TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Ketua DPRD Inhil HM. Raus Walid S.Sos mendesak kepada pihak esksekutif untuk segera menyerahkan draf RAPBD-P untuk tahun anggaran 2012 kepada dewan. Karena menurutnya, sesuai dengan tahapan pebahasan keuangan daerah, meskinya saat ini RAPBD-P perubahan sudah mulai dibahas di DPRD.
“Sekali lagi kita meminta kepada pihak eksekutif untuk segera menyerahkan draf RAPBD-P sesegera mungkin, sehingga pembahasan yang dilakukan di dewan dapat berjalan maksimal dan kita tidak terburu oleh waktu,” ujar Ketua DPD Partai Partai Golkar Kabupaten Inhil tersebut.

Masih menurutnya, kita sudah terlalu sering terlambat membahas tahapan APBD.
“Khusus untuk RAPBD-P kita juga sudah mengingatkan apakah itu lewat lisan aupun surat resmi. Tapi hingga sekarang draf RAPBD-P belum juga diserahkan. Maka secara otomatis nantinya pembahasan RAPBD-P akan kembali molor,” tambahnya.

Ketika disinggung dengan agenda dewan lainnya yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini,menurut Raus, pada hari ini Banmus akan melakukan pembahasan.  Salah satu agenda utama yang dibahas oleh Banmus pada hari ini adalah menyusun jadwal kegiatan dalam rangka menyampaikan pokok-pokok pikiran dewan, terutama untuk pembahasan APBD tahun mendatang. (suf)

Pekanbaru (www.detikriau.org) -Dalam rangka memeriahkan Hari Anak Nasional (HAN) 2012,
Forum Cinta Anak Riau (FCAR) menggelar acara menggambar untuk
anak-anak di Perpustaan Wilayah (Perpus) Soeman HS, Sabtu (14/7)
kemarin. Puluhan anak-anak tingkat Sekolah Dasar, ikut serta dalam
kegiatan tersebut. Sebagai instruktur menggambar, dipercayakan kepada
Sikari (Sindikat Kartunis Riau).
Helda Khasmy, ketua panitia di sela-sela acara mengatakan, kegiatan
menggambar tersebut dilakukan untuk mengajak anak-anak bergembira
dengan menyalurkan hobi atau kesenangan dengan hal yang bermanfaat.
”Selain di Puswil ini, kita juga telah melakukan kegiatan yang sama di
arena car Free Day setiap Minggu pagi sejak tiga Minggu lalu,”
katanya.
Pada kesempatan kegiatan yang juga diikuti anggota DPRD Kota Pekanbaru
dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Ade Hartati, tersebut, lanjut
Helda, FCAR juga menggalang dana dengan menggumpulkan sumbangan koin,
buku dan mainan bekas dari masyarakat. Bila ketiga hal tersebut tidak
ada, masyarakat bisa menyumbang dengan membeli Pin atau stiker. ”Semua
sumbangan tersebut akan kita donasikan kepada anak-anak yang kurang
beruntung. Pada Peringatan HAN tahun ini kami mengambil tema
”Selamatkan Anak Bangsa, penuhi, Hak Anak,” terang Helda.
Sampai Saat ini, dana yang terhimpun belum mencapai angka 1 juta
rupiah. Mudah-mudahan, sebelum hari-H, dana akan bertambah. Untuk itu,
kepada masyarakat yang ingin menyumbang bisa menghubungi kantor
Yayasan Siklus,/ISEC di Jl. Pontianak No.15 A Tangkerang dan kantor
RUPARi Jl. Srikandi No.27 Panam. ”Kalau tidak ingin repot, silahkan
telepen ke nomor kontak saya 0813 28364 574,” jelas Helda.
Puncak dari kegiatan ini adalah buka puasa bersama anak-anak yang
didalamnya diisi acara penyerahan donasi koin, buku dan mainan. ”Kita
juga akan melakukan workshop menggambar kartun sebelum berbuka puasa
bersama. Selain itu, akan ada penampilan musik jalanan oleh anak-anak
jalanan dan tausiah menjelang berbuka,” tandas Helda.  *

JAKARTA (www.detikriau.org) – Menjelang pelaksanaan PON XVIII, KPK akan tingkatkan status Gubernur Riau, Rusli Zaenal dari saksi menjadi  Tersangka. Namun agar tidak dianggap mengganggu pelaksanaan PON, Gubri tidak akan ditahan hingga pesta olahraga bertaraf nasional ini usai.

