TEMBILAHAN (WWW.DETIKRIAU.ORG) – Ketua DPC Partai Demokrat Inhil periode 2007 s/d 2012, Irwandi nyatakan dengan tegas keengganannya untuk menghadiri prosesi pelantikan kepengurusan baru DPC Partai Demokrat Inhil periode 2012 s/d 2017. Sampai saat ini Irwandi masih menilai pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Inhil beberapa waktu lalu di Pekanbaru sebagai bentuk pelanggaran AD/ART Partai.

“Pelaksanaan Muscab beberapa waktu lalu di Pekanbaru jelas sebuah pelanggaran AD/ART Partai dan tentunya hasilnyapun perlu dpertanyakan keabsahannya.  Terkait pelantikan kepengurusan periode 2012 s/d 2017 hari ini, saya rasa tidak perlulah saya komentari lagi sah atau tidak.”Jawab Irwandi ketika di komfirmasi Www.detikriau.org melalui sambungan telepon selularnya, jum’at (4/5).

Diakui Irwandi, prosesi pelantikan pengurusan hari ini dirinya memang diundang untuk menghadiri, dan menurut informasi yang ia terima, ia masih masuk di dalam kepengurusan.”Katanya jabatan saya di partai sebagai majelis partai cabang, saya tidak pernah mengetahui ada posisi seperti ini di dalam AD/ART Partai. Karena sejak awal saya nilai prosesnya penuh intrik yang tidak benar, untuk apa saya menghadiri prosesi pelantikan ini hari,”Tegas Irwandi sambil menyatakan sampai detik ini ia belum melihat SK penetapan kepengurusan DPC Partai Demokrat Inhil periode 2012 s/d 2017 tersebut.

Dalam pemberitaan beberapa waktu lalu, Irwandi juga dengan tegas mengaku dirinya sangat kecewa dengan dilaksanakannya Muscab DPC Demokrat Inhil di pekanbaru 28 januari 2012 yang lalu. Kebijakan ini dinilainya telah menyalahi aturan yang ada dalam AD/ART partai. Sebagai bentuk protes, DPC Partai Demokrat Kabupaten Inhil mengibarkkan bendera setengah tiang serta menuding HR Mambang Mit tidak layak untuk maju sebagai calon Gubernur Riau.

“Saya dilantik sebagai Ketua Demokrat Inhil untuk periode 2007 s/d 2012. Artinya apa?, artinya saat pemilihan itu saya belum dimisioner, anehnya, rencana pelaksanaan Muscab itu sendiri tidak pernah diberitahukan kepada saya. Bahkan dilokasi pelaksanaan Muscab sama sekali tidak ada tanda-tanda dilaksanakannya Muscab. Jadi ini apa? Sudahlah Muscab ini dilaksanakan secara gelap malah lebih digelap-gelapkan lagi,”Ungkap Irwandi ketika ditemui Www.detikriau.org di Kantor DPC Partai Demokrat Inhil jalan Baharuddin Jusuf, Tembilahan. Jum’at (3/1/2012) yang lalu. (fsl)

TEMBILAHAN (WWW.DETIKRIAU.ORG) – Pelantikan kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil) periode 2012 s/d 2017 yang dihadiri secara langsung oleh Ketua DPD Partai Demokrat Riau, HR Mambang Mit berlangsung dibawah guyuran hujan lebat dan terputusnya pasokan arus listrik PLN. Dalam prosesi itu, Pengurus DPC Demokrat Kab. Inhil yang baru dilantik menyatakan dukungan secara resmi kepada HR. Mambang Mit untuk maju sebagai Calon Gubernur Riau periode mendatang. Jum’at (4/5).

Pantauan Www.detikriau.org, Baru saja rombongan Ketua DPD Partai Demokrat Riau, HR Mambang Mit didampingi Istri, Raja Maulida Mambang Mit serta beberapa petinggi partai Demokrat Riau melangkahkan kaki ke tempat pelaksanaan prosesi pelantikan kepengurusan baru bertempat di Kantor DPC Partai Demokrat Inhil Jalan Keritang No. 09 Tembilahan sekira pukul 14.40 Wib, Awan gelap yang mulai terlihat menyelimuti kota Tembilahan sejak pukul 13.00 Wib akhirnya pecah dan tetesan air menguyur bumi. Tidak berselang lama, pasokan listrik PLN-pun terputus, Suasana remang diiringi gemuruh suara guntur membuat suasana sesaat hening. Entah apa yang saat itu menggayut dalam hati masing-masing umat manusia yang katanya bertarung demi memperjuangkan masyarakat kecil yang mengharuskan seluruh kadernya untuk berlaku “Bersih, Cerdas dan Santun” ini.

