Persoalan BBM Bak “Benang Kusut”

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Menyikapi berbagai keluhan masyarakat terkait masalah BBM, hari ini, rabu (16/5), Komisi II DPRD Inhil melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPRD Inhil jalan Subrantas Tembilahan.

Dalam pertemuan itu, Sekretaris Komisi II DPRD Inhil, Herwanisitas mengungkapkan banyaknya keluhan masyarakat dengan terjadinya lonjakan harga khususnya BBM jenis solar.”Saat ini, harga per drum (rata-rata 210 liter. Red) BBM subsidi jenis solar Di Sungai Bela Kecamatan Kuindra dipasarkan dengan harga 1,2 hingga Rp. 1,55 juta. Bahkan dari informasi, diperkirakan akhir bulan ini harga akan mengalami lonjakan hingga Rp. 1,9 juta per drum. Mahalnya harga solar ini tentunya akan semakin mempersulit masyarakat. Apalagi untuk kawasan pesisir, BBM jenis solar sangat dibutuhkan masyarakat yang sebahagian besar beraktifitas sebagai nelayan.”Sebut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Yuliantini, Anggota Komisi II DPRD Inhil mengungkapkan, dalam kunjungannya di Kelurahan Taga Raja Kecamatan Kateman beberapa waktu lalu ia mendapatkan keluhan masyarakat akan mahalnya BBM jenis minyak tanah subsidi yang dipasarkan hingga Rp. 12 ribu/liter. Juga di beberapa kawasan di Kecamatan pulau burung, BBM jenis solar mengalami kelangkaan sehingga listrik desa tidak bisa beroperasional. “Kita minta ini juga harus dijadikan perhatian. Termasuk untuk harga LPG 3 kg yang dibandrol pemerintah seharga Rp. 14 ribu, di Taga Raja kita temui dipasarkan seharga Rp. 22 Ribu, Kecamatan Pulau Burung Rp. 25 ribu dan beberapa kawasan pemukiman tranmigrasi seperti SP-9 RSTM harga LPG tabung 3 kg bahkan dipasarkan hingga Rp. 35 ribu.”Jelas Politisi dari Partai Golkar ini menerangkan.

Dalam kesempatan ini juga, Edy Herianto, anggota Komisi II lainnya menerangkan bahwa persolan BBM bak benang kusut. Ia meminta agar pemerintah kabupaten juga dapat melakukan pengawasan dengan ketat pada pendistribusian BBM. Ia menduga sampai saat ini masih ada BBM subsidi yang diperjualbelikan untuk kebutuhan industri serta adanya dugaan penyaluran BBM diluar kuota daerah yang sudah ditentukan.”dari informasi, kita juga mengetahui ada beberapa agen yang tidak menebus seluruh kuota  BBM mereka, seharusnya untuk ini harus ada sanksi yang tegas karena bagaimanapun juga tentu pada akhirnya jika terjadi kelangkaan diiringi dengan lonjakan harga tentunya masyarakat yang kembali harus dirugikan. Termasuk saya juga meminta pemkab untuk melakukan pengawasan pada takaran mesin di SPBU karena saya mendapat laporan kecurigaan masyarakat adanya dugaan takaran yang tidak sesuai,”Pinta Edy Harianto.

Beberapa masukan dalam RDP yang dipimpin Zulkifli (PDIP), dari anggota Komisi II lainnya, Sulaiman (PP), H. Bakri (PBR), dan Zulkarnaen (PKPB) bernada hampir sama yakni terkait persoalan kelangkaan BBM dan lonjakan harga.

Menyikapi hal ini, Kadisperindag Kab. Inhil, Rudiansyah mengamini perumpamaan yang dilontarkan Edy Harianto tentang persoalan BBM bak “benang kusut”.  Menurut Rudiansyah, kelangkaan BBM khususnya jenis solar pada beberapa kawasan pesisir beberapa waktu belakangan ini disebabkan terputusnya pasokan BBM dari Pertamina pada salah satu APMS yang selama ini memegang kuota untuk 5 Kecamatan di kawasan pesisir Inhil.”Namun persolan ini akan segera bisa teratasi, 210 ton per bulan kuota solar mereka sudah bisa ditebus kembali pada tgl 21 dan 25 mei mendatang. Dihentikannya pasokan solar ini karena Pertamina menilai APMS tersebut telah melanggar aturan,”Sebut Rudiansyah.

