TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – 18 petugas penyuluh PNS di Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), menerima bantuan sepeda motor, Rabu (02/5). Bantuan dari Kementrian Pertanian –RI tersebut diserahkan langsung oleh Anggota Komisi IV DPR-RI Hj Nurlia, sebagai langkah untuk meningkatkan pelayan kepada masyarakat khususnya bagi petani yang tersebar di 20 kecamatan se Inhil.

Pada kesempatan itu, Nurlia mengatakan pentingnya keberadaan petugas penyuluh, karena posisinya sangatlah membantu tugas-tugas pemerintah dan petani dalam upaya peningkatan produksi di sentra pertanian. Oleh sebab itu, melalui bantuan sepeda motor ini diharapkan makin meningkatkan kinerjanya di lapangan.

“Semoga apa yang diberikan oleh pemerintah ini dirawat dengan baik, karena bapak-bapak merupakan orang yang dipercaya pihak Kementrain Pertanian. Rawatlah barang tersebut seperti milik sendiri,” pesanya kepada para penyuluh.

Disamping itu, Nurlia juga berjanji akan berupaya maksimal mungkin untuk memperjuangkan kepentingan anggaran di bidang pertanian di Negeri Seribu Jembatan. Apalagi Inhil, merupakan kampung halama dan tanah kelahirnya.

“Apa yang kita perbuat selama ini murni untuk kepentingan masyarakat. Menjelang akhir masa jabatan, saya akan berkonsentrasi dan fokus untuk menampung berbagai aspirasi rakyat,” tukasnya.

Sejauh ini, 174 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Inhil, sudah mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 17, 6 milyar dari pemerintah pusat, sedangkan 25 Gapoktan yang belum menerima bantuan dikatakan Nurlia, akan diperjuangakan pada tahun anggran berikutnya.”Gapoktan yang belum dapat itu bagian dari hutang saya,” katanya lagi.

Kepala BP2KP Inhil, Raja Indra Jaya, pada kesempatan serupa mengatakan dari 170 petugas penyuluh pertanian yang tersebar di Inhil, terdapat 44 unit sepeda motor yang dalam kondisi baik sementara beberapa unit lainya dalam keadaan rusak dan tidak bisa dimanfaatkan.

“Sejak tahun 1995 hingga sekarang, kita mendapat bantuan sepeda motor baik dari perintah pusat maupun daerah sebanyak 122 unit. Sedangkan yang dalam kondisi layak pakai ada sekitar 44,”ungkapnya.

Dengan demikian masih ada beberapa unit lagi yang masih dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan. Artinya, jika  digabung secara keseluruhan baik yang bisa dipakai maupun yang tidak, BP2KP masih kekurangan 26 unit sepeda motor lagi untuk operasional petugas penyuluh.

“Terus terang kita katakan bantuan ini merupakan dukungan dan koordinasi kita dengan ibu Nurlia. Nah, dengan adanya bantuan ini berarti sudah mempermudah petugas penyuluh dalam melaksanakan tugas lapangan. Dan yang paling penting mereka harus lebih meningkatkan kinerjanya dilapangan,” harap Indra.

Sementara itu Sekretaris Komisi II DPRD Inhil, Herwanissitas yang didampingi anggotanya, Yuliantini, meyatakan bantuan yang diberikan tersebut selain untuk mensupot kinerja petugas juga sebagai tujuan medukung program pemerintah dalam meningkatkan surplus 10 juta ton beras hingga 2012 mendatang.

“Tidak perlu kita ceritakan, kontribusi bu Nurlia, namun yang paling penting kontribusi semacam ini dapat terus berlanjut,” tandasnya singkat.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR-RI ini melakukan Reses di berbagai lokasi di Inhil, seperti, Desa Nusantara Jaya, Kotabaru Seberida dan Pasar Kembang, Kecamatan Keritang. Kemudian dilanjutkan kepada daerah Utara Inhil, seperti Kecamatan Kateman dan Pula Burung.(fen).

