Jakarta — M Nazaruddin menyebut mantan koleganya di Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan Andi Malangranggeng mendapat fee dari proyek Hambalang. Fee itu diatur melalui PT Duta Sari Citralaras, mantan perusahaan istri Ketum Demokrat Anas Urbaningrum, Athiyyah Laila.
Nazaruddin menjelaskan, pembagian itu dilakukan oleh mantan pejabat Adhi Karya, Mahfud Suroso. Pria yang sudah diperiksa KPK inilah yang mengatur soal bagi-bagi fee.

“Mahfud yang bagi untuk Andi Rp 20 miliar, untuk mas Anas Rp 50 miliar, untuk teman-teman DPR itu Mahfud yang menyerahkan Rp 30 miliar,” tegas Nazaruddin.

Hal itu dibeberkan Nazaruddin usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Angelina Sondakh di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (5/6/2012).

Khusus untuk DPR, diserahkan kepada anggota Komisi X. Termasuk para Pimpinan Banggar.

“Semua terima (pimpinan Banggar). Tapi yang atur Mirwan Amir. Waktu itu untuk Pimpinan Banggar Rp 20 miliar. Untuk teman-teman Komisi X Rp 10 miliar,” tegasnya.

“Sudah saya sampaikan ke KPK,” tandas Nazar.(dtc)

PEKANBARU –Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa sembilan saksi terkait kasus suap pembangunan venue lapangan tembak PON XVIII. Salah satu yang diperiksa merupakan ajudan Gubernur Riau yakni Hendra.

Penyidik KPK menghadirkan Hendri untuk mendengarkan hasil sadapan yang diduga suara Rusli Zainal.

“Selain Hendra, KPK juga memeriksa tiga anggota DPRD Riau. Pemeriksaan ketiganya sebagai saksi untuk anggota DPRD yang sudah menjadi tersangka dan mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau Lukman Abbas, ” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP kepada Riausatu, Selasa (5/6).

KPK terus mengembangkan kasus suap Rp900 juta untuk sejumlah anggota DPRD Riau yang diduga sebagai pelicin untuk Panitia Khusus (Pansus) revisi Perda 06 tahun 2010 tentang penambahan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk pembangunan venue lapangan tembak PON XVIII di Pekanbaru.

Dalam pengembangannya, KPK juga menelisik Perda 05 tahun 2008 tentang pembangunan stadion utama PON XVIII.Dalam pemeriksaan kali ini sosok orang terdekat Gubernur Riau yakni Hendri menjadi perhatian khusus wartawan yang meliput.

Dengan memakai setelan kemeja biru langit dan celana hitam, pria yang sering menemani RZ saat dinas itu langsung masuk ke Ruang Catur Prasetya No. A. 101 SPN Pekanbaru.

Berdasarkan pantauan Riausatu Hendra langsung duduk di meja pemeriksaan. Di depannya terlihat seorang penyidik KPK berkaca mata memakai baju kemeja biru garis putih.

Saat diperiksa, Hendra terlihat serius menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik. Sesekali, telingaya dipasangi Hear Phone (HP). Diduga, penyidik tengah memutar ulang hasil sadapan KPK untuk didengarkan. Kemudian setelah HP di lepas, penyidik langsung mengajukan pertanyaan.

Sekilas tampak penyidik meminta Hendra untuk menjelaskan suara siapa yang ada di dalam rekaman tersebut.

Seorang penyidik KPK membenarkan, bila Hendra diminta untuk mendengarkan hasil sadapan yang telah dilakukan KPK terkait kasus suap.

“Tadi memang ada mendengarkan hasil sadapan. Ada beberapa kali. Lalu Hendri diminta untuk menjelaskan, suara siapa yang berada dalam sadapan,” ujar penyidik yang enggan menyebutkan namanya.

Saat keluar sekitar pukul 12.30 WIB, Hendra enggan berkomentar banyak terkait pemeriksaan dirinya. Terkesan, dirinya menutup-nutupi materi pemeriksaan.

“Tak ada yang ditanyakan oleh penyidik kepada saya soal kasus suap. mereka hanya menanyakan dimana rumah saya dan apa pekerjaan saya,” katanya sambil memasang sepatu di Mushallah SPN.

Saat ditanyakan mengenai rekaman hasil sadapan, Hendramenjawab, dirinya hanya mendengarkan sebuah lagu.

“Oh, saat itu saya lagi pusing. Lalu disuruh penyidik mendengarkan lagu untuk menghilangkan pusing saya,” candanya berkelit

Selain Hendra, KPK juga memeriksa tiga anggota DPRD Riau. Menurut Johan Budi SP Juru Bicara KPK, pemeriksaan ketiganya sebagai saksi untuk anggota DPRD yang sudah menjadi tersangka.