Gema suara mesin diesel tidak berselang lama terdengar, sinar lampu pijar kembali bercahaya dan prosesi pelantikan satu persatu berlanjut dibawah naungan tenda dalam suasana masih dibawah derasnya guyuran hujan.

Ketua Panitia Pelantikan, Yunus Marala menjelaskan bahwa pelaksanaan pelantikan kepengurusan DPC Partai Demokrat Inhil periode 2012 s/d 2017 hari ini merupakan buah dari pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Inhil di Pekanbaru beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Yunus Marala juga membacakan SK DPD No.08.08/SK/DPD.PD/DPC/III/2012 tentang pengesahan susunan kepengurusan DPC Partai Demokrat Kab. Inhil periode 2012 s/d 2017 tertanggal 29 Maret 2012.

Dalam SK yang ditandatangani secara langsung oleh Ketua DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan Sekjen Edi Baskoro itu menyatakan H. Syamsuddin Uti Sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Inhil periode 2012 s/d 2017.

Dalam Kata sambutannya, Syamsuddin Uti berjanji akan menjalankan Partai Demokrat dengan baik. Ia juga sempat menyatakan kepada semua kader DPC Partai Demokrat untuk merapatkan barisan dan bersatu.”Kita boleh berbeda pendapat tapi jangan bersilang pendapat. Saya berharap kepada semua kader untuk dapat bekerjasama. Akuilah bahwa saat ini era perubahan. Saat saya maju sebagai calon Bupati Inhil beberapa waktu lalu, saya kalah dan saya terima sebagai sebuah realita. Kalau tidak berani mengaku kalah, jangan ikut bertanding. Dalam Politik, sikut menyikut itu adalah hal yang biasa. Tapi kedepan, kalau saya kembali maju, mudah-mudahan saya tidak ingin kalah lagi,”Ujarnya dalam kata sambutan yang membuat kader dan sebahagian besar tamu undangan mereka-reka kepada siapa dan kemana arah kalimat sambutan ini ditujukan.

Dalam kesempatan itu, Syamsuddin nyatakan dirinya siap menghadapi pertarungan 2013 mendatang serta dengan suara lantang dan sikap tegas, H. Syamsuddin Uti sekaligus menyatakan DPC Partai Demokrat Inhil mendukung HR Mambang Mit sebagai Calon Gubernur Riau mendatang dari partai Demokrat.”HR. Mambang Mit adalah kader terbaik Partai Demokrat Riau yang kita miliki. Kita nyatakan dukungan penuh kepada beliau untuk ikut bertarung dalam pemilihan gubernur riau mendatang,” Ujar Syamsuddin Uti yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan tertulis dukungan DPC Partai Demokrat Inhil oleh Ketua Panitia Pelantikan sekaligus Sekretris DPC Partai Demokrat Inhil yang baru, Yunus Marala.

Dalam pidatonya, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, HR Mambang Mit akui, dalam berpidato politik dirinya berbicara memang cukup keras dan sedikit sombong. Menurut Mambang Mit yang saat ini juga masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Riau bahwa menurutnya, ucapan Syamsuddin Uti yang nayatakan siap hadapi pertarungan 2013 mendatang bukanlah hanya sekedar omongan. Disebutnya, jika Syamsuddin bicara 1 kali maka Ia akan bekerja 1000 kali.”Saya sangat mendukung pernyataan Ketua DPC PD Inhil agar saling bekerjsama dalam bekerja. Kita juga punya motto,”bersama kita bisa”. Dalam kesempatan ini, saya juga meminta agar semua kader Partai Demokrat Inhil untuk mendukung semua kebijakan pemerintah daerah asal benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” Ucap Mamabang Mit.

