Hasbulah: Kalau boleh jujur kami tidak pernah melihat itikad baik dari ketua Partai Golkar Inhil untuk membesarkan partai ***

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golongan Karya (Golkar) Kecamatan Tempuling, Hasbullah, SH, mengatakan bahwa dinamika yang terjadi di tubuh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II partai Gokar Inhil saat ini harus disikapi dengan Proforsional dan Profesional oleh semua pihak.

Karena menurut yang bersangkutan Partai Gokar bukan Partai Gurem, tapi partai intlektual dan berkulitas. “Apa yang dilakukan 13 PK pengusung Musdalub golkar Inhil adalah sah karena memang diatur dalam dalam Petunjuk Organisai (PO) AD/ART Partai Partai Golkar,”tegas Hasbullah, Jumat (25/1).

Masalah pemecatan kader, lanjutnya juga diatur pada PO dan AD/ART Partai. Sehingga langkah itu dinilai sah namun jika mengacu pada aturan dan mekanisme yang dimilki Partai. Dia bahkan  membantah kalau pihaknya dikatakan tidak loyal. Menurut dia, silahkan menjawab dengan jujur dan bukan hanya bertanya kepada pihak yang pro maupun kontra.

“Silahkan tanya langsung pada kader dan para simpatisan partai yang ada dilapangan apa yang sebenarnya terjadi. Seperti HUT Partai Golkar, sudah tiga tahun belakangan ini DPD II Inhil, tidak pernah memperingatinya,” papar Hasbulah menjelaskan.

Padahal menurut dia, ajang itu bisa dijadikan sebagai ajang untuk mengevaluasi dan silaturahmi partai. Ajang yang mana antara pengurus, kader, simpatisan dan masyarakat bisa berbagi sebagaimana yang berbunyi pada motto partai, Suara Golkar Suara Rakyat.

“Kalau boleh jujur kami tidak pernah melihat itikad baik dari ketua Partai Golkar Inhil untuk membesarkan partai ini. bahkan kami menilai orang-oranmg disekitarnya adalah penyumbang   pemikiran negatif,” sebutnya.

Hasbullah menyebut, buktinya Orientasi Fungsionalis Partai malah memungut biaya dari PK-PK Golkar. Padahal baru saja akhir tahun 2012 DPD II Golkar Inhil menerima bantuan dana Konstituen dari pemkab Inhil.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir mengimbau kepada kalangan warga menggunakan lembaga keuangan dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Lembaga keuangan tersebut bisa perbankan atau lembaga lainnya.

Mereka yang tinggal di pedesaan, biasanya begitu menjual hasil panennya mengantongi uang tunai dalam jumlah yang cukup banyak. Demi menghindari hal yang tidak diinginkan disarankan menyimpan uangnya pada lembaga di atas.

Di Inhil,  mayoritas warga berprofesi sebagai petani kelapa. Setiap tiga bulan, hasil panen berupa kopra dijual ke penampung. Biasanya jumlahnya cukup banyak. Pada beberapa kasus sering terjadi uang kontan hasil penjualan hasil kebun petani tersebut dicuri atau dirampok.

Demi menghindari hal itulah disarankan kepada warga supaya selalu menabung uang tersebut pada tempat yang aman. Untuk menabung dinyatakan tidak sulit. Apabila warga tidak mengetahui caranya dapat bertanya kepada warga lainnya yang sudah berpengalaman

“Kalau sudah menjual kelapa atau sawit, janganlah berbangga-bangga banyak uang. Lebih baik uang tersebut disimpan supaya bisa digunakan untuk menyekolahkan anak kita atau memenuhi kebutuhan lainnya”ujar Bupati, H Indra Muchlis Adnan.

Apalagi saat ini harga kelapa petani masih belum sesuai harapan. Uang hasil penjualan tersebut sepantasnya disimpan secara baik. Bupati pun mengimbau kepada warga tidak menggunakan perhiasan yang menyolok saat akan bepergian maupun ketika akan bekerja.

