JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud dinilai telah berhasil meningkatkan kesejahteraan para pendidik. Para guru yang lulus ujian sertifikasi dipastikan akan mendapat tunjangan profesi. Namun, guru bersertifikat ternyata belum tentu berkualitas. Karena itu, mulai tahun ini, pemerintah akan segera memberlakukan pengukuran kinerja guru bersertifikat.

“Kami memang belum melakukan pengukuran secara utuh kinerja guru. Untuk itu, saat ini kita sedang mempersiapkan pengukuran kinerja-kinerja dari guru-guru yang sudah disertifikasi,”jelas Mendikbud Muhammad Nuh ditemui usai raker bersama komisi X DPR di gedung DPR, Rabu (6/6).

Nuh menuturkan pihaknya menyiapkan beberapa instrumen untuk mengukur kinerja para guru yang sudah lulus uji sertifikasi. Salah satu instrumen yang menjadi indikator penilaian adalah absentism atau ketidakhadiran. Menurut Mantan Menkominfo tersebut kehadiran guru sangat penting dan memiliki dampak jangka panjang bagi proses belajar mengajar.

“Bisa dibayangkan kalau satu minggu, dia absen satu mata pelajaran. Dalam sebulan, dia bisa absen empat jam. Hal itu akan merusak suasana sekolah, guru absen, anak tidak ada yang mengajar. Akhirnya mereka bisa lepas kendali. Absensi itu hal yang pokok,”jelasnya.

Mantan Rektor ITS tersebut melanjutkan, pengukuran kinerja tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan siswa. Dia mengungkapkan, dalam satu sekolah, meski para gurunya memiliki sertifikat, kualitas tiap kelas berbeda.

“Nilai anak kelas A lebih baik dari kelas B. Padahal masing-masing gurunya sama-sama dapat tunjangan sertifikasi. Karena itu, pengukuran ini perlu. Dari sini, kita juga bisa mengukur keterlibatan guru dalam kegiatan ekskul maupun berapat banyak guru yang melakukan pendampingan,”urainya.

Untuk itu, Nuh memaparkan pihaknya tidak segan-segan menindak para guru bersertifikat yang kinerjanya ternyata tidak baik. Dia sempat menyinggung soal tunjangan profesi. Tidak menutup kemungkinan, pemerintah akan mencabut tunjangan profesi guru yang bersangkutan. “Saya bisa kasih tunjangan atau tidak ada tunjangan,”imbuh dia.

Ketika ditanya soal kemungkinan pengadaan mesin finger print untuk absensi guru, Nuh mengatakan telah mengantisipasi hal tersebut. Dia memastikan, meski pengukuran kinerja menyangkut soal absensi, tidak perlu sampai mengadakan mesin absensi tersebut.

“Nanti kalau mau melakukan pengukuran kinerja dari absensi, lalu dihubung-hubungkan dengan pengadaan mesin finger print. Padahal tidak, kalau orang mau ngukur absensi guru kan bisa dilakukan dari siswa dan kepala sekolahnya, tidak perlu sampai harus punya mesin finger print,”jelasnya.

Selain pengukuran kinerja, bulan Juli mendatang pemerintah akan menggelar uji ulang bagi guru yang sudah bersertifikat atau lulus sertifikasi. Hal itu untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan guru pascasertifikasi. Uji ulang tersebut juga menjadi sarana untuk membangung kesadaran para guru untuk terus meningkatkan diri. Menurut rencana sebanyak 1.020.000 guru akan dites ulang sebagai konsekuensi atas peningkatan kualitas mengajar setelah mendapat pendapatan tambahan dari tunjangan profesi.(jpnn)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Memasuki minggu ke dua bulan juni 2012, progress pembangunan Venue PON Futsal baru capai 35 persen. Namun manajer proyek PT. WIKA tetap optimis agustus mendatang Venue Futsal sudah bisa dilakukan uji coba.

“Kita sangat optimis pekerjaan akan terselesaikan. Kita akan terus gesa pekerjaan. Juli mendatang, kita targetkan pekerjaan akan capai 65 persen dan Agustusnya bisa mencapai 85 persen agar rencana uji coba bisa dilaksanakan,” Ujar Manajer Proyek PT. WIKA, Ikhsan Sabri kepada wartawan, Kamis (7/6)

Dijelaskannya, setelah melewati masa pekerjaan tersulit yakni pada bagian pondasi, tahap pekerjaan selanjutnya dinilainya akan lebih mudah. Ia memperkirakan pada bulan Juli mendatang pekerjaan pada bagian atap Venue Pon Futsal di Tembilahan sudah dipasang.(dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Putusan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Inhil tentang permintaan penghentian sementara aktifitas PT. Palma I nyatanya juga tidak diindahkan. Sampai hari ini, Kamis (7/6) perusahaan perkebunan kelapa sawit ini masih tetap melakukan aktifitas.

