TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Didalam Musrenbang Kabupaten yang dilaksanakan, meskinya seluruh anggota DPRD Inhil diundang dan dilibatkan. Tidak bisa hanya  diwakili oleh Ketua maupun unsur pimpinan Komisi saja. Karena pada dasarnya banyak program yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang tentunya tidak bisa tertampung dan disampaikan kalau hanya diwakilkan kepada unsur pimpinan Komisi.

“Intinya kita berharap seluruh anggota dewan dapat dilibatkan dalam pembahasan seperti Musrenbang dan pembahasan lainnya. Tidak cukup hanya diwakili oleh unsur pimpinan Komisi di DPRD Inhil,” kata HM Yunus SE, Selasa, (28/8) di ruangan kerjanya.

Ia menambahkan, selama ini pihak dewan yang dilibatkan dalam kegiatan seperti itu hanya unsur pimpinan Komisi saja. Padahal kalau di daerah lain di Riau ini, keseluruhan anggota dewan dilibatkan. Persoalan itu bukan berarti tidak ada kepercayaan kepada pimpinan Komisi, persoalannya dengan jumlah anggota komisi antara 11-12 orang, tentunya tidak semua usulan yang disampaikan anggota bisa tertampung.

Untuk itu, Yunus berharap kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Inhil untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi pemikiran seluruh anggota DPRD Inhil ini kepada tim TAPD. Tentunya kalau memang sudah seperti itu dan keterlibatan anggota dewan dalam berbagai pembahasan kualitas APBD Inhil dapat lebih baik.

“Kita semuanya tentunya berkeinginan dalam setiap pembahasan RAPBD terjadi peningkatan kualitas anggaran. Sehingga anggaran yang kita gelontorkan setiap tahunnya, benar-benar langsung bersentuhan dan dirasakan oleh masyarakat banyak,” tambahnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Inhil H Muslimin menaggapi keingan anggota dewan tersebut berjanji akan menyampaiakan persoalan tersebut kepada tim TAPD. Sehingga nantinya tidak terjadi ketimpangan penyebaran anggaran untuk setiap kecamatan. “Saya berjanji akan menyampaikan pesoalan ini kepada tim TAPD,” katanya. (suf)

Jakarta –Pemerintah Republik indonesia telah mencanangkan tahun 2012 sebagai tahun program pro-rakyat klaster 4  dengan menyediakan: (1) rumah murah dan sangat murah; (2) kendaraan angkutan umum murah; (3) program air bersih untuk rakyat; (4) listrik hemat dan murah; (5) peningkatan kehidupan nelayan dan petani penggarap; dan (6) peningkatan kehidupan kaum miskin di perkotaan. Pemerintah juga berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur fasilitas umum dan listrik murah di daerah-daerah. Antara lain dengan meminta pemerintah daerah membantu dan menangani pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai ketentuan tanpa mengorbankan hak rakyat.

Meski telah ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan telah diterbitkan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Presiden  Nomor 71 Tahun 2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Aturan Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, namun dalam praktek di lapangan masalah pembebasan lahan bisa tidak berjalan jika pemerintah tidak dapat memberi “ganti untung” pembebasan lahan tanah sesuai ekspektasi pemilik tanah.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 alokasi anggaran untuk pemberian “ganti untung” pembebasan lahan tanah untuk pembangunan kepentingan umum masuk dalam pos anggaran belanja modal. Untuk APBN-P 2012, belanja modal adalah sebesar Rp 168,7 triliun dan untuk Rencana APBN tahun 2013 diproyeksikan belanja modal adalah sebesar Rp 193,837 triliun atau naik Rp 25,2 triliun (14,9 persen) dari pagu anggaran dalam APBN-P 2012. Selain itu, guna melanjutkan berbagai program perlindungan sosial yang berpihak pada rakyat miskin, pemerintah dalam RAPBN tahun 2013 mengalokasikan anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp 59 triliun. Jumlah ini naik Rp 3,7 triliun, atau 6,6 persen dari pagu anggaran belanja bantuan sosial yang dialokasikan pada APBN-P 2012.

