TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Anggota Komisi I DPRD Inhil, Nazaruddin Mamase meminta agar PT. Palma I mematuhi keputusan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP), senin (4/6/2012) lalu yang sengaja dilakukan untuk memediasi persoalan yang tengah terjadi antara PT.Palma I dengan kelompok Tani Desa Pancur Kecamatan Keritang. Tanpa adanya kerjasama yang baik, Nazaruddin khawatir justru persoalan ini akan semakin meruncing dan rawan terjadinya komplik dilapangan.

Menurut penjelasan Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akrab dipanggil Anjang ini kepada detikriau.org, salah satu point penting yang diambil dalam RDP yang saat itu juga dihadiri secara langsung oleh Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan, SIK, M,Si, meminta agar PT. Palma I menghentikan semua aktifitas perusahaan dilapangan yang sebelumnya juga sudah dimintakan melalui surat Pemprov Riau No: 136/TAPEM/23.01 tanggal 5 januari 2011 dan surat Bupati kab. Inhu No: 332/um/XI/2009 tanggal 8 oktober 2009.

“Jum’at (8/6) yang lalu, kita melakukan kunjungan ke Desa pancur. Faktanya, sampai saat ini mereka masih bekerja.  Kita sangat kecewa melihat sikap tidak kooperatif PT. Palma I ini. Kita khawatir, sikap keras kepala perusahaan akan semakin memperuncing masalah.” Ujar Anjang kepada detikriau.org, jum’at (16/6)

Dijelaskan Anjang, dalam kunjungan saat itu di kanal 60 Desa Pancur sekira pukul 13.00 Wib juga hampir saja terjadi bentrokan hanya dikarenakan sikap arogan security perusahaan yang melarang anggota Komisi I DPRD Inhil untuk memasuki wilayah sengketa. “Seharusnya perusahaan punya hati. Jangan mempertontonkan sikap tidak perduli. Saya nilai masyarakat Desa Pancur sudah cukup menahan diri. Tolong hormati sikap baik masyarakat.” Pinta Anjang.

Dalam kunjungan yang juga disertai Ketua Komisi I, M. Arfah dan Sekretaris Komisi I DPRD Inhil, Baharuddin L Abbas juga ditemukan adanya indikasi pengaburan posisi tapal batas Kabupaten Inhil dan Inhu “Beberapa patok beton agraria kita temuai sudah hilang. Kita minta hasil RDP beberapa waktu lalu untuk melakukan pengukuran ulang lahan PT. Palma I segera dilakukan agar duduk persoalan ini menjadi jelas,” Ujar Anjang sambil meminta agar masyarakat tetap bersabar dan jangan terpancing upaya adu domba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.(fsl)

JAKARTA – Para pejabat di daerah perlu meningkatkan kewaspadaannya. Jika ceroboh, bisa menjadi “makanan” empuk petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan.

Ada indikasi kuat, para petugas yang mengaku-ngaku sebagai penyidik KPK ini telah berkeliaran ke sejumlah daerah. Setelah kepergok di Riau, meski tak tertangkap, kasus serupa Kamis (14/6) terulang di Sumut. Sejumlah orang yang mengenakan rompi bertuliskan “KPK” mendatangi Kantor Direksi PTPN-II Tanjung Morawa, Medan, Sumut.

Juru Bicara KPK Johan Budi saat dikonfirmasi JPNN tadi malam, memastikan saat ini tidak ada penyidik KPK yang dikirim untuk bertugas ke Medan pada hari tersebut.  Jika ada pihak-pihak yang mengaku penyidik KPK, hal tersebut dipastikan palsu.

“Saya sudah mengecek ke Direktur Penyelidikan. Beliau mengatakan bahwa saat ini tidak ada tim yang dikirim ke Sumut,” kata Johan.

Informasi yang beredar, sejumlah oknum ini disebut-sebut menggunakan rompi KPK saat turun dari pesawat.  Johan juga mendengar hal tersebut.

“Nggak mungkin, mana ada penyidik kita yang kalau bertugas itu menggunakan rompi. Apalagi kata yang menanyakan pada saya tadi, terlihat kalau ada orang yang menggunakan rompi KPK saat turun dari pesawat. Jadi nggak ada itu,” ungkapnya.

