Rencana pembongkaran Main Stadium PON ditunda. Perusahaan sub kontraktor memberi kesempatan terakhir konsorsium membayar hutang Rabu pekan depan.

PEKANBARU- Hasil pertemuan antara 13 perusahaan sub kontraktor dengan konsorsium pemenang tender pembangunan Main Stadium PON, PT Adhi Karya, Wijaya Karya dan PT Pengembang Perumahan, Kamis (24/5/12) berhasil menyelamatkan-untuk sementara- Main Stadium PON dari pembongkaran.

Para sub kontraktor meski sempat menolak opsi konsorsium (KSO), yang dalam hal ini diwakili Nanang Siswanto, Project Manager PT PP dan juga dihadiri perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov Riau Zulkifli. Sedangkan sub kontraktor yang hadir, antara lain PT Thenaco Langgeng Yaja Abadi, PT Hari Puas & Soan, PT Trijaya Maju Bersama, PT Datra Internusa, PT Hihchins Internusa, PT Lamidi Langgeng, PT Pesky Rekayasa Meditama, PT Golden Ramp Contraction, PT Mitra Utama Karya dan PT Teknik Umum.

Menurut informasi yang didapat riauterkini dari salah seorang sub kontraktor yang mengikuti rapat dengan KSO dan Dispora Riau, pertemuan sempat berlangsung tegang. Para sub kontraktor kecewa berat setelah mendapat penjelasan dari Dispora, bahwa KSO sudah menerima pembayaran sekitar 82 persen dari total kontrak Rp 900 miliar.

“Padahal, kepada kami para sub kontraktor, KSO baru membayar sekitar 40 persen. Ini kan, sama saja kami perusahaan kecil memodali perusahaan besar,” keluh Hari P Diarso, Direktur PT Hari Puas & Son, perusahaan yang dikontrak KSO untuk membangun lantai di ruang terbuka luar Main Stadium PON kepada riauterkini.

Kemudian KSO menawarkan pembayaran berkala kepada sub kontraktor. Pekan ini Rp 4,2 miliar dan pekan depan Rp 3,5 miliar. Tawaran tersebut ditolak oleh seluruh sub kontraktor, karena nilainya jauh dari total tunggakkan KSO pada 11 perusahaan sub kontraktor yang mencapai Rp 25,2 miliar. Sedangkan dua sub kontraktor nilai tunggakkannya belum dihitung.

Setelah melakukan perundingan alot, akhirnya sub kontraktor menetapkan limit pembayaran sebesar 80 persen dari total nilai kontrak. KSO diberi kesempatan untuk membayar pada Rabu (30/5/12) mendatang. “Kalau Rabu depan tak bisa membayar minimal 80 persen dari nilai kontrak, kami terpaksa mengambil barang kami dari Main Stadium,” ujar Hari.

Terhadap permintaan sub kontraktor tersebut, Nanang belum bisa memberikan kesanggupan pasti. Ia hanya berjanji akan menyampaikan kepada dua perusahaan anggota KSO lainnya.

Sementara itu, saat jumpa pers usai pertemuan, Nanang mengakui kalau KSO masih memiliki tunggakkan pembayaran terhadpa belasan perusahaan sub kontraktor. Kondisi ini terjadi akibat masih adanya tunggakan Pemprov Riau kepada KSO sekitar Rp 130 miliar.

Sedangkan Zulkifli dari Dispora mengatakan, tunggakan Rp 130 miliar pada KSO belum dibayarkan, karena proses pencarian anggaran untuk Main Stadium PON pada APBD 2012 terhambat payung hukum.(rtc)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Anggota DPRD Inhil asal daerah pemilihan 6, Helda Suhanura berjanji dirinya akan ikut secara bersama-sama turun dengan masyarakat petani untuk menyelesaikan persoalan ini. Bahkan dengan nada suara lantang ia nyatakan akan mundur sebagai anggota  DPRD Inhil apabila persoalan ini tidak juga terselesaikan.

