TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indragiri Hilir, H. Tengku Edy Efrizal nyatakan akan melakukan penataan kembali rute kendaraan truk angkutan sampah. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan sampah yang terlewatkan dalam rute yang ada selama ini.

Pernyataan ini disampaikannya saat bertemu Www.detikriau.org di Tembilahan, Selasa (15/5).”Kita memang ada menerima beberapa masukan dari masyarakat mengenai adanya lokasi penumpukan sampah yang belum terlayani termasuk untuk kawasan pasar kayu jati di Kecamatan Tembilahan Hulu. Oleh karenanya, rute angkutan kendaraan sampah yang ada selama ini kita nilai perlu untuk ditata kembali agar keinginan masyarakat ini dapat terlayani,” Ungkap Mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini memberikan komfirmasi kepada Www.detikriau.org.

Disamping rute kendaraan, ditambahkan Tengku Edy, peletakan tempat penampungan sampah sementara dibeberapa tempat, sebahagian juga ada yang menjadi keluhan masyrakat.”Bak sampah ini tentunya sangat penting terutama terkait dengan penataan rute angkutan. Sebagian masyarakat juga ada yang mengeluhkan keberadaan tong sampah ini. Makanya hal ini juga perlu untuk kita kaji kembali. Namun yang jelas, kita akan benahi secepatnya agar persoalan sampah ini dapat terlayani dengan baik terutama untuk menjaga kebersihan kota,” Jelas Tengku Edy.

Sebelumnya, Warga seputaran pasar kayu jati Kecamatan Tembilahan Hulu mengeluhkan banyaknya tumpukan sampah. Limbah pasar yang menimbulkan bau yang tidak sedap ini menurutnya membuat pasar terkesan tidak terurus dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Saat itu ia berharap agar instansi terkait memberikan perhatian.

“Setiap hari saya berbelanja berbagai kebutuhan rumah tangga di Pasar ini. Disamping lokasinya dekat dengan tempat tinggal saya, harga yang dipasarkan pedagang juga terbilang cukup bersaing. Sayangnya, semakin hari pasar ini terlihat semakin tidak terurus. Tidak teraturnya penataan pedagang membuat suasana semakin sembraut ditambah tumpukan sampah sisa-sisa pedagang terlihat berserakan dan menumpuk menimbulkan bau yang tidak sedap,”Ujar Nurjani, seorang pengunjung pasar kayu jati, Ahad (13/5) yang lalu.

Keluhan yang hampir senada juga terlontar dari A’am. Menurut warga yang rumahnya berhampiran dengan Pasar kayu jati ini. Ia menilai pasar yang keberadaanya cukup strategis bagi masyarakat Kecamatan Tembilahan Hulu ini kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah setempat. Penumpukan sampah sisa-sisa pedagang juga menjadi keluhannya. Menurutnya, Ia tidak pernah melihat ada petugas kebersihan yang melakukan pengakutan sampah sebagaimana layaknya sebuah pasar.”Kita berharap agar instansi terkait dapat memperhatikan hal ini. Kalau sampah dibiarkan berserakan seperti ini, pasar ini akan semakin kumuh dan tidak sehat.”Ujar A’am. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Aktifis Masyarakat Peduli Inhil (MPI), Tengku Suhendri meminta agar pihak kepolisian menindak siapapun yang terlibat dugaan penyimpangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Dinas Pendidikan Inhil Tahun Anggaran 2011. Menurutnya, kasus ini merupakan batu uji keseriusan pihak kepolisian dalam mengungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Pernyataan ini disampaikan Comel, panggilan akrab tokoh muda MPI ini didampingi rekannya, Zakiyun dan Eva saat bertemua Www.detikriau.org, Senin (14/5).”Kita terus mendesak agar pihak kepolisian tidak bertindak setengah-setengah dalam melakukan penyelidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Ketekunan dan keseriusan pihak kepolisian tentunya sangat diperlukan karena kasus ini akan menjadi batu uji komitmen kepolisian dalam mengungkap tindak pidana korupsi,” Ujar Comel sambil mengatakan agar pihak kepolisian juga tidak tebang pilih dan menindak siapapun yang terkait dalam tindak pidana korupsi yang diduga merugikan Negara lebih dari 1 milyar rupiah ini.

Terkait pernyataan MPI ini, Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan, SiK, M,Si melalui Kasad Reskrim Polres Inhil, AKP Edy Munawar saat ditemui Www.detikriau.org di ruang kerjanya, Senin (14/5) menyatakan sejauh ini kasus dugaan tindak pidana korupsi dana BOSDA masih dalam penyelidikan.

“Kita masih melakukan penyelidikan. Untuk pengadaan bahan batik seragam sekolah ini kita masih menduga adanya tindak pidana korupsi. Berapa kerugian Negara tentu auditor yang akan melakukan penghitungan.” Jawab Kasad Reskrim.

Menurut Kasad Reskrim lagi, sejauh ini pihak kepolisian sudah melakukan pemanggilan beberapa orang saksi.”Kita sudah panggil 6 orang dari pihak sekolah serta beberapa dari pihak Dinas Pendidikan Inhil dan juga Dekranasda. Tapi semua masih sebatas saksi,” Ujar Kasad Reskrim.