Bahkan saat coba dipastikan kembali apakah mungkin ada tim dari KPK yang diturunkan tanpa sepengetahuan dirinya, Johan kembali dengan tegas menyatakan, “Kalau ada saya pasti tahu. Apalagi saya sudah konfirmasi ke Direktur penyidikan. Jadi nggak ada itu.”

Diberitakan gsebelumnya, ternyata oknum yang mengaku-ngaku tim penyidik dari KPK, telah lebih dulu berkeliaran di Riau. Tepatnya Selasa (12/6) lalu. Disebutkan, KPK gadungan ini beraksi di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kuansing.

Namun rupanya mereka sadar aksinya telah terendus. Sehingga buru-buru melarikan diri. Belum dapat dipastikan apakah kelompok yang sama yang kemudian mencoba melancarkan aksi ke daerah Sumatera Utara.

KPK gadungan ini saat berada di Riau, memulai aksinya sekitar pukul 15.00 WIB, dengan mencoba menemui salah seorang pejabat di Dispenda Kuansing, Akmal. Disebutkan Akmal, ketika itu ada dua orang yang mengaku KPK mendatanginya di Kantor Dispenda Kuansing dengan memperlihatkan kartu identitas sebagai anggota KPK. “Saya dari KPK, Pak!” jelas Akmal menirukan ucapan salah seorang yang mengaku KPK tersebut kepada wartawan. Lalu Akmal menjawab, “Apa yang Bapak akan periksa dari saya,” tanya Akmal.

Petugas KPK gadungan ini, lanjut Akmal menjawab, “Kami kan ada tujuan ke Pemda Kuansing, kebetulan Pak Bupati rapat. Jadi langsung kami ke sini,” jelas Akmal yang kembali menirukan ucapan mereka.

Komunikasi terus terjadi antara dua orang yang mengaku KPK ini dengan Akmal. Namun akhirnya, petugas KPK gadungan itu mulai berulah dan minta pertimbangan soal uang bensin mereka ke Pekanbaru. “Tolong pertimbangkanlah kami. Kami di Pekanbaru tinggal,” kata Akmal menirukan ucapan petugas KPK gadungan itu.

Akmal mengaku tidak bisa membuat keputusan, karena masih memiliki atasan dan dia memiliki inisiatif untuk menelepon Kepala Dispenda Nafrial. Ternyata KPK gadungan itu meminta dipertimbangkan soal uang transport mereka kepada Nafrial melalui telepon. “Kalau saya nggak bisa, saya punya atasan, keputusan bukan pada saya. Tunggulah saya telepon Kadis saya dulu,” katanya.

“Ya, tolonglah telepon Pak. Tapi tolong kami pertimbangkan ini. Berapalah transportasi kami,” ujar Akmal kembali menirukan petugas KPK gadungan itu.

Namun akhirnya Akmal memberikan petugas KPK gadungan itu uang senilai Rp50 ribu. Orang itu kemudian minta tambah dan Akmal menambahnya menjadi Rp100 ribu. Akmal memberikan uang tersebut, ternyata untuk menahan petugas KPK gadungan itu supaya tidak pergi dari kantor mereka. Sebab, Kadispenda Nafrial minta agar mereka ditahan terlebih dahulu. Pasalnya, Dispenda telah menaruh curiga.

Hanya sayangnya karena terlalu menunggu, personel KPK gadungan meninggalkan kantor Dispenda Kuansing, dan diperkirakan 10 menit kemudian Kadispenda Nafrial datang ke kantor bersama tim dari jajaran Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan, Kasi Intel Herlambang dan dari Polsek Kuantan Tengah.

Karena telah duluan pergi dari Kantor Dispenda Kuansing, akhirnya, petugas KPK gadungan gagal ditangkap. Nafrial mencoba untuk menghubungi 2 orang ini via telepon selulernya. Ternyata, mereka mengaku telah berada di Singing.(jpnn)

Wabup Pinta PNS Harus Memposisikan Diri Sebagai Pelayan Masyarakat

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sebanyak 568 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2009 dan diangkat pada tahun 2010 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Jum’at (15/6) menerima SK pengangkatan PNS. sebelum memerima SK PNS tersebut, para peserta juga diambil sumpahnya yang dipimpin  oleh Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo bertempat di Gedung Engku kelana Tembilahan.

