SUNGAI BATANG (www.detikriau.org)-  – Tim futsal Steven FC Tembilahan, berhasil meraih juara pertama turnamen futsal Benteng CUP 2012 yang diikuti oleh 50 klub baik dari Indragiri Hilir Bagian Selatan maupun Kota Tembilahan dan sekitarnya. Acara tahunan warga tersebut resmi di tutup Ketua Pembina futsal Inhil, H. Edy Syafwannur, yang sekaligus memyerahkan uang pembinaan, Rabu (9/5).

Dalam sambutanya, bang Iwan, sapaan akrab Edy Syafwannur, menyampaikan apresiasinya kepada para panitia penyelenggara kegiatan dan segenap masyarakat Benteng, karena telah sukses menggelar kegiatan positif. Ajang itu menurutnya, selain sebagai wadah peyaluran bakat, juga merupakan wadah pembinaan bagi dunia olehraga.

“Ini merupakan kreatifitas positif masyarakat untuk menjalin silaturahmi antar sesama. Saya berharap kedepan, kegiatan ini terus dilaksanakan, agar bibit-bibit futsal masa depan Inhil semakin bertabur,” Ujarnya.

Dalam turnamen yang berlangsung damai dan lancar itu, Edy Syafwannur sebutkan hal demikian agar dapat terus ditingkatkan. Karena turnamen itu harus dapat memberi contoh bagi generasi muda yang ingin berlomba, yakni dengan mengutamakan sportifitas.

“Kedepan semua kecamatan selayaknya memiliki sarana olahraga futsal yang memadai dalam rangka memberikan pembinaan olahraga khususnya cabang futsal,” cetus Iwan.

Tujuan lain dalam berolahraga, lanjutnya, juga dapat menjaga kebugaran tubuh. Dengan berolahraga yang rutin, setidaknya sudah menjauhkan diri dari bermacam kegiatan negatif yang dapat merusak jiwa dan mental, seperti mabuk dan penyalahgunaan obat-obatan. “Kalau kita disibukan dengan olahraga, badan menjadi sehat dan pikiranpun insyaallah akan selalu positif” sebutnya.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)-  Warga Desa Tanjung Lajau, Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra) kerap digegerkan dengan buaya, bahkan menurut pengakuan warga sekitar, sempat terjadi konflik buaya dengan manusia, meski tidak menelan korban jiwa.

Hal ini dikatakan Anggota DPRD Indragiri Hilir (Inhil) Herwanissitas, saat menggelar reses atau temu ramah dengan warga Tanjung Lajau, akhir pekan kemarin. Menurutnya, buaya-buaya tersebut masuk kedalam kanal, melalui lubang-lubang yang langsung menghubungkan kearah laut.

“Laporan itu langsung disampaiakan warga kepada kita, pada saat itu,” ungkap Sitas, sapaan akrab Herwanissitas, Rabu (9/5).

Masih menurut yang bersangkutan¸, sebelumnya kanal tersebut sangat bersahabat dengan warga sekitar, nyaris tidak pernah terjadi sesuatu hal yang membuat warga merasa ketakutan. Namun belakangan ini ketenagan warga sudah mulai terganggu akibat masuknya buaya kedalam aliran kanal itu.

“Kalau menurut keterangan warga, konflik buaya dengan manusia sudah beberapa kali terjadi. Tapi beruntung saat itu tidak sempat menelan korban. Padahal kanal tersebut, merupakan sarana warga untuk keperluan MCK dan lain-lain,” tandasnya.

Kata Sitas, sejak puluhan tahun lalu hewan itu tidak pernah menampakan diri, apa lagi sampai masuk dan menganggu warga. Namun beberapa bulan terakhir, buaya-buaya mulai muncul kembali.

Belum lama ini kata Sitas, salah seorang warga yang tengah melakukan aktifitasnya menjadi korbannya buaya. Untung saja, buaya itu hanya menerkam bagian tubuh korban.  Bersyukur tidak terjadi apa-apa,” tukasnya.(fen)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kepala Desa Gemilang, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Inhil, Isnaini diduga menggelapkan dana Pembangunan proyek program Desa Madiri Tahun Anggaran 2011. Pasalnya, satu dari tiga paket pekerjaan progam tersebut hingga kini progresnya baru mencapai 40 persen dan dipastikan tidak akan terselesaikan karena dananya sudah habis.

“Sampai saat ini program itu tidak dilanjutkan lagi dan kondisinyapun belum selesai sedangkan Kadesnya sekarang tak tau kemana karena katanya sudah habis masa jabatanya,” ujar seorang warga Desa Gemilang, Amin baru-baru ini melalui sambungan telepon selularnya.