“Kesaksian ketiganya untuk berkas Faisal, Dunir, Taufan, dan Lukman Abbas Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau,” kata Johan.

Ketiga anggota DPRD Riau yang diperiksa itu adalah, Zulfan Heri, Tengku Muazza, dan Muhammad Roem Zein. Pemeriksaan ketiganya untuk menjelaskan pertemuan sejumlah anggota dewan di rumah Taufan Andoso Yakin.

“Tadi ada beberapa pertanyaan. Sebagian besar diarahkan ke pertemuan di rumah Taufan yang di Jalan Sumatera. Sebagian lagi terkait proses revisi Perda No.6/2010,” terang Zulfan usai menjalani pemeriksaan pukul 17.00 WIB.

Zulfan mengaku, dirinya tidak pernah mengetahui pertemuan di rumah Taufan. Terkait uang suap senilai Rp900 juta, tambah Zulfan, dirinya juga tidak mengetahui.

“Saya tidak terlibat dalam kasus ini. Tentang revisi, memang saya ketahui bagaimana prosesnya,” kata Zulfan.

Sedangkan Muhammad Roem Zein saat ditemui Berita Terkini usai penyidikan mengakui, dirinya mengetahui pertemuan sejumlah anggota dewan. Sebab, dirinya memang diundang saat itu.

“Untuk pembicaraan saya tidak tahu. Karena saya telat datangnya. Saat datang pukul 10.30 WIB pembicaraan sudah usai. Mereka sudah makan-makan sate saat itu,” katanya.

“Yang hadir disana adalah, Adrian Ali, Lukman Abbas, Taufan, dan sejumlah anggota dewan. Kalau gak salah, ada Johar Firdaus juga. Namun saya tidak ingat pasti,” tambahnya.

Sebelumnya, Johar Firdaus Ketua DPRD Riau mengaku, memang ada pertemuan di rumah Taufan. Namun, dirinya hanya hadir sebentar.

“Saat itu, saya ada keperluan bersama isteri. Sehingga tidak ikut pembicaraan. Disana ada beberapa anggota dewan. Salah satunya M. Roem Zein,” kata Johar usai disidik KPK, Senin (4/6) lalu.

Sementara itu, Tengku Muazza tidak mau berkomentar banyak terkait pemeriksaan dirinya. Ia mengatakan, ada beberapa pertanyaan yang diajukan penyidik.

“Pertanyaan seputar proses revisi Perda nomor 6/2010. Keterangan yang saya berikan untuk berkas Taufan dan Lukman,” kata Tengku pukul 12.30 WIB sambil memasuki ruang penyidikan lagi.

Selain anggota DPRD Riau, KPK juga memeriksa Satria Priambodo dan Supriandi pegawai PT. Pembangunan Perumahan (PP) Persero, Ratna Widayani dan Enda, kedua Staf Bank Mandiri.

Seperti biasa, keempat orang tersebut bungkam seribu bahasa saat ditanyakan mengenai pemeriksaan. Keempatnya dengan cepat menghindari kejaran wartawan.

“Selain itu ada Dasril dan Sandi yang diperiksa,” kata Johan.

Kedua orang tersebut, merupakan orang kepercayaan Faisal. Saat KPK menggelar rekonstruksi kasus, mereka membawa uang senilai Rp500 juta dari Rp900 juta uang suap untuk diberikan ke sejumlah anggota DPRD Riau.

“Saya hanya tandatangan Berita Acara Pemeriksaan setelah dibacakan ulang oleh penyidik. Itu saja, tidak ada tambahan,” kata Sandi dan Dasril.

Pemeriksaan KPK ini akan terus berlanjut dalam tiga hari ke depan. Setiap harinya KPK berencana memeriksa sembilan orang.

“Dalam minggu ini, kami akan memeriksa setiap hari. Rencananya ada sembilan orang setiap harinya. Ada yang anggota dewan, pihak perusahaan, dan pihak yang perlu diminta keterangannya,” ujar penyidik KPK. (rsc)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sejauh ini nama-nama terus bermunculan untuk meramaikan proses demokrasi menuju BM I Inhil pada 2013 mendatang. Dari sekian nama tersebut, hanya kaum Adam yang terlihat. Sedangkan dari kaum hawa sendiri belum terlihat, Padahal  jumlah pemilih perempuan hampir dikatakan berimbang, tentunya menjadi modal yang sangat berarti bagi perempuan yang ingin ikut maju pada Pemilukada Inhil.

Bakri H Anwar anggota DPRD Inhil dari Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) saat ditemui di ruangan kerjanya, Selasa (5/6), mengungkapkan, terus terang Inhil pantas berbangga diri dengan banyaknya para kandidat yang ingin maju nantinya.  Mereka adalah putera-puteri terbaik yang dimiliki Inhil saat ini. Hal itu menandakan Inhil banyak  memiliki orang-orang yang dinilai pantas untuk jadi pemimpin.

