TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Hingga Akhir Juni 2012, Kasus tindakan penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba) di Mapolres Inhil terdata sebanyak 28 kasus dengan 56 orang tersangka. Polres Inhil mengaku kesulitan berantas peredaran narkoba dikarenakan minimnya informasi dari masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Kapolres Inhil, AKBP. Dedi Rahman Dayan, SIK, M.Si melalu Kasad Narkoba, AKP Ola Lupa ketika dikomfirmasi berkaitan dengan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang jatuh pada tanggal 26 juni 2012 diruang kerjanya, Selasa (26/6)

“Disamping wilayah Inhil yang sangat luas, bocornya informasi razia semakin mempersulit kita untuk memberantas peredaran Narkoba. Oleh karena itu, kita berharap kerjasama yang baik masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat sebelum melakukan tindakan,” Ujar AKP Olalupa kepada wartawan.

Untuk pencegahan terhadap tindak penyalahgunaan Narkoba terutama dikalangan pelajar, Kasadnarkoba mengaku sudah melakukan sosialisasi secara terus menerus ke beberapa lembaga-lembaga pendidikan.”Bulan juni 2012 ini saja kita sudan 3 kali lakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah.” Ujarnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Inhil, tahun 2011 yang lalu, total kasus penyalahgunaan Narkoba mencapai 48 kasus dengan 77 orang tersangka. Serta jumlah barang bukti yang berhasil diamankan adalah dengan rincian, Ganja sebanyak, 8. 673,5 gram, Extasi sebanyak 1 butir dan Sabu-sabu sebanyak 110,87gram sedangkan untuk jenis obat terlarang lainnya tercatat sebanyak 150 jenis.

Untuk tahun 2012, hingga menjelang akhir Juni, tindak penyalahgunaan Narkoba tercatat sebayak 28 Kasus dengan 56 orang tersangka. Jumlah barang bukti yang berhasil diamankan dengan rincian, Ganja seberat 481,1 gram, Ekstasi sebanyak 30,5 butir dan sabu-sabu sebanyak 10.296,85 gram.

Untuk penyelesaian kasus penyalahgunaan Narkoba tahun 2011 sebanyak 41 perkara. 7 perkara selesai tahun 2012.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Inhil dibawah dekade tahun 90an sangat dikenal tidak hanya untuk skala Riau, tapi bahkan Sumatera sebagai salah satu daerah penghasil beras yang sangat berkualitas. Saat itu, beras seperti Karan Duku, Lantik Bamban dan beberapa jenis beras lainnya sangat terkenal di tengah masyarakat, dengan Kecamatan Reteh sebagai pusat penghasil beras ketika itu.

Tapi belakangan ini kondisinya sudah cukup jauh berbeda. Meski saat ini Inhil masih sebagai salah satu penghasil beras di Riau, tapi hanya mampu untuk Konsumsi pribadi. Jenis berasnyapun sudah jauh berubah, beras seperti Karan Duku dan Lantik Bamban yang pernah menjadi idola di tengah masyarakat Inhil seperti hilang dari peredaran. Bahkan beras yang banyak dan diminati oleh masyarakat malah berasal dari Sumbar, seperti beras Solok dan lainnya.

Untuk kembali mengangkat potensi beras Inhil, terutama beras lokal, Dinas Tanaman Pangan Holtikultural dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Indragiri Hilir sudah mulai merancang program pengembangan beras lokal. Saat ini, melalui balai khusus yang dimiliki oleh Satker tersebut mereka sudah mulai mengembangkan bibit padi tersebut yang rencananya akan mulai dilaksanakan pada 2013 mendatang.

“Kita berencana untuk mengembangkan beras lokal seperti Lantik Bamban dan Karan Duku. Melalui usaha yang sedikit berliku, kita berhasil mendapatkan bibit padi tersebut di tengah masyarakat, meski jumlahnya sedikit. Kita berkeinginan kedepan beras lokal tersebut bisa berkembang seperti dahulu, dan mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Kepala DTPHP H Wiryadi S.Sos, MSi.

Dikatakannya, apalagi kualitas beras yang dihasilkan tidak kalah dengan beras dari Sumbar yang membanjiri pasaran beras di Inhil. Dengan kembali mengembangkan beras lokal yang ada, sudah barang tentu akan mengangkat nama Inhil hingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani kita.

“Yang paling penting saat ini adalah kemauan dari semua pihak untuk mengembangkan beras lokal yang kita miliki. Terus terang masalah kualitas kita tidak kalah,” katanya.(suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Inhil akan meningkatkan program jaminan kesehatan sosial (jamsostek) bagi para pekerja yang ada di Kabupaten Inhil. Seperti yang dibahas dalam acara rapat koordinasi fungsional Jamsostek yang digelar di ruangan Balai Utama Kantor Bupati Kabupaten Inhil, Selasa (26/6).