Terkait informasi ini, ketika dikomfirmasikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), mengaku pihaknya sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam program Desa Mandiri tersebut. Seluruh pekerjaan proyek DM menurutnya ditangani secara langsung oleh Kades.

“Saya tidak mengetahui kenapa proyek itu tidak juga selesai. Selama ini, LPM tidak pernah dilibatkan. Proyek DM ditangani secara langsung oleh Kades bersama Sekdesnya. Lagipula sekarang saya tidak lagi menjabat sebagai ketua LPM,”ujarnya sambil meminta agar namanya jangan dikorankan ketika dihubungi melalui sambungan ketelepon selularnya, Rabu (9/9)

Sekretaris Desa Gemilang, Muhammad Yunus ketika dikomfirmasi  membenarkan masalah tersebut. Diakuinya bahwa dana pembangunan program Desa Mandiri tersebut saat ini telah habis.

“Benar, memang ada paket pekerjaan yang belum selesai sampai sekarang sedangkan dana nya telah habis.  Uangnya saya tidak tau, mungkin dipakai Kades untuk keperluan pribadi.” Ujar Yunus.

Ditambahkan Yunus, program Desa Mandiri 2011, Desa Gemilang mendapatkan dana untuk melakukan tiga paket pekerjaan, yaitu Paket penimbunan halaman kantor Desa, Kemudian  Penambahan Bangunan Puskesdes dan terkahir adalah semenisasi jalan lingkungan. Untuk Paket satu dan dua pembangunan tersebut sudah selesai, namun untuk paket tiga, pembangunannya masih 40 persen.

“kalau kita totalkan secara keseluruhan progress pengerjaan Program Desa Madiri tersebut hanya 70 persen,” ungkapnya.

Ketika ditanyai tentang total dananya, M Yunus mengaku sama sekali tidak mengetahui. Menurutnya, dari mulai SPJ tahap pertama maupun  SPPD-nya di urus langsung oleh Kepala Desa.

“Kalau biayanya saya tidak tahu, karena dari awal pak Kades yang ngurus semuanya,” ungkapnya.

Sayangnya, ketika informasi ini dikomfirmasikan kepada Kades Gemilang, Isnaini, meski Handphone dalam keadaan hidup namun tidak bersedia dijawab. Bahkan dua pesan singkat yang dikirim detikriau.org, sampai berita ini dilansir tidak juga dibalas. (fsl)

 Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus penyidikan suap pembangunan sarana PON di Pekanbaru, Riau. Hari ini, lembaga antikorupsi itu menggeledah dua tempat di Pekanbaru, salah satunya kantor PT Adhi Karya.

“Ada Mens stadium dan PT AK (Adhi Karya),” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Rabu (9/5/2012).

Menurut Johan, tim penyidik sudah berangkat ke Pekanbaru. Tujuannya, untuk mencari tambahan barang bukti dalam kasus tersebut.

“Untuk venue-nya PON. Baru berangkat,” imbuhnya.

KPK memang mulai menelusuri ke pihak konsorsium pembangun venue PON 2012 terkait suap DPRD Riau. Pembangunan fasilitas PON tersebut dilakukan melalui konsorsium beberapa perusahaan antara lain PT Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya dan PT Adhi Karya.

Kabarnya, tiga perusahaan ini patungan untuk memberi fee pelicin kepada pihak DPRD. Nilai kontrak proyek tersebut sekitar Rp 832,4 miliar dengan masa pengerjaan selama 787 hari kalender dari 2009 sampai 2011. Alokasi anggaran ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008.

Belakangan, pembangunan fasilitas PON di kawasan Panam, Pekanbaru, tersebut mangkrak akibat kekurangan dana. Pada akhir tahun anggaran 2011, pihak pelaksana, termasuk Dispora Riau selaku pemegang anggaran, mengklaim kekurangan dana pembangunan stadion sekitar Rp 200 miliar. Para pihak itu kemudian meminta bantuan DPRD agar meloloskan penambahan dana pembangunan PON 2012 Riau mencapai ratusan miliar rupiah.(detiknews)

PEKANBARU — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak ragu memroses Gubernur Riau Rusli Zainal terkait kasus dugaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2012. KPK harus memroses secara hukum siapa pun yang terlibat dan menetapkan sebagai tersangka jika bukti cukup kuat. 

“Sejak awal kita mendorong proses hukum dalam kasus PON Riau tidak hanya mengungkap tapi juga menuntaskan. KPK sebaiknya tidak ragu menetapkan siapapun sebagai tersangka jika bukti cukup kuat termasuk juga Gubernur Riau Rusli Zainal,” kata Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho kepada Media Indonesia, Rabu (9/5).