“Gubri tetap bisa menghadiri acara pembukaan PON, tapi statusnya telah ditetapkan dari saksi menjadi tersangka. Tidak akan ditahan hingga PON selesai,”ungkap seorang pimpinan KPK dijakarta, senin (16/7).

Menurut sumber tersebut, keterlibatan Gubri akan kembali disebutkan dalam berkas dakwaan untuk mantan Kadispora Riau, Lukman Abbas (LA) yang akan segera dipindahkan ke tahap penuntutan. Dalam dakwaan tersebut, Gubri yang memerintahkan penyuapan kepada para anggota DPRD Riau agar perubahan Perda Tahun jamak untuk peningkatan fasilitas penyelenggaraan PON XVIII bisa segera disahkan.

“keterlibatan Gubri akan kembali disebutkan dalam dakwaan LA. Setelah itu akan ada peningkatan status Gubri,”Katanya.

Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, RZ akan dijerat dengan pasal suap karena ada dugaan melakukan korupsi secara berjamaah.” Kan yang bersangkutan sudah disebutkan dalam dakwaan, mereka melakukan (penyuapan. Red) secara bersama-sama.”Jelas Bambang.

Mantan pengacara pasangan Septina Primawati Rusli- Erizal muluk pada Pemilukada Pekanbaru lalu menegaskan posisi RZ dalam kasus suap PON seperti posisi Neneng Sri Wahyuni dalamkasus suap PLTS di Kemenakertrans.” Posisi Gubri sama dengan kasus Neneng, diakan dijerat dengan pasal yang sama dalam kasus PLTS,” Jelasnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan bahwa pemeriksaan kembali Gubri hingga kini belum dijadwalkan.”Belum ada jadwal,kalau memang ada nanti diberitahukan,” Kata Johan.

Ia juga menambahkan status Gubri hingga kini masih sebagai saksi, belum ada peningkatan sebagai tersangka,” Belum ada TSKbaru lagi setelah 7 TSK baru dari DPRD Riau,” Katanya.

Nama RZ disebut dalam fakta persidangan dugaan suap PON XVIII di pengadilan tipikor Pekanbaru. TSK Eka Dharma Putra (Staff Kadispora Riau. Red) menyebutkan dalam sidang bahwa pemberian uang lelah atas perintah RZ kepada mantan kadispora LA. Salah seorang karyawan PT. Adhi Karya bernama Diki saat bersaksi dalam sidang suap PON juga mengungkapkan kalau dirinya pernah menyerahkan Rp. 500 juta kepada RZ melalui LA dan LA yang menyampaikan kepada RZ melalui ajudan RZ, Said Faisal.(Harian Vokal/dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Hingga pertengahan Juli, dari target sebesar Rp. 1,5 Milyar di tahun 2012, Kejaksaan Negeri Tembilahan sudah mengembalikan asset Negara senilai Rp. 960 juta lebih. Asset Recovery  senilai Rp. 960 juta lebih ini berasal dari kasus korupsi di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Inhil.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan, Ferziansyah Sesunan, SH melalui Kasi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Hendri Untoro, SH ketika ditemui detikriau.org diruang kerjanya, Selasa (17/7).

“Kejaksaan tidak hanya sekedar mentargetkan untuk mempidanakan pelaku tetapi juga berusaha untuk mengembalikan kerugian Negara akibat dari tindak pidana korupsi tersebut.” Ujar Hendri Untoro ketika ditemui diruang kerjanya.

Dijelaskan Kasi Pidsus, dari dua kasus tindak pidana korupsi yang kini ditangani Kejaksaan Negeri Tembilahan, berdasarkan laporan BPK, kerugian Negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi di Dinas PU sebesar Rp. 1,2 Milyar dan Dinas Perkebunan Rp. 2,2 Milyar. Sedangkan untuk kasus Korupsi di PT.POS, Asset Negara yang berhasil dikembalikan senilai Rp. 139 juta.”Hanya saja untuk kasus PT.POS tidak termasuk dalam prestasi yang ditetapkan kejaksaan Tembilahan karena ini merupakan kasus hasil penyelidikan Polres Inhil,” jelas Kasi Pidsus.

