Jakarta — Naskah akademik RUU Pilkada juga menyiratkan perlunya peningkatan efektivitas gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Argumen ini tidak memiliki landasan konstitusi. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, wacana pemilihan gubernur oleh DPRD dalam Rancangan Undang-undang Pilkada yang sedang dibahas oleh DPR saat ini, menunjukkan adanya penafsiran ganda atas konstitusi.
Pasal 18 ayat 4 ; Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Pasal yang menjadi mandat konstitusi ini menjadi aneh kalau diimplementasikan secara berbeda untuk pemilihan bupati/walikota dan gubernur.

“_{Pemilihan bupati/walikota dilakukan secara langsung sedangkan pemilihan gubenur dilakukan secara tidak langsung. Padahal konstitusinya sama, ini konyol.} Harusnya kalau langsung semua ya dibikin langsung. Kalau tidak ya tidak langsung semua,” ujar Syamsuddin Haris dalam Seminar Fraksi Partai Hanura bertajuk ‘Transaksi Politik Pilkada; Pangkal Pergeseran Kebijakan Publik Yang Tidak Pro Rakyat’ di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (22/6).

Naskah akademik RUU Pilkada juga menyiratkan perlunya peningkatan efektivitas gubernur sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Argumen ini, kata Syamsuddin Haris, tidak memiliki landasan konstitusi. Status gubernur sebagai kepala daerah otonom dan wakil pemerintah pusat di daerah, masih dimungkinkan dipilih langsung bersama-sama dengan bupati/walikota sebagai kepala daerah otonom.

Selain itu, kata Syamsuddin, dalam draf RUU Pilkada itu, gubernur dipilih oleh DPRD sedangkan wakilnya diusulkan dari PNS oleh gubernur terpilih. “Bagaimana bila kepala daerah terpilih berhalangan tetap, apakah si PNS yang menggantikannya atau bagaimana?”.(dtc)

JAKARTA – Wakil Menteri Agama (Wamenag) , Nasaruddin Umar membantah jika ada yang menilai ada pelanggaran prosedur dalam proses pengadaan Al-Quran selama dirinya menjabat sebagai dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kemenag.
Dijelaskan, segala bentuk pengadaan barang yang dilakukan di Ditjen Bimas pada saat itu selalu menggunaan sistem tender dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

“Saya tegaskan di sini, dalam melakukan pengadaan Al Quran tidak pernah menyalahi aturan dan prosedur yang ada. Semuanya tidak pernah melalui penunjukkan langsung, tetapi melalui tender,” ungkap Nasaruddin di Gedung Kemenag, Jakarta, Jumat (22/6).

Nasaruddin mengatakan, pihaknya juga memiliki kebijakan tersendiri untuk mencegah dan mewaspadai penyelewengan dalam proses pengadaan barang khususnya Al-Quran yang dilakukan Ditjen Bimas Islam sejak tahun 2009 – 2011. Yani, memberikan peringatan awal kepada semua pihak untuk tidak melakukan mark-up anggaran.

“Sejak tahun 2009, kami memang melakukan efisiensi. Hal itu bisa dibuktikan pada pengadaan Al-Qur’an pada tahun 2009 berjumlah 42.600 eksemplar dengan nilai kontrak Rp 1,125 miliar dari pagu anggaran 1,136 miliar. Pengadaan Al-Qur’an tahun 2010 berjumlah 45.000 eksemplar dengan nilai kontrak Rp 1,2 miliar dari pagu anggaran 1,4 miliar,” paparnya.

Kebijakan lainnya, lanjut Nasaruddin, menetapkan standarisasi percetakan yang digunakan untuk mencetak Al-Quran. Misalnya, perempuan yang sedang menstruasi, sebaiknya tidak dilibatkan dalam proses pencetakan Al-Quran.

