JAKARTA –– Anggota Komisi III DPR, Indra, menilai nyanyian dengan syair “Indonesia itu an**ng yang diduga dilakukan superter Malaysia sungguh merupakan tindakan biadab dan penghinaan bagi bangsa Indonesia.

Dia mengungkapkan, beredarnya video berjudul “Indonesia Itu An**ng” di Youtube, sangat menyakitkan perasaan nasionalisme. “Pemerintah Indonesia harus mencari tahu dan memastikan kebenaran video provokatif tersebut,” kata Indra, Jumat (30/11).

Ia menambahkan, apabila video tersebut benar adanya dan bukan rekayasa, maka pemerintah Indonesia harus mengambil sikap terkait dengan penghinaan ini. Menurut Indra, kasus penghinaan ini tidak boleh didiamkan dan disederhanakan. Sebab kata dia, bagaimana pun Malaysia sudah teramat sering melecehkan dan menyepelekan Indonesia.

“Oleh karena itu saya mendesak pemerintah untuk segera kirimkan nota diplomatik (protes) kepada pemerintah Malaysia. Pemerintah Malaysia harus mengklarifikasi dan meminta maaf secara terbuka,” ungkap dia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, kasus ini juga harus dilaporkan ke FIFA.

“Pemerintah bersama-sama PSSI harus mendesak FIFA untuk memberikan sanksi kepada persepakbolaan Malaysia,” imbuhnya.

Menurutnya, keseriusan pemerintah Indoensia menyikapi hal ini sangat penting agar ke depan jangan ada lagi penghinaan dan pelecehan kepada Indonesia dan WNI di Malaysia.

“Ini merupakan masalah harga diri dan kewibawaan Indonesia sebagai suatu bangsa. Tunjukkan bahwa kita adalah negara besar yang tidak boleh diremehkan dan dilecehkan oleh negara manapun,” pungkasnya.(jpnn)

Video yel-yel suporter malaysia hina indonesia. klik disini

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pencanangan Zona Pencegahan dan pemberantasan Korupsi adalah sebuah upaya untuk mencipatkan sebuah pemerintahan yang bersih. Mencapai itu, diperlukan suatu tindakan yang bersifat gerakan secara massal.

Pernyataan ini disampaikan Bupati kabupaten Indragiri Hilir, H Indra Muchlis Adnan dihadapan wartawan saat tinjauan ke Kantor Badan Perizinan dan Pelelangan Kab Inhil usai mengikuti kegiatan Pencangan Zona Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-48 di Gedung Tasik Gemilang Tembilahan, Kamis (29/11)

Diperjelas Bupati, Gerakan yang bersifat massal ini nantinya akan menjadi ruh-nya setiap pegawai dilingkungan Pemkab Inhil agar kedepan dapat lebih mampu memberikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat.

“Apa yang kita lakukan saat ini lebih kepada sebuah peringatan awal. Kita ingatkan mereka, kita bina mereka agar tidak melakukan tindakan atau perbuatan korupsi.” Ujar Bupati.

Ditambahkan Bupati, tindakan yang dinilai paling terpenting adalah pencegahan dengan cara terus menerus memberikan peringatan. Jika masih berbuat dan tetap tersandung kasus korupsi, itu bukan lagi tugas kita. Aparat hukum tentunya yang akan menindak pejabat-pejabat Negara yang korup.

Bupati juga menyatakan agar pengikraran perang terhadap tindakan korupsi ini terus tertanam dengan baik maka harus siap untuk menerima kritikan jika memang dinilai keluar dari apa yang telah diikrarkan. “Kalau tidak sekarang, kapan lagi. Untuk tekad ini memang kita harus berani. Sekali lagi demi menciptakan pemerintahan yang bersih agar mampu memberikanpelayanan terbaik kepada masyarakat. Hari ini kita tidak lagi hanya bicara, kita sudah GO ” Pungkas Bupati.(dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Wakil Bupati Inhil, H Rosman Malomo menegaskan agar semua program kerakyatan agar dapat terus dikemas sebagai intrumen dan daya ungkit bagi masyarakat untuk lepas dari jerat kemiskinan dan peningkatan daya hidup.