Dari 568 CPNS yang menerima SK PNS pada  tahun formasi 2009 tersebut, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) tenaga guru, kemudian tenaga PNS dari kesehatan  dan sisanya dari tenaga Teknis.

Dalam keterangannya Wakil Bupati H Rosman Malomo, usai pelantikan kepada wartawan Jum’at (15/6)  mengatakan, kepada CPNS yang baru diangkat menjadi PNS hendaknya menjadi aparatur yang baik dan siap melayani masyarakat bukan yang dilayani, seperti kesan yang berkembang selama ini.

“Dengan semakin bertambahnya jumlah PNS, maka pelayanan kepada masyarakat hendaknya semakin baik sebagai konsekuensi logis seorang PNS. Bahkan juga aparatur yang ada di Desa karna saat ini pemerintah sedang menggesa pembangunan yang di mulai dari Desa,”harapnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Inhil, H Afrizal, dalam laporanya menyampaikan, tujuan pengambilan sumpah/janji ini CPNS ini , dalam rangka membina PNS yang jujur dan bersih dan sadar akan tanggung jawabnya, karna sumpah itu di ucapkan menurut Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Esa.

“Dengan telah diambilnya sumpah/janji ini PNS dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mana yang telah diamanatkan. Dan PNS yang berkedudukan sebagai Aparatur bisa memberikan pelayanan kepada Masyarakat secara professional, secara jujur dan adil,”ujar Drs.Afrizal MP

Pada kesempatan tersebut selain dihadiri Wabup H.Rosman Malomo juga tampak dihadiri oleh Sekdakab Inhil, H.Alimuddin RM, staf Ahli Bupati, para Asiten dan pejabat dilingkungan Setdakab Inhil. Pengangkatan tersebut sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang diatur melalui peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 yang berbunyi setiap CPNS yang telah diangkat wajib di ambil sumpah/janji PNS, ujar Wabup sebelum mengambil sumpah.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, H. Rosman Malomo menyampaikan bahwa pembangunan selama tahun 2011 di Kab. Inhil berjalan baik dan kondusif. Hal ini menurutnya terlihat dengan adanya peningkatan dari berbagai aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, perikanan dan kelautan, termasuk peningkatan dibidang insdustri dan perdagangan.

Dijelaskan Wabup dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Inhil bersempena peringatan Milad Ke-47 Kab. Inhil di ruang rapat Paripurna gedung DPRD Inhil, Kamis (14/6). Berbagai peningkatakan aspek itu seperti terjadinya pertumbuhan ekonomi diatas 7 persen pada tahun 2011 yang berarti telah berhasil duduk sejajar dengan Pemerintah Provinsi Riau.

Sedangkan untuk aspek Kesehatan, Pemkab Inhil sudah berhasil menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang cukup memadai seperti penyediaan jaminan kesehatan masyarakat daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan, Pembangunan Pos Kesehatan dan Penambahan Puskesmas Pembantu.

Aspek pendidikan, Pemkab Inhil juga sudah berhasil meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan mulai dari tingkat dasar dan menekan angka putus sekolah.  Potensi perikanan dan kelautan serta mendorong laju produksi perikanan dan pencegahan illegal fishing. Termasukjuga, Pemkab Inhil dinilai berhasil meningkatkan bidang industry dan perdaganngan terutama dalam mengoptimalisasikan produk unggulan daerah.

“Namun haruslah kita akui semua itu belum bisa secara maksimal disebabkan berbagai kendala seperti keterbatasan dalam bidang sumberdaya maupun semuberdana,” Ujar Wabup

Untuk mengatasi berbagai keterbatasan tesebut, dilanjutkan Wabup, Pemkab Inhil terus mengupayakan berbagai perbaikan dan pembenahan baik secara internal maupun ekternal antara lain yakni, melanjutkan program optimalisai kinerja aparatur pemda, kemudian merancang system pendanaan yang lebih berpihak kepada usaha kecil menegah dan koperasi, Mengekplorasi produk unggulan daerah, memfasilitasi hubungan dengan daerah lain serta pihak swasta serta terus berupaya untuk menawarkan kemudah-kemudahan investasi di daerah baik kepada pengusaha lokal, nasional bahkan internasional.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Perwakilan dari Pemadan Kebakaran yang bernaung dibawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir berhasil keluar sebagai juara pertama dalam pertandingan domino yang diselenggarakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikulturan dan Peternakan (DTPHP) bersempena perayaan peringatan Milad Ke-47 Kabupaten Inhil. Kemenangan ini berhasil diraih setelah menundukkan perwakilan dari utusan Kelurahan Tembilahan Kota di babak final.