Hal itu menurutnya akan mengundang tindak kejahatan. Dalam pandangan Bupati, selayaknya perhiasan dimaksud disimpan dan tidak terlalu dipamerkan warga. Beberapa kasus penjambretan maupun pencurian dinyatakannya harus menjadi perhatian bersama warga agar tidak mengalami kejadian serupa.

Pelaksanaan Siskamling disebut Indra Muchlis Adnan harus tetap diterapkan. Banyak keuntungan yang dirasakan warga dalam menerapkan pola itu. Bukan saja dapat mencapai suasana yang kondusif, tetapi juga bisa merekatkan kebersamaan diantara warga.

“Kalau mau pergi, titipkan rumah ke tetangga. Jangan dibiarkan kosong begitu saja”jelas Bupati. (dro/*1/rls humas Pemkab Inhil)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) –Tahun ini, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali menganggarkan tambahan penerapan sistem meterisasi lampu penerang jalan umum (PJU) di Kota Tembilahan sebanyak 23 titik.

Penambahan meterisasi tersebut diharapkan sebagai control standar pembayaran beban listrik Pemkab Inhil, kepada pihak PLN agar lebih efektif dan efesien.

Kepala Distamben Inhil, H Ecik Kamal Syahindra, mengatakan selama ini sistem pembayaran beban perhitungan tersebut dilakukan oleh pihak PLN secara manual dan rentan terjadi selisih, sehingga bisa merugikan siapa saja, baik masyarakat maupun PLN itu sendiri.

“Program ini lanjutan dari program tahun sebelumnya (2012, red) yang jumlahnya sebanyak 50 titik. Kita berharap setelah sistem meterisasi PJU nanti berjalan maksimal, penghitungan beban dan biayanya bisa sama dengan lampu-lampu maupun meteran yang berada pada pelanggan,”ungkapnya Jumat (25/1) diruang kerjanya.

Total pemasangan meterisasi PJU selama tahun 2012 dan 2013 berjumlah 82 titik untuk Tembilahan dan Tembilahan Hulu. Setelah secara total dua kecamatan ini meterisasinya terpasang, pihak Distamben akan kembali memikirkan pemasangan meterisasi di berbagai daerah dan kecamatan luar Tembilahan.

Sebelumnya anggapan lain, sebelum diberlakuknya sistem meterisasi bahwa pembayaran PJU tidak wajib alias tidak bayar, padahal menurut Encik Kamal pembayaranya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian kedepan anggapan itu tidak ada lagi. Di contohkanya, sebelum sistem meterisasi diterapkan penghitungan PLN untuk sebuah lampu PJU jenis mecury PLN bisa menghitung melalui rumusan 12 jam kali daya yang terdapat pada lampu itu.

“Tapi dengan penerapan meterisasai semuanya dihitung secara otomatis dan terkontrol,”tukasnya.

Kecamatan Tanah Merah, Kateman, Reteh, Keritang dan lain-lainya akan diupayakan untuk sistem tersebut. “Untuk tahap awal kita masih membutuhkan tenaga manusia yang bertugas untuk menyalakan lampu dan melakukan pemadaman ketika siang maupun pada malam hari.

Ketika ditanya mengenai alat otomatis, dikatakan Encik Kamal, alat itu tidak terlalu efektif, sebab selain cepat rusak juga rentan dengan terjadinya gangguan sistem sehingga lebih tepat jika menggunakan tenaga manusia. (dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Sekretaris Daerah (Sekda) KabupatenIndragiri Hilir, H Alimuddin RM meminta seluruh Satuan Kerja (Satker) untuk segera mempersiapkan segala kebutuhan penunjang penggunaan APBD.

Diharapkan, bulan Februari mendatang, APBD sudah bisa digunakan. Semakin cepat semakin baik. Namun harus tetap mengacu kepada aturan yang berlaku. Tidak boleh karena ingin cepat hasilnya malah tidak bagus dan terkesan sembarangan.

Juga dihimbau agar semua pihak terkait untuk bersunguh-sunguh dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Terutama dalam memilah dan mengakomodir kebutuhan maupun aspirasi masyarakat berdasarkan skala prioritas program pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

“Peningkatan pelayanan publik, tentu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Karenanya, penggunaan anggaran pembangunan harus dimanfaatkan seefektif mungkin agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan merata oleh warga,” Ujar  Sekda.