Ditambahkan Rudiansyah, Persoalan BBM pasti tidak terlepas dari Pertamina. Selama ini, kata Rudyansyah, tatakelola BBM oleh pertamina disebutnya persolan intern Pertamina.”Berbagai kebijakan Pertamina dilakukan tanpa pernah memberikan informasi ke Pemkab Inhil. Mulai dari persoalan kuota sampai pada pemberian sanksi menjadi hak veto Pertamina. Saya ibaratkan hubungan Pertamina dengan SPBU, SPBB, APMS dan lainnya bagaikan hubungan bapak dan anak. Pertamina bebas melakukan apapun tanpa ada koordinasi dengan pemkab setempat. Timbul persoalan, nyatanya pemkab pasti harus terlibatkan,” Ujar Rudiansyah menyayangkan.

Untuk menindaklanjuti persoalan ini, DPRD bersama Pemkab Inhil merencanakan untuk menghadirkan pihak Pertamina Pekanbaru guna membicarakan dan mencarikan jalan keluar terkait berbagai permasalahan yang sangat merugikan masyarakat ini. “Kita akan upayakan secepatnya”. Pungkas Rudiansyah. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Agustus 2012 mendatang penyaluran Minyak Tanah (Mitan) subsidi untuk Kabupaten Indragiri Hilir akan dihentikan secara keseluruhan. Penundaan penghapusan mitan subsidi yang sedianya diberlakukan pada tanggal 1 Mei 2012 kemaren disetujui dengan pertimbangan masih tingginya kebutuhan masyarakat.  

“Untuk provinsi Riau, hanya dua Kabupaten yang masih mendapatkan mitan subsidi sebesar 25 persen hingga bulan April 2012 kemaren, yakni Kabupaten Rohil dan Kabupaten Inhil sendiri. Sedianya, sejak 1 Mei 2012 kemaren, seluruh mitan subsidi sudah dicabut secara total. Hanya saja, dalam rapat bersama pihak pertamina beberapa waktu lalu di Pekanbaru, kita meminta penundaan pencabutan mitan subsidi ini dengan pertimbangan masih tingginya kebutuhan masyarakat Inhil,”Jelas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Kab. Inhil, Rudiansyah dalam Rapat  Dengar Pendapat bersama Komisi II DPRD Inhil, Rabu (16/5).

Dijelaskan Rudiansyah, untuk Kab. Inhil, dari 144 ribu tabung gas 3 kg yang disalurkan kepada masyarakat, dari data kita, satu bulannya hanya sekitar 100 ribuan yang melakukan isi ulang.”Sedangkan untuk penyaluran mitan ke masyarakat masih tercatat sekitar 30 Ton per bulan. Artinya saat ini masyarakat Inhil masih banyak yang memanfaatkan mitan untuk kebutuhan mereka. Alasan inilah yang kita ajukan untuk meminta penudaan pencabutan mitan subsidi”Ujar Rudiansyah.

Ditambahkan Rudiansyah, penundaan pencabutan mitan subsidi untuk Kabupaten Inhil diberlakukan secara bertahap. Bulan Mei 2012 ini, Inhil masih mendapatkan pasokan mitan subsidi tetapi hanya sebanyak 20 persennya. Kemudian pada bulan Juni 15 persen, Juli 10 persen dan berakhir pada bulan agustus 2012 mendatang. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– – Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabutpar) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus melakukan pengawalan selama 24 jam penuh pelaksanaan pembangunan venue futsal PON ke XVIII September 2012 mendatang. Saat ini diketahui progress pembangunanya baru memasuki 27 persen.

Memang diakui proses pengerjaan struktur bagian bawah seperti pondasi, sedikit mengalami kesulitan ditambah dengan rumitnya suplai matrial kedalam lokasi proyek yang terletak di jantung kota Tembilahan. Demikian dikatakan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil) H Muktar T, Selasa (15/5). Dijelaskanya, untuk mensukseskan even Nasional PON Riau ke XVIII September 2012 mendatang, khususnya dicabang olahraga (Cabor) futsal, Pemkab Inhil akan berupaya maksimal.

“Selama 24 jam dalam satu hari satu malam kita terus melakukan pemantauan. Sebab, ini merupakan marwah masyarakat Inhil,” ujar Muktar T.

Diakuinya, saat ini memang progress pembangunannya hanya sekitar 27 persen saja. Pasalnya, pengerjaan struktur bagin bawah memang sedikit rumit, apalagi mengingat kondisi topografi Tembilahan yang sebagin besar rawa-rawa sehingga proses mobilisasi matrial tidak dapat dilakukan dengan skala besar. Hanya bisa dilakukan secara beransur-ransur.

