Tahapan pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan atau Insel terus dilengkapi. Salah satunya adalah rekomendasi untuk Kemuning sebagai ibukota daerah yang dimekarkan dari Inhil tersebut.

PEKANBARU-Pemerintah Provinsi Riau mendukung Kecamatan Kemuning menjadi ibukota sementara untuk usulan Pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan. Rekomendasi tersebut diperoleh berdasarkan hasil peninjauan tim dari Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau.

‘’Ya memang kita sudah turun untuk melihat kondisi realitas di lapangan. Kita melihat Kemuning dapat menjadi ibukota sementara Indragiri Selatan,’’ ujar Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau, M Guntur kepada wartawan belum lama ini di Pekanbaru.

Menurutnya, rekomendasi tersebut berjalan seiring dengan usulan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam kajian ilmiahnya. Kondisi tersebut diharapkan menjadi titik terang untuk progres pemekaran daerah tersebut.

‘’Yang paling terpenting itu sebenarnya infrastruktur. Makanya kita turun untuk melihat secara langsung,’’ imbuh Guntur.

Saat ditanyakan mengenai rekomendasi yang akan disampaikan kepada DPRD Riau, dia mengatakan hal tersebut segera diproses. ‘’Ya secepatnya akan kita ajukan. Karena, ketika sudah disetujui Gubri, berarti tidak ada kendala berarti lagi,’’ ulas mantan Birokrat Kota Pekanbaru itu.

Disinggung mengenai moratorium pemekaran daerah yang belum dicabut Kementerian Dalam Negeri RI, dia mengatakan hal tersebut pada dasarnya tidak menjadi kendala. Pasalnya, proses yang dilalui masih memerlukan pengesahan.

‘’Yang pasti saat ini, kita persiapkan dulu secara lengkap. Begitu celah pemekaran daerah dibuka, maka dapat segera diproses di tingkat Pusat,’’ terang alumni IPDN itu.(RPO/rtc)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kebijakan seenaknya pelaku bisnis minyak khususnya solar menyebabkan masyarakat menjerit. Peningkatan harga ini terutama sangat berpengaruh pada warga pesisir Kabupaten Indragiri Hilir yang sebahagian besar bermata  pencaharian sebagai nelayan. Mereka mengeluh, hasil perolehan tangkapan semakin tidak berimbang dengan biaya yang harus dikeluarkan.

“setiap kali turun melaut kita butuh sedikitnya Rp. 50 ribu hanya untuk beli solar. Belakangan ini, hasil tangkapan yang kita peroleh kadang-kadang untuk menutupi pengeluaran saja tidak berimbang. Tapi orang seperti kami mau kerja apa lagi. Kami hanya punya keahlian sebagai penangkap ikan,” Sebut Ardi, seorang Nelayan Desa Concong Luar Kecamatan Concong saat dikomfirmasi detikriau.org, jum’at   (18/5).

Menurut pengakuan nelayan berkulit gelap dengan perawakan kecil ini, setiap liter minyak solar yang diperolehnya harus ia tebus seharga Rp. 7.500. “Tolonglah perhatikan kami pak. Harga solar semakin mahal seperti ini akan membuat kehidupan kami semakin susah. Kami tak punya penghasilan lain selain sebagai nelayan,” Ungkapnya dengan suara serak diiringi tatapan mata letih.

Jaya, seorang nelayan Desa Sungai Bela Kecamatan Kuindra juga memberikan pernyataan yang hampir sama. Menurut pengakuannya, kenaikan harga kadang-kadang terpaksa membuat ia tidak mampu membiayai anak buahnya untuk  turun melaut.”Inilah kondisinya pak, kemaren beberapa hari saya terpaksa tidak bisa menurunkan anak buah untuk melaut karena tidak mampu membeli solar. Tapi tentunya tidak bisa berlama-lama karena memanang pekerjaan ini satu-satunya sumber penghasilan saya.” Ujar Jaya nelayan penampung kerang ini menuturkan kepada detikriau.org.

