TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Kembali, Bea dan Cukai Tembilahan melakukan Penegahan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) berupa rokok jenis SKM sebanyak 454.400 batang.

Kepala Kantor Bea dan Cukai Tembilahan Zaky Firmansyah yang didampingi Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2), M. Arfah, menyebutkan Penegahan tersebut terjadi pada 25 Desember 2012 yang lalu sekira pukul 22.00 WIB bertempat di salah satu warung makan di jalan Lintas Timur, Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), oleh Tim Operasi Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai (BKC) KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

Penegahan berawal dari informasi subtim intelijen, bahwa pada tanggal 25 Desember 2012 pukul 17.00 WIB terdapat mobil box yang diduga kuat membawa rokok illegal sedang berhenti di sebuah warung makan disana (Inhu, red). Sesampainya di lokasi tim tidak dapat segera melakukan pemeriksaan mengingat situasi yang tidak memungkinkan.

“Pada pukul 22.00 WIB, kita segera melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dimaksud. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan muatan yaitu Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis SKM,”ungkap Zaky,  Ahad (13/1/2013).

Adapun merk rokok tersebut “Sobat’E Premium” sebanyak 293.600 batang dan rokok merk “Art Mild” sebanyak 160.800 batang yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007.

“Barang bukti berupa rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai dengan yang diwajibkan beserta mobil box Mitsubishi L300 kita bawa menuju KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan guna proses lebih lanjut,”jelasnya.

Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan, pita cukai yang dilekatkan pada rokok tersebut asli, namun peruntukan dan personalisasinya tidak sesuai dengan yang diwajibkan serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pihak terkait, bahwa pemilik rokok tersebut berasal dari jawa yang tidak diketahui identitas lengkapnya.

“Apalagi proses pengiriman rokok tersebut hanya menggunakan jasa titipan angkutan darat.”paparnya.

Akibat pelanggaran tersebut kerugian negara yang timbul sebesar Rp. 320.352.000. Kini rokok tersebut telah ditetapkan menjadi Barang yang Dikuasai Negara sesuai dengan Keputusan Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan nomor KEP-004/WBC.03/KPP.MP.03/2013 tanggal 09 Januari 2013 dan sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan kasus ini masih dikembangkan untuk penyelidikan lebih lanjut.(dro/*Ms)

Perizinan dan Kerusakan Hutan Gambut Paling Menarik Bagi Jurnalis

Pekanbaru (www.detikriau.org) -Topik kerusakan hutan gambut dan persoalan perizinan sektor kehutanan paling banyak menarik perhatian dan minat jurnalis peserta Training Jurnalistik Liputan Investigasi Kehutanan. Dua bidang itu paling banyak diusulkan untuk dibedah lebih lanjut melalui liputan investigatif.  
Usulan liputan tersebut menjadi bagian akhir dari training tiga hari yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru bersama Strengthening Integrity and Accountability Program (SIAP) II dari USAID. Pelatihan tersebut digelar di Hotel Rindu Sempadan, Minas, Siak dari tanggal 11-13 Januari 2013.
Dalam training kali ini, panitia juga memberikan dukungan kepada peserta untuk mendalami lebih lanjut isu liputan investigasinya. Terutama, kepada empat peserta yang dinilai terbaik dalam membuat rancangan peliputan. Mereka berhak mendapatkan fellowship untuk liputan tersebut, dengan dana beasiswa per orang sebesar Rp1,5 juta. Selain itu, ada pula hadiah lain berupa novel berjudul Sarongge karya Tosca Santoso.