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Kabupaten Inhil, Dianto Mampanini mengaku kecewa dengan kinerja pemerintah pusat terkait masalah pendistribusian peralatan E-ktp. Pasalnya, akibat diundurnya kembali pengiriman peralatan tersebut, program penerapan E-ktp untuk wilayah Kabupaten Inhil kembali harus tertunda .

Menurut Dianto, dari jadwal awal yang ditetapkan, sebenarnya program e-ktp tersebut seharusnya sudah dikerjakan pada February lalu, namun karena ada beberapa kendala tekhnis dan lain-lain akhirnya program tersebut harus tertunda beberapa kali.

Dianto mengatakan hingga sampai saat program sosialisasi sudah dijalankan seharusnya program tersebut sudah dapat berjalan tanpa kendala lagi, namun setelah Dianto menghubungi pihak PT. Quadra yang dalam hal ini ditunjuk pemerintah pusat sebagai Penyedia peralatan tersebut, mengatakan peralatantan tersebut baru bisa datang dua pekan lagi.

“kalau dari kabar terkahir mereka bilang peralatan tersebut dating akhir bulan ini, tetapi tadi saya hunbungi ternyata harus nunggu lagi selama dua minggu. Seharusnya kan pemerintah pusat itu bisa mengontrol hal tersebut, kalau tertunda terus, kapan jalannya program ini. Kita sebagai pihak pelaksana di daerah, hanya tidak ingin mendapat kritikan, seakan-akan kami yang menunda,” ungkap Dianto, diruangan Kerjanya kemaren siang.

Dianto menjelaskan, dari informasi yang diterimanya dari Sigit pihak Pt.Quadra, peralatan tersebut saat ini masi dalam proses Bea Cukai.

“tadi saya hubungi pak sigitnya, katanya saat ini peralatannya dibea cukai, mungkin dua minggu lagi katanya,” ujarnya.

Karena permasalahan tersebut, Dianto mengkhawatirkan program ini tidak dapat selesai sesuai target, karena menurutnya keterlambatan ini sudah pasti dapat menimbulkan masalah-masalah yang akan memperlambat jalannya program tersebut sesuai target. Diantaranya, tenaga operator yang sudah terlalu lama menunggu, waktu yang sudah perkirakan, dan masalah antusias masyarakat yang dapat menurun karena menilai program tersebut terkesan tidak serius.

“Disaat peralatan itu datang, kita kan tidak dapat langsung menggunakannya, kita harus mensetingnya terlebih dahulu dan menyesuaikan dengan daerah-daerah kita. Dan kita juga memiliki daerah geografis yang sulit dijangkau,” ungkapnya.

Dianto juga menjelaskan, meskipun permasalahan tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat sama sekali tidak merespon dengan baik, karena hingga saat ini pemerintah pusat sama sekali tidak pernah membalas surat yang dikirim oleh Disdukcapil Kab. Inhil.

Dianto mengatakan pihaknya akan kembali mengirim surat kepada pemerintah pusat, untuk dapat mencarikan permasalahn tersebut. Hal ini agar pemerintah pusat dapat lebih memperhatikan jalannya program tersebut didaerah-daerah yang kawasanya geografisnya sulit dijangkau seperti daerah Wilayah Kabupaten Inhil.(yo/dro)

JAKARTA – Sebanyak 10 kabupaten/kota yang melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sejak 2011, gagal mencapai target. Ke-10 daerah itu adalah Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Kupang, Kota Denpasar, Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Cirebon, Kota Tangerang, dan Kota Minahasa Utara.

Meski demikian, Mendagri Gamawan Fauzi mengaku dirinya tetap senang. Pasalnya, secara nasional target perekaman e-KTP sudah tercapai.

Gamawan menyebut, untuk target hingga 30 April di 197 kabupaten/kota secara nasional, sudah melampuai target, yakni 67,2 juta, dari target 67 juta. Jika perekaman oleh 300 kabupaten/kota yang masuk gelombang kedua ikut dihitung, jumlahnya sudah 72,2 juta.

“Bagi saya, tentu saya gembira karena yang dikhawatirkan orang target 67 juta tak tercapai, ternyata malah sudah 72 juta. Mungkin hari ini sudah 73 juta,” ujar Gamawan Fauzi di kantornya, Selasa (1/5).

