TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Guna memberikan rasa nyaman kepada masyarakat khususnya pengguna jalan, Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menghimbau kepada pemenang tender penggelolaan parker agar dapat bekerja mengikuti Peraturan Daerah (Perda) yang sudah ditetapkan.

“Himbauan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi semua pihak,”kata Kepala Dinas Perhubungan Inhil, Pahrolrozy yang didampingi Sekretarinya TM Sayifullah, Selasa (26/6).

Menurut Fahrolrozi, himbauan lebih menitik beratkan kepada aturan dan ketentuan sebagai mana yang sudah terdapat di dalam Perda tentang parkir. Sepetrti halnya pungutan biaya parkir hanya boleh dilakukan dibagian tepi jalan umum dan tidak untuk di bagian teras atau halaman ruko para pemiliknya.

“Selagi pengedara memarkir kendaraanya di pinggir jalan umum, boleh dimintai biaya parkirnya. Namun jika di halaman atau parkirnya di teras ruko, pengelola tidak memiliki hak untuk melakukan pengambilan biaya parkir,”jelasnya.

Sementara itu Sekretarsi Dinas Perhubungan TM Sayifullah, menambahkan pada intinya pemungutan biaya parkir sebaiknya lebih mengedepankan win-win solution. Artinya antara pengelola parkir dan masyarakat yang parkir sama-sama iklas dan tidak ada merasa keberatan.

“Saya rasa jika ke dua  belah pihak ini sama-sama iklas tentu tidak ada yang perlu dikawatirkan lagi.,” ujarnya.(rls)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Selasa (26/6), Polres Inhil melaksanakan kegiatan sunatan massal. Kegiatan ini merupakan bhakti sosial ketiga  dalam rangkaian kegiatan Bulan Bhakti Pelayanan Prima HUT Ke- 66 Bhayangkara yang akan jatuh pada tanggal 1 Juli 2012 mendatang.

Menurut Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan SIK, M.Si, pelaksanaan sunatan massal ini merupakan wujud dari  kepedulian Polres Inhil kepada masyarakat. “Tanpa masyarakat tentunya polisi tidak akan memiliki arti apa-apa. Saya nilai, kesuksesan kerja yang diperoleh Polres Inhil hari ini adalah buah kerjasama yang baik dengan masyarakat. Oleh karena itu, bersempena peringatan HUT Ke-66 Bhayangkara ini, Polres Inhil akan terus berupaya untuk semakin mendekatkan diri dan berusaha sejajar dengan masyarakat,” Ujar Kapolres kepada detikriau.org di ruang aula Mapolres Inhil.

Sebelumnya, ditambahkan Kapolres, dua kegiatan bhakti sosial yakni, donor darah dan pembersihan tempat-tempat ibadah telah dilakukan. Usai pelaksanaan sunatan massal ini, menjelang 1 juli 2012 mendatang, Polres Inhil kembali meagendakan kegiatan bhakti sosial dengan melakukan anjangsana ke panti asuhan.

Kegiatan sunatan massal kali ini diikuti oleh 21 orang anak-anak kurang mampu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan cara sederhana ini diakui warga sangat membantu mereka.

“Alhamdullillah, kegiatan seperti ini tentunya akan sangat membantu kami, khususnya para orang tua yang kurang mampu. Dengan kegiatan ini, kami dapat memenuhi sunah rasul tanpa harus direpotkan lagi dengan persoalan biaya. Kita sangat berterimakasih,” Ujar Mulyadi, pekerja serabutan yang mengikutsertakan anaknya untuk mengikuti khitanan kali ini.

Menurut penuturan Effendi, seorang tukan ojek yang juga mengikutsertakan anak sulungnya dalam kegiatan sunatan massal ini menilai bhakti sosial Polres Inhil ini akan semakin memberikan rasa kedekatan tersendiri kepada dirinya dengan kepolisian. “Sampai kapanpun, terutama putra saya tidak akan pernah melupakan bahwa ia melakukan khitanan di Mapolres Inhil, kesan seperti ini tentunya akan tertanam terus dibenaknya.”Ucap Effendi dengan penuh syukur. (fsl)

Pekanbaru (www.detikriau.org) — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru bekerjasama dengan Sustainable Social Development Patnership (Scale Up) menggelar diskusi penguatan kapasitas jurnalis (capacity building) dalam melakukan peliputan.

Kegiatan yang melibatkan 15 jurnalis dari berbagai media tersebut mengangkat topik “Resolusi Konflik Melalui Liputan Jurnalisme Damai” yang diadakan di Break Café, Mal Ciputra Pekanbaru, Rabu (27/6) hari ini, pukul 08.30-13.00 WIB.

“Forum ini menjadi penguatan bagi rekan-rekan jurnalis dalam memahami liputan konflik, terutama konflik sumber daya alam. Tak hanya hasil sajian liputan yang baik, tapi dampak pemberitaan itu mendorong lahirnya penyelesaian konflik,” ujar Ketua AJI Pekanbaru, Ilham Muhammd Yasir.