“Tahap pengerjaannya, memang sedikit terlihat lambat karena saat ini belum menunjukan progres yang cukup besar. Namun kami yakin, berdasarkan pejelasan pihak rekanan, jika pondasi sudah selesai maka pengerjaan bagian atas akan mudah dilakukan dan bisa dilihat progresnya semakin meningkat,” paparnya.

Maka dari itu, dia berpesan, agar dalam pelaksanaan PON tidak terhambat dan fasilitas jalan dalam kota Tembilahan tidak mengalami kerusakan, pihaknya terus mengingatkan agar dalam mengangkut matrial, rekanan tetap memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Baik dari dinas Perhubungan maupun Dinas  PU.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Usai mengukuhkan forum RT/RW dan pengurus Posyandu, Desa Sungai Bela, Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra), Malam harinya, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) membuka secara resmi MTQ Kecamatan Kuindra, Selasa (15/5).

Proses pembukaan MTQ tingkat Kecamatan Kuindra, diawali dengan pawai takruf yang diikuti oleh berbagai eleman masyarakat, seperti pelajar, kelompok pemuda, majelis pengajian, tokoh pemuda maupun tokoh masyarakat setempat. Acara pembukaan MTQ tersebut, selain dihadir oleh Kepala BPMPD juga dihadiri oleh perwakilan LPTQ Kab. Inhil serta segenap undangan  dan tokoh agama.

Kepala Desa Sungai Bela, Kecamatan Kuindra, Hasanuddin dalam sambutanya mengatakan, kepercayaan yang diberikan oleh pihak kecamatan untuk menyelenggarakan kegiatan penyebaran syiar agama ini tentu merupakan sebuah kehormatan dan kebaganggan tersendiri bagi warganya.

“Berkat kerja keras kawan-kawan, khususnya masyarakat kita, yang rela  bertungkus lumus dan bahu membahu hingga dapat terleksanakanya acara yang sangat mulia ini. Tentunya, kami atas nama panitia daerah, sangat berterima kasih karena telah mendapatkan kesempatan untuk menggelar MTQ tingkat kecamatan tahun 2012 ini,” sebut Hasanuddin.
Sementara itu Kepala BPMPD Inhil, H. Edy Syafwannur dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh masyarakt menjadikan momen itu sebagai momen melakukan intropeksi diri terhadap berbagai kesalahan, baik dilakukan secara sengaja maupun yang tidak sengaja.

Dikataknya, sebagai mana yang terdapat dalam isi kandungan Al Qur’an. “Implemintasikanlah dalam kehidupan sehari-sehari apa yang sudah terkadung dalam Al Quran,” Ujarnya.

Artinya dalam sambutan itu, Edy Syafwannur menginginkan kegiatan religi khususnya membaca, memahami dan mengkaji Al Qur’an jangan hanya dijadikan ajang musiman, namun terus dilaksanakan walaupun tidak dalam rangka kegiatan MTQ. “Kita tahu segala yang terkandung didalam ayat suci Al-Qur’an sangat luar biasa apa bila dapat diimplemintasika. Disamping itu, momen ini hendaknya bisa juga kita jadikan untuk lebih mempererat tali persaudaraan antar sesama umat islam. Jangan mudah terpropokasi  oleh hal yang tidak bertanggungjawab,” imbuhnya. (fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam waktu dekat, Kejaksaan Negeri Tembilahan berjanji akan menindaklanjuti adanya dugaan penyelewengan dana program Desa Mandiri (DM) di Desa Gemilang Kecamatan Batang Tuaka. Untuk keperluan ini, pihak kejaksaan akan segera memanggil beberapa pihak terkait untuk dimintakan keterangan.

“Untuk langkah awal, nanti kita akan memangggil Sekdesnya untuk dimintai keterangan, karena kita juga harus mengumpulkan data yang kongkrit dan pasti dari saksi-saksi yang mengetahui persoalan tersebut,” Ujar Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan, Ferziansyah Sesunan  melalui Kasi Intel, Muspidawan saat ditemui wartawan diruang kerjanya, Selasa (15/5) .

Ditambahkannya, Proses pemeriksaan tetap akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku tanpa harus melihat besar atau kecilnya kasus korupsi yang ada. Hal ini menurut Muspidawan untuk menghapus kesan yang sering memojokan Kejaksaan yang dinilai hanya ingin membahas kasus-kasus kecil saja.