Menurut pengakuan jaya, setiap kali melaut, ia sedikitnya membutuhkan solar sebanyak 30 liter.”Setiap nelayan rata akan mendapatkan hasil 40 hingga 50 kg. kita beli seharga Rp. 2.500 per kilonya. Tapi seluruh biaya melaut, saya yang tanggung termasuk untuk pembelian minyak dan peralatan yang digunakan.”Akui Jaya. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Masyarakat di Kecamatan Enok mengeluh. Pasalnya, harga produk unggulan perkebunan mereka, kopra, kembali mengalami keterpuruk. Kini, harga patokan hanya di bandrol Rp. 3000 per Kg.

Pernyataan ini disampaikan warga Kecamatan Enok, Edy Harianto. Menurut pengakuannya, dengan patokan harga itu, kopra kering 60 persen hanya dibeli dengan kisaran harga Rp. 1.600 hingga Rp. 1.800 per kg di pabrik. Sementara ditingkat pengepul, harga penjualan petani tentunya akan jauh berada dibawah angka itu.

“apa lagi yang bisa diharapkan petani kelapa. Buah jerih payah dari tetes demi tetes keringat mereka semakin hari semakin tidak mampu lagi memberikan kesejahteraan. Perawatan yang dilakukan selama tiga bulan ditambah proses pengolahan buah menjadi kopra seakan tiada dihargai. Lembaran rupiah yang diterima, jangankan untuk meraih impian, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan perutpun petani terpaksa harus mengorbankan perawatan kebun.” Ujar Edy Sindrang panggilan akrab warga Kecamatan Enok yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Inhil ini ketika menghubungi detikriau.org melalui sambungan telepon selularnya, jum’at (18/5)

Sampai hari ini, sindrang mengaku masih tidak mengerti. Setiap kali petani mempertanyakan penyebab anjloknya harga kopra, pihak perusahaan (PT. Sambu Group) selalu berdalih harga tergantung dari harga pasaran dunia. “Kasihan petani kita. Sudahlah kondisi perkebunan mereka semakin rusak akibat tidak terawat dan intrusi air laut kini harga jualpun ikut terpuruk,”Papar Sindrang sambil meminta agar persoalan ini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kabupaten. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – H. Walian, salah seorang pemilik pangkalan BBM di Desa Concong Luar Kecamatan Concong membenarkan ia melakukan penjualan Solar dengan harga tinggi, Hal ini menurutnya terpaksa ia lakukan karena penjualan yang ia lakukan tidak secara tunai serta pembelian solar di AMPS Tembilahan diakuinya sudah diatas HET.

Dalam dialog yang sempat direkam detikriau.org saat disambangi rombongan di kediamannya Desa Concong Luar, H. Walian menyebutkan bahwa penjualan Solar dipangkalan miliknya kepada masyarakat dilakukan dengan tidak tunai.”Hampir semua masyarakat membeli dengan berhutang kepada saya. Untuk ini saya memang tetapkan harga tinggi. Kami jual Rp. 7.000 dan kalau eceran kami jual harga Rp. 6000,” Ujar H. Walian dengan kalimat yang tidak teratur dan bernada tinggi saat memberikan penjelasan kepada rombongan Komisi II dan Disperindag Inhil saat disambangi di kediamannya. Jum’at (18/5).

Padahal dari pengakuan masyarakat Concong Luar yang diterima Komisi II DPRD Inhil termasuk pengakuan salah seorang pemilik pangkalan lainnya, dikatakan H. Walian memasarkan Solar dengan harga Rp. 8000 per liter.”Itu Walian naikan harga sepihak. Kita jual Rp. 7 ribu, Walian jual Rp. 8.000. Banyak masyarakat mengeluhkan hal ini.”Ujar sumber.