Ditambahkan Kasipidsus, berapapun besarnya nilai asset yang berhasil dieksekusi pihak kejaksaan, tidak kurang satu rupiahpun akan disetorkan kembali oleh kejaksaan ke Kas Negara.” Kita harap masyarakat memahami hal ini. Karena pihak kejaksaan sendiri, tentunya juga tidak akan luput dari pemeriksaan BPK.” Pungkas Kasipidsus. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ketua Dewan Tanfizs DPC PKB Inhil, Dani M Nursalam, S.Pi jadikan pembenahan infrastruktur sebagai program prioritas jika masyarakat mempercayakan dirinya duduk sebagai Bupati Inhil periode mendatang. Dinilainya persoalan infrastruktur kabupaten Indragiri Hilir beberapa tahun belakangan ini sudah sangat memprihatinkan.

Pernyataan ini disampaikan Dani M.Nursalam,S.Pi dihadapan wartawan usai mendaftarkan diri sebagai Balon Bupati Inhil periode 2013-2018 pada Desk Pilkada DPC PKB Inhil, Senin (16/7) di Tembilahan.

“Banyak hal yang bisa kita perbuat jika kita berdiri dalam posisi sebagai eksekutif. Menurut hemat saya, sampai hari ini problema terbesar bagi Inhil adalah persoalan infrastruktur terutama infrastruktur yang banyak menyangkut hajat hidup orang banyak seperti jalan dan jembatan,” Ujar Dani M. Nursalam, S.Pi yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Inhil ketika memberikan konfirmasi kepada wartawan.

Dinilai Dani, konsentrasi kebijakan anggaran sangat bergantung kepada political will pemerintah. Berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat, disamping persoalan pembenahan pendidikan, kesehatan dan penciptaan aparatur pemerintahan yang bersih, infrastruktur harus dijadikan sebuah prioritas untuk mendapatkan perhatian lebih.

“Majunya saya sebagai Balon Bupati adalah sebuah panggilan hati. Artinya kita yang hari ini sudah berada di dalam sebuah institusi yang berinteraksi dengan masyarakat, secara pribadi mengharuskan saya untuk  ikut mengambil peran.” Pungkas Dani. (fsl)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sampai batas terakhir pendaftaran penjaringan Bakal Calon (Balon) Bupati Inhil, periode 2013-2018, senin (16/7) pukul 16.00 Wib yang dilaksanakan melalui Desk Pilkada DPC PKB Inhil, lima nama telah mendaftarkan diri. Tiga orang Balon berasal dari kader PKB.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Desk Pilkada DPC PKB Inhil, M. Taufan ketika dikomfirmasi wartawan di Kantor DPC PKB, Tembilahan. “Benar, sampai hari terakhir proses pendaftaran, kita telah menerima pendaftaran lima orang Balon, Tiga diantaranya adalah kader PKB sendiri yakni, Ketua DPW PKB Riau, Abdul Wahid, Ketua Dewan Tanfizs DPC PKB Inhil, Dani M Nursalam serta Bendahara Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPW PKB Riau, Zainal Abidin. Dua orang Balon lainnya yang ikut mendaftar berasal dari luar Partai yakni, H.M. Wardan dan H. Ramli Walid,” Jelas M. Taufan memberikan Komfirmasi.

Kepada seluruh Balon yang sudah mendaftarkan diri, menurut taufan proses seleksinya akan dilakukan secara adil.  Dikatakan M. Taufan, Untuk kader dari PKB memang sesuai aturan memiliki nilai point lebih sebesar 10 persen. Namun 90 persennya, penilaian akan dilakukan secara merata. Dalam proses penilaian, DPC PKB Inhil melakukan penilaian berdasarkan hasil konvensi dan hasil survey dan kemudian Untuk  tahapan Fit and Proper Test, Kontra Politik dan Kontribusi, termasuk Penetapan Bakal Calon serta Penerbitan SK merupakan ranah DPP PKB.  “Keseluruhan point yang terkumpul nantinya yang dijadikan pertimbangan DPP untuk menentukan pilihan siapa Balon yang akan diusung melalui PKB.” Tegas M. Taufan. (fsl)