TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kuasa Direktur CV Surya Indragiri, Surya Artha mengeluh dengan sikap tidak bersahabat yang dipertontonkan Kepala Desa Sungai Bela Kecamatan Kuindra. Akibat tindakan Kades yang dinilainya tidak jelas maksud dan tujuannya ini, Surya mengaku pekerjaan pembangunan tiga ruang kelas baru SD 018 Desa Sungai Bela terancam gagal.

Dijelaskan Surya, kronologis sikap tidak bersahabat sang Kades yang disebutnya menghalang-halangi pembangunan proyek pemerintah secara berurutan berawal saat ia akan mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan baru tiga ruang kelas SD 018 tersebut. Sesuai perencanaan, pembangunan seharusnya dilakukan dilokasi SD baru jalan PKMT Desa Sungai Bela dengan pertimbangan dilokasi ini pada tahun anggaran sebelumnya juga sudah dibangun satu ruang kelas baru dari dana DAK dan DAK Non DR.

Saat akan dimulai, Kades meminta agar pembangunan tetap dilokasi lama jalan Imam Ramli juga di Desa Sungai Bela yang notabenenya lokasi ini tidak layak karena cukup berdekatan dengan bibir pantai.

Karena terus didesak, permintaan kades untuk melakukan pembangunan dilokasi SD lama ini akhirnya disetujui. Namun saat kembali akan dimulai pekerjaan, Kades kembali berulah, ia kembali  meminta agar kontraktor pelaksana untuk melakukan pembongkaran dua ruang kelas lama serta menambah ketinggian tiang pondasi 30 cm dari ketinggian pondasi 1 meter sesuai yang tertera di dalam kontrak dengan alasan ruang kelas sering kebanjiran saat air sedang pasang tinggi.

“Awalnya tentu kami berkeberatan, karena pekerjaan ini tidak tertera di dalam kontrak (spk no 003.1/sp/ppk-llg/fsk/dd/ix/2012 tanggal 20 september 2012. batas akhir kerja 19 des 2012. Red). Namun atas pertimbangan konsultas pengawas, akhirnya permintaan Kadespun kembali disetujui,” Kisah Yudhi Artha kepada detikriau.org di Tembilahan, Ahad (25/11).

Namun dua kali disetujuinya permintaan sang Kades ternyata juga tidak membuat pekerjaan bisa berjalan mulus. Ditambahkan Yudhi, begitu pekerjaan kembali akan dikerjakan, Kembali Kades merubah permintaan. Kali ini ia hanya meminta pembongkaran ruang kelas lama hanya dilakukan pada satu ruang kelas dengan catatatan, ketinggian tiang pondasi ruang kelas lama ini agar tingginya juga disamakan dengan penambahan 30 cm.

Tingkah polah Kades yang menurut Yudi tidak jelas dan terkesan mengada-ngada ini terkesan sengaja dilakukan untuk menghalang-halangi kelancaran pekerjaan sementara waktu terus berlalu sementara pada akhir tahun seperti ini, kondisi pasang perairan yang cukup tinggi juga menjadi penghalang penyelesaian pekerjaan.

Bahkan belakangan ini masih menurut Yudhi, Kades dengan tegas memerintahkan pekerja untuk tidak melanjutkan pekerjaan.” Saya terus terang bingung juga, entah apa salah saya. Atau mungkin juga karena saya dulu pernah menolak untuk memenuhi permintaan Kades untuk membantu biaya tranportasinya ke PKU beberapa waktu lalu. Sekarang karena tidak lagi bisa bekerja, pekerja sayapun sudah pulang semua. Berapa kerugian saya.,” Kesal Yudhi.

Saat itu Yudhi juga mengaku sudah menyampaikan persoalan yang dihadapinya ini kepada Kepala Dinas pendidikan Inhil dengan surat bernomor 022/cv.si-tbh/xi/2012 tertanggal 23 november 2012’

Terkait persoalan ini, Kepala Desa Sungai Bela Kecamatan Kuindra, Hasanuddin ketika dikomfirmasi melalui sambungan telepun selularnya membantah disebut telah menghalang-halangi pekerjaan. Ia membenarkan bahwa dirinya meminta pekerja agar tidak lagi melanjutkan pekerjaan dikarenakan waktu yang sudah tidak mungkin lagi mencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan.” SPK kan sudah mereka ambil sebulan yang lalu termasuk uang muka pekerjaan 30 persen, sekarang baru mulai mau bekerja, bohong aja kalau pekerjaan bisa dikerjakan. Kalau mereka kerja juga bikin sakit mata aja,” Jawab Kades memberikan komfirmasi kepada detikriau.org sambil mengatakan kontraktor pelaksana hanya ingin menipu dan kontraktor disebut kebanyakan pembohong. Ahad (25/11)

Ketika kembali dipertanyakan apakah tindakan kades ini hanya dikarenakan rasa kekecewaan dikarenakan permintaan bantuan tranportasi ke PKU yang tidak dikabulkan kontraktor pelaksana. Kades mengatakan bahwa kontraktor itu pembohong. Ia bahkanmenyebut kontraktornya sebagai kontraktor kere dan kontraktor titipan.  Kalau masalah uang, Kades mengaku memiliki lebih banyak. Bahkan kata Kades, kontraktornya yang pernah memintakan bantuan dana kepadanya.