“Kita akan berjuang secara bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau tidak juga selesai, berhentipun sebagai anggota DPRD Inhil bagi saya tidak ada masalah. Pertemuan kita nanti dengan Pemkab Inhil harus ada titik terang karena menurut saya saat ini masyarakat petani berhadapan dengan pengusaha bertangan besi dan tidak mau melihat masyarakat senang dan bahagia. Namun saya tetap minta kita tetap fokus pada tujuan awal untuk memperjuangkan kesejahteraan Masyarakat.” Sesumbar Helda.

Berdasarkan informasi dari warga petani kelapa, harga penjualan, Kamis (23/5) adalah, Kualitas KB Kina, diameter 12,5 cm Keatas seharga Rp. 950 per butir, Kualitas A, diameter 9,5 hingga 12,5, Rp. 650 per butir dan Kualitas B, diameter 9,5 kebawah seharga Rp. 300 per butir.(fsl)

Petani Sebut Merasa Seperti Dijajah Dibumi Sendiri

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Menyikapi terjadinya penurunan harga kelapa, Puluhan warga yang mengatas namakan Tim Perwakilan Petani RSTM dan GHS (Tim Sembilan ) dari tiga Kecamatan Yakni, Kecamatan Pulau Burung, Teluk Belengkong dan Kecamatan Pelangiran mendatangi wakil mereka di gedung DPRD. Kedatangan Puluhan perwakilan petani kelapa ini diterima oleh Komisi II DPRD Inhil.

Dari penjelasan ketua Tim, Mahyudin, S.Pd.I, kedatangan mereka ini untuk mengadukan terkait persoalan terjadinya penurunan harga kelapa yang mereka nilai sudah sangat tidak proporsional. Menurut penuturannya, orientasi utama dari hasil pengolahan kelapa adalah untuk komoditas Dessicated Coconut (DC) dan Crude Palm Oil (CPO), namun kedua hasil olahan kelapa ini dipasaran dunia sama sekali tidak ada laporan terjadinya penurunan secara signifikan. “Dalam kesepakatan antara petani plasma dan inti, penurunan harga pembelian kelapa petani hanya boleh dilakukan apabila terjadinya penurunan harga di pasaran dunia. Artinya, ini satu-satunya indikator dibenarkannya ada penurunan harga pembelian. Sesuai keterangan pihak manajemen perusahaan, penurunan harga yang terjadi belakangan ini disebabkan melimpahnya stok mereka yang tidak terpasarkan. Ini tentunya sudah menyalahi kesepakatan,”Ungkap Mahyudin dihadapan Anggota DPRD Inhil diruang banggar.

Disamping persoalan diatas, ditambahkannya, hingga kini rumusan harga kelapa yang telah disepakati secara bersama dengan pihak perusahaan (sambu Group) tertanggal 16 Desember 2009 yang lalu bertempat di Aula kantor Bupati Inhil dan juga merupakan rumusan harga kelapa sesuai kajian tim ahli dari Universitas Riau (UNRI) sampai sekarang belum juga terealisasi.

Menurut penjelasan seorang perwakilan petani lainnya, Abdul Salam, dalam satu minggu terakhir ini saja pihak perusahaan sudah menurunkan harga pembelian kelapa petani sebanyak 2 kali. Ia berharap DPRD Inhil dapat menyikapi keluhan masyarakat petani ini dengan bijak.” Selama ini kami petani merasa terjajah. Kami seperti dijajah dibumi sendiri oleh pihak perusahaan,” Ungkap Abdul.

Puluhan warga petani tiga Kecamatan dikawasan pesisir Inhil ini mengancam akan melakukan aksi demontrasi ke perusahaan apabila tidak mendapat keputusan yang jelas dengan turunnya mereka kali ini ke Tembilahan.

“Apapun yang terjadi, pulang atau tidak pulang rombongan kami, kalau tidak ada keputusan yang jelas hingga jum’at malam (25/3), massa kita sabtunya akan melakukan unjuk rasa ke perusahaan.”Masyarakat petani sudah sangat tidak sabar. Kita minta dewan bisa memberika pressure kepada perusahaan agar mau berdialog dengan kami paling lambat jum’at sore .”Tegas Ketua rombongan, Mahyudin.