Diskusi ini kata Ilham, lahir dari keresahan kalangan jurnalis akan maraknya konflik akhir-akhir ini di Riau. Ada konflik PT Raka di Kampar, di Pulau Padang, dan di perbatasan Riau-Sumut. Karenanya keresahan itu harus dipecahkan dengan mengundang pihak yang berkompeten untuk menguraikan benang kusut tersebut.

“Scale Up, LSM yang kiprahnya sudah diakui dalam menguasai resolusi konflik sumber daya alam kita sengaja gandeng. Ilmu dan teknik mereka bisa dibagikan kepada rekan-rekan jurnalis,” kata Ilham.

Menurut Direktur Scale Up, Ahmad Zazali, tren konflik sumber daya alam di Riau masih cukup tinggi. Data Scale Up, tahun 2008 tercatat 96 kasus konflik sumberdaya alam. Tahun 2009, ada 45 kasus, 2010 terjadi 44 kasus, dan tahun 2011 34 kasus.

‘’Pemberitaan masih belum menyentuh akar konflik. Liputan masih menunggu gejolak atau ledakan yang terjadi. Kita ingin dorong pemberitaan yang berbasis penggalian akar masalah, sehingga dapat dicarikan jalan penyelesaiannya,” ungkap Ahmad Zazali.

‘’Konflik tersebut berlangsung antara masyarakat dengan perusahaan HTI maupun konflik langsung antara masyarakat dengan pemerintah,’’ imbuh Ahmad Zazali.

Sazali juga ingin mendorong lahirnya suatu mekanisme dan perlembagaan penyelesaian konflik. Pasalnya, hingga hari ini pemerintah sendiri belum punya institusi yang menggurusi penangganan konflik sumber daya alam. “Padahal, kondisi di lapangan sudah sangat mengkhawatirkan sekali,” ungkap Ahmad Zazali.

Dalam diskusi tersebut, selain melibatkan anggota AJI, panitia juga mengundang peserta dari perwakilan media, dan organisasi jurnalis seperti PJI Riau, IJTI Riau, PWI Riau, Sowat dan Fopersma Riau. Adapun narasumber yang dihadirkan adalah mantan Ketua AJI Pekanbaru/akademisi Unri Ahmad Jamaan SIP MSi, Direktur Scale Up Ahmad Zazali, Kepala Bidang Penyelesaian Konflik Kantor Badan Pertanahan (BPN) Riau Yohanes Supama.(rls)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Anggota DPRD Inhil dari Fraksi Golkar, Kartika Roni meminta agar Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Indragiri Hilir untuk tidak melacurkan diri dengan mengusung calon yang bukan kader Partai.

Pernyataan ini disampaikan Kartika Roni kepada detikriau.org diruang rapat Komisi IV DPRD Inhil usai pelaksanaan Hearing dengan Kepala Sekolah dan Komite terkait pembahasan sekolah unggulan, Senin (25/6).

“Menurut saya, Golkar harus berani berkomitmen  mengusung kader sendiri untuk maju sebagai Cabub/Cawabub Inhil 2013 mendatang.”Sebut Kartika Roni.

Beberapa kader partai, seperti Yulizen Yunal,Yusuf Said termasuk Ketua DPC Golkar Inhil, Raus Walid dinilai Kartika Roni merupakan kader yang mempunyai nilai jual yang sangat menjanjikan.”Saya kira semua orang tidak akan meragukan Yulizen Yunal yang memiliki segudang  pengalaman di birokrasi. Yusuf Said, beliau seorang pengusaha yang cukup sukses termasuk Nama Ketua Golkar Inhil sendiri. Jadi menurut saya, apapun alasannya, dalam paket pasangan itu harus ada kader Golkar. Kalau Golkar sampai terjual itu sama artinya Golkar Inhil melacurkan diri.” Ingat Wakil Ketua Komisi IV DPRD Inhil ini dengan lantang. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Masyarakat meminta Dinas Pendidikan dan Komisi IV DPRD Inhil untuk proaktif melakukan pengawasan terhadap berbagai pungutan yang diberlakukan pihak sekolah kepada orang tua murid. Berbagai pungutan yang belakangan ini semakin terindikasi pungutan liar (pungli) tentunya akan menjadi penghambat suksesnya program pendidikan wajib belajar (WAJAR) 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

“Saya menilai belakangan ini pungutan-pungutan yang diberlakukan pihak sekolah kepada orang tua murid sepertinya sudah cukup terang-terangan. Tentunya kita berharap, pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan dan Komisi IV DPRD Inhil untuk lebih proaktif melakukan pengawasan,” Ujar Aam, salah seorang orang tua murid di  Tembilahan kepada detikriau.org, Senin (25/6)

Menurut Aam, untuk masuk sekolah dasar saja, pihak sekolah membuatkan edaran untuk kebutuhan pakaian seragam yang seluruhnya disediakan oleh sekolah. Yang menjadi pertanyaan dirinya, harga pakaian yang dibandrol ternyata sudah jauh melambung dari harga sebenarnya dipasaran. “Apa ini tidak bisa dikatakan pungli?, Kenapa tidak ada kebijakan untuk menyerahkan kepada masing-masing orang tua murid untuk memilih membeli seragam disekolah atau diluaran. Artinya, tidak ada keharusan agar seragam itu dibeli melalui sekolah,” Sarannya.