Dalam kesempatan itu, mengingat keterbatasan Anggaran Pembangunan Daerah, Sekda juga menghimbau kepada seluruh Satker untuk tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari APBD Inhil semata-mata tetapi juga harus mampu untuk memperjuangkan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi  maupun APBN demi mempercepat pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Jalan penghubung Desa SungaiTerap menuju Sungai Asam, Kecamatan Reteh memerlukan perhatian serius, baik oleh kalangan DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Kerusakan yang terjadi pada badan jalan tersebut sudah berlangsung cukup lama namun belum mendapat perhatian. Untuk menempuh jalur yang panjangnya hanya kurang lebih 8 KM, dibutuhkan waktu satu hingga dua jam perjalanan.

“Jalanya kecil, hanya jalan setapak saja. Kalau musim panas kondisinya bisa dilewati dengan menggunakan sepeda ontel, namun kalau musim penghujan untuk berjalan kaki saja sulit,”ungkap Yadi, warga sekitar Jumat (25/1).

Yang lebih memprihatinkan, jalan setapak yang dikatakan Yadi, merupakan jalan yang melintas disekitar perkebunan kelapa warga. Sehingga lebih tepat jalan itu merupakan jalan swada masyarakat. Dimana pembangunan dilakukan warga setempat secara bergotong royong. Padahal jalan tersebut merupakan jalan penghubung Desa. “Budaya masyarakat disini ya seperti itu. Kalau untuk kepentingan umum cara membangunya dengan kerja bakti,” tukas Yadi.

Terpisah, Camat Reteh, Kamren membenarkan jalan penghubung Desa Sungai Terap dengan Desa Sungai Asam saat ini dalam kondisi yang kurang bagus.  “Jalan itu merupakan satu-satunya akses penghubung antara Desa Sungai Terap dengan Sungai Asam. Dimana letaknya melintasi areal perkebunan warga. Meski masih bisa dilewati, namun sangat butuh perhatian,”jelasnya.

Tidak hanya itu, jalan pengubung Kecamatan Reteh dengan Kecamatan Keritang. Jalan Penunjang yang panjangnya sekitar 34 kilo meter juga sangat memprihatinkan. Saat ini kondisinya kini juga dalam keadaan rusak. (dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Meski upaya islah terus digaungkan Ketua DPD II Partai Golkar Indragiri Hilir (Inhil) HM Raus Walid, namun tidaklah membuat 13 Pimpiunan Kecamatan (PK) luluh. Sejauh ini mereka tetap berjuang keras untuk menggulingkan Raus Walid.

Alasan lain Musdalub Golkar Inhil dapat dilaksanakan, menurut juru bicara (Jubir) kelompok ini Asmail Khairi, mereka telah membuat mosi tidak percaya atas kepemimpinan Raus Walid. Apalagi diakuinya, mereka belum menerima surat jawaban secara resmi dari DPD I Partai Golkar Riau.

“Kami (13 PK, red) tetap berusaha maksimal agar Musdalub ini bisa terlaksana. Semuanya demi kebaikan dan kemajuan partai dimasa mendatang,” sebut Asmail Kamis (23/1).

Dia mengakui, akibat dari desakan tersebut unsur pimpinan DPD I Partai Golkar Riau, belum lama ini sudah mengadakan verifikasi kepada kelompok pengusung lahirnya Musdalub, kepengurusan DPD II Partai Golkar Inhil dan beberapa PK Partai Gokar yang menolak adanya Musdalub.

Katika ditanya hasil dari verifikasi itu, dia menjawab belum ada keterangan resmi dari pihak DPD I Partai Golkar. Tapi menurut dia lagi segala ketentuan maupun kebijakan partai tetap akan dikeluarkan secara prosedural, baik melalui mekanisme dan rapat pengurus.(dro/*1)

Demi Partai, Pak Wo Tawarkan Islah Kepada Kelompok Penggagas Musdalub