“Dari kebijakan itulah, yang meyakinkan kami bahwa tidak ada pelanggaran aturan ataupun prosedur dalam proses pengadaan Al Quran,” tandasnya.(jpnn)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Rasa solidaritas dan saling peduli dengan kesusahan masyarakat lainnya ternyata masih belum hilang dari masyarakat Inhil khususnya kota Tembilahan. Hal ini terlihat dengan bantuan dari instansi pemerintah, organisasi profesi, organisasi sosial, dan dermawan yang terus mengalir.
Pantauan detikriau.org langsung dilokasi bekas kebakaran jalan kembang Tembilahan, terlihat sekelompok masyarakat sibuk menurunkan berbagai barang kebutuhan pokok dari sebuah mobil sedan merah. Tidak kurang dari puluhan karung beras ukuran 10 kg diturunkan, termasuk beberapa kotak mie instan dan puluhan papan telor ayam ras. Bantuan ini diserahkan oleh pengusaha “toko Singapore” Tembilahan.
Didepan pos penampungan, sekelompok pemuda sengaja meletakkan sebuah kotak dipinggiran jalan. Hampir setiap pengendara yang melewati pos pemuda ini langsung berhenti dan merogoh lembaran uang rupai dari saku mereka. Hanya berjarak beberapa meter, didapati tenda bertuliskan Badan penanggulangan Bencana daerah dan Dinas sosial berdiri dengan dijaga oleh beberapa orang petugas. Dibawah salah satu tenda ini, terlihat setumpuk pakaian bekas. “Memang kita sengaja menumpuk seperti ini bang. Kita sengaja tidak mengantarkan secara langsung kepada korban kebakaran. Mereka boleh datang kesini dan memilih sendiri pakaian yang  sasesuai untuk mereka,” Ungkap petugas.
Disebelah barat posko ini, juga terlihat berdiri sebuah tenda bertuliskan PMI. Dibawah tenda, tiga orang petugas medis siap sedia memberikan pelayanan kesehatan. Ditempat terpisah, diperempatan-perempatan jalan juga terlihat pelajar menenteng kotak, kepada setiap pengendara yang lewat mereka hampiri.
“Sebagai koordinator bantuan korban kebakaran, saya mengucapkan rasa terimakasih atas apa yang diberikan oleh para dermawan ini. Kita sudah menerima berbagai bantuan, terutama bahan sandang dan pangan. Bantuan seperti  ini langsung kita salurkan kepada korban kebakaran. Alhamdulillah, ini dapat meringankan sedikit kesusahan yang sedang mereka hadapi saat ini,” Ungkap Handoyo, koordinator bantuan  sambil mengatakan bantuan yang sudah mereka terima diantaranya dari Pemkab Inhil, BPBD, Dinsos, Darmawanita, PMI dan beberapa Darmawan dari berbagai lapisan masyarakat. (Am)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Puing-puing sisa kebakaran yang bagi sebahagian orang sudah tidak memiliki nilai ternyata menjadi sumber penghidupan bagi sebahagian kelompok orang lainnya. Dengan sisa barang terbuang ini mereka mampu bertahan hidup dan menafkahi keluarga.
Kenyataan ini disaksikan detikriau.org saat mengunjungi lokasi bekas kebaran di jalan kembang Tembilahan. Latif, pria paruh baya ini dengan tekun mengumpulkan sisa-sisa potongan besi, atas seng dan berbagai benda dari logam lainnya. Setelah terkumpul, dengan mempergunakan kendaraan kayuh roda tiga, ia mengantarkan sisa-sisa logam yang sudah menghitam ini kepada penampung.
“Alhamdulillah pak, dengan sisa-sisa barang ini saya masih mampu untuk menafkahi 3 orang putra saya. Yang jelas pekerjaan yang dinilai sebahagian orang kotor ini menjadi berkah yang dilimpahkan Tuhan bagi kami.”Syukur Latif sambil mengusap butiran keringan yang mengalir didahinya.
Menurut pengakuan Latif, sisa-sisa potongan logam bekas ini tidaklah didapatkannya dengan gratis. Dari lokasi tiga petak rumah, ia memborong dengan harga 1,2 juta. “Mungkin karena memang sudah terbiasa saya bisa menaksir berapa lembar rupiah yang bisa saya dapatkan dari sisa-sisa barang terbuang ini. Lebihnya, ya masih lumayanlah untuk sekedar memenuhi kebutuhan makan.” Ujar Latif dengan sedikit senyuman.
Dari pantauan detikriau.org dilokasi bekas kebakaran ini, teman-teman seprofesi latif terlihat sibuk mengemas dan mengumpulkan berbagai barang yang masih mereka nilai memiliki harga. Secara berkelompok mereka bekerja penuh semangat. Debu, terik matahari dan kotoran hitam bekas kayu terbakar pupus degan harapan untuk mendapatkan rezky bagi keluarga. (am)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Drs. H. Wan Abu Bakar, MS, M.Si. Putra kelahiran Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau nyatakan inginkan menjadi “Gubernur dari Rakyat dan Untuk Rakyat. Ia berjanji akan berlaku adil serta jujur dalam mengakomodir seluruh kepentingan daerah.