Saat itu, HR Mambang Mit juga mengucapkan terimakasih atas kepercayaan seluruh pengurus dan kader DPC Demokrat Inhil dalam mendukung dirinya untuk maju sebagai calon Gubernur Riau periode mendatang. Mambang Mit juga menitipkan amanat agar Syamsuddin Uti kedepan harus mampu merebut kekuasaan di eksekutif serta mentargetkan perolehan kursi demokrat inhil di legislatif mendatang  sedikitnya 8 kursi. (Dalam pemilu yang lalu Partai Demokrat Inhil berhasil meraih 4 kursi di DPRD Inhil. red)

Prosesi pelantikan kepengurusan DPC Partai Demokrat Inhil ini juga tampak dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kabupaten Inhil, Wakil Bupati Inhil, H. Rosman Malomo, Ketua DPC Partai Golkar Inhil yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPRD Inhil, H. Raus Walid, Beberapa orang anggota DPRD Inhil serta kader Partai. (fsl)

TEMBILAHAN (WWW.DETIKRIAU.ORG) – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silva) APBD Inhil 2011 yang mendekati angka Rp 100 miliar dinilai DPRD Inhil sebagai wujud dari kurang matangnya perencanaan keuangan pemerintah daerah.
Pasalnya, dari kondisi tersebut banyak kepentingan masyarakat lain yang seharusnya bisa diwujudkan menjadi terbengkalai atau bahkan tidak bisa terlaksana sama sekali.
“Besarnya anggaran daerah yang tidak direalisasikan merupakan akibat kurang komplit dan konprehensifnya perencanaan keuangan daerah, ditambah lagi selalu tidak tepat waktunya pembahasan APBD setiap tahun sehingga berakibat terlambatnya semua pekerjaan, “ kata Tarmizi, juru bicara Pansus I DPRD Inhil,
Dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat Inhil diharapkan kepada semua satuan kerja di lingkungan Pemkab Inhil untuk bisa melakukan pemetaan dan pendataan yang akurat pada bidang masing-masing, sehingga penggunaan anggaran akan bisa tepat sasaran dan bermanfaat.
“Hasil pembahasan Pansus I tentang LKPj Bupati Inhil tahun 2011, hampir semua satuan kerja kami rekomendasikan untuk melakukan perbaikan yang signifikan, sebab dengan anggaran daerah yang cukup terbatas, ke depan tujuan dan peruntukannya harus jelas dan akuntabel, “ tegas Tarmizi. .(fen)

TEMBILAHAN (WWW.DETIKRIAU.ORG) – Pertengahan Mei 2012 ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mulai menggelar sosialisasi program pembedayaan desa menuju Desa Mandiri (DM). Itu menandai proses awal pelaksanaan program unggulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil di lapangan.

Kendati terdapat  terdapat lebih 30 desa pemekaran baru, namun program tersebut tetap akan dilaksanakan secara serentak. Program yang sudah berjalan lebih dari enam tahun itu seperti sebelumnya dimasudkan untuk mensukseskan program K2I. “Insya Allah, jika tidak ada aral melintang pertengahan bula ini (Mei 2012, red) sudah kita gelar sosialisasinya,” ungkap Kelapa BPMPD Inhil, H Edy Syafwannur, Jumat (04/5).

Hal yang amat diharapkanya kedepan, jika program itu sudah dilaksanakan oleh seluruh desa, diharapkan semua pihak dapat  menjalankanya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Dalam pelaksanaan dilapangan, lanjut Iwan, sapaan akrab Edy Syafwannur, tiap desa berhak menentukan pilihan program sesuai dengan kebutuhan.

Tapi apa yang dilaksanakan itu tidak terlepas dari mengutamakan semangat kebersamaan seluruh komponen tiap-tiap desa. Sebab, selama ini dalam menentukan rencana dalam pembangunan desa, BPMPD selalu memberikan kebebasan sendiri. “Jangan sempat mengabaikan rasa kebersamaan. Tanamkan semangat kegotongroyongan,” harapnya berpesan.

Sebagaimana tujuan, desa mandiri merupakan program Pemkab Inhil, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat mulai dari perkotaan hingga sampai kepelosok-kepelosok desa. Melalui program ini masyarakat secara kelambagaan dapat diperdayakan. Artinya desa berhak dan menentukan apa yang menjadi kebutuhannya.(fen)

PEKANBARU — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusut transaksi lewat rekening yang diduga milik Gubernur Riau Haji Muhammad Rusli Zainal senilai Rp7 triliun yang diinvestasikan pada unit usaha perikanan dan kelautan di Vietnam.