Yang lebih mengherankan, saat dijelaskan oleh Sekretaris Komisi II DPRD Inhil, Herwanisitas bahwa HET untuk Kecamatan Concong Rp. 5.100 per liternya, H. Walian spontan menjawab bahwa ia menebus Solar di APMS Tembilahan sudah diatas HET.”Kita menebus Solar di Tembilahan dengan harga Rp. 5.400 per liter diluar biaya transport dan itu belum termasuk kalau kita membeli minyak tembak (tanpa menjelaskan dengan rinci pengertian minyak tembak. Red), harganya sudah jauh diatas itu. Kita sudah beli tinggi jadi kita mau bagaimana lagi,” Tambah H Waliyan yang mengaku sudah berdagang minyak selama 28 tahun ini.

Ketika kembali dipertanyakan Komisi II tentang jatah solar yang diterima H. waliyan perbulan, ia mengatakan tidak mengetahui secara pasti. Ketika kembali didesak Komisi II sambil mengatakan akan mempertanyakan hal ini ke AMPS di Tembilahan, Istri H. Waliyan yang saat itu ikut mendampingi mengakui bahwa ia mendapatkan jatah pasokan solar sebanyak 30 Ton per bulannya.

Saat itu, H. Waliyan juga menyampaikan kritikan. Menurut pengakuannya, dari tiga pemilik pangkalan di Desa Concong Luar, selain dirinya masih ada pangkalan milik. H. Asmawi dan Dahlia.”Dahlia itu tembak diatas kuda, bongkar di Tembilahan atas nama Dahlia sampai Concong atas nama Siti. Dia tidak pernah menjual kepada masyarakat. Jadi wajar saja saya kadang-kadang juga tidak mau jual ke masyarakat lain karena saya hanya menjual kepada langganan saya”Ujarnya menyampaikan kritikan masih dengan nada suara tinggi.(fsl).

Diminta Pertaminan Berikan Sanksi Pada Pangkalan Yang Melanggar Aturan

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Komisi II DPRD Inhil bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir, Jum’at (18/5) melakukan kunjungan di dua Kecamatan di wilayah pesisir Inhil. Kunjungan ini diagendakan untuk melihat secara langsung mengenai banyaknya keluhan masyarakat akan melonjaknya harga BBM khususnya Solar. Hasil kunjungan, Komisi II menemukan fakta penjualan harga BBM jenis solar telah melanggar ketetapan dalam Surat Keputusan Bupati Inhil No. 38/II/HK – 2011 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Di Desa Concong Luar Kecamatan Concong, ditemui harga penjualan BBM jenis Solar di pangkalan milik H.Asmawi dipasarkan dengan harga Rp. 1,4 juta/drum (220 liter. Red) dengan harga eceran Rp. 7 ribu hingga Rp.7.500 rupiah/liter.  Hanya berjarak lebih kurang 100 meter, dipangkalan milik H.Walian, solar malah dipasarkan dengan harga yang sangat jauh dari HET yakni Rp. 1,6 juta/drum sedangkan untuk harga eceran dipasarkan Rp. 8 ribu hingga Rp. 8.500 / liter.

Desa Sungai Bela Kecamatan Kuindra, di papan nama yang tertulis APMS PT. Berkat Usaha Inhil  Mandiri dibawah kuasa pengelolaan oleh Kepala Desa Sungai Bela H. Hasanudin, Solar dipasarkan dengan harga Rp, 1,35 hinga 1,375 juta.”Pokoknya kita menjual dibawah 1,4 juta lah. Kita tentunya juga mau untung. Harga itu ditetapkan karena kita masih harus mengeluarkan biaya operasional seperti untuk penjaga gudang dan biaya transport untuk mengantar ke pelanggan. ”Ujar Hasanudin sambil menjelaskan sejak kembali dibukanya APMS ini, didesanya tidak ada lagi kelangkaan solar yang sangat dibutuhkan masyarakat yang sebahagian besar berprofesi sebagai nelayan.

Masih di Desa Sungai Bela, pangkalan “Afdhal” menurut informasi masyarakat solar dipasarkan dengan harga Rp. 1,55 juta/drum. Sayangnya saat ditemui, pemilik sedang tidak berada di tempat.