‘Sampai hari ini PT. Palma I masih melakukan aktifitas. Enam buah alat berat mereka terus mengilas lahan usaha kami. Hasil putusan rapat dengan komisi I DPRD Inhil, senin (4/6) lalu yang kembali meminta penghentian aktifitas perusahaan mereka nyatanya tidak juga mereka indahkan.  Saat ini masyarakat petani memang belum mengambil sikap.” Ujar Ketua  Gabungan Kelompok Tani Desa Pancur, Ahmad Rizal Zuhdi kepada detikriau.org, Kamis (7/6)

Sikap tidak kooperatif PT. Palma I ini tentu saja membuat masyarakat petani kecewa. Berbagai usaha yang mereka perjuangkan seakan tidak membuahkan hasil. PT. Palma I terus tidak bergeming meskipun sebelumnya, permintaan penghentian aktifias tersebut juga telah dimintakan melalui Surat dari Bupati Kab. Inhu dengan Nomor: 332/um/XI/2009 tertanggal 8 oktober 2009 dan Pemeritah Provinsi Riau dengan surat bernomor: 136/TAPEM/23.01 tertanggal 5 Januari 2011.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh wartawan dari kasi tanah dan pendaftaran tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tembilahan, Firmansyah, mereka mengaku hari ini, kamis (7/6) petugas BPN Tembilahan dipanggil ke Pekanbaru untuk mengikuti rapat terkait rencana pengukuran ulang lahan PT. Palma I. “Benar, BPN Tembilahan juga mengikuti rapat terkait persoalan rencana pengukuran lahan PT. Palama I. hari ini mereka rapat di Pekanbaru,” Sebutnya memberikan komfirmasi.(dro)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Tim Kajian Rumusan Harga Kelapa yang sudah terbentuk pada kamis (31/5) yang lalu oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab Inhil) direncanakan sudah mulai melaksanakan tugas pada bulan juni 2012 ini juga.

Pernyataan ini disampaikan oleh Asisten II Setdakab Inhil, H. Syafrinal Hedy baru-baru ini di Tembilahan.

“Tim sudah kita bentuk. Kita hanya tunggu untuk di SK-kan oleh Bupati. Mudah-mudahan bulan Juni ini juga Tim sudah mulai bekerja,” ujar Asisten II Setdakab Inhil, H Syafrinal Hedy.

Selain itu, lanjut Syafrinal Hedy, Tim yang dibentuk merupakan gabungan dari beberapa instansi terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Dinas Perkebunan. “Tim ini kemudian akan kembali melakukan rapat kecil untuk menyusun program kerja yang akan dilaksanakan.” Jelas Syafrinal Hedy.

Terkait dengan revisi rumusan harga kelapa dan kopra tersebut, Asisten II menjelaskan,   hal ini didasarkan kepada surat Kementrian Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 628/Kpts-II/1998 tertanggal 11 September 1998 tentang ketentuan pembelian harga kelapa hibrida petani dan penetapan pembelian harga kelapa hibrida petani PIR-Trans yang mengacu pada rumusan harga.

Dalam surat Menhutbun ini, pihaknya menilai, bahwa rumusan harga pembelian kelapa hibrida sudah tidak sesuai lagi, karena hanya memperhitungkan daging buah saja sementara bagian lain dari buah hibrida, seperti tempurung, air dan sabut kelapa tidak diperhitungkan. Oleh karenanya diperlukan kajian ulang terhadap komponen pembentuk rumusan tersebut.

“Tim yang telah dibentuk itu nantinya juga akan melakukan koordinasi dengan Universitas Riau (UNRI). Hasil kajian yang ditetapkan nantinya akan jadi payung hukum bagi petani kelapa untuk melakukan transaksi jual beli dengan perusahaan yang ada di Inhil,” Pungkasnya. (fsl).

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –Dinas Pekerjaan Umum Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Inhil, akan melakukan revisi ulang tentang masalah sampah. Revisi tersebut akan kembali dilakukan diseluruh sektor yang selama ini dinilai masih menjadi masalah. Hal ini dilakukan agar persoalan sampah tidak lagi menjadi keluhan masyakat.

“Semua mungkin akan kita revisi lagi, mulai dari titik pembuangan hingga jadwal penjemputan di beberapa sektor yang dinilai masih banyak dikeluhkan masyarakat, seperti pasar, sekolah dan tempat umum lainya,” ujarnya. Kamis (7/6).

Namun untuk tertibnya menurut Tengku Edy lagi, tentunya sangat dibutuhkan juga peran aktif dari masyarakat misalnya ketaatan masyarakat untuk mematuhi jadwal membuang sampah dan tidak membuang sampah secara berserakan.” Sebaiknya sampah dibungkus dulu dengan kantong plastik bekas ataupun karung agar nantinya dapat memudahkan petugas dalam pengangkutan. Paling tidak tentunya sedikit dapat membantu petugas kebersihan karena tidak repot lagi harus memungut sampah-sampah yang berserakan dan yang terpenting, patuhi jadwal pembuangan sampah agar nantinya tidak tertinggal saat pengangkutan.”Pesan Tengku Edy.