Mengenai 10 daerah yang gagal mencapai target itu, menurut Gamawan, ada sebagian yang karena padat penduduknya.  Kota Bekasi, lanjutnya, sudah merekam 1,2 juta e-KTP. Kota Depok sudah 800 ribu e-KTP.  Tapi, karena peralatan perekaman e-KTP hanya sampai ke tingkat kecamatan, kata Gamawan, di kota-kota padat penduduknya, target menjadi berat.

“Bupati dan walikotanya sudah sangat serius. Tapi memang ada yang kurang serius,” imbuh Gamawan. Dia menyebut, ada 19 kabupaten/kota yang malah over target.

Dijelaskan, untuk 2012 ini, masih ada 300 kabupaten/kota yang akan melaksanakan program e-KTP, dengan target 105 juta e-KTP. Jadi, total hingga akhir 2012 nanti, ditargetkan 172 juta e-KTP.

Dia yakin, target bakal tercapai. Ini berdasarkan data, dalam sehari bisa terekam satu juta-e-KTP. Jika sekarang sudah terekam 72 juta, maka kekurangannya 100 juta. Jika sehari bisa konsistem bisa terekam satu juta, maka untuk mencapai target, hanya butuh 99 hari lagi terhitung sejak 1 Mei 2012.  “Padahal kita masih punya waktu enam bulan,” ujar Gamawan, yang menargetkan Oktober 2012 target sudah tercapai.

Gamawan tetap berkomitmen akan mengundurkan diri jika target 172 juta e-KTP itu meleset. Dikatakan lagi, sikapnya ini merupakan bentuk tanggung jawab terhadap proyek dengan anggaran Rp5,6 triliun ini. (jpnn)

TEMBILAHAN(www.detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) serahkan bantuan berupa bahan makanan dan obat-obatan kepada pasien penderita gizi buruk di beberapa Pusat kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Tembilahan, Selasa (01/5).

Bantuan tersebat merupakan bentuk kepedulain pemerintah kepada para penderita kasus gizi buruk di Negeri Seribu Jembatan. Selain untuk meringankan penderitaan pasien, bantuan itu juga bertujuan sebagai motivasi para orang tua pasien agar selalau memeriksakan kesehatan buah hatinya.

“Paling tidak orang tua pasien, dapat melakukan penanganan secara mandiri serta aktif untuk melakukan penyembuhan maupun langkah pencegahan,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Inhil, Rasul Alim.

Walau selama ini diketahui, bahwa pemerintah memiliki kewajiban memberi perhatian terhadap permasalahan masyarakat, tapi masyarakat sendiri harus sadar juga bahwa penanganan masalah kesehatan tidak terlepas dari peran para orang tua mereka sendiri.

Oleh sebab, itu tujun lain penyerahan bantuan tersebut lanjut Rasul, untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat. Artinya, para orang tua pasien diminta tidak rendah hati, jika ditemukan kasus demikian. Sebab, penemuan penderita gizi buruk oleh petugas merupakan sebuah tugas dan kewajiban.

“Kita terus giat dalam menemukan kasus ini. Sehingga seperti saat ini pemerintah langsung menangani dalam memberikan bantuan baik makanan dan obat-obatan kesehatan,” cetusnya.

Memberikan asupan gizi yang cukup kepada balita sama artinya, berpartisipasi untuk mengurangi kasus penderita gizi buruk di Kabupaten Indragiri Hilir. Lalu jika penderita gizi buruk tidak sembuh, secara tidak langsung pemerintah sudah disalahkan karena
dinilai tidak memperhatikan rakyat.

“Padahal, pemerintah sudah maksimal memberikan support dengan memberikan pemahaman dan sosialisasi. Bahkan ada juga pemberian makanan tambahan selama tiga bulan, dan jika diperlukan bisa berlanjut hingga enam bulan,” ungkap mantan Diretur Utama RSUD Puri Husada ini.

