Masyarakat Kotabarau Reteh Sambut Rencana Peningkatan Status

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Rencana Pemerintah Kabupaten Indragiri
Hilir (Inhil) untuk menaikan setatus Desa Kotabaru Reteh, Kecamatan
Keritang menjadi Kelurahan disambut antusias oleh masyarakat. Bahkan
menurut masyarakat, mereka sudah pernah mengusulkan hal tersebut pada
tahun 2009 silam.

Tokoh Masyarakat Kotabaru Reteh, Kecamatan Keritang H Asrai Jafar,
menegaskan kegembiraan masyarakat  terahadap rencana
ini. Pasalanya, dikatakan Asrai, secara Historis dan Pilosofis, Desa
Kotabaru Reteh memang sudah layak dijadikan Kelurahan.

“Ini merupakan kabar gembira bagi kami masyarakat. Memang hal ini
sudah lama kami nantikan, mudah-mudahan pada tahun ini dapat
terealisasi,” ucap Asrai Jafar dengan gembira, Minggu (29/4).

Disisi lain, tujuan untuk meningkatkan status desa menjadi kelurahan
merupakan langkah untuk memperbaiki system pemerintahan dan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, peningkatan desa
menjadi kelurahan juga diatur dalam peraturan pemerintah (PP) No
14/1980 tentang ibu kota kecamatan.

“Artinya kami sangat mendukung ini. Apalagi jika utuk kepentingan umum,
tidak ada yang perlu kawatirkan,”tuturnya.

Sementara itu Kepala Desa Kotabaru Reteh, Kecamatan Keritang Hamdan
Yani, ketika diminta tanggapanya terhadap rencana perubahan setatus
desanya menjadi kelurahan  akhir pekan kemarin, juga mengucapkan hal
senada. Di istilahkanya, “kecil telapak tangan nyiru kami tadahkan,”
ungkapnya dalam istilah bahasa orang melayu saat diberikan susuatu
yang berharga.

“Amin. Amin. Kenapa niat baik meski kita halang-halangi. Kan
tujuan pemerintah itu mulia,” tandas Hamdan Yani, yang juga Wakil
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi
Riau ini.

Dari sisi wilayah dan jumlah penduduk Kotabaru Reteh, tidak perlu
diragukan lagi. Saat ini desa yang pernah memekarakan 5 desa diwilayah
tersebut memilki 33.457 jiwa dan 961 kepala kelurga (KK) dengan luas
wilayah mencapi 10.000 meter persegi.

“Sejauh ini kami sudah pernah memekarkan wilayah kami menjadi 5 desa,
yakni Desa Pebenaan, Seberang Pebenaan, Nusantara Jaya, Lintas Utara
dan Desa Kayu Raja yang baru saja terealisasi tahun ini (2012, red),”
imbuhnya.(fen)




DAYAGUNAKAN LAHAN, DTPHP INHIL GALAKAN BUDIDAYA KEDELE

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikuktura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Indragiri Hilir, Drs.Wiryadi bersama BPTP Provinsi Riau dan Balitkabi (Malang/Jatim) mengadakan uji coba penanaman kacang kedele secara bersama di atas lahan seluas 10 Ha bertempat di desa Bagan Jaya (Kecamatan Enok) dan Harapan Jaya (Kecamatan Tempuling) yang lahannya terletak dalam satu hamparan. Kedua Desa ini akan dijadikan pilot project budi daya kacang kedelai di Kabupaten Indragiri Hilir.

Menurut penuturan Wiryadi, di tahun 90-an saat ia masih menjabat sebagai kasi pengendalian hama dan penyakit tanaman, dirinya pernah mendapat tugas untuk mengatasi serangan hama ulat grayak pada tanaman kedelai di kedua desa itu diatas lahan lebih kurang 500 Ha. “artinya, sejak dulu daerah ini memang sudah menjadi sentra budidaya tanaman kedelai. Namun sekarang lahan yang tersedia hanya sekitar 30 s/d 40 Ha. 10 Ha lahan yang kembali kita Tanami bibit kedelai hari ini bagian dari 17 Ha lahan yang sebelumnya ditanami dengan padi bantuan BLBU yang sudah dipanen.”Ujar Wiryadi memberikan komfirmasi saat ditemui di Tembilahan, Ahad (29/4).

