Upacara Peringatan Harkitnas Ke- 104

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Senin, 21 mei 2012 bertempat di halaman Kantor Bupati Inhil dilaksanakan Upacara Peringatan Hari kebangkitan Nasional ke-104. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Ketua pengadilan Negeri Tembilahan Djoni Witanto, SH, MH .

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia  dalam sambutannya yang dibacakan Inspektur Upacara mengatakan bahwa  Peringatan Harkitnas yang ke 104 tahun 2012 ini menjadi penting, apabila nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan, nilai-nilai kejujuran, dan nilai-nilai kebersamaan yang menjadi ciri ke-Indonesia-an kita, yang telah dipelopori oleh para pendahulu melalui gerakan “Boedi Oetomo” tersebut dapat dijadikan suatu energi bagi langkah-langkah kita kedepan.

Menkominfo juga berharap mudah-mudahan semangat kebangkitan nasional yang telah dirintis oleh para pendahulu, yang kita peringati pada tahun 2012 ini tetap dan terus menjadi obor penerang dan pencerah bagi langkah anak bangsa menjaga dan mengembangkan konstruksi nasionalisme yang bercirikan ke-Indonesia-an sejati.

Konstruksi nasionalisme yang berkarakter sebagai bangsa yang bermoral (relegius), karakter sebagai bangsa yang beradab, karakter sebagai bangsa yang bersatu, bangsa yang berdaya, dan karakter bangsa yang berpartisipasi, bagi kejayaan bangsa dan negara Indonesia.

Upacara peringatan Harkitnas ini diikuti oleh Unsur MUSPIDA, Para Pejabat di lingkungan Pemkab Inhil, TNI dan POLRI serta  PNS dan honorer di Lingkungan Pemkab Inhil.(Wai/Humas Pemkab Inhil)

Dua peristiwa kriminal mengejutkan warga Guntung, Inhil. Setelah pagi ada warga dirampok, lepas tengah hari ditemukan mayat gadis membusuk.

TEMBILAHAN-Belum hilang heboh warga Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman atas kasus perampokan Senin pagi. Warga kembali dibuat geger oleh penemuan mayat seorang perempuan terdampar di pantai Parit 5 sekitar pukul 12.00 WIB.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh riauterkini.com, korban ditemukan warga terdampar di pantai Parit 5, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman dalam kondisi sudah membusuk.

Diduga, mayat perempuan tersebut merupakan korban pembunuhan oleh pacarnya sendiri, karena kalap korban terus meminta pertanggungjawaban pelaku setelah mengaku hamil hasil hubungan gelap dengan pelaku.

Sementara itu Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan ketika menghubungi riauterkini.com, Senin (21/5/12) malam menyatakan bahwa pihak kepolisian belum dapat memastikan bahwa jasad yang ditemukan tersebut merupakan korban pembunuhan beberapa waktu lalu.

“Kita belum bisa memastikan bahwa korban yang ditemukan ini merupakan jasad korban pembunuhan (Siti Aisyah, red) yang dilakukan oleh pacarnya (Burhan, red). Untuk itu kita akan kirim sampel dari jasad korban untuk diperiksa di Forensik RS Bhayangkara di Pekanbaru,” ungkap Dedi Rahman Dayan. Karena saat ditemukan kondisi jenazah dalam kondisi rusak dan sulit dikenali.

Namun, lanjut Kapolres berdasarkan pemeriksaan dokter RS Raja Musa memang jenazah yang ditemukan tersebut berjenis kelamin perempuan dan pihak keluarga Siti Aisyah mengenali pakaian yang dikenakan korban.

“Untuk mencocokkan pengakuan keluarga korban tersebut, maka sampel darah orangtuanya juga akan kirim ke Forensik RS Bhayangkara,” sebut Dedi.

Untuk diketahui, pada Selasa (15/5/12) sekitar pukul 21.00 WIB, seorang Pegawai Harian Lepas Rumah Sakit Raja Musa Sungai Guntung, Siti Aisyah (19) dihabisi pacarnya sendiri, Burhan (19) dengan cara dicekik dan ditenggelamkan ke sungai Kateman. Diduga, pelaku kalap setelah korban meminta pertanggungjawabannya setelah diketahui korban hamil.

Korban sebelum dijemput pelaku dari rumahnya dan diajak jalan-jalan dengan sepedamotor, kemudian sepedamotor diparkirkan di Parit 4 Kelurahan Tagaraja.