‘Kalau perlu, wartawan turun ke sungai bela dan lihat pekerjaan di  dilapangan. Kalau saya dikatakan menghalangi pekerjaan, seharusnya kontraktor mengadukan saya ke polisi. Bilang aja, Kepala Desa Sungai Bela Menghalangi Proyek Pemerintah.”Jawab Kades sambil mengatakan bahwa tindakan yang dilakukannya ini semata karena sedih melihat kondisi bangunan sekolah sementara kontraktor pelaksana hanya memikirkan untung.

Menurut Kades, secara pribdi ia berpuluh-puluh kali berusaha menghubungi kontraktor pelaksana tapi tidak pernah mau dijawab. Jadi  kanapa malah ia disebut kecewa. Jadi menurutnya janganlah dijelek-jelekan orang lain.(dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kunjungan perwakilan petani kelapa PIR Trans Kabupaten Indragiri Hilir ke Dirjen Kementrian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta mendapatkan tanggapan positif. Sebagai tindak lanjut, Kementan menyatakan akan segera menjadwalkan pemanggilan kepada semua Dirjen terkait serta  Gubernur di Seluruh Indonesia. 

Pernyataan ini disampaikan oleh ketua perwakilan petani Kecamatan Pulau Burung dan Kecamatan Teluk Belengkong, Mahyudin S.Pdi kepada Harian Vokal di Tembilahan akhir pekan kemaren, sabtu (24/11).

Dijelaskan ketua perwakilan petani yang berjuang berbendera Kelompok sembilan ini, pihak Dirjen mengaku selama ini tidak pernah mendapatkan laporan adanya persoalan tentang petani kelapa di Inhil khususnya Petani kelapa hibrida Pola Pir Trans. Dirjen Kementan menanggapi dengan respon yang sangat baik bahkan dengan tegas Inhil dinyatakan sebagai daerah yang menjadi penggagas pertama hingga perlu dilakukannya penelaahan kembali pola tata niaga kelapa dan PIR Trans.

“Dalam pertemuan itu juga kita sempat sampaikan bahwa harga kelapa bulat di Inhil hanya dihargai Rp. 500 per butir. Ir Elis Yuningsih, MM (Kasi Penyiapan Teknologi Subdit Budidaya Dirat Tanhun Ditjenbun Kementan RI.red) dan Ir Agus Sutarman, MM (BPSDMP Ditjenbun Kementan RI) terlihat kaget dan tersenyum kecut.” Kisah Mahyudin.

Sebagaimana agenda sebelumnya, ditambahkan Mahyudin, disamping mempertanyakan persoalan harga kelapa, mereka juga menyampaikan beberapa persoalan lainnya diantaranya persoalan kerusakan tanggul, kejelasan pertanggungjawaban asuransi kebakaran kebun, masalah kredit yang dibebankan kepada petani serta berberapa persoalan lainnya. Petani saat itu juga kembali menyampaikan desakan agar kementrian untuk segera melakukan revisi SK 628 tahun 1998 tersebut. “Dengan tanggapan dan sambutan baik Kementan, kami cukup merasa optimis perjuangan ini akan membuahkan hasil baik.”Pungkas Mahyudin

Keberangkatan perwakilan petani kelapa kejakarta yang didampingi Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir,Kuswari ini sebagai tindaklanjut setelah dilakukannya beberapa kali pertemuan dengan PT Sambu Group yang tidak juga berbuah baik. Pihak petani dibantu Pemkab dan DPRD Inhil berharap dengan pertemuan dengan pihak Kementan ini akan terbitnya regulasi yang jelas tentang tataniaga kelapa dan dilakukannya revisi SK 628 tersebut. (dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) —  Rendahnya tunjangan gaji yang diberikan Pemerintah membuat kepala desa mengeluh. Agar bisa lebih fokus menjalankan tugas, mereka berharap pemerintah kabupaten bersedia memberikan tambahan gaji minimal sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Pernyataan ini disampaikan Kepala Desa Sungai Berapit Kecamatan Concong, Ediyanto, S.Th.I kepada detikriau.org ketika sempat bertemu di gedung DPRD Inhil, akhir pekan kemaren, Sabtu (24/11).

Dijelaskan Ediyanto, sesuai perpres no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Desa yang kemudian dirubah dengan PP No 72 Tahun 2005 tertera dengan jelas bahwa gaji kepala desa paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten.