Keempat peserta yang mendapatkannya adalah Bagus Himawan, Zamzami, Patra Budianto dan Wide Munadir Rosa. Keempatnya terpilih oleh tim penilai yang merupakan trainer dalam kegiatan tersebut. Mereka adalah IGG Maha Adi yang merupakan Direktur Society of Indonesia Environmental Journalists, Dandhy Dwi Laksono yang juga Koordinator Penyiaran dan Media Baru AJI Indonesia peraih penghargaan Jurnalis Terbaik Jakarta 2008 untuk liputan investigasi Pembunuhan Munir, serta Ahmad Fitri yang juga anggota Komisi Etik AJI Pekanbaru sekaligus mantan Ketua AJI Pekanbaru.
Selain ketiga trainer itu, ada juga pemateri lain yang berasal dari perwakilan SIAP II di Riau. Mereka adalah Raflis dari Transparency International Indonesia (TII) Unit Lokal Riau dan Made Ali dari Riau Corruption Trial. Lalu, Triono Hadi peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau dan Afdhal dari World Wild Fund (WWF) di Riau.
Dikatakan IGG Maha Adi, Minggu (13/1), penilaian dimaksud meliputi aspek kesuaian rancangan peliputan yang diusulkan dengan tema yang ditentukan panitia. Kemudian, kedalaman atau tingkat penguasaan isu-isu bidang kehutanan dan angle yang menarik serta mencerminkan permasalahan kehutanan di Riau. Terakhir, peluang keberhasilan peliputan atau nilai realistisnya untuk diterapkan.

Ketua Panitia, Fakhrurrodzi, Minggu (13/1), mengungkapkan, empat orang yang mendapatkan fellowship tersebut diberi keleluasaan waktu untuk mengerjakan liputannya selama lebih kurang dua bulan, hingga akhir Februari mendatang. Liputan itu selanjutnya diterbitkan di media masing-masing.
Peserta pelatihan berasal dari berbagai media di Riau baik media arus utama ataupun alternatif serta beberapa perwakilan organisasi profesi jurnalis di Pekanbaru. Mereka selain mendapatkan ilmu-ilmu bernas, tips dan trik yang terbukti secara empiris di lapangan dari para trainer, juga memperoleh ilmu dari beberapa individu yang sangat berkompeten di bidangnya, sebagai penambah wawasan dan penguat motivasi para peserta. Individu-individu tersebut adalah Direktur Utama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abet Nego Tarigan dan Manajer Advokasi Walhi Muhnur. Kemudian, Tosca Santoso yang kini menjabat sebagai Direktur Kantor Berita Radio 68H, Green Radio dan Tempo TV. (rls AJI Pekanbaru)

JAKARTA,— Selasa (8/1/2012) ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan kasus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) yang telah diajukan pada Desember 2011 lalu. Setelah menimbang dan melihat bukti serta keterangan, MK mengabulkan permohonan para penggugat.

Dalam memutuskan kasus ini, MK telah mendengarkan keterangan penggugat yang mengajukan uji materi atas Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tidak hanya itu, MK juga memeriksa bukti dan mendengarkan pendapat pemerintah serta anggota legislatif.

“Menurut mahkamah, permohonan penggugat ini dinilai beralasan menurut hukum. Mahkamah mengabulkan gugatan tersebut,” kata Hakim Ketua Mahfud MD saat pembacaan putusan di Ruang Sidang MK, Jakarta, Selasa.

Putusan ini dikeluarkan oleh MK setelah menimbang bahwa keberadaan RSBI dan SBI tidak sesuai dengan konstitusi yang ada. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah biaya yang mahal mengakibatkan adanya diskriminasi pendidikan. Selain itu, pembedaan antara RSBI-SBI dan non RSBI-SBI menimbulkan adanya kastanisasi pendidikan.

Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam tiap mata pelajaran di sekolah RSBI-SBI juga dianggap dapat mengikis jati diri bangsa dan melunturkan kebanggaan generasi muda terhadap penggunaan dan pelestarian bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa.