Selanjutnya pelaku membawa korban ke pompong miliknya menuju ke tengah sungai, kemudian korban dicekik dan setelah pingsan tubuh korban diikat dengan kayu balok pemberat dan ditenggelamkan ke sungai.(rtc)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Darmayati (42) warga jalan Yos Sudarso kelurahan taga raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir mengalami nasib naas. Uang tunai senilai 220 juta yang hendak disetor ke sebuah Bank Pemerintah dirampas oleh orang tidak dikenal. Dalam aksi itu, pelaku sempat melepaskan timah panas dari laras sibongkok untuk menghalangi masyarakat yang berniat hendak menolong.

Menurut penuturan korban, Darmayati, seorang warga keturunan ini dihadapan polisi, pagi itu sekira pukul 08.30 Wib ia berniat hendak menyetorkan uang kesebuah Bank pemerintah yang tidak terlalu jauh dari rumah toko kediamannya. Dengan membawa tas kertas, ia menenteng uang senilai 220 juta dengan berjalan kaki.

Baru kurang lebih sekira 20 meter meninggalkan ruko, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan seorang laki-laki yang tidak dikenal dan langsung merampas tas kertas berisikan uang yang ada ditangannya. Walau sempat terjadi tarik menarik, namun tas tersebut akhirnya berhasil dirampas pelaku.

Suami korban yang sempat menyaksikan peristiwa itu, dengan dibantu masyarakat berusaha untuk mengejar namun diujung gang, dua sepeda motor dengan 3 orang teman pelaku lainnya sudah menanti. Untuk menakut-nakuti pengejar, pelaku sempat memuntahkan timah panas dari senjata api laras pendek.

Kapolres Inhil AKBP Dedy Rahman Dayan ketika dikomfirmasi wartawan membenarkan akan adanya kejadian ini.  “Benar, telah terjadi perampokkan di Kateman dengan korban seorang wanita, pemilik sebuah toko dengan kerugian sekitar Rp 220 juta,” tutur Kapolres Inhil AKBP Dedy Rahman ketika berbicara dengan wartawan di Tembilahan.

Dijelaskan kapolres, untuk kasus ini, pihak kepolisian telah membentuk tim khusus guna mengungkap sekaligus meringkus kawanan rampok. (fsl)

PEKANBARU (www.detikriau.org) — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru bekerjasama dengan Transparency International Indonesia (TII) Local Unit Riau menggelar Forum Group Discussion (FGD), Senin (21/5). Diskusi yang diikuti 20 jurnalis dari berbagai media memfokuskan pada “Preventif Anti Korupsi; Penilaian Risiko Korupsi Dalam REDD+” digelar di Omah Ilmu, Jalan Tuanku Tambusai No 285, Pekanbaru.
Menurut Ketua TII Local Unit Riau, Raflis, jika REDD (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation) ini diimplementasikan oleh negara tanpa adanya kebijakan yang jelas, maka berbagai kemungkinan bisa terjadi yang mengancam lingkungan dan keselamatan manusia dikemudian hari.
“Lalu, jika REDD ini diimplementasikan siapa pihak yang diungtungkan? Pemerintah, perusahaan swasta, kelompok tertentu atau masyarakat di sekitar hutan?” papar Raflis.

Karena menurut Raflis dengan desain kebijakan saat ini, di mana hutan masih dikuasai sepenuhnya oleh negara/pemerintah, tujuan dari REDD yang diperuntukkan kepada masyarakat di sekitar hutan tidak akan tepat sasaran.
“Kebijakan kehutanan, terutama dalam pemberian izin masih dipenuhi dengan praktik korup, maka jika REDD ini benar-benar diimplementasikan, yang akan mendapatkan keuntungan adalah pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh kebijakan yang ada,’’ imbuh Raflis.
Untuk itu, Raflis mengusulkan harus ada perubahan kebijakan yang ada. Nah, rekan-rekan jurnalis punya andil yang sangat besar sebagai pengawas dan pengawal kebijakan pemerintah dalam menyusun strategi jual-beli karbon itu nantinya. “Sehingga sasarannya benar-benar tepat, yaitu kepada masyarakat di sekitar hutan yang terkena dampak langsung dari kerusakan hutan tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua AJI Pekanbaru, Ilham Muhammad Yasir menyebutkan, jurnalis perlu diberikan penguatan pemahaman terhadap REDD ini. Pemahaman yang kurang memadai, bisa mengakibatkan pemberian informasi melalui pemberitaan menjadi keliru.
“Forum-forum diskusi seperti ini akan memperkaya pemahaman rekan-rekan jurnalis. REDD sebenarnya bukanlah hal yang asing, tapi jika rekan-rekan jurnalis sendiri juga tak mau ambil tahu, maka fungsi peran pers sebagai pengawas juga menjadi sia-sia,” ujar dosen Hukum dan Etika Pers ini.
Intinya, kata Ilham, harus ada keinginan dan kesadaran dari jurnalis itu sendiri untuk memahami secara mendalam terhadap suatu masalah. “Isu REDD, sudah menjadi isu global, karenanya jurnalis harus menguasai dan mempelajari masalah tersebut,” ucap Ilham.(Rilis AJI PKU/dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Salah satu putra terbaik Riau, HM. Lukman Edy dengan tegas nyatakan tidak akan mencalonkan diri dalam pemilihan Gubernur Riau 2013 mendatang jikalau masyarakat Riau lebih aspiratif kepada Balon yang mengedepankan Money Politic.