Pernyataan ini disampaikan Wabup dalam rapat koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Indragiri Hilir di Aula kantor Bappeda kemaren.

Beberapa program tersebut menurut wabup seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Pisew, Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya.

“Saya juga berharap agar dapat terus menyempurnakan kelembagaan TKPK secara lebih intensif termasuk optimalisasi peran unit pengaduan masyarakat (UPM) dalam mengatasi berbagai permasalahan daerah. Juga terus melakukan integrasi antara dokumen strategis kemiskinan daerah dengan dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah secara regular” Pesan Wabup.

Hal lainnya ditambahkan Wabup juga diperlukannya pembangunan kemitraan dengan lembaga usaha sebagai pelaksanana Corporate Sosial Responsibility (CSR) guna mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah serta menyediakan alokasi dana APBD untuk mendukung operasional TKPK Kabupaten serta pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah.

Berdasarkan data penduduk miskin di Inhil terus mengalami penurunan. Tahun 2003, tingkat kemiskinan berada pada posisi 10,57 persen dan tahun 2010 turun menjadi 9,41 persen. Sedangkan untuk indek kedalman kemiskinan tahun 2010 sebesar, 1,38 persen dan tahun 2011 turun menjadi 1,21 persen

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – ketua Kwarcab 02 Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil Drs Hj Djamilah resmi menutup acara pendidikan Kursus Mahir Dasar (KMD) yang dilangsung mulai 25 hingga 29 November ini. acara penutupam yang dilangsungkan di gedung LAM Inhil Kamis malam (29/11) ini dihadiri oleh seluruh peserta yang mengikuti kegiatan KMD.

Dalam sambutannya, Dra Hj Djamilah yang juga menjabat sebagai Asisten III Sekdakab Inhil ini mengharapkan kepada seluruh kakak-kakak yang telah selesai mengikuti pendidikan KMD dapat menuangkan dan menyalurkan keahlian dan ilmu yang didapat ketempat pangkalan masing-masing. Sehingga apa yang didapat bisa diimplemantasikan di tengah masyarakat.

“Biar sedikit ilmu yang didapat, merupakan modal yang sangat penting sebagai bekal bagi kakak-kakak dalam membina adik-adik pramuka lainnya di daerah masing-masing. Sertifikat bukan tujuan utama, tapi yang lebih penting bagaimana kita lebih baik kedepan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu ia juga meminta agar kembali mengaktifkan Kwaran masing -masing. Explorkan diri dan potensi yang meski dikembangkan bagi kemajuan. “Nanti di tahun 2013 kita akan adakan pertemuan besar melalui perkemahan”.Kata Djamilah.

Sementara itu Pimpinan kursus Kamsul Arifin S.Sos didampingi Sekretaris Hidayat Hamid SPdI, usai acara kepada wartawan mengungkapkan gerakan Pramuka sebagai penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunya peran yang sangat besar dalam membentuk kepribadian generasi muda. Sehingga memiliki pengendalian diri, kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan kebutuhan.

“Untuk itu pembinaan kepada kaum muda peserta didik mulai dari didik Siaga, penggalang, penegak dan Pandega mutlak harus terus dilakukan,” ujarnya.

Berkaitan dengan kursus KMD  yang dilaksanakan selama 5 hari ini, merupakan kursus bagi calon Pembina Pramuka. Agar nantinya Pembina Pramuka dapat menerapkan pengetahuan yang telah didapat selama mengikuti kurss yang dilaksanakan.