Program kedepan Jamsostek ini dinilai sangat penting pagi tiap pekerja, khususnya bagi tenaga kerja yang ada di Kabupaten Inhil. Seperti yang disampaikan kadisnakertrans Kabupaten Inhil, Hafitsah SH yang ditemui usai mengikuti rapat tersebut.

Menurutnya, program Jamsostek tersebut tidak hanya diperuntukan bagi tenaga kerja perusahaan perusahaan saja, tetapi juga bisa dikuiti oleh para pekerja konstruksi yang nanti akan diberikan sosialisasi jamsostek tersebut.

“Benar, baru saja tadi kita menggelar Rapat koordinasi fungsional jamsostek dengan mengundang tim lengkap untuk membicarakan tentang sosialisasi program jamsostek pemerintah tersebut, rapat tersebut  dihadiri pimpinan jamsostek Kabupaten Inhil, Inhu dan kuansing. Dan seperti hasil rapat tadi kita sepakat untuk menyususn program kedepan jamsostek ini yang kita anggap sangat berguna bagi setiap para pekerja,” jelasnya.

Hafitsah menambahkan, program tersebut akan segera disosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Inhil, agar mengikut sertakan para karyawannya kedalam program tersebut.

“ Memang banyak program kedepannya yang akan kita kerjakan, untuk itu kami akan segera mensosialisasikan program-program tersebut kepada perusahaan kontraktor kecil maupun besar yang ada di Kabupaten Inhil,” jelasnya.

Kepala Kantor Cabang Jamsostek, H Samsuri, MM juga mengatakan bahwa program kedepan yang akan disusun ini tentunya akan mengarah kepada jaminan yang lebih baik.

“Penyusunan program kita kedepan tentunya penyusunan yang lebih melihat kepada hal-hal penting yang dibutuhkan bagi para pekerja yang ada, dengan mengikutkan pekerja dalam program ini tentunya para pekerja sudah dijamin terutama dalam keselamatan kerja,” ujarnya.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Guna memberikan rasa nyaman kepada masyarakat khususnya pengguna jalan, Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menghimbau kepada pemenang tender penggelolaan parker agar dapat bekerja mengikuti Peraturan Daerah (Perda) yang sudah ditetapkan.

“Himbauan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi semua pihak,”kata Kepala Dinas Perhubungan Inhil, Pahrolrozy yang didampingi Sekretarinya TM Sayifullah, Selasa (26/6).

Menurut Fahrolrozi, himbauan lebih menitik beratkan kepada aturan dan ketentuan sebagai mana yang sudah terdapat di dalam Perda tentang parkir. Sepetrti halnya pungutan biaya parkir hanya boleh dilakukan dibagian tepi jalan umum dan tidak untuk di bagian teras atau halaman ruko para pemiliknya.

“Selagi pengedara memarkir kendaraanya di pinggir jalan umum, boleh dimintai biaya parkirnya. Namun jika di halaman atau parkirnya di teras ruko, pengelola tidak memiliki hak untuk melakukan pengambilan biaya parkir,”jelasnya.

Sementara itu Sekretarsi Dinas Perhubungan TM Sayifullah, menambahkan pada intinya pemungutan biaya parkir sebaiknya lebih mengedepankan win-win solution. Artinya antara pengelola parkir dan masyarakat yang parkir sama-sama iklas dan tidak ada merasa keberatan.

“Saya rasa jika ke dua  belah pihak ini sama-sama iklas tentu tidak ada yang perlu dikawatirkan lagi.,” ujarnya.(rls)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Selasa (26/6), Polres Inhil melaksanakan kegiatan sunatan massal. Kegiatan ini merupakan bhakti sosial ketiga  dalam rangkaian kegiatan Bulan Bhakti Pelayanan Prima HUT Ke- 66 Bhayangkara yang akan jatuh pada tanggal 1 Juli 2012 mendatang.

Menurut Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan SIK, M.Si, pelaksanaan sunatan massal ini merupakan wujud dari  kepedulian Polres Inhil kepada masyarakat. “Tanpa masyarakat tentunya polisi tidak akan memiliki arti apa-apa. Saya nilai, kesuksesan kerja yang diperoleh Polres Inhil hari ini adalah buah kerjasama yang baik dengan masyarakat. Oleh karena itu, bersempena peringatan HUT Ke-66 Bhayangkara ini, Polres Inhil akan terus berupaya untuk semakin mendekatkan diri dan berusaha sejajar dengan masyarakat,” Ujar Kapolres kepada detikriau.org di ruang aula Mapolres Inhil.