Desakan ICW itu, lanjut Emerson, terkait dengan penetapan dua tersangka baru kasus korupsi PON Riau oleh KPK. Keduanya adalah mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Riau Lukman Abbas dan Wakil Ketua DPRD Riau Taufan Andoso Yakin.

Lukman yang kini menjabat sebagai staf ahli Gubernur Riau bidang infrastruktur diduga berperan sebagai pemberi dan politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Taufan Andoso Yakin sebagai koordinator penerima.

Nama Lukman dan Rusli Zainal masuk dalam daftar cekal oleh Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) terhitung sejak 10 April hingga 10 Oktober 2012. Lukman sudah resmi tersangka, sedangkan Rusli Zainal yang diduga mengetahui semua proses suap tersebut masih sebatas saksi.

“KPK harus menuntaskan kasus korupsi PON Riau. Siapa pun yang terlibat harus diproses hukum dan menetapkan sebagai tersangka jika bukti kuat,” tegas Emerson.

Ia menambahkan, KPK yang kini dipimpin Abraham Samad itu harus berani memberi rasa keadilan bagi masyarakat dalam memerangi perilaku korupsi para penguasa termasuk di daerah. “Termasuk juga Gubernur Riau Rusli Zainal, jika terbukti harus diproses secara hukum,” tegasnya.(Micom)

JAKARTA – Partai Gerindra menegaskan menjelang pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2014 mengusung semboyan “Gerindra Menang, Prabowo Presiden”.

“(Artinya) Orang yang menghendaki Prabowo presiden, seyogyanya pilih Gerindra. Memilih Gerindra otomatis capresnya adalah Prabowo,” kata Muzani, di Jakarta, Rabu (9/5).

Untuk mensukseskan itu Gerindra sudah menyiapkan mesin-mesin partai hingga tingkat ranting. Pun demikian dengan calon legislatif (caleg) potensial yang bisa dipilih rakyat untuk menunjang perolehan suara Gerindra pada pemilu 2014 nanti. “Itu kerja dari parpol dan caleg yang sedang kita siapkan,” katanya.

Menurutnya, dalam pileg nanti Gerindra merangkul sejumlah tokoh daerah, tokoh lokal dan tokoh kampung untuk berjuang melalui medan politik di Partai Gerindra.

Karena, kata dia, pileg ini dengan sistem proporsional terbuka, tidak gunakan nomor urut, tapi dengan suara terbanyak.

“Tokoh yang dipilih itu orang yang  punya kepopuleran di tingkat dapil. Partai Gerindra beri porsi sebanyak mungkin tokoh lokal, untuk bersama Partai Gerindra berjuang di jalur politk lewat pileg. Ketua Dewan Pembina nanti akan memanggil tokoh-tokoh itu,” katanya.

Begitu juga soal calon wakil presiden, Gerindra tidak akan sembarang pilih guna mensukseskan Prabowo sebagai presiden. Muzani menegaskan, hal itu sepenuhnya adalah hak prerogatif Prabowo sebagai capres untuk menentukan siapa cawapresnya. “Kami sudah mengusulkan beberapa nama, tapi masih menggadang-gadang. Tokoh partai yang manggung di Senayan, juga menjadi pertimbangan,” katanya.

Ia menegaskan, cawapres nanti  adalah calon yang bisa memberi dukungan untuk capres, bisa melengkapi apa yang tidak dimiliki capres. “Capres adalah calon yang bisa menjadi wakil, bisa mwakili pada saat presiden betul-betul perlu wakil. Bukan sekedar orang yang memiliki popularitas, tapi orang yang betul-betul memiliki dan melengkapi secara keseluruhan,” katanya.

“Tokoh partai yang manggung di Senayan, juga menjadi pertimbangan. Saya kira semua tokoh yang berlaga dimungkinkan,” tambah Anggota Komisi I DPR itu.
Dia juga menegaskan, jika menjadi Presiden masalah utama yang menjadi perhatian Prabowo adalah ekonomi. “Dalam pandangan Prabowo yang paling mendasar dari sistem kita bernegara adalah di bidang ekonomi,” ujarnya.

Selama ini, kata dia, sistem kapitalistik menjerumuskan negeri ini pada sebuah sistem ekonomi yang menguras seluruh sumber energi dan kekayaan alam yang ada. Menurutnya, itu memengaruhi sistem politik dan demokrasi. “Pandangan kami kita harus mengembalikan sistem perekonomian yang sudah diciptakan dalam Undang-undang Dasar. Kalau kita tarik disana, korupsi bisa ditekan, termasuk biaya demokrasi yang cukup mahal. Ini bkn cerita mudah, tapi ini semangat dan kewajiban kita menjalankan UUD 45,” pungkasnya.(jpnn)