“Sejauh ini laporan mengenai adanya rekening mencurigakan itu belum sampai ke kami. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga masih senyam-senyum saja. Namun jika benar, maka kami akan mengusutnya. Hal itu jelas,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi lewat telepon, Kamis 3 Mei 2012.

Sebelumnya, PPATK mencurigai transaksi saham perikanan dan kelautan senilai Rp7 triliun di Vietnam lewat rekening yang diduga milik Rusli Zainal yang juga Gubernur Riau (Gubri).

Ketua Indonesia Monitoring Development (IMD) Raja Adnan yang saat ini berada di Jakarta untuk keperluan sesuatu hal mengatakan, kecurigaan itu bermula adanya transaksi berulang lewat rekening Gubri.

Namun secara terpisah, Juru Bicara Gubri, Chairul Rizki membantahnya. Menurut dia, saham senilai Rp7 triliun bukan jumlah yang sedikit.

“Hal itu sesuatu yang tidak mungkin,” kata Rizki lewat pesan elektroniknya.

Adnan kembali menjelaskan bahwa PPATK mencurigai aliran dana senilai Rp7 triliun yang dialokasikan ke unit usaha perikanan dan kelautan di Vietnam atas nama Rusli Zainal itu sudah sejak lama.

Dugaan adanya rekening gendut sekaligus pencucian uang ini, kata Adnan, berawal dari kunjungan Gubernur Riau ke Vietnam untuk studi banding mengenai pengelolaan perikanan dan kelautan di Vietnam.

Rencananya, kata dia, hasil dari kunjungan itu, Pemerintah Provinsi Riau akan mengembangkan budidaya ikan di Riau.

“Ternyata menurut informasi yang saya dapat dari PPATK, ada kesepakatan lain antara Gubri dengan Pemerintah Vietnam,” katanya.

Hal ini yang kemudian, menurut Adnan, tercium hingga pada akhirnya PPATK berupaya mengusut dugaan kasus tersebut.

Menurut informasi yang disampaikan PPATK, demikian Adnan, transaksi antarkedua pihak dilakukan dengan cara tunai dan ada juga yang melalui rekening.(Micom/Antara)

PEKANBARU–  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencurigai transaksi saham perikanan dan kelautan senilai Rp7 triliun di Vietnam lewat rekening atas nama Rusli Zainal yang juga Gubernur Riau. 

“Kecurigaan ini bermula adanya transaksi berulang lewat rekening Gubernur Riau,” kata Ketua Indonesia Monitoring Depelopment (IMD) Raja Adnan, Rabu (2/5).

Secara terpisah, Juru Bicara Gubernur Riau Chairul Rizki membantahnya. Ia mengatakan saham senilai Rp7 triliun bukan jumlah yang sedikit. “Hal itu sesuatu yang tidak mungkin,” kata Rizki lewat pesan elektroniknya.

Adnan kembali menjelaskan, PPATK mencurigai aliran dana senilai Rp7 triliun yang dialokasikan ke unit usaha perikanan dan kelautan di Vietnam atas nama Rusli Zainal itu sudah lama.

Dugaan adanya rekening gendut sekaligus pencucian uang ini, ujarnya, berawal dari kunjungan Gubernur Riau ke Vietnam untuk studi banding mengenai pengelolaan perikanan dan kelautan di Vietnam. Rencananya, dari hasil kunjungan itu Pemerintah Provinsi Riau akan mengembangkan budidaya ikan di Riau.

“Ternyata menurut informasi yang saya dapat dari PPATK, ada kesepakatan lain antara Gubernur Riau dengan Pemerintah Vietnam,” kata Adnan. Hal itu yang kemudian tercium hingga akhirnya PPATK berupaya mengusut dugaan kasus tersebut.

Menurut informasi yang disampaikan PPATK, demikian Adnan, transaksi antarkedua pihak dilakukan dengan cara tunai dan ada juga yang melalui rekening. Melihat besarnya potensi kerugian negara, PPATK kemudian mencoba mengadukannya ke pihak petinggi hukum negeri ini dengan harapan dapat ditindaklanjuti. (Micom/Antara)