih bisa terus tampil pada Liga Divisi Utama adalah hal yang luar biasa. Bayangkan saja, ditambahkan Rasyid, untuk memenuhi kebutuhan pemain PERSIH seperti makan dan minum dalam setiap bulannya tidak kurang dibutuhkan dana sebanyak Rp. 20 juta, belum lagi gaji pemain serta pertandingan keluar daerah yang juga tidak sedikit memerlukan biaya, katanya.

Maka dari itu, dengan kondisi yang ada sekarang seluruh pengurus PERSIH harus bisa kerja ekstra keras dalam hal pencarian dana supaya bisa bertahan untuk tetap berlaga di Divisi Utama. Harusnya, terutama bagi pecinta bola, kalau PERSIH minim pretasi jangan ditanyakan sekarang, kenapa tidak dari dulu ketika masih menggunakan anggaran APBD yang dananya cukup besar.

“Kalau masih ada yang menilai bahwa keberadaan PERSIH saat ini masih jauh dari harapan masyarakat, itulah kenyataannya. Maka kalau ada yang sudah siap untuk menggantikan posisi saya sebagai Ketua PERSIH, siapapun orangnya. Hari ini juga saya siap untuk mundur” sebut M.Rasyid dengan nada tinggi.(Ed/fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Terputusnya pasokan listrik secara mendadak dan berulang-ulang sudah semakin meresahkan warga. Menurut penuturan mereka, kondisi seperti ini menjadi penyebab  kerusakan beberapa peralatan elektronik. Mereka berharap PLN Rayon Tembilahan bersedia untuk bertanggungjawab.

“Dua minggu belakangan ini saja, TV satu-satunya dirumah saya sudah dua kali harus saya bawa untuk diperbaiki di tukang servis. Kerusakan yang tentunya harus menjadi tambahan pengeluaran biaya bagi saya ini terjadi akibat beberapa kali terputusnya pasokan listrik PLN secara mendadak.”Ujar Aam, seorang warga jalan kayujati, Parit X Tembilahan menyampaikan keluhan melalui sambungan telepon selular, Kamis (9/5)

Ditambahkan Aam, disamping kerusakan peralatan elektronik, bohlam lampu dirumahnya juga sudah beberapa kali rusak dan terpaksa harus diganti.” Sebagai pelanggan, saya dituntut PLN untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Telat, resikonya saya pasti dikenakan denda.  Kalau kita dituntut untuk taat, seharusnya pihak PLN juga harus berlaku sama. Artinya, kerugian pelanggan yang diakibatkan PLN tentu harusnya juga dipertanggungjawabkan. Jangan maunya menang sendiri,”Kritik Aam.

Herman, seorang warga Tembilahan lainnya juga mengeluh, walaupun diakuinya belum ada peralatan elektroniknya yang rusak tapi putusnya pasokan listrik secara mendadak dan berulang-ulang ini diakuinya cukup membuat dirinya repot.” Memang belum ada peralatan elektronik saya yang rusak. Sejak sering terputusnya pasokan listrik secara mendadak ini, saya tidak mengoperasikan peralatan listrik saya seperti lemari pendingin secara maksimal. Artinya kalau sudah mulai listrik mati hidup, saya segera memutuskan secara total sambungan lemari pendingin dari listrik.” Ujarnya sambil menceritakan tindakan ini berdasarkan pengalamannya beberapa tahun lalu saat peristiwa yang sama sempat membuat lemari pendinginnya rusak.

Tidak beroperasionalnya lemari pendingin ini menurut Herman menyebabkan penghasilan dagangannya berkurang. “Untuk menambah pendapatan saya juga meletakkan minuman ke dalam lemari pendingin. Biasanya hasilnya lumayan untuk tambahan. Tapi sudah beberapa minggu ini kegiatan itu terpaksa tidak saya lakukan,” Ujar Herman.

Terkait persoalan ini, Kepala PLN Rayon Tembilahan, Husnul Yusmar saat dikomfirmasi wartawan melalui sambungan telepon selularnya menyatakan mati hidupnya listrik tidak akan menyebabkan peralatan rusak.”Setahu saya putusnya pasokan listrik secara mendadak tidak berapa berpengaruh pada peralatan elektronik terkeculai apabila terjadinya peningkatan daya listrik secara mendadak. Namun sepanjang kerusakan peralatan itu bisa dibuktikan disebabkan listrik PLN, ya kita akan perhatikan,” Ujar Husnul yang mengaku saat itu sedang berada dilapangan.

Ditambahkan Husnul, pada dasarnya pemadaman yang terjadi bukan dilakukan dengan sengaja, tetapi adanya kerusakan teknik pada jaringan penghubung dari sumber mesin pembangkit Listrik.

“Tidak ada unsur sengaja yang dilakukan oleh PLN untuk melakukan pemadaman, tetapi pemadaman terjadi akibat adanya gangguan jaringan serta kerusakan mesin tenaga pembangkit listrik yang ada” ujarnya.

Dari pantauan, putusnya pasokan listrik secara tiba-tiba ini sudah terjadi dalam beberapa minggu dan waktunyapun sudah tidak lagi bisa diduga. Dalam satu hari, terputusnya arus ini terjadi secara berulang-ulang. Disamping membuat repot masyarakat, aktifitas perkantoran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatpun tidak dapat berjalan secara maksimal. (fsl)