TEMBILAHAN (www.detikriau.org) —  Hidup sehat dan bugar sampai usia tua sudah menjadi dambaan setiap orang. Tidak terkecuali bagi sebahagian ibu-ibu di Kota Tembilahan. Agar tubuh tetap sehat dan bugar, setiap minggu pagi, mereka meluangkan waktu untuk melakukan senam osteoporosis. Senam ini sangat bermanfaat untuk memperkuat dan mencegah terjadinya pengeroposan tulang.

Senam yang dilakukan ibu-ibu ini tampak dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Gerakan senam mengikuti kaset VCD yang ditayangkan pada sebuah layar TV serta peralatan yang juga sangat sederhana, botol plastik bekas minuman yang diisi batu kerikil serta  sebuah handuk kecil. Dengan duduk disebuah kursi, satu persatu gerakan yang ditayangkan diikuti mereka dengan penuh semangat.

‘Sebelum mengikuti senam ini, kaki saya selalu merasa sakit dan susah berjalan. Alhamdulillah setelah beberapa kali mengikuti secara rutin, kaki terasa segar dan berjalanpun sudah terasa enak,” Ujar Rogayah, ibu berusia 65 tahun ini sambil juga mengatakan kini tensi darahnya juga sudah mulai normal, nafsu makan membaik dan tidak susah lagi untuk tidur malam ketika diminta tanggapan usai melakukan kegiatan senam osteoporosis di rumah keluarganya jalan Veteran Tembilahan. Ahad (20/5). (Zo)

Tokoh Pemuda Sebut Wakil Mereka di DPRD Inhil Kurang Insiatif

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –Tokoh Pemuda asal Kecamatan Mandah, Mustafa Tenamal menilai untuk mempermudah pelayanan dan pemerataan pembangunan, Mandah sudah sangat layak untuk dimekarkan. Namun Ia menyayangkan kurangnya inisiatif wakil mereka di DPRD Inhil untuk melakukan terobosan.

“Memang harus saya akui sampai saat ini belum ada usulan dari masyarakat terkait hal ini. Tetapi sudah selayaknya wakil-wakil mereka yang ada di gedung DPRD Inhil memikirkan hal itu. Namun sangat disayangkan mereka kurang memiliki inisiatif membuat suatu terobosan dalam rangka pengembangan wilayahnya sendiri,” Ujar Mustafa saat menemui detikriau.org di gedung DPRD Inhil baru-baru ini di Tembilahan.

Dijelaskan Mustafa saat itu, Jika Kecamatan Mandah dimekarkan sudah ada beberapa desa pendukung, seperti Desa Bakau Aceh, Pelanduk, Bantayan, Batang Tumu juga termasuk Desa pemekaran Rambayan Soraya dan sepekat.”Wakil kita kurang memiliki insiatif. Bukankah desa-desa ini sudah bisa dibentuk menjadi satu Kecamatan baru?”Sebut Mustafa dengan penuh keyakinan.

Dikatakan Mustafa menambahkan bahwa ia sangat mengharapkan kepada anggota DPRD Inhil asal Kecamatan Mandah yang ada saat ini untuk segera memperhatikan hal ini demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(fsl)

Pekanbaru (www.detikriau.org) — ALIANSI Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru bersama Transparency International Indonesia (TII) dengan melibatkan insan pers di Riau akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan fokus tema “Preventif Anti Korupsi; Penilaian Risiko Korupsi Dalam REDD + (Reducing Emissiosn from Deforestations and Forest Degradation).

Hal itu diungkapkan Ketua TII Local Unit Riau, Raflis melalui release-nya bersama Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru, Ilham Muhammad Yasir, Ahad (20/5). Menurut Raflis, ancaman  terhadap  lingkungan  dan  keselamatan  manusia  dalam  perubahan  iklim menyatukan  berbagai  negara  untuk  membuat  tanggapan  bersama  yang  melahirkan Konvensi Perubahan Iklim tahun 1992 atau dikenal dengan UNFCCC. Di bawah payung konvensi, berbagai perundingan perubahan iklim untuk menyepakati pengurangan emisi dan  skema-skema  pendukungnya  terus  berlanjut,  antara  lain  melahirkan  kesepakatan monumental  Protokol  Kyoto.

“Namun,  pasca-Kyoto,  terdapat  berbagai  dorongan  agar cakupan masalah dalam perubahan iklim diperluas dengan mempertimbangkan temuan-temuan ilmiah tertentu,” ujar Raflis.