Belanja modal dan belanja sosial ini ditopang sebagian besar dari penerimaan pajak dalam negeri. Untuk APBN-P 2012, target penerimaan perpajakan adalah sebesar Rp 1.016,2 triliun. Sedangkan untuk RAPBN tahun 2013 diproyeksikan penerimaan perpajakan adalah sebesar Rp 1.178,98 triliun atau naik 16 persen dari target APBN-P 2012. Dengan peningkatan target ini, berarti penerimaan perpajakan akan menyumbang hampir 80 persen dari total pendapatan negara. Artinya, partisipasi, kesadaran dan kepatuhan masyarakat khususnya wajib pajak dalam berkontribusi dalam pembangunan negara melalui taat dan benar membayar pajak harus meningkat pula. Tanpa itu, tidak akan ada fasilitas umum yang murah, pemberantasan kemiskinan, dan negara menjalankan fungsinya dengan kurang optimal.

Guna mencapai target penerimaan pajak, pemerintah telah dan terus melakukan berbagai perbaikan dalam sistem perpajakan nasional. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang Tentang APBN Tahun Anggaran 2013 Beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, tanggal 16 Agustus 2012 lalu, pemerintah akan memperbaiki sistem dan administrasi perpajakan di Indonesia. Untuk mengamankan sasaran-sasaran penerimaan perpajakan di 2013, pemerintah telah bertekad untuk terus melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan.

Hal-hal penting yang ditekankan oleh Presiden dalam pidato tersebut antara lain perluasan basis pajak (melalui Sensus Pajak Nasional), terutama pajak penghasilan, serta penggalian potensi pajak, terutama atas sektor-sektor unggulan, seperti sektor pertambangan dan batubara. Selain itu pemerintah juga akan memperkuat aspek perpajakan internasional dalam rangka penguatan keberpihakan perpajakan pada kepentingan nasional dan pencegahan penghindaran pajak dengan strategi sesuai ketentuan dalam tax treaty, namun tetap berpedoman pada praktek internasional yang berlaku.

Demi menyukseskan berbagai program pemerintah di atas, mari bersama-sama mewujudkannya dalam bentuk ketaatan dalam membayar pajak. Bangga bayar pajak! (rol)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) — Wakil Ketua DPRD Inhil H Muslimin mengungkapkan mulai 3 September mendatang, seluruh anggota DPRD Inhil akan melaksanakan reses tahapan kedua. Rencananya pelaksanaan reses akan berlangsung selama sepekan, mulai tanggal 3-9 september mendatang.

“Diharapkan pelaksanaan reses yang kita laksanakan ini mampu untuk menyaring berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dan dituangkan menjadi pokok pikiran dewan untuk pembahasan APBD tahun 2013 mendatang,” kata politisi Partai Bintang Repormasi (PBR), Selasa, (28/8) di ruang kerjanya.

Ia menambahkan, sesuai dengan mekanisme pembahasan RAPBD, hasil reses yang dilakukan oleh anggota DPRD yang dituangkan didalam pokok-pokok pikiran menjadi salah satu acuan untuk penyusunan APBD, disamping tentunya Musrenbang yang dilakukan oleh TAPD. Oleh sebab itu, peaksanaan reses dipandang sesuatu yang amat penting sebagai landasan kebijakan anggaran.

“Karena bagimanapun juga anggaran yang nantinya yang disahkan adalah hasil kebijakan yang dilakukan oleh pihak eksekutif dan legislatif. Tentunya semuanya itu berdasarkan dari sektor mana yang meski diprioritaskan terlebih dahulu,” imbuhnya. (suf)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) —  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Indragiri Hilir membuka penjaringan dan pendaftaran Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Inhil yang akan berlaga pada Pemilukada 2013. Agenda ini dimaksudkan untuk menentukan arah kekuatan yang dimiliki Partai Gerindra dalam memenangkan Balon terpilih dalam Pesta Demokrasi mendatang.