Kalau harus menunggu masa tanam padi berikutnya sekitar awal atau akhir oktober 2012 mendatang, lahan tersebut tentunya kembali akan ditumbuhi gulma. Makanya DTPHP melakukan motivasi bagi para petani untuk memanfaatkan lahan tersebut. Dengan dimanfaatkan, lahan tetap akan terawat dan yang paling utama tentunya akan memberikan tambahan penghasilan bagi petani.

“dengan alasan inilah kita mencoba bekerjasama dengan BPTP Provinsi Riau dan Balai Penelitian Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian (Balitkabi) Kementrian Pertanian RI. Alhamdulillah usaha kita ditanggapi dan kita diberikan kegiatan untuk melakukan uji coba tanaman kedelai diatas lahan seluas 10 Ha.”Terang mantan kepala Inpektorat Kabupaten Indragiri Hilir ini menambahkan.

Varietas Kacang kedelai yang diujicoba adalah varietas Argo Mulyo, Wilis, Kaba dan taga mas. Setiap Hektar lahan diberikan bantuan senilai Rp. 2 jt.”Bantuan tidak kita berikan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk benih dan saprodi seperti, pupuk, kapur, sp 36, Boska, herbisida pengolahan lahan termasuk insektisida. Disamping 4 variets itu, Balitkabi juga memperkenalkan sebanyak 25 varietas/galur kacang kedelai yang sudah dikembangkan di Indonesia semuanya bersipat unggul yang dialamnya juga termasuk varietas spesifik lokal. Kelompok petani ini nantinya akan kita jadikan pilotnya petani yang ingin membudidayakan kacang kedelai.”Jelas Wiryadi

Untuk pemeliharaan dilakukan secara swadaya oleh petani dan dibina oleh PPL setempat serta dikawal oleh Balitkabi. Panen diperkirakan akan dilakukan 3 s/d 4 bulan kedepan dengan perkiraan hasil panen sebanyak 2 s/d 2,5 Ton/Ha.”Seluruh hasil diserahkan kepada petani. Artinya, dengan hasil panen rata-rata 2,25 Ton/Ha, setelah panen petani akan memiliki bibit sebanyak 22,5 Ton untuk dikembangkan lebih lanjut. Dengan pemanfaatan lahan secara maksimal ini kita harapkan kemiskinan-kemiskinan yang selama ini dialamatkan kepada petani secara perlahan diharapkan akan menurun,” Pungkas Wiryadi.(fsl)




Kasus Suap DPRD Riau, KPK Jangan Hanya Jerat Level Pegawai

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak hanya membidik pegawai PT Pembangunan Perumahan (PP), Rahmat Saputra yang kini menjadi tersangka suap kepada anggota DPRD Riau. Kasus tersebut semestinya juga bisa menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar oknum petinggi di BUMN yang sering menggunakan cara-cara ilegal demi mendapat proyek.
Sekretaris Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparasni Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan bahwa upaya penindakan KPK itu harus menimbulkan efek juga bagi oknum petinggi di BUMN. “KPK jangan hanya berhenti pada level pegawai saja,” kata Ucok saat dihubungi, Minggu (29/4).

Dikatakannya, dalam kasus suap kepada DPRD Riau itu ada barang bukti Rp 900 juta yang diduga sebagai uang suap. Menurutnya, uang Rp 900 juta bukan jumlah kecil yang bisa dengan mudah dikeluarkan Rahmat Saputra dari kas perusahaan. “Karena uang sampai Rp 900 juta itu tentu bisa dicairkan kalau ada persetujuan direksi,” ucapnya.

Lebih lanjut Uchok menambahkan, BUMN juga harus bersaing secara sehat.  “Bagaimana mungkin sebuah BUMN melakukan praktik suap, yang  jelas-jelasnya arahnya korupsi,” katanya.

Sebelumnya Sam Daeng Rani yang juga menjadi pengacara salah satu tersangka suap dana PON dari APBD Riau, M Faisal Aswan,  mengatakan bahwa uang Rp 900 juta yang menjadi barang bukti itu berasal dari PT Pembangunan Perumahan.