Pernyataan ini disampaikan Wan Abu Bakar dalam kunjungan silaturhaminya di Kabupaten Indragiri Hilir dikediaman salah seorang tokoh masyarakat di jalan M. Boya Gg. Letda Samidi, Tembilahan, Kamis (21/6)

Dalam kesempatan itu, Wan Abu Bakar dengan tegas ungkapkan niat dan tekad dirinya untuk maju sebagai salah satu Bakal Calon (Balon) Gubernur Riau 2013 mendatang.

“Dengan niat itu, tentunya saya sangat memerlukan dukungan masyarakat termasuk masyarakat Inhil. Alhamdulillah, dengan kedekatan saya dengan tokoh masyarakat, mereka memberikan restu.” Ungkap Wan Abu Bakar  yang saat itu di dampingi Istrinya, Sri Rahayu Setyaningrum.

Tindaklanjut dukungan masyarakat ini ditambahkan Wan Abu Bakar haruslah dijadikan dasar untuk lebih sungguh-sungguh melakukan langkah kongkrit dalam bentuk tekad kuat untuk membangun Riau kedepan yang lebih baik.

Menurut politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), putra kelahiran 9 Agustus 1950 ini, pembangunan Riau kedepan harus lebih difokuskan untuk mengangkat ekonomi masyarakat di daerah terutama pedesaan. Saat ini, dinilainya, pembangunan lebih terorientasi ke perkotaan. sehingga, baik dari sisi pemenuhan kebutuhan hidup maupun pembangunan infrastruktur desa masih terbilang sangatlah lemah.

“Saya bertekad untuk menjadi Gubernur dari Rakyat untuk Rakyat bukan Gubernur dari Kelompok untuk Kepentingan Kelompok,” Tegas Anggota Komisi IV DPR RI ini.

Artinya menurut Wan Abu Bakar, seorang Gubernur haruslah jadi Gubernur seutuhnya. Kebutuhan daerah haruslah diakomodir secara jujur dan adil bukan atas dasar penilaian kepentingan kelompok.(fsl)

Batas Kesabaran Masyarakat Habis, “Masuji” Bukanlah Mustahil.

Tembilahan (www.detikriau.org) – Ketua Komisi I DPRD Inhil. M. Arfah meminta agar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab Inhil) serius menangani persolan yang tengah terjadi antara Kelompok Tani Desa Pancur Kecamatan Keritang dengan PT. Palma I. Ia khawatir, jika terlambat melakukan antisipasi, bukan mustahil persoalan seperti Masuji juga akan meledak di Kab. Inhil.

“Saya nilai PT. Palma I ini sudah sangat arogan. Mereka sepertinya tidak pernah mematuhi berbagai upaya baik yang tengah diupayakan. Saya khawatir sikap seperti ini akan menyebabkan batas kesabaran masyarakat habis. Bukan mustahil, dalam tanda petik, persoalan Masuji juga akan terjadi di Kab. Inhil,” Sampaikan M. Arfah kepada detikriau.org, Kamis (21/6).

Menurut penuturan M. Arfah, sikap arogansi perusahaan perkebunan kelapa sawit ini terlihat dengan tidak dipatuhinya beberapa permintaan penghentian kegiatan di areal konflik, baik itu dari Pemkab Inhu, Gubernur Riau maupun dari hasil keputusan Hearing Komisi I DPRD Inhil beberapa waktu lalu.

“Saat tinjauan lapangan Komisi I DPRD Inhil belum lama ini ke lokasi konflik, kita saksikan perusahaan terus melakukan aktifitas. Saat itu hanya ada 3 alat berat mereka yang bekerja, namun belakangan ini, berdasarkan laporan masyarakat, mereka sudah mengerahkan 7 alat berat untuk melakukan berbagai aktifitas. Artinya mereka memandang sebelah mata permintaan dari pemerintahan Kabupaten bahkan Pemprov Riau,” Kecam Arfah dengan nada suara kesal.

Ditambahkan Arfah, Komisi I DPRD Inhil sudah menyampaikan persoalan ini kepada Ketua DPRD agar diteruskan kepada Pemkab Inhil untuk menyampaikan apa yang menjadi temuan Komisi I dilapangan kepada Gubernur Riau. Hal ini dimaksudkan agar Gubernur segera memberikan teguran dan kalau perlu mencabut ijin perusahaan PT. Palma I. “Sekali lagi kita minta Pemkab Inhil segera dan serius menyikapi persoalan ini,” Imbuh Arfah.(fsl)