“Sesuai aturan UU Pemilu, dengan hanya satu kursi di DPRD Inhil kita memang masih jauh untuk mengusulkan Balon Bupati dan Wakil Bupati. Agenda yang kita lakukan ini adalah satu langkah untuk menentukan kemana dan siapa Balon yang akan mendapatkan dukungan penuh dari kekuatan DPC Gerindra Kab. Inhil yang ada hari ini,” Jelas Ketua DPC Partai Gerindra Kab. Inhil, Baharuddin LA kepada detikriau.org melalui sambungan telepon selularnya, Selasa (28/8).

Ditambahkan Bahruddin LA, semua Balon yang mendaftar nantinya akan diteruskan ke DPP Partai Gerindra di Jakarta. Hasil seleksi yang kriterianya telah ditetapkan, siapapun Balon yang nantinya akan terpilih maka tentunya akan mendapatkan dukungan secara penuh.

“Hari ini, DPC Partai Gerindra sudah memiliki PAC di 20 Kecamatan dengan 165 Ranting. Kekuatan ini yang nantinya akan kita gerakkan guna memenangkan Balon yang terpilih. Jadi sekali lagi, agenda ini bukan untuk mengusulkan Balon tetapi adalah untuk menetapkan pilihan Balon mana yang akan mendapatkan dukungan.” Tegas Baharuddin LA.

Pendaftaran Balon Bupati Inhil DPC Partai Gerindra dilaksanakan sejak tanggal 27/8/2012 hingga Tanggal 3/9/2012 pukul 00.00 Wib. Pendaftaran dilakukan di Kantor DPC Partai Gerindra Jalan Baharuddin Jusuf No 04 RT 01/RW 01 Tembilahan.(Am)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Indragiri Hilir (Kab. Inhil) melaksanakan kegiatan Halal Bi Halal. Disamping  untuk mempererat tali silaturahmi, moment ini juga dimaksudkan guna menyatukan visi DTPHP.

“ Ini mungkin kegiatan yang pertama kalinya diadakan DTPHP Inhil. Saya meagendakan dimasa kepemimpinan saya kegiatan serupa ini akan terus kita laksanakan. Dalam kesempatan ini, seluruh pegawai dilingkungan DTPHP Inhil bisa saling beramaf-maafan. Namun yang lebih terpenting, moment ini juga kita manfaatkan untuk menyatukan Visi dalam rangka menggerakkan seluruh SDM DTPHP untuk mencapai sasaran,” Jelas Kepala DTPHP Inhil, Wiryadi kepada detikriau.org di Tembilahan, Selasa (28/8)

Ditambahkan Wiryadi, pemikiran-pemikiran itu bisa berupa pemikiran tentang pemberian bimbingan teknis kepada petani termasuk juga menyatukan komitmen dalam mengarahkan bantuan-bantuan baik itu yang bersumber dari dana APBD maupun APBN agar tepat sasaran.

Berdasarkan pengalaman, masih menurut penuturan Wiryadi, selama ini disengaja ataupun tidak masih sering didapati penyaluran bantuan tidak tepat sasaran.”Dengan kegiatan Halal Bil Halal hari ini, yang dihadiri oleh seluruh staff DPTPH sampai ketingkatan Kecamatan ini, kita berharap komitmen itu dapat disatukan agar penerima bantuan adalah benar-benar para petani yang berhak dan layak untuk menerima,” Tegas Wiryadi.

Diakhir kalimat, Wiryadi juga sempat menyampaikan sebuah filosofi bahwa “siapa yang menanam dia yang memanen”. Dengan filosofi ini, Wiryadi bertekad sejak awal ingin menyatukan gerak mulai dari level terbawah sampai level tertinggi DTPHP untuk membeikan pengabdian kerja secara serius kepada masyarakat.”Yang jelas keberhasilan harus dimulai dari berbuat dan keseriusan sejak awal. Jangan jadi seperti kisah mak nti, menanam tidak, tapi ingin memanen.” Pungkasnya. (fsl)