“Hanya saja memang sejauh ini kita tidak melihat ada calon perempuan yang tampak. Dalam realitas politik dibanyak negara termasuk Indonesia, terdapat persoalan dalam masalah peran dan posisi gender antara laki-laki dan perempuan” ujarnya.

Dikatakannya, salah satu isu yang sering diangkat oleh aktivis perempuan adalah mengenai partsipasi politik bagi kaum perempuan. Partisipasi politik merupakan salah satu syarat utama demi tegak dan berjalannya demokrasi. Demokrasi juga berarti keikutsertaan seluruh komponen masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan negara.

Sedangkan sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok secara sukarela untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa atau mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan / atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan.

“Makanya saya berharap ada calon dari perempuan yang bisa maju pada Pemilukada Inhil pada 2013 mendatang,” katanya.

Saat disinggung apakah dirinya tidak ingin maju pada Pemilukada Inhil mendatang, karena sejauh PBR ditambah dengan PAN memiliki 6 kursi. Tentunya menjadi modal yang sangat besar dalam rangka mengusung dirinya, dikatakan Bakri banyak yang harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah kemampuan finansial, sebab sangat mustahil untuk menggerakkan roda politik tanpa dukungan dana yang sangat besar, terutama untuk Pemilukada seperti ini.

“Untuk maju pada Pemilkada kekuatan dana menjadi satu pertimbangan yang sangat mendasar. Tanpa dukungan dana yang kuat, sangatlah mustahil kita mampu untuk berkompetisi dalam jabatan kepala daerah,” katanya. (suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Guna mengantisipasi meningkatnya penderita HIV/AIDS, Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan AIDS melaksanakan sosialisasi akan dampak penyakit ini yang diikuti oleh 20 orang peserta, Minggu, (4/6), di ibu kota Kecamatan Kateman Guntung.

Kegiatan ini melibatkan Stakeholder instansi pemerintah hingga ke tingkat Kecamatan dan dihadiri oleh ketua KPA Kabupaten Inhil H Rosman Malomo SH.MH, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris H Umar Pulungan.

“Melalui sosialisasi ini, kami harap  masyarakat tidak mendekati hal-hal yang dapat memicu penularan virus HIV. Di antaranya, seks bebas dan penggunaan narkoba, khususnya jarum suntik,” kata Umar Pulungan

Masih menurutnya , saat ini ditemukan penderita HIV/AIDS ditengah masyarakat terus mengalami peningkatan, namun persentasenya masih relative kecil. Walau diakuinya bahwa satu tahun terakhir ada kecenderungan peningkatan “kelas” dari HIV menjadi AIDS.

Jika seseorang berstatus penderita AIDS, artinya ketahanan tubuhnya semakin menurun, butuh perawatan dan pengobatan lebih intensif.

Ia mengingatkan bahwa pihaknya bakal terus menggencarkan sosialisasi bahaya HIV/AIDS ke masyarakat, khususnya kepada pengguna jarum suntik.

Untuk mengurangi ketergantungan pada narkoba, KPA menganjurkan pengguna jarum suntik menggunakan terapi metadon. “Metadon,  adalah zat yang bisa mengurangi keinginan untuk memakai narkoba” Sebutnya.(suf)

Tembilahan (Www.detikriau.org) — Selasa (5/6), Bupati Inhil yang diwakili Sekda Kab.Inhil H. Alimuddin RM membuka secara resmi acara Penyuluhan Hukum Terpadu di Aula Hotel Telaga Puri Tembilahan.

Dalam Sambutannya, Bupati yang dibacakan Sekdakab Inhil  mengatakan bahwa Sebagaimana kita maklumi bersama,
bahwa negara kita adalah negara hukum. “Karenanya sudah
menjadi keharusan bahwa hukum menjadi panglima. Guna mewujudkan itu, maka masing-masing kita, selaku warga negara yang baik, wajib untuk taat, tunduk dan menghormati aturan-aturan hukum yang berlaku.” Pinta Bupati.

Dijelaskan Bupati lebih jauh, jika mencermati kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, baik di wilayah Indonesia pada umumnya, ataupun Inhil khususnya, ternyata ketaatan kita terhadap hukum masih belum sepenuhnya terwujud. Hal ini ditandai dengan masih maraknya tindak pidana yang terjadi, seperti perampokan, pembunuhan, perdagangan manusia, narkoba, korupsi, dan lain sebagainya.

“Khusus mengenai tindak pidana korupsi, beberapa waktu terakhir ini kita mendengar dan melihat berita korupsi yang melibatkan beberapa Pejabat, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah.Tentunya kita saling memaklumi, bahwa banyak faktor sehingga tindak pidana korupsi dapat terjadi. Salah satunya adalah factor ketidak-mengertian tentang aturan-aturan hukum yang berlaku.” Terang Bupati.