Seperti diketahui, awal April lalu KPK menangkap sejumlah anggota DPRD Riau karena diduga menerima suap terkait pembahasan dana untuk penyelenggaraan PON di Pekanbaru. Dalam kasus itu KPK telah menetapkan empat tersangka. Dua tersangka di antaranya adalah anggota DPRD Riau, yaitu Faisal Aswan dan Muh Dunir. Sedangkan dua tersangka lainnya adalah Rahmat Saputra (karyawan PT Pembangunan Perumahan) dan Dharma Putra (pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Riau).(ara/jpnn)




Penyusunan APBdes Harus Berdasarkan PP 27/2005

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa harus berpedoman kepada aturan PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Aturan itu yang menjadi payung hukum dalam menerapkan kebijakan dan program di desa. Selain itu, Permendagri Nomor 37 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga menjadi dasar hukum yang harus dipatuhi.

Peringatan itu disampaikan Ketua Tim Supra Center, DR Suryo Pratolo di hadapan 157 Kepala Desa, Sekdes dan Perangkat dari Kecamatan Pulau Burung, Gaung, Batang Tuaka, Reteh, GAS dan Concong, belum lama ini.

Diharapkan seluruh peserta memperdalam materi tentang bagaimana menyusun APB Desa sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan sesuai dengan software yang dibutuhkan dipaparkan secara gambling.

Sebelum proses penyampaian materi, terlebih dahulu dilakukan prosesi pembukaan oleh Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo yang didampingi Kepala BPMPD, H Edy Syafwannur.

Saat itu, Wabup menyebut selama pelaksanan program Desa Mandiri di Inhil sudah banyak kemajuan yang diperoleh. Namun demikian, masih sedikit desa yang mampu menerapkan mekanisme komputerisasi dan penyusunan APB Desa yang berpedoman kepada aturan yang berlaku di atas.

“ Karena itu melalui kegiatan Workshop yang dilaksanakan hari ini (Kemarin, red) kita berharap seluruh desa mampu mengambil apa yang disampaikan, serta menerapkannya di lapangan” cetus Rosman Malomo (fen)




Pemkab Diminta Normalisasikan Sungai Sabar

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diharapkan melakukan normalisasi Sungai Sabar, Desa Bekawan, Kecamatan Mandah guna melakukan penyelamatan 2800 hektar kebun kelapa.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Kelompok Tani Niat Tani Sejahtera (NTS), Sungai Sabar, Desa Bekawa, Kecamatan Mandah, Burhanuddin Rafik, Jumat (27/4). Menurutnya, normalisasi Sungai Sabar ini sangat mendesak dilakukan, terutama guna menyelamatkan ribuan hektar kebun kelapa diwilayah setempat. Sebap, dikatakanya konsisi sungai tersebut sudah sangat tidak memungkinkan untuk melakukan pengangkutan hasil kebun kelapa petani.

“Saat ini jangankan air surut, air pasang saja untuk membawa hasil kebun sudah mengalamai kesulitan,” katanya.

Tidak hanya itu, lanjut Burhan, konsisi kebun kelapa semakin diperparah akibat banjir air laut ditambah tingginya intensitas hujan terutama pada musim-musim penghujan tiba seperti saat sekarang. “Perkebunan kelapa terendam, mengakibatkan kerusakan diberbagai bagian batang kelapa,” tukas Burhan.

Jika Sungai Sabar itu dilakukan normalisasi, maka diyakini warga aliran air hujan dan banjir pasang dapat langsung mengalir ke arah laut, dan tidak menrendam areal perkebunan kelapa petani yang dijadikan sumber penhidupan selama ini. Memang diakui Burhan, program normalisasi Sungai Sabar sepanjang 5 kilomter pernah di anggarkan  menggunakan APBD Inhil pada tahun 2008, tapi tanpa diketahui alasannya pasti proyek tersebut di lapangan tidak dikerjakan.

“Gara-gara itu sebagian masyarakat sudah melakukan penebangan pohon kelapa demi kelancaran kegiatan proyek itu. Jika normalisasi tidak juga dilakukan maka pendangkalan sungai Sungai Sabar ini akan tersu bertamabah,” ingatnya.