Kunjungan terakhir, di Desa Sungai Buluh Kecamatan Kuindra,  masyarakat mengakui mereka membeli solar dengan harga Rp. 1,5 hingga 1,6 jt.”Kisaran harga ya seperti itu. Untuk pembelian eceran kita harus menebus Rp. 8.000/liter,” Ujar seorang warga keturunan yang enggan menyebutkan namanya ketika dikomfirmasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Inhil No. 38/II/HK – 2011 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), untuk Kecamatan Concong, Rp. 5.100 per liter atau Rp. 1.122.000 per drum, sedangkan untuk Kecamatan Kuindra, Rp. 4.900 per liter atau Rp. 1.078.000 per drum.

Sekretaris Komisi II DPRD Inhil, Herwanisitas meminta pihak Pertamina untuk menyikapi serta memberikan sanksi tegas kepada pangkalan yang telah melanggar ketentuan.”apa yang kita temui hari ini saya nilai sudah tidak bisa ditolerir. Kondisi seperti ini tentunya sangat merugikan masyarakat. Saya meminta kepada pihak Pertamina untuk memberikan sanksi tegas kepada pangkalan yang tidak mengindahkan aturan,”Ujar Sitas sambil mengatakan dalam waktu dekat Komisi II dan Diseprindag Inhil akan meminta kehadiran manajer Pertaminan Riau dan Kepri untuk duduk bersama membicarakan persoalan ini.

Kunjungan Komisi II DPRD Inhil ini juga diikuti oleh dua orang anggota Komisi II lainnya, H. Bakri H Anwar (PBR) dan Zulkarnaen (PKPB).   Disperindag Inhil diwakili oleh Kabid Perdagangan, Raja Taruna beserta beberapa orang staff.(fsl)

Sub kontraktor pembangun main stadium PON terpaksa mengancam membongkar hasil kerjanya. Sebab, mereka sudah kehabisan akal menagih ke konsorsium–.

PEKANBARU- Secara fisik pengerjaan main stadium Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau sudah tuntas sejak Nopember 2011 silam. Hal itu diungkapkan direktur salah satu dari 10 perusahaan yang menjadi sub kontraktor konsorsium pembangun main stadium PON. Sejak itu, mestinya seluruh sub kontraktor sudah menerima hak atas hasil kerja yang telah dilaksanakan dengan baik.

“Tetapi faktanya, sudah tujuh bulan hak kami tak kunjung dibayarkan. Kami sudah letih menagih dan tak mendapatkan jawaban memuaskan,” keluh direktur salah satu perusahaan kepada riauterkini melalui sambungan telephon, Kamis (17/5/12).

Selama tujuh bulan terakhir, papar nara sumber yang menolak menyebutkan namanya karena takut justru tak dibayar haknya, ia bersama sub kontraktor lainnya berulang kali menyurati konsorsium yang terdiri dari tiga BUMN, PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan dan PT Wijaya Karya, namun tak pernah mendapatkan penjelasan pasti.

“Karena kami sudah kehabisan akal, bagaimana cara mendapatkan hak dari pekerjaan yang sudah selesai, maka pada 11 Mei lalu itu bersama-sama mengundang konsorsium untuk duduk bersama. Dalam undangan itu, memang kami cantumkan ancaman untuk membongkar main stadiumn kalau tak juga dibayarkan,” tuturnya.

Meskipun sudah ditambahi dengan ancaman, namun faktanya konsorsium tak bergeming. Pertemuan yang dijadwalkan Senin (14/5/12) gagal digelar karena tak mendapatkan respon. “Sampai sekarang pihak konsorsium belum memberi jawaban apapun,” tukasnya.

Namun setelah masalah ini diberitakan riauterkini.com, konsorsium mulai membuka diri. “Tadi anak buah saya yang di Pekanbaru bilang kalau besok disuruh mengambil undangan pertemuan dengan konsorsium. Syukurlah kalau memang begitu,” ujarnya.

ketika ditanya mengenai besaran hutang konsorsium kepada sepuluh perusahaan yang menjadi sub kontraktor, sumber tersebut menyebut angka kisaran Rp 20-30 miliar.