“Kita akan tetap memproses kasus ini, makanya kita akan panggil nanti Sekdesnya terlebih dahulu atau bisa sekaligus semua pihak yang kita duga terlibat untuk dimintai keterangan, namun tetap dengan prosedur yang berlaku,” Sebutnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, berdasarkan informasi, Kepala Desa Gemilang, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Inhil, Isnaini diduga telah menggelapkan dana Pembangunan proyek program Desa Madiri Tahun Anggaran 2011. Pasalnya, satu dari tiga paket pekerjaan progam tersebut hingga kini progresnya baru mencapai 40 persen dan dipastikan tidak akan terselesaikan karena dananya sudah habis.

“Sampai saat ini program itu tidak dilanjutkan lagi dan kondisinyapun belum selesai sedangkan Kadesnya sekarang tak tau kemana karena katanya sudah habis masa jabatanya,” ujar seorang warga Desa Gemilang, Amin beberapa waktu lalu melalui sambungan telepon selularnya.

Mantan Ketua  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), mengaku pihaknya sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam program Desa Mandiri tersebut. Seluruh pekerjaan proyek DM menurutnya ditangani secara langsung oleh Kades.

“Saya tidak mengetahui kenapa proyek itu tidak juga selesai. Selama ini, LPM tidak pernah dilibatkan. Proyek DM ditangani secara langsung oleh Kades bersama Sekdesnya. Lagipula sekarang saya tidak lagi menjabat sebagai ketua LPM,”ujarnya, Rabu (9/9) yang lalu.

Sekretaris Desa Gemilang, Muhammad Yunus ketika dikomfirmasi  membenarkan masalah tersebut. Ia juga mengaku bahwa dana pembangunan program Desa Mandiri tersebut saat ini telah habis.

“Benar, memang ada paket pekerjaan yang belum selesai sampai sekarang sedangkan dananya telah habis.  Uangnya saya tidak tau, mungkin dipakai Kades untuk keperluan pribadi.” Ujar Yunus.

Ditambahkan Yunus, program Desa Mandiri 2011, Desa Gemilang mendapatkan dana untuk melakukan tiga paket pekerjaan, yaitu Paket penimbunan halaman kantor Desa, Kemudian  Penambahan Bangunan Puskesdes dan terkahir adalah semenisasi jalan lingkungan. Untuk Paket satu dan dua pembangunan tersebut sudah selesai, namun untuk paket tiga, pembangunannya masih 40 persen.

“kalau kita totalkan secara keseluruhan progress pengerjaan Program Desa Madiri tersebut hanya 70 persen,” ungkapnya.

Ketika ditanyai tentang total dananya, M Yunus mengaku sama sekali tidak mengetahui. Menurutnya, dari mulai SPJ tahap pertama maupun  SPPD-nya di urus langsung oleh Kepala Desa.

“Kalau biayanya saya tidak tahu, karena dari awal pak Kades yang ngurus semuanya,” ungkapnya saat itu. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Selasa, 15 Mei 2012 Bupati Inhil yang diwakili Asisten I Setda Kab. Inhil, H. Said Ismail membuka secara resmi Rapat Kerja Pimpinan Persatuan Wredatama Republik Indonesia ( PWRI ) Kab. Inhil yang dilaksanakan di Aula Kantor Inhil Bisnis Center Tembilahan. Dalam sambutannya,  Bupati yang dibacakan Asisten I setda Kab. Inhil berharap raker PWRI ini akan membuahkan masukan untuk kemajuan Inhil kedepan.

“Bupati atas nama Pemkab Inhil sangat menyambut baik dengan terlaksananya raker PWRI ini. Kita berharap raker ini juga akan menghasilkan banyak pemikiran-pemikiran serta ide baru yang akan berguna untuk kemajuan Kab. Inhil dimasa-masa yang akan datang,”Sebut Bupati dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten I, H. Said Ismail.

Dalam kata sambutannya itu, Bupati juga berharap PWRI Kab. Inhil dapat terus menjalin kerjasama yang baik dengan Pemkab maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada di Kab. Inhil. Dengan terjalinnya kerjasama yang baik tentunya diharapkan akan terwujud tatanan masyarakat Inhil yang saling asah, asuh dan saling asih.”Yang tua mengayomi dan yang muda meneladani tentunya semua ini untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita kita bersama yaitu Inhil Berjaya dan gemilang 2025” Tambah Bupati.(wai/humas Pemkab Inhil)