“UMK Inhil tahun 2012 Rp. 1.250.000. kenyataannya, penerimaan kades dari tunjangan gaji hanya sebesar Rp. 9 jt per tahun. Artinya, perbulan masing-masing kades hanya menerima penghasilan Rp. 750 ribu. Padahal mereka memiliki tugas dan tanggungjawab yang sangat berat. Dengan gaji yang terbilang jauh dari UMK itu, bagaimana kades bisa untuk berkonsentrasi total menjalankan tugas? Ujar Ediyanto menyampaikan keluhan.

Ditambahkannya, jika berpedoman pada PP tersebut, bukankah sudah menjadi keharusan gaji kades ditambah. Ia bergarap hal ini dapat menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten dan pihak DPRD Inhil. Bahkan ia juga sempat melontarkan kalimat bahwa Kades selama ini terkesan hanya dimanja disaat-saat mendekati pelaksanaan Pesta demokrasi.

“mbok ya perhatikan juga kesejahteraan kami, saat ini gaji kades juga berada jauh dibawah gaji Sekdes yang PNS. Padahal secara tugas dan tanggungjwab, Kades mengaku hampir semuanya dipikulkan dipundak mereka.” Kami selalu dikritik disaat kami dinilai lambat atau gagal melaksanakan pembangunan di Desa kami. Dengan beban kerja yang begitu berat sementara gaji yang jauh berada di bawah standar hidup minimal, manusia mana yang mampu bekerja baik? Keluh Ediyanto sambil mengatakan bahwa keluhan serupa sudah terlalu banyak ia dengar dari rekan-rekannya sesama Kades di Inhil. Ia menyatakan bahwa apa yang disampaikannya hari ini juga mewakili keluhan sama dari rekan-rekan seprofesinya.(dro/*0)

JAKARTA — Monopoli perusahaan dalam menentukan harga kelapa hibryda milik petani pekebunan inti rakyat (PIR) Trans PT. RSTM (Riau Sakti Trans Mandiri) dan PT GHS (Guntung Hasrat Makmur) I dan II, di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, masih terjadi. Akibatnya, petani yang berada di daerah dengan perkebunan kelapa terluas di Asia itu menjerit, karena mereka kesulitan melunasi kredit dan biaya perawatan kebun.

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) -Kalangan umat Islam, khususnya generasi muda harus dapat memfilterisasi pengaruh modernisasi di era global saat ini. Apalagi, pengaruh modernisasi yang dapat merusak tatanan nilai dan syari’at Islam.

Hal ini disampaikan para narasumber dalam Dialog Interaktif tentang Keislaman bertemakan ‘Modernisasi dalam Perspektif Islam’ yang ditaja Ikatan Alumni STAI Auliaurrasyidin Tembilahan dan LSM Perjuangan Anak Negeri (LSM PERAN) Inhil, Jum’at (23/11) di aula Syekh Abdurrahman Siddiq STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, Parit 6 Tembilahan Hulu.

Adapun narasumber dalam kegiatan yang diikuti ratusan mahasiswa dan pelajar ini, yakni HM Efendi, Lc (MUI Inhil), HM Ali Azhar (DPW FPI Inhil) dan Abdul Hamid (akademisi) dan moderator Kafrawi Sattar.

Tampak hadir Ketua STAI Auliaurrasyidin, HM Ilyas, Ketua IKA STAI, Hidayat Hamid, Ketua LSM PERAN, Firmansyah dan civitas akademika STAI Auliaurrasyidin.

Dalam pemaparannya, para narasumber menjelaskan sejauh mana pengaruh mana pengaruh modernisasi bagi kaum muslimin dan berbagai pengaruh negatif yang datang dari Barat dapat merusak generasi muda Islam, seperti pergaulan bebas, narkotika dan budaya hedonism lainnya.

“Berbagai budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan syariat Islam telah merusak dan merasuki generasi muda Islam, inilah yang harus kita waspadai,” ujar HM Efendi. Lc. Sedangkan HM Ali Azhar dari FPI Inhil menegaskan bahwa modernisasi saat ini harus dibarengi dengan memperkuat moral dan sendi-sendi keislaman, sehingga tidak mudah terpengaruh dan terjerumus kedalam perbuatan maksiat.

Ketua Panitia Pelaksana, M Yusuf menyatakan bahwa kegiatan ini memang diadakan bagi memberikan pemahaman bagi kalangan generasi muda mengenai sejauh mana pengaruh modernisasi dan melakukan filter atas pengaruh buruknya.

Dalam kegiatan dialog ini juga diisi dengan sesi pertanyaan yang dijawab langsung narasumber, para peserta tampak antusias menanyakan berbagai hal mengenai perspektif Islam terhadap modernisasi ini. (dro/*3)