Menurut Bupati, dari suatu kebijakan yang diambil terkadang menurut penilaian kita baik, ternyata menyalahi aturan-aturan hukum yang berlaku dan akhirnya menjerat kita dalam perkara tindak pidana korupsi atau bahkan tindak pidana pencucian uang.

Penyuluhan Hukum Terpadu di Aula Hotel Telaga Puri Tembilahan ini dilaksanakan oleh  Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir bekerjasama dengan Universitas Islam Indragiri
(UNISI) Tembilahan, Pengadilan Negeri Tembilahan, Kejaksaan Negeri
Tembilahan dan Polres Inhil. Peserta penyuluhan sebanyak 50 orang yang merupakan Pejabat Srtuktural ( Eselon 3 & 4 ) dari SKPD di lingkungan Pemkab Inhil.

Menurut Panitia kegiatan,  maksud dan tujauan dari acara penhyuluhan ini antara lain untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan Aparatur Pemerintah Daerah tentang Hukum, khususnya di bidang Tindak Pidana Korupsi dan tindak Pidana Pencucian Uang. “Kita berharap dengan kegiatan seperti ini akan mampu menciptakan Aparatur Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas korupsi dalam rangka menuju Indragiri Hilir Berjaya dan Gemilang”. Tutupnya (Humas Setdakab Inhil/Wai)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Nasib menggenaskan dialami Amat (30) seorang warga Tembilahan yang berasal dari Desa Sungai Bela, Kecamatan Kuindra. Waria dengan postur tubuh tinggi besar ini rubuh bersimbah darah dengan sebuah luka tusukan senjata tajam di rusuk bagian kiri tubuhnya. Keluarga berharap agar pihak kepolisian dapat mengungkap kasus terbunuhnya anak ke-5 dari 11 bersaudara ini.

Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian Polres Indragiri Hilir, pagi, selasa (5/6), pihak kepolisian menerima laporan dari seorang warga yang bernama Maya. Menurut keterangan pemilik WS Ponsel dilantai satu Gemilang Plaza jalan Jendral Sudirman Tembilahan ini, saat akan membuka kios usahanya sekira pukul 7.00 Wib ia menemukan sesosok tubuh terbaring didepan kios. Ketika diamati dengan teliti, dari tangan korban yang mendekap bagian rusuk tubuh sebelah kiri terlihat banyak darah yang masih terlihat segar. “Kita langsung menurunkan petugas untuk memeriksa apa yang dilaporkan. Di TKP kita mendapati korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa,” Terang Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan, S.iK, M.Si melalui Kasad Reskrim Polres Inhil, AKP Edy Munawar saat dimintai komfirmasi diruang kerjanya, Selasa (5/6).

Dijelaskan AKP Edy Munawar lebih lanjut, berdasarkan penyelidikan, diperoleh informasi, Selasa dinihari (5/6) sekira pukul 02.00 Wib, Tersangka terlihat minum-minum dengan 4 orang yang diduga kenalannya yang berinisial, I, y, jm dan ij. “Keempat orang ini yang kita duga mengetahui apa yang terjadi di malam yang menewaskan Amat. Tim buser kita sedang berusaha untuk menemukan ke empat orang ini. Hanya saja tentunya diperlukan kehati-hatiakn karena kita tidak mau salah tangkap. Yang jelas kita masih terus kumpulan berbagai informasi untuk mengungkap siapa pelaku dan apa penyebab terjadinya tindak Kriminal ini,” Kata AKP Edy Munawar lagi.

Menurut keterang rekan korban, Waria yang mengakui bernama Neni, dalam bergaul, korban cukup ramah dan bersahabat. Ia bahkan menegaskan bahwa selama ini korban sepengetahuannya tidak mempunyai musuh.”Ia tidak pernah berbuat yang macam-macam. Pokonya baiklah,” Sebut Neni yang saat itu ditemani oleh beberapa orang Waria ketika sempat ditemui detikriau.org di depan Kamar Mayat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) Tembilahan, Selasa (5/6).

Hasanuddin, Kepala Desa Sungai Bela Kecamatan Kuindra berharap agar pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kasus yang menewaskan saudara sepupunya ini. “Apapun profesinya tentunya ia juga manusia. Saya berharap semua pihak tidak mendiskreditkan persoalan ini. Kepada pihak Kepolisian, sebagai keluarga tentunya kita sangat berharap agar kasus ini dapat segera terungkap.” Pinta Hasanuddin.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum pihak kedokteran RSUD PH, korban meninggal diakibatkan luka tusukan senjata tajam. Hari itu juga pihak keluarga langsung membawa jenajah korban kekampung kelahirannya di Desa Sungai Bela untuk dikebumikan sebagaimana mestinya.(fsl)