Sebelumnya, ditambahkan Kapolres, dua kegiatan bhakti sosial yakni, donor darah dan pembersihan tempat-tempat ibadah telah dilakukan. Usai pelaksanaan sunatan massal ini, menjelang 1 juli 2012 mendatang, Polres Inhil kembali meagendakan kegiatan bhakti sosial dengan melakukan anjangsana ke panti asuhan.

Kegiatan sunatan massal kali ini diikuti oleh 21 orang anak-anak kurang mampu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan cara sederhana ini diakui warga sangat membantu mereka.

“Alhamdullillah, kegiatan seperti ini tentunya akan sangat membantu kami, khususnya para orang tua yang kurang mampu. Dengan kegiatan ini, kami dapat memenuhi sunah rasul tanpa harus direpotkan lagi dengan persoalan biaya. Kita sangat berterimakasih,” Ujar Mulyadi, pekerja serabutan yang mengikutsertakan anaknya untuk mengikuti khitanan kali ini.

Menurut penuturan Effendi, seorang tukan ojek yang juga mengikutsertakan anak sulungnya dalam kegiatan sunatan massal ini menilai bhakti sosial Polres Inhil ini akan semakin memberikan rasa kedekatan tersendiri kepada dirinya dengan kepolisian. “Sampai kapanpun, terutama putra saya tidak akan pernah melupakan bahwa ia melakukan khitanan di Mapolres Inhil, kesan seperti ini tentunya akan tertanam terus dibenaknya.”Ucap Effendi dengan penuh syukur. (fsl)

Pekanbaru (www.detikriau.org) — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru bekerjasama dengan Sustainable Social Development Patnership (Scale Up) menggelar diskusi penguatan kapasitas jurnalis (capacity building) dalam melakukan peliputan.

Kegiatan yang melibatkan 15 jurnalis dari berbagai media tersebut mengangkat topik “Resolusi Konflik Melalui Liputan Jurnalisme Damai” yang diadakan di Break Café, Mal Ciputra Pekanbaru, Rabu (27/6) hari ini, pukul 08.30-13.00 WIB.

“Forum ini menjadi penguatan bagi rekan-rekan jurnalis dalam memahami liputan konflik, terutama konflik sumber daya alam. Tak hanya hasil sajian liputan yang baik, tapi dampak pemberitaan itu mendorong lahirnya penyelesaian konflik,” ujar Ketua AJI Pekanbaru, Ilham Muhammd Yasir.

Diskusi ini kata Ilham, lahir dari keresahan kalangan jurnalis akan maraknya konflik akhir-akhir ini di Riau. Ada konflik PT Raka di Kampar, di Pulau Padang, dan di perbatasan Riau-Sumut. Karenanya keresahan itu harus dipecahkan dengan mengundang pihak yang berkompeten untuk menguraikan benang kusut tersebut.

“Scale Up, LSM yang kiprahnya sudah diakui dalam menguasai resolusi konflik sumber daya alam kita sengaja gandeng. Ilmu dan teknik mereka bisa dibagikan kepada rekan-rekan jurnalis,” kata Ilham.

Menurut Direktur Scale Up, Ahmad Zazali, tren konflik sumber daya alam di Riau masih cukup tinggi. Data Scale Up, tahun 2008 tercatat 96 kasus konflik sumberdaya alam. Tahun 2009, ada 45 kasus, 2010 terjadi 44 kasus, dan tahun 2011 34 kasus.

‘’Pemberitaan masih belum menyentuh akar konflik. Liputan masih menunggu gejolak atau ledakan yang terjadi. Kita ingin dorong pemberitaan yang berbasis penggalian akar masalah, sehingga dapat dicarikan jalan penyelesaiannya,” ungkap Ahmad Zazali.

‘’Konflik tersebut berlangsung antara masyarakat dengan perusahaan HTI maupun konflik langsung antara masyarakat dengan pemerintah,’’ imbuh Ahmad Zazali.

Sazali juga ingin mendorong lahirnya suatu mekanisme dan perlembagaan penyelesaian konflik. Pasalnya, hingga hari ini pemerintah sendiri belum punya institusi yang menggurusi penangganan konflik sumber daya alam. “Padahal, kondisi di lapangan sudah sangat mengkhawatirkan sekali,” ungkap Ahmad Zazali.

Dalam diskusi tersebut, selain melibatkan anggota AJI, panitia juga mengundang peserta dari perwakilan media, dan organisasi jurnalis seperti PJI Riau, IJTI Riau, PWI Riau, Sowat dan Fopersma Riau. Adapun narasumber yang dihadirkan adalah mantan Ketua AJI Pekanbaru/akademisi Unri Ahmad Jamaan SIP MSi, Direktur Scale Up Ahmad Zazali, Kepala Bidang Penyelesaian Konflik Kantor Badan Pertanahan (BPN) Riau Yohanes Supama.(rls)