Dalam  mengatasi  masalah  ini,  kata Raflis ada  pihak penghasil emisi dan pihak penyerap emisi. Negara-negara  penyerap karbon yaitu pemilik hutan yang kebanyakan merupakan negara-negara berkembang akan berusaha mencoba menjaga  lahannya,  dan  sebagai  kompensasinya  negara  penghasil  emisi  yang  umumnya negara-negara industri akan membayar apa yang telah mereka keluarkan.

“Yang menjadi masalahnya yaitu bagaimana menghargai nilai karbon itu. Inilah ide dibalik skema REDD+.  Dimana    konsep  ini memperhitungkan  degradasi  hutan  sebagai  sumber  emisi  yang  kemudian  menjadi pendorong  terjadinya  deforestrasi,
“ imbuh Raflis.

Disebutkan Raflis, meskipun asumsinya sederhana namun masalahnya sangat kompleks. Dalam kompleksitas masalah ini hal terpenting adalah jalannya proses ini secara transparan, akuntabel dan integritas antara pemerintah dan stakeholder yang terlibat di dalamnya. Jika REDD+ ini diimplementasikan  oleh  negara  tanpa  adanya  kebijakan  yang  jelas  maka  berbagai kemungkinan  bisa  terjadi  yang  mengancam  lingkungan  dan  keselamatan  manusia  di kemudian hari.

Atas dasar itulah menurut Ketua AJI Pekanbaru, Ilham Muhammad Yasir, peran pers sangat penting sekali untuk mengawal impelemtasi jalannya kebijakan tersebut. Namun, tentunya rekan-rekan pers harus “dipersenjatai” dengan kemampuan memahami dan menganalisa setiap kebijakan dari pelaksanaan REDD+ tersebut.

“Ini tugas kita mengawal dan menyebarluaskan informasi secara baik dan benar,” ujar Ilham Muhammad Yasir.

Untuk menguatkan fungsi pers, AJI dan TII mencoba menjembatani rekan-rekan media dalam suatu diskusi dalam bentuk Forum Group Discussion (FGD) fokus tema “Preventif Anti Korupsi; Penilaian Risiko Korupsi Dalam REDD+”. Kegitan dilaksanakan, Senin, 21 Mei 2012, bertempat di Omah Ilmu, Jalan Tuanku Tambusai, No 285 (sebelum showroom New Budi Agung, seberang Jl KH A Dahlan/Jl Pelajar). (Release AJI PKU/dro)

Meski Rakerda DPD Demokrat Riau sudah sepakat mengusung Mambang Mit sebagai Calon Gubri 2013-2018, namun hingga kini belum ada kepastian pihak DPP menyetujuinya.

PEKANBARU-Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku, pihaknya belum memutuskan menyetujui hasil Rapat Kerda Daerah (Rakerda) Partai Demokrat Riau yang telah menetapkan Raja Mambang Mit sebagai Calon Gubernur Riau (Gubri) 2013-2018.

“Kan baru malam ini toh. Pak Mambang kan baru bicara malam ini,” kilahnya saat ditanya wartawan usai melantik dan mengukuhkan sejumlah pengurus DPC Kabupaten/Kota di Riau.

Menurut Anas, Partai Demokrat dalam memutuskan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu kewenangan Majelis Tinggi Partai. Majelis Tinggi Partai pasti mempertimbangkan, pertama, hasil survei.

“Yang kedua, posisi dan pengabdian (dia) di partai. Ketiga, kepentingan politik di tingkat lokal dan kepentingan kemajuan daerah, di daerah masing-masing. Itu lah yang menjadi pertimbangan pokok,” jelasnya.

Saat ditanya soal kader lain, yaitu Bupati Rokan Hulu Achmad yang juga ingin maju dalam Pemilihan Gubri (Pilgubri), Anas terkesan enggan untuk menanggapinya.  Ia hanya menyebutkan dirinya bersyukur setelah mendengar kesiapan Mambang Mit maju sebagai Calon Gubri. Apalagi didukung oleh DPC-DPC.

“Ini menjadi bahan bagi DPP untuk membawa pada rapat Majelis Tinggi Partai nanti,” pungkasnya.(rtc)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – 4 orang pria tersangka spesialis perampok antar lintas provinsi berhasil diringkus jajaran kepolisian. Ke 4 tersangka diringkus melalui kerjasama dua jajaran polres, yakni Polres Inhil dan Polres Inhu.

4 kawanan rampok, Ms (32) dan Put (24) Warga Pekanbaru beserta dua orang rekannya warga Kampar, Mar (32) dan Af (35) melakukan aksi di Dusun Teluk Bagus Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, kamis (17/5) yang lalu.