Pernyataan ini disampaikan LE, panggilan akrab mantan Mentri PDT RI ini saat dikomfirmasi detikriau.org di kantor DPC PKB Inhil jalan  KH. Dewantara No. 2 Tembilahan, Senin (21/5).

“Benar, mungkin saja sebahagian orang menginginkan  untuk diamplopin dan diserang subuhi. Kalau perilaku politik masyarakat Riau masih pada pola ini, saya tidak bersedia untuk mencalonkan diri pada pilgubri 2013 mendatang. Namun Berdasarkan hasil survey yang kita lakukan, Money Politik hanya memiliki kontribusi dibawah 7 persen dalam penentu kemenangan seorang calon.”Jawab LE kepada detikriau.org.

LE meyakini bahwa kesejahteraan akan berbanding lurus dengan tingkat kualitas demokrasi masyarakat. Katanya, Jika tingkat kualitas demokrasi masyarakat baik, kesejahteraan akan sangat mungkin untuk dicapai. Namun jika sebaliknya, maka cita-cita keadilan dan kesejahteraan akan semakin menjauh.” Contohnya, ketika rakyat memilih pemimpin hanya didasarkan kepada uang maka tentunya akan sangat keliru. Pemimpin yang terpilih dengan money politik, saat ia memimpin maka akan cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif,” Jelasnya.

Terkait dengan pendamping, ketika dipertanyakan detikriau.org, LE mengaku sudah memiliki. Hanya saja, dengan waktu yang terbilang masih cukup lama, LE masih enggan untuk mempublikasikan.”Seorang wakil yang akan menjadi pendamping saya pada Pilgubri 2013 mendatang disamping ia harus mempresentasikan memiliki kekuatan politik tentunya juga harus mampu untuk mempresentasikan kekuatan kewilayahan,”Pungkas H.M. Lukman Edy. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Riau, Abdul Wahid menegaskan bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan dengan mendekatkan birokrasi. Untuk itu menurutnya, Kabupaten Indragiri Hilir (Kab.Inhil) harus segera dilakukan pemekaran.

Pernyataan ini disampaikannya kepada detikriau.org seusai melakukan kegiatan silaturahmi bertempat di kantor DPC PKB Inhil, jalan  KH. Dewantara No. 2 Tembilahan, Senin (21/5).”Mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya sangat identik dengan rentang kendali. Jika rentang kendali masih sangat panjang dan sulit untuk dijangkau, upaya untuk meningkatkan pelayanan itu tentunya juga akan sulit untuk dilakukan. Solusi terbaiknya, kita harus mendekatkan birokrasi. Upaya mendekatkan birokrasi juga tidak ada rumusan lain, Kab. Inhil harus segera dilakukan pemekaran,”Ujar Abdul Wahid dengan nada tegas.

Abdul Wahid didampingi Ketua Fraksi PKB MPR RI, HM. Lukman Edy beserta Ketua DPC PKB Inhil, Dani M Nursalam dalam kesempatan itu sekali lagi menyatakan kesiapan dirinya untuk maju sebagai calon pemimpin Inhil kedepan.”Saya siap untuk maju sebagai calon Bupati Inhil. Untuk menjadi orang nomor dua kita belum merencanakan untuk itu. Namun keputusannya saya tetap tunduk dengan keinginan partai.”Pungkas Abdul Wahid. (fsl)