Berdasarkan surat edaran dari salah satu sekolah dasar negri di Kecamatan Tembilahan , untuk pakaian seragam batik dibandrol seharga Rp. 90 ribu per lembar. Padahal, harga baju batik jadi itu bisa didapatkan dengan kisaran harga Rp. 40 s/d Rp. 50 ribu saja.”Kalau pemerintah serius untuk suksesnya pendidikan wajib belajar, berbagai biaya yang dinilai sengaja memberatkan ini harusnya juga menjadi perhatian serius. Untuk beberapa jenis pakaian seragam SD saja, orang tua murid harus merogoh kantong sebesar Rp. 450 ribu. Menurut saya, kalau dibenarkan orang tua membeli diluaran, biaya yang dibutuhkan tidak sampai Rp. 300 Ribu. Mungkin untuk sebahagian orang biaya itu tidak terlalu besar. Tetapi bagaimana orang yang tidak mampu?. Saya nilai program wajib belajar hanya jadi sebuah slogan kosong jika tidak adanya komitmen yang jelas dari pihak-pihak terkait untuk melakukan pengawasan.” Kritiknya.

Keseriusan pemerintah untuk suksesnya program wajib belajar ini juga menuai kritikan pedas dari tokoh muda pemerhati Inhil, Tengku Suhandri. Ia menilai  keseriusan pihak-pihak terkait untuk mensukseskan berbagai program pemerintah khususunya bagi dunia pendidikan masih setengah hati.

Menurut Comel, panggilan akrab aktifis ini, Program Wajib Belajar sebuah program yang sangat baik. Dengan program ini, pemerintah berkomitmen tidak ada alasan lagi bagi setiap wajib belajar untuk tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. “Bahkan dulu juga pernah digembor-gemborkan pendidikan gratis, Sayangnya dalam penerapan, saya nilai pihak-pihak terkait yang seharusnya mengawal suksesnya program ini masih setengah hati. Mbok ya itu Disdik dan pihak DPRD turun langsung, lihat itu bagaimana penerapan program ini dilapangan. Jangan hanya duduk dan mendengarkan informasi. Kasarnya, pengawasan jangan hanya sebatas lips service”Kritik Comel dengan nada kesal.(fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H.Indra Muchlis Adnan menilai perkembangan perekonomian negri seribu jembatan saat ini semakin menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini menurutnya terlihat dengan hadirnya beberapa Bank sekala besar di Kota Tembilahan.

Menurut Bupati, tidak mungkin bank-bank besar bermunculan menanamankan investasinya ke Inhil, jika tidak ada sesuatu yang menjanjikan dari sisi ekonomi.  “Kita bisa lihat, berapa banyak bank skala besar yang tidak ada di kabupaten lain, tapi mereka hadir di Inhil bersama-sama kita. Ini pasti ada sesuatu yang mereka lihat akan  memberikan kontribusi bagi mereka khususnya dari sisi ekonomi,” ungkap Indra.

Selain hadirnya  BCA, terlebih dahulu ada bank-bank plat merah seperti BNI, BRI, Bank Mandiri dan Bank Riau-Kepri. Kemudian ditambah lagi dengan beberapa Bank swasta, seperti Bank Panin, Bank Danamon dan Bank Mega.

Beberapa dari Bank tersebut lanjut Indra,  juga hadir di beberapa wilayah petumbuhan ekonomi lainya, seperti Kecamatan Keritang, Reteh, Kateman. “Bukan saja di Ibu Kota Kabupaten, bahkan mereka hadir sampai di beberapa kecamatan yang tersebar di Inhil. Ini sangat luar biasa, dan sekaligus merupakan bukti  bahwa Inhil sekarang jauh lebih maju dari sebelumnya,” jelasnya.

Selain itu, Bupati juga mengatakan, dari sisi penduduk, Inhil adalah kabupaten/kota terbanyak jumlah penduduknya di Provinsi Riau. Sebab tercatat sampai hari ini jumlah wajib KTP Inhil, sebanyak 501.000 jiwa. Sehingga jika berkaca mata dengan jumlah penduduk, sangat tidak mungkin kalau Inhil dikatakan tidak memiliki kelebihan, terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi.  “Jumlah wajib KTP kita paling tinggi untuk Provinsi Riau. Ini tentunya juga bisa menjadi barometer bahwa Inhil itu sangat memiliki potensi ekonomi yang sangat menjanjikan ,” tuturnya.(Am)