Untuk penuntasan kasus gizi buruk ditambahkanya, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, khususnya para orang tua dan keluarga anak. Selain itu, secara rutin memberi asupan makanan yang bergizi yang disediakan pada puskesmas atau pustu.

Adapun jenis bantuan PMT pemulihan susu Bebelac 2400 gr sebanyak 22 kotak, bubur milna 120 gr sebanyak 30 kotak, biscuit milna 150 gr sebnayk 24 kotak, kacang ijo 6 kg, gula pasir 7 kg, minyak sayur 5 kg, dan bahan kontak posyandu yaitu, SBT marie susu 185 gr sebanyak 200 kotak kacang ijo 8 kg, gila pasir 6 kg dan berikit uang transport
untuk para kader posyandu sebanyak 10 orang.

Nama penderita yang mendapat bantuan yakni, Kamuliddin, diagnosa Marasmur Wkwasiorkor umur 23 bulan, berat badan 7,3 kg panjang badan 72 cm. Yenisa, diagnosa Kwasiorkor umur 20 bulan, berat badan 4,9 kg panjang badan 66 cm.(fen)

PELANGGIRAN (www.detikriau.org)– Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Edy Syafwannur, Selasa (01/5) melantik Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Forum Posyandu dan Muslimat (FPM) nahdatul umat (NU) Kecamatan Pelanggiran.

Kepada organisasi yang dilantik tersebut diharapkan mampu memayungi para anggotanya dan dapat memggerakkan roda pembangunan di daerah itu. Kemudian, Kepala BPMPD Inhil, H Edy Syafwannur, meminta seluruh organisasi ini agar dapat membantu peran maupun tugas pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Khusus untuk Posyandu, diminta agar mampu membantu pemerintah dalam memberikan pelayan dibidang kesehatan, mendeteksi persoalan yang berkaitan dengan masalah kesehatan.

“Pada intinya, kehadiran  organisasi diharapkan benar-benar mampu memberikan kontribusi kepada daerah ini. Terutama yang berkaitan dengan aturan dasar/ rumah tangga (AD/RT) maupun tugas dan peran organisai itu sebenarnya,” ujar Edy.

Respek dan aktif dalam mendeteksi berbagai bertuk persolan itu merupakan salah satu peran  yang harus dilakukan organisai. Organisasi, dikataknya bukan merupakan sebuah wadah untuk mencari keuntungan sendiri, melainkan sebagai wadah untuk memperjuangkan hak dan anggota serta masyarakat sekitar.(fen)

JAKARTA – Gubernur Riau Rusli Zainal hari ini (1/5) selama hampir sembilan jam diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan suap dana PON. Rusli yang tiba di KPK pukul 09.00 dan baru keluar dari ruang penyidikan KPK pukul 17.45 WIB.

Usai diperiksa, Rusli terlihat banyak mengumbar senyum. Namun politisi Golkar itu mengaku lupa tentang jumlah pertanyaan dari penyidik. “Waduh saya lupa, banyak sekali pertanyaan,” kilah Rusli.

Ia hanya menjelaskan, dirinya diperiksa dalam kapasitas sebagai Ketua Umum PB PON. “Saya kan sebagai gubernur dan sebagai Ketua PB PON yang tentunya dimintai keterangan,” ucapnya.

Ia justru berharap kasus itu segera tuntas. “Mari kita bantu dan dukung tugas mulia KPK ini untuk dapat menyelesaikan masalah ini dengan secepatnya,” sambungnya.

Namun Rusli tetap berkilah bahwa dirinya sama sekali tak tahu tentang kasus suap itu. Alasannya saat KPK melakukan penangkapan terhadap DPRD Riau, Rusli mengaku sedang rapat dengan Menko Kesra di Jakarta.

Meski demikian saat ini Rusli sudah masuk dalam daftar nama yang dilarang bepergian ke luar negeri. Lantas bagaimana jika akhirnya Rusli jadi tersangka? “Ndak lah, itu belum. Jangan berandai-andai dulu,” katanya sembair bergegas menuju mobil Innova warna putih B 1091 TOT.(fat/jpnn)