Menyikapi hal ini, Sekretaris Komisi II DPRD Inhil yang menjadi pimpinan sidang didampingi Wakil Ketua Komisi II, Zulkifli dan anggota Zulkarnaen, Irwandi, Edy Harianto termasukanggota DPRD Inhil dari Komisi I, Helda Suhanura berjanji akan segera menindaklanjuti aspira yang didsampaikan petani kelapa ini.”Hari ini bapak-bapak sudah hadir dan menyampaikan aspirasi kepada kami. Mulai saat ini apa yang menjadi keluhan bapak-bapak sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk menindaklanjuti.” Ujar Herwanissitas.

Untuk menyikapi hal ini, DPRD menyatakan hari ini juga akan menyurati pihak perusahaan.”Pertemuan untuk sementara kita pending. Jam 14.oo Wib nanti kita akan lanjuti dengan pertemuan dengan Pemkab Inhil di Kantor Bupati,”Pungkas Herwanissitas.

Usai pertemuan di Kantor Bupati pada siangnya, belum diperoleh hasil keputusan apapun . Pemkab Inhil, Komisi II DPRD Inhil, Pihak Perusahaan diagendakan besok, jum’at (24/5) kembali akan adakan  pertemuan. (fsl)

Tinggal 4 Kecamatan Yang Belum Tuntas Salurkan Raskin

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Realisasi penyaluran beras rakyat miskin (raskin) untuk Kabupaten Indragri Hilir (Inhil)  Januari-Mei  2012 telah mencapai sekitar 95,67 persen. Hal ini dil ungkapkan oleh  Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Tembilahan,  A Faizal Ashari.

Menurut dia, setiap bulannya, pasokan Raskin yang akan di distribusikan dari gudang Bulog Tembilahan sebanyak 769.980 ton, dan
saat ini progres penyaluran Raskin di Inhil telah mencapai  95,67 persen atau sebesar sebanyak 3.683.235 kilogram sampai dengan alokasi bulan Mei 2012.

“Saat inil hanya tinggal 4 Kecamatan yang belum tuntas dalam penyaluran Raskin. Diantaranya Kecamatan Tempuling, Tanah Merah, ConsonTanah Merah, Concong yang baru mengambill jatah Rasknnya sampai dengan alokasi bulan April 2012, sementara untuk Kecamatan GAS baru mengambil 3 bulan alokasi Raskinnya di tahun 2012 ini,” paparnya.

Faizal mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran raskin di beberapa daerah sudah 100 persen. Namun di beberapa daerah lainnya masih ada yang baru mencapai 70 persen dari target. “Sampail hari ini kita masih menunggu 4 kecamatan tersebut untuk mengambil jatah Raskin mereka sampai bulan Juni 2012,” tandasnya.

Dijelaskannya lebih jauh, untuk pendistribusian Raskin di Inhil sampai saat ini belum ditemukan kendala, hal ini terbukti dengan realisasi Raskin saat ini telah mencapai sebesar 95,67 persen. maka dari itu dia berharap pada 4 kecamatan tersebut untuk segera mengambil alokasi Raskinnya,  agar dapat menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu tentunya agar seluruh jatah tersebut dapat didistribusikan sesuai dengan jadwal hingga bulan Juni mendatang

“Kami optimistis seluruh jatah raskin yang diberikan pemerintah pusat untuk Kabupaten Inhil akan tuntas disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS),”imbuhnya.(Fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org )– Dinas Tenega Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui program perluasan kesempatan kerja tahun 2012 dalam waktu dekat ini akan melaksanakan kegiatan Pembekalan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM) bidang wirausaha.

Demikian dikatakan Kepala Dinsnakertrans Inhil, H Hafitsyah. Menurutnya, waktu pelaksanaanya  hanya tinggal menunggu surat dan beberapa administrasi. “Yang jelas dalam waktu dekat. saat ini kita masih menunggu surat dari tinggkat atas,” jelas Hafitsyah baru-baru ini di Tembilahan.