Dalam kata sambutannya pada penyerahan tropy kepada para juara, Kepala DTPHP Kab. Inhil, Wiryadi menyatakan rasa puji syukur atas suksesnya pertandingan domino ini.”Pertandingan domino ini kita selenggarakan dalam rangka turut memeriahkan peringatan Milad Ke-47 Kab. Inhil. Tentunya kita berharap dengan kegiatan ini akan lebih mempererat tali silaturahmi. Dengan rasa kebersamaan ini diharapkan  akan semakin memperkuat semangat kita untuk memperjuangkan“Inhil Berjaya dan Gemilang 2025” dalam rangka mewujudkan masyarakat Inhil yang adil, makmur dan Sejahtera,” Ujar Wiryadi.

Pertandingan domino ini diikuti oleh 80 orang peserta (40 pasang. Red), yang merupakan perwakilan dari 25 Dinas, Kantor dan Badan ditambah perwakilan 7 Kelurahan yakni, Kelurahan Tembilahan Kota, Kelurahan Tembilahan Hilir, KelurahanTembilahan Hulu, Kelurahan Tembilahan Barat, Kelurahan Sungai Beringin, Kelurahan Pekan Arba dan Kelurahan Seberang Tembilahan dan juga utusan dari 2 Kecamatan yakni Kecamatan Tembilahan dan Kecamatan Tembilahan Hulu.

Peserta yang berhasil keluar dalam kejuaraan domino dalam rangka peringatan Milad Ke-47 Kab. Inhil ini yakni, duduk sebagai juara pertama adalah utusan dari Pemadam Kebakaran, disusul ditempat kedua utusan dari kelurahan Tembilahan Kota, Kemudian ditempat ketiga yakni utusan dari Dinas Kehutanan dan terakhir duduk diposisi ke empat adalah utusan dari Kelurahan Sungai Beringin.

Masing-masing pemenang mendapatkan tropy dan uang tunai dengan besaran masing-masing Rp. 2,5 juta, 2 juta, 1,5 juta dan 1 juta. (Am)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Menindaklanjuti hasil temuan kunjungan Disperindag bersama Komisi II DPRD di dua Kecamatan wilayah pesisir terkait persoalan melonjaknya harga solar, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Kabupaten Indragiri Hilir berjanji akan segera memanggil pangkalan dan APMS yang telah melanggar Keputusan Bupati Inhil Nomor: kpts.381/II/HK-2011 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Premium, Solar dan Minyak Tanah di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pernyataan ini kembali disampaikan oleh Kadisperindag Kab. Inhil, Rudiansyah ketika sempat ditemui detikriau.org usai pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Inhil Bersempena Peringatan Milad ke 47 Kab. Inhil, Kamis (14/6) di Tembilahan.

“ Ya. Sesuai temuan lapangan dilanjutkan dengan pertemuan kita bersama pihak Pertamina Riau dan Komisi II DPRD Inhil di Ruang Rapat Kantor Disperindag baru-baru ini, saya akan segera lakukan pemanggilan kepada pangkalan dan APMS yang menyalahi aturan keputusan Bupati tentang HET. Nanti saya akan kabari kapan waktunya,” Janji Rudiansyah kepada detikriau.org

Dalam kunjungan Disperindag bersama Komisi II DPRD Inhil beberapa waktu lalu di Kecamatan Kuindra dan Kecamatan Concong ditemukan semua penyalur minyak solar subsidi di dua Kecamatan itu didapati mematok harga jual solar kepada masyarakat jauh di atas ketentuan HET. Salah seorang pemilik pangkalan di Desa Concong Luar mengaku terpaksa melakukan karena harga beli  di APMS juga sudah diatas ketentuan HET. Bahkan saat itu ia juga menyatakan membeli solar dengan istilah “minyak tembak”. (fsl)