Menurut pengakuan korban, Indra (43) Kronologis kejadian, pagi, sekira pukul 10.00 Wib, Ia bersama rekannya At Tiam (32) mengendarai mobil Isuzu Panther warna metalik hendak menuju ke kota Tembilahan. Setibanya di TKP,  tiba-tiba kendaraannya disalib oleh sebuah mobil Avanza.  Kemudian, 4 orang pelaku langsung turun dan menghampiri kendaraan yang dikemudikannya sambil berteriak mengancam.“Buka pintu, kalau tidak saya tembak,” Ujar Indra menirukan ucapan kawanan rampok.

arena merasa takut mendengar ancaman kawanan rampok, Indra bersama rekannya At Tiam pun membuka kaca pintu mobil. Saat itu,  Indra dan At Tiam tidak melihat 4 kawanan rampok itu memegang senjata api. Keberanian merekapun muncul. At Tiam langsung membuka pintu mobil sambil mendorong dengan keras dan langsung turun diikuti rekannya Indra. Begitu turun, perkelahianpun tidak terelakkan. Dalam perkelahian tidak berimbang itu, Indra dan At Tiam mendapatkan pukulan menggunakan kunci roda dibagian kepala. Karena merasa tak mampu memberikan perlawanan, begitu mendapat kesempatan, At Tiam langsung menyelamatkan diri menerobos perkebunan karet milik warga namun Indra berhasil diringkus kawanan rampok.

Setelah ia berhasil dilumpuhkan, Akui Indra, mulut sampai kebahagian hidung, mata, tangan dan kedua kakinya di plaster menggunakan lakban warna hitam oleh  kawanan rampok dan dibaringkan dikursi bagian belakang. Kemudian, mobil kawanan rampok dan mobil korban berbalik arah menuju ke kota rengat. “Karena mulut dan hidung saya juga di lakban saya sempat kesulitan untuk bernapas,”Tutur Indra.

Sekira perjalanan memakan waktu 10 menit. Indra merasakan mobil berhenti. Ia mendengar suara orang turun dan mengunci pintu mobil dan kemudian ia juga mendengar suara sebuah mobil mulai menjauh.

Menurut At Tiam, setelah berhasil menyelamatkan diri, ia langsung mencari kantor polisi dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Mendapatkan laporan, polisi langsung melakukan koordinasi dengan kepolisian wilayah Inhu. Sekira pukul 11.15 Wib atau kurang lebih 1 jam setelah melakukan aksi perampokan, kepolisian polres Inhu berhasil meringkus ke empat kawanan pelaku di kota rengat.

“Setelah menerima laporan dari At Tiam, kita langsung melalui koordinasi dengan kepolisian polres Inhu dan tidak butuh waktu lama,  kawanan rampok berhasil diringkus,” Ujar Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan, S.ik. M.Si melalui KBO Reskrim Polres Inhil, Iptu Faisal.

4 kawanan rampok kini ditahan di ruang tahanan Mapolres Inhil. Atas perbuatannya, TSK terbukti melanggar UU KUHP Pasal 365 dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara.(Zo)

JAKARTA –  Terungkapnya adanya mafia hononer  di lembaga pemerintahan membuat anggota DPR angkat suara lagi.  Anggota Komisi II Abdul Malik Haramain, misalnya, langsung ikut bereaksi dengan mengatakan pendataan tenaga honorer kategori I dan II memang banyak manyisakan masalah.
”Pengaduan-pengaduan dari daerah itu benar adanya. Sebab, sesuai keputusan Panja Honorer Komisi II dengan Pemerintah/Kemenpan bahwa honorer dengan kategori I (K I) diangkat secara otomatis sebagai PNS, sementara kategori II (K II) diseleksi sesama K II,” katanya.

Masalahnya, kata Malik lagi, banyak tenaga honorer yang lolos di K I ternyata masuk di K II. Sementara yang bertanggung jawab terkait pendataan honorer adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD). ”BKD ini menghimpun data honorer dari satker/dinas di provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar politisi muda asal PKB ini.

Untuk guru agama, lanjut pria yang akrab dipanggil Malik ini, di bawah koordinasi langsung Kemenag. Tidak beresnya pendataan menurutnya disebabkan oleh banyaknya manipulasi pendataan honorer di bawah. Terjadi kongkalikong antar pejabat di bawah.

“Petugas ditengarai tidak konsisten dengan adanya kategori-kategori, baik K I maupun K 2 yang sudah disepakati bersama, termasuk tahun pengangkatan honorer yang dibuat mundur. Saya minta Komisi II segera  memanggil dan mengevaluasi  Kemenpan dan BKN terkait dengan pendataan honorer,” pungkas dia.(jpnn)