Dengan dilakukanya normalisasi, maka akan berdampak luas bagi perkebunan kelapa petani setempat. Dimana tingkat okonomi masyarakat semakin membaik, karena sudah tidak mendapat hambatan untuk mengangkut hasil kebun.

Berdasarkan data data Kelompok Tani NTS di Dusun Sungai Sabar ini yang lahan perkebunan kelapanya terdiri dari 8 parit. Jika tiap parit memiliki luasan kebun kelapa 350-400 hektar, maka di daerah ini terdapat 2800 hektar kebun kelapa yang terancam.(fen)




Hidayat Hamid Terpilih Sebagai ketua Ikatan Alumni STAI Periode 2012-2016

 TEMBLAHAN (www.detikriau.org) – Hidayat Hamid SPdI, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Ikatan Alumni Stai Auliaurrsydin masa bhakti 2012 – 2016. Terpilihnya yang bersangkutan, karena kandidat lainnya yakni Firmansyah AMa, secara mendadak mengundurkan diri dari proses pencalonan ketua. Sehingga pada forum yang dihadiri ratusan alumni tersebut secara sepakat menunjuk Hidayat Hamid sebagi Ketua.

 

Setelah terpilihnya ketua, forum juga menunjuk beberapa orang tim formatur yang berjumlah 9 orang plus ketua terpilih. Mereka yang duduk sebagai tim formatur adalah Firmansyah, Aswandi Moh Latif, Nurcamelia, Syarifah Fadlina, dan Belia. Ketua dan tim formatur ini bertugas nantinya, untuk menyusun kepengurusan, termasuk tugas lainnya yakni melegalkan organisasi dengan mengaktenoraskan dan mendaftarkan ke Kesbangpol.

 

Usai terpilih, Hidayat Hamid dalam sambutannya mengatakan dirinya mengucapkan terimakasih kepada seluruh alumni yang hadir atas kepercayaan yang diberikan. Untuk itu ia berkomitmen organisasi ini akan menjadi suatu wadah bernaung bagi para alumni, hingga mampu untuk berkiprah lebih jauh dinegeri ini.

 

“Saat ini jumlah alumni STAI mencapai ribuan, dengan angka tersebut kita meskinya mampu untuk berkiprah lebih jauh demi kemajuan Inhil, terutama dibidang pendidikan. Makanya dengan adanya ikatan alumni ini, makin memudahkan kita dalam memberikan sumbangsih kepada pihak terkait,” paparnya.

 

Dalam kesempatan itu ia juga meminta kepada pengurus yang nantinya akan segera dibentuk, untuk dapat bekerja sama secara optimal. Karena pada dasarnya organisasi ini bersipat kolektif, jadi siapapun mereka yang duduk masing-masing punya peran yang sangat penting.

 

“Sehebat apapun seorang pemimpin, tentu tidak akan bisa mencapai sebuah kesuksesan tanpa dukungan dari seluruh komponen organisasi. Makanya saya berharap semua dari kita dapat bekerja sama dalam memajukan roda organisasi,” harapnya.

 

Selain itu ia juga berjanji untuk dalam masa kepengurusannya untuk mencarikan sekretariat, karena itu akan memudahkan para alumni untuk berkumpul. Karena tidak semua alumni terkadang mau datang ke STAI, apalagi dengan kemegahan gedung STAI saat ini. Sehingga dengan punya sekretarit tersendiri, nantinya tidak ada perasaan mider dan sebagainya bagi para alumni untuk datang kesekretariat.

 

Sementara itu M Sidiq SPD.MPD, mewakili Ketua STAI Auliaurrasyidin dalam sambuatannya mengucapkan selamat kepada ketua terpilih. Untuk itu ia berharap kepada kepengurusan nantinya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi para alumni.

 

“Tidak semua alumni kita mencapai sukses paska keluar dari bangku kuliah. Untuk itu saya berharap kepada organisasi ini untuk memperhatikan nasib-para alumni lainnya yang kebetulan memang tidak semujur rekan-rekan lainnya. padahal dahulu kita sama-sama dalam menuntut ilmu,” imbuhnya.(suf)