Lanjutnya, kegiatan pembekalan tersebut merupakan kegiatan untuk membekali para wirausaha mandiri dengan pengetahuan tentang dasar-dasar usaha mandiri, sehingga diharapkan kedepannya para peserta akan memiliki kemampuan dalam membangun dan mengembangkan usaha.

“Paling tidak, melalaui pembekalan ini para peserta mampu memasuki dunia usaha dan dapat bersaing menjadi wirausahawan,” harapnya.

Adapaun para pesertanya, kata Hafitsyah lagi, akan dicari dari 20 kecamatan se Inhil. Namun dia belum bisa mengatakan kecamatan mana yang akan menjadi pemusatan pembekalan. “Intinya, ada beberapa kriteria calon peserta yang kita cari. Seperti, yang bersangkutan masih pengangguran” paparnya.

Program pemerintah itu dibentuk akibat tingginya angka pengangguran dikalangan kaum muda, sehingga menjadi keprihatinan pemerintah mengingat mereka sebenarnya memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi yang baik. Namun tidak mendapat arahan secara sepesipik. Oleh karena itu Pemerintah Pusat membentuk kegiatan TKM untuk memberdayakan SDM yang memilki potensi khususnya dibidang wira usaha sejenisnya.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Hasil pantauan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama Komisi II DPRD Inhil di dua Kecamatan (Concong dan Kuindra .red), didapati penjualan BBM jenis solar dilakukan jauh diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Untuk ini, Kadisperindag janji akan menindaklanjuti.

“Benar, dari hasil pantauan kita bersama komisi II DPRD Inhil baru-baru ini, kita temukan penjualan minyak solar yang dilakukan pangkalan jauh diatas HET yang ditentukan. Kita akan coba pelajari dimana letak salahnya. HET-nya yang tidak relevan lagi dengan kondisi dilapangan atau memang ada permainan dari pangkalan-pangkalan itu sendiri” Sebut Rudiansyah ketika dimintai komfirmasi diruang kerjanya, Rabu (23/5)

Secara aturan, dijelaskan oleh mantan Staff Ahli Bupati bidang Ekonomi dan Keuangan ini, pangkalan hanya dibenarkan melakukan stok minyak maksimal 6000 liter, kalau lebih dari itu, ijinnya Gubernur yang berikan.

Mungkin saja menurut Rudiansyah lagi, karena jarak yang mereka tempuh cukup jauh ke APMS, menyebabkan biaya tranportasi besar dan terpaksa menaikan harga jual kepada masyarakat. “Yang jelas, kita punya daftar di APMS mana mereka mengambil, kita akan hitung jarak tempuh mereka untuk mengetahui biaya tranportasi sebenarnya yang dibutuhkan dan kita akan pelajari dimana titik persoalannya,”papar  Rudiansyah.

Ketika dipertanyakan detikriau.org mengenai pernyataan dari salah seorang pemilik pangkalan di Kecamatan Concong luar yang menyebutkan bahwa pembelian mereka pada APMS memang sudah diatas HET dan bahkan sejak dulu menurutnya disperindag juga mengetahui ditambah masyarakatpun tidak keberatan, Rudiansyah sempat terkejut dan untuk itu ia menyatakan akan mempertanyakan kebenaran pernyataan pengusaha pangkalan ini.

”Masyarakat keberatan atau tidak saya rasa bukan itu persoalannya. HET itu merupakan hak masyarakat untuk mendapat jaminan harga tidak dipermainkan seenaknya. Kita akan pertanyakan pernyataan mereka ini, apa benar seperti itu. Sedangkan apabila disebut disperindag mengetahui mereka menjual diatas HET, saya bantah hal ini. Secara pribadi saya tidak tau karena saya memang baru beberapa bulan ini duduk sebagai kadisperindag.” Pungkas Rudiansyah.(fsl)