Seperti pemberitaan di harian Www.detikriau.org sebelumnya, kasus adanya dugaan tindak pidana korupsi ini mencuat pertama kalinya akhir Desember 2011yang lalu. Dalam pemberitaan Www.detikriau.org saat itu, Aktifis MPI, Zakiyun mempertanyakan kebijakan Disdik Inhil yang mengharuskan pihak sekolah untuk mempergunakan dana BOSDA untuk pembelian baju seragam batik yang dikoordinir melalui salah seorang pejabat di Disdik Inhil.

“Dana BOSDA memang untuk membantu pembelian seragam bagi murid-murid setingkat SD dan SMP dan kebijakan peruntukan dana tersebut sepenuhnya berada di pihak sekolah karena mereka yang tau seragam apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kalau peruntukannya ditentukan oleh Dinas Pendidikan, ini ada apa?, Ujar Zakiyun saat itu.

Saat itu MPI juga mempertanyakan kebijakan Disdik Inhil yang membandrol harga Rp. 40 ribu/lembar bahan batik. Padahal, pihak Dekranasda menjual baju seragam batik siap pakai juga senilai Rp. 40 ribu serta dalam prakateknya pihak sekolah diharuskan untuk menyetorkan pembayaran melalui seorang pejabat di Disdik Inhil tersebut.

“bahkan dari seorang sumber kita, untuk bahan batik dengan jenis yang sama dalam pembelian partai besar ia hanya membandrol harga Rp. 17 ribu perpotongnya.” Terang Zakiyun saat itu.

Dari perhitungan MPI, anggaran pengadaan baju seragam batik pelajar SD dan SMP senilai Rp. 4,1 Milyar Rupiah ini, apabila dikelola melalui Disdik Inhil dengan harga Rp. 40 ribu per bahan seragam batiknya maka Disdik Inhil akan mengantongi keuntungan senilai lebih kurang Rp. 1,9 Milyar.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Terkatung-katungnya pengikatan Memorandum of Understanding (MoU) Dishubkominfo Inhil dengan pihak ketiga terkait pengoperasionalan Bandara Tempuling kembali membuat Pelabuhan udara yang dibangun melalui dana APBD Inhil senilai milyaran rupiah ini vakum. Kondisi ini juga menjadi kritikan masyarakat Inhil melalui MPI.

Menurut penuturan salah seorang aktifis MPI, Zakiyun, mereka mengkhawatirkan kosongnya aktifitas bandara membuat fasilitas yang dibangun melalui uang rakyat ini menjadi tidak terawat dan akhirnya harus kembali dikucurkan dana untuk melakukan perbaikan.

“Walaupun belum ada aktifitas, kita berharap berbagai fasilitas bandara Tempuling tetap dijaga dengan baik. Kita khawatir nanti nasibnya akan sama dengan Terminal Penumpang Bandar Laksaman Indragiri. Belum dioperasionalkan secara maksimal ternyata sudah rusak dan harus kembali dimintakan dana untuk melakukan perbaikan,”Ungkap Zakiyun, Senin (14/5)

Terkait persolan ini, Kadishubkominfo Inhil melalui Kabid Udara Dinas Perhubungan, Gordon menjelaskan bahwa kondisi Bandara Tempuling kondisinya sampai saat ini masih terawat dengan baik.

“Memang saat ini Bandara tersebut masih belum beroperasi semenjak kesepakan bersama Aviastar belum juga ditemukan titik temu. Saat ini kita masih mencari sejumlah maskapai penerbangan lainnya untuk berkerjasama dengan Pemkab Inhil guna pengoperasian bandara tersebut. Agar kondisi bandara tidak terkesan tak terurus, kita tetap lakukan perwatan secara rutin” ujarnya Gordon memberikan komfirmasi kepada wartawan, Senin (14/5).

Ditambahkannya, untuk melakukan kerjasama, Dishubkominfo saat ini masih melakukan  kajian-kajian terhadap beberapa penawaran dari perusahaan maskapai penerbangan lain untuk mengisi kekosongan .

“Dengan aviastar kita masih lanjutkan pembahasan, selain itu kita juga sudah  menerima tawaran-tawaran dari beberapa maskapai lain yang ingin berkerjasama dengan kita.” ujarnya.

Masih menurut Gordon, saat ini Bandara Tempuling belum membutuhkan perbaikan karena kondisinya masih terawat dengan baik. “Anggaran yang dikucurkan hanya sebatas untuk perawatan rutin seperti misalnya kebersihan bandara”Pungkasnya. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemrintah Desa (BPMPD) menggelar sosialisasi perdana program Desa Madiri (DM) di Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Sungai Batang, Senin (14/5).

Sosialisasi itu  diikuti oleh para Kepala Desa (Kades), Badan
Pemusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta tokoh masyarakat di tiap desa. Dimulainya sosialisasi menandai bahwa program kebanggan masyarakat itu sudah mulai berjalan di lapangan.