“Ada 17 Kwartir Ranting Kecamatan yang mengirim peserta dengan jumlah peserta keseluruhan 54 orang. Saya juga menyesalkan kepada 3 Kwartir Ranting kecamatan, yakni Kecamatan Kuindra, Mandah dan Sungai Batang yang tidak mengirim utusan pada KMD yang dilaksanakan,” tegasnya.(dro/*3)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dirjen Kementrian dalam negri, DR I Made Suwandi, Msoc,Sc menilai Pencanangan Zona Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (ZPPK) Kabupaten Indragiri Hilir sebagai sebuah langkah berani.

Pernyataan ini disampaikannya dihadapan wartawan saat tinjauan ke Kantor Badan Perizinan dan Pelelangan Kab Inhil usai mengikuti kegiatan Pencangan Zona Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-48 di Gedung Tasik Gemilang Tembilahan, Kamis (29/11)

Menurut pria bertubuh tinggi besar ini, langkah terobosan yang dicanangkan Pemkab Inhil ini merupakan sebuah tekad yang patut untuk dipuji dan satu-satunya Kabupaten yang berani mentafsiran politicalwill Program Pemberantasan Korupsi dari Pemerintah pusat  dalam bentuk sebuah aksi nyata.

“China pelaku korupsi dihukum dengan potong kepala. Negara Arab dipotong tangan tapi di Indonesia dipotong masa tahanan. Makanya saya nilai langkah Kab Inhil hari ini sebagai langkah berani dan patut untuk dipuji. Penafsiran programpemberantasan korupsi pemerintah pusat ini di daerah lain setahu saya baru sebatas omongan-omongan. Langkah yang diambil Pemkab Inhil hari ini telah diketahui publik secara umum dan juga pasti nantinya akan dituntut kejelesan pengimplementasiannya  oleh publik. Makanya perangkat daerah harus siap. jika tidak, ini sama dengan bunuh diri.”Ungkapnya sambil mengatakan tekad Inhil mencanagkan Zona bebas korupsi hari ini dibutuhkan nyali yang kuat.

Untuk pelayanan publik, DR I Made Suwandi, Msoc,Sc mensyaratkan harus adanya kejelasan kualitas, standar pelayanan, prosedur biaya, kejelasan waktu serta kejelasan kemana komplin ditujukan. Semua ini menurutnya harus disusun dalam sebuah sistem yang jelas. Siapapun nanti bupatinya, rakyat yang akan memastikan dan mengontrol secara terus menerus akan berlanjutnya sistem ini.(dro/*0)

Septina Keynote Speaker Seminar

Pekanbaru — Dalam rangka peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) 2012, Sejumlah NGO permpuan menyelenggarakan Diskusi Terbatas dan Seminar yang mengangkat persoalan penanganan perempuan korban kekerasan, Jumat (30/11). Bertindak sebagai keynote speaker Dra Hj Septina Primawati Rusli.

Demikian dikatakan Helda Kasmy, panitia seminar ini, kemarin di sela-sela persiapan acara. Dijelaskannya, selain Septina, narasumber lain yang akan memberikan materi adalah Komnas Perempuan Republik Indonesia Desti Murdijana, Anggota DPRD Pekanbaru Ade Hartati, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Wirdaningsih dan Helda Kasmy sendiri yang merupakan direktur Rumpun Perempuan dan Anak Riau (Rupari).

“Sebelum seminar, sebelumnya didahului dengan diskusi terbatas Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan. Sedangkan seminat, kita mengambil tema Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dan Keterlibatan Sektor Swasta dalam Gerakan Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender,” jelas Helda.

Peserta yang diundang dalam kegiatan ini, lanjutnya, organisasi sosial kemasyarakatan, kalangan dunia usaha, aparat penegak hokum, mahasiswa, akademisi, budayawan, tokoh masyarakat , media massa serta lembaga pemerintah yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

Kegiatan ini disupport penuh oleh United Nation Fund for Population Activity (UNFPA), Aliansi Jurnalis Independen dan Komnas Perempun RI. “Bunga Bangsa dan Rupari sebagai leading di kegiat an ini,”  tambah Herlia Santi dari Bunga bangsa.(rls)