Saat ini Tengku Edy mengaku telah melakukan koordinasi dengan RT maupun RW setempat untuk membahas permasalahan tersebut, hal ini dilakukan agar masalah pembuangan sampah bisa diselesaikan dengan rasa tanggung jawab bersama. (***)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Beberapa tenaga pengajar didesa mengeluh. Mereka mengkritik kesan tidak adilnya perhatian pemerintah dalam memfasilitasi pendidikan yang berada di desa dan perkotaan termasuk carut marut penempatan tenaga pengajar. Minimnya  fasilitas belajar mengajar, kurangnya sarana pendukung dan keterbatasan guru dinilainya masih menjadi persoalan utama.

Keluhan ini disampaikan oleh seorang tenaga pengajar disebuah desa di Kabupaten Indragiri Hilir yang enggan menyebutkan namanya kepada detikriau.org, Rabu (6/6). Menurut pengakuannya, kesenjangan itu sangat nyata terlihat seperti minimnya tenaga pengajar di desa sedangkan di ibukota baik itu di Ibukota Kecamatan maupun Kabupaten bahkan menumpuk.

“Untuk memberikan pembelajaran, kita terpaksa merangkap jadi guru untuk beberapa mata studi. Kondisi seperti ini tentunya akan menyebabkan tranfer ilmu yang harus kita berikan kepada sang murid tidak akan maksimal. Harus saya akui tidak semua bidang studi bisa kita kuasai dengan baik, tapi mau apa lagi, kondisi seperti ini harus kami terima karena memang keterbatasan tenaga pengajar disekolah kita,” Ujarnya menyampaikan keluh kesah.

Disamping persoalan itu, persoalan infrastruktur juga mebuat proses belajar mengajar menjadi tidak nyaman.”Bukan didesa saya saja, dibeberapa desa yang pernah saya masuki, saya masih banyak menemukan kondisi bangunan dan sarana pendukung yang tidak memadai. Kita tentunya sedih melihat atap sekolah yang sudah bocor disana-sini, dinding bangunan sekolah yang lapuk, meja belajar yang rusak dan tidak mencukupi, sekolah yang tidak memiliki WC, sekolah penuh lumpur dan masih banyak sekolah tidak ada pasokan listrik. Namun saat kita lihat sekolah di ibukota, mereka diberikan fasilitas yang sangat baik. Proses belajar mengajar bahkan dilengkapi dengan internet, media infocus dan berbagai fasilitas dengan kemajuan IT.” Ungkapnya.

Apa yang diungkapkannya ini juga diamini oleh teman seprofesinya yang juga enggan untuk menyebutkan nama. Menurutnya, kesenjangan tenaga pendidik di kota dengan desa ini disebabkan tidak jelasnya pengaturan kriteria penempatan tenaga guru. “Hanya dengan nota dinas, seorang guru dengan serta merta dan sangat gampang untuk pindah. Coba periksa sendirilah, di ibu kota Kecamatan dan Kabupaten, bukan satu dua guru yang menggunakan nota dinas, informasi teman saya, di sebuah SD di Kecamatan Kempas, 5 orang gurunya menggunakan nota dinas bahkan anehnya lagi di sebuah SD di kota Tembilahan, guru agama saja ada 6 orang. Kok bisa seperti ini?,” Ungkapnya sambil meminta agar namanya tidak dipublikasikan.

Terkait persoalan ini, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil), H. Fauzar mengakui beberapap ersoalan pendidikan memang masih perlu dilakukan pembenahan.

“Persoalan infrastruktur pendidikan memang termasuk program prioritas kita di Disdik Inhil. Namun dengan kondisi geografis serta terbatasnya kemampuan pendanaan tentunya kerja ini harus kita lakukan secara bertahap.  Saya berharap, mudah-mudahan tahun 2014 mendatang persoalan infrastruktur ini sudah dapat terselesaikan. Untuk pembiayaan, kita akan coba dapatkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).” Ujar Fauzar menjawab komfirmasi detikriau.org, Rabu (6/5).

Terkait persoalan guru yang mempergunakan nota dinas menurut Fauzar, persoalan ini sudah terjadi sebelum ia menjabat sebagai Kadisdik Inhil. Untuk hal ini, ia berjanji akan segera meluruskan.” Persoalan guru nota dinas ini sudah saya sampaikan kepada BKD dan Baperjakat. Yang jelas persoalan ini akan kita tindaklanjuti dan benahi sebaik-baiknya. Sedangkan untuk penempatan tenaga pengajar, Disdik juga sedang lakukan evaluasi.” Ujarnya mengakhiri. (fsl)