Setelah kegiatan sosialisasi, setiap desa dapat menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang nantiya akan digunakan sebagai panduan penggunaan dana dilapangan.

“Sebagaimana yang sudah menjadi ketentuan, sosialisasi ini kita maksudkan untuk menjelsaskan secara gambalang teknis program desa mandiri,” kata Kepala BPMPD Inhil, H Edy Syafwannur.

Beberapa hal yang sudah dituangkan dalam petunjuk teknis dalam pelaksanaan program desa mandiri akan menjadi acuan bagi semua desa dalam menjalankan program tersebut. Kendati jumlah desa bertambah, Pemkab Inhil, menurut Iwan, sapaan Edy Syafwannur, senantiasa komit terus memprogramkan kebijakan unggulan ini.

“Harapan kita tentu saja supaya taraf hidup masyarakat dapat meningkat. Kemudian segala fasilitas pembangunan semakin lebih
memadai,” tuturnya.

BPMPD dalam hal ini terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Inhil yang berada diseluruh penjuru desa dan kota, agar apa yang sudah direncanakan dapat terwujud. Tidak itu, saja Pemkab Inhil juga terus memanfaatkan segala sumber daya alam maupun manusia yang benar-benar memiliki potensi nyata untuk mendukung pembangunan.(fsl)

JAKARTA –  Desakan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyeret Gubernur Riau, Rusli Zainal karena diduga terseretkasus suap PON Riau kterus bergulir. Kali ini desakan disampaikan organisasi Garda Alam Pikir Indonesia (Garda-API) yang menggelar aksi  di depan gedung KPK, Jalan H.R Rasuna Said Kuningan, Jakarta, Senin (14/5).

Aksi yang dikoordinir Ketua Garda API, Asbit Mujahid itu berlangsung sekitar 1 jam lebih. Dalam orasinya, Mujahid meminta agar KPK tidak main-main dan bertindak cekatan dalam menyelesaikan kasus korupsi PON Riau.

“Kita ingin desak KPK supaya segera menetapkan Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka. Karena tidak mungkin Gubernur tidak mengetahui korupsi PON Riau,” kata Mujahid.

Menurutnya, pascapemeriksaan Rusli Zainal oleh KPK beberapa waktu lalu, orang-orang dekat petinggi Golkar itu mulai kasak-kusuk dan melakukan upaya untuk melobi pimpinan kPK agar menutup kasus ini. “Kita tidak ingin dengan upaya yang dilakukan Rusli Zainal, citra KPK sebagai lembaga penegak hukum jadi rusak,” tegasnya.

Garda API juga meminta lembaga superbody pimpinan Abraham Samad itu segera memanggil dan memeriksa jajaran Direksi PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero.  Sebab, tidak mungkin tindak pidana korupsi hanya dilakukan kalangan bawah perusahaan pelat merah itu.

Dalam sepekan terakhir, pemeriksaan saksi dan tersangka belum dilakukan kembali oleh KPK. Pasalnya, tim sedang fokus pada penggeledahan ulang  di sejumlah lokasi di Pekanbaru dan Medan.

Lokasi-lokasi yang sudah digeledah itu di antaranya Kantor PT Adhi Karya di Pekanbaru dan Medan. Kemudian venue utama PON Riau dan venue lapangan menembak yang terindikasi suap juga digeledah KPK. Dalam kasus ini, Rusli Zainal sudah pernah diperiksa KPK dan masuk dalam daftar cegah agar tidak bisa pergi ke luar negeri. (Fat/jpnn)

JAKARTA– Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pemilu Kada) akan menjadi salah satu isu panas yang masuk dalam masa sidang IV DPR RI.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan draf RUU tersebut kepada DPR dan menurut rencana akan diselesaikan dalam tiga kali masa sidang.

Anggota Komisi II DP{R yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Agraria Nurul Arifin mengatakan saat ini Komisi II belum membahas RUU tersebut.

Namun, dirinya memprediksi pembahasan tersebut akan berlangsung sengit.

“Ini belum dibahas, kita baru selesai reses, tapi kalau lihat dinamikanya ini akan panas dan terpecah,” ujarnya, di kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (14/5).

Dalam draf RUU yang diserahkan pemerintah, disebutkan bahwa gubernur dipilih oleh DPRD dan wakil gubernur dipilih oleh gubernur dengan status sebagai pejabat karir. Sedangkan untuk wali kota dan wakil wali kota dipilih langsung oleh rakyat.

“Saya rasa nanti di DPR akan terpecah, ada beberapa yang ingin tetap dipilih oleh rakyat ada juga yang ingin dipilih oleh DPRD. Kalau Golkar sendiri sih kembali ke yang lama saja (dipilih DPRD),” pungkasnya.

Namun, Saat ditanya apa alasan Golkar memilih untuk kembali ke teknis pemilihan gubernur lama dirinya belum mau menyebutkan. “Alasan (Golkar) untuk dipilih DPRD, saya belum mau ngomong,” pungkasnya.(Micom)