Seperti diketahui, materi yang digugat adalah Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal ini telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan sekitar 1.300 sekolah berlabel RSBI. Dengan keputusan MK ini, berarti status RSBI harus dihapus dan penyelenggaraan satuan pendidikan berkurikulum internasional juga tak lagi diperbolehkan.( KOMPAS.com)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pemadaman lampu bergilir yang kini diberlakukan pihak PLN Rayon Tembilahan kembali mendapatkan kecaman masyarakat. Alasan kerusakan mesin sewa yang dikedepankan ditenggarai sebagai sebuah isyarat kurang profesionalnya manajemen perusahaan pensuplay listrik milik Negara ini.

“Aneh aja. Sewa berarti pihak PLN membeli daya dari pihak ketiga yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Lucunya, dari empat  perusahaan pemegang kontrak penyuplai daya seperti dikemukakan pihak manajemen PLN Rayon Tembilahan, semua mengalami permasalahan mesin. Kok mau bikin ikatan kerjasama dengan perusahaan yang menurut hemat saya kurang professional?” Kritik Sekjend Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop) Kabupaten Indragiri Hilir, Indra Gunawan kepada detikriau.org melalui sambungan selular, sabtu (12/1)

Menurut pemikiran Indra, di dalam perjanjian kontrak tentunya sudah jelas berapa besaran daya yang harus disalurkan setiap harinya. Jika besaran itu bisa disuplay dengan sebuah mesin pembangkit, untuk safety, paling tidak pihak pemegang kontrak harus menyediakan dua buah mesin, satu mesin tentunya sebagai cadangan jika ada masalah dengan mesin pembangkit utama.”Saat ini yang terjadi, sepertinya semua perusahaan pemegang kontrak tidak memiliki mesin pembangkit cadangan. Saat bermasalah, akhirnya yang menjadi korban lagi-lagi masyarakat. Apa ini bisa kita sebut professional? Tanya Indra.

Masih menurut Indra yang juga menjabat sebagai Ketua LSM Gemilang Serumpun ini, pihak PLN lagi-lagi terkesan hanya ingin menang sendiri. Disaat konsumen dalam hal ini masyarakat melakukan keterlambatan pembayaran, PLN dengan alasan aturan, langsung membebankan denda keterlambatan, namun disaat PLN yang lalai, mereka dengan santai hanya mengucapkan “ma’af”.”Kalau terus seperti ini, kapan perusahaan ini milik Negara ini mampu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.” Pungkas Indra. (dro/*Ms)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – pelaksanaan over hole serta adanya gangguan pada lima pembangkin mesin sewa PLN Rayon Tembilahan, mengakibatkan terjadi defisit hingga 800 KW dan terpaksa dilakukan pemadaman dengan  durasi 5 banding 1.

Sejauh ini menurut pihak PLN, belum ada kepastian kapan akan berakhirnya durasi pemadaman hingga tiga sampai lima jam dalam satu hari satu malam. Sebab, masih menunggu Spare part mesin yang didatangkan atau dipesan di Negara tetangga, Singapore.

“Kita masih menunggu onderdil yang sudah dipesan,”ungkap Kepala PLN Rayon Tembilahan Husnul, Jumat (11/1) kemaren kepada detikriau.org.

Beberapa mesin sewa milik PLN Rayon Tembilahan yang mengalami over hole dan gangguan itu, seperti milik PT Tiga Bintang, PT Bima Golden,  PT Mega Power, dam milik PT Kurnia Abadi. Memang diakui Husnul, kerusakan pada beberpa unit mesin sewa sudah terjadi sejak Desember 2012 kemarin. Namun yang paling amat dirasakan warga, saat bulan Januari ketika mulai masuknya musim panas seperti ini.

“Desember 2012 yang lalu, warga Tembilahan juga banyak yang berlibur. Sehingga saat sudah menentap dan sudah menjalankan aktifitas kembali seperti sekarang pemakaian listrik kembali mengalami peningkatan,”katanya.

Dari totoal defisit sekitar 800 KW, PLN sendiri memiliki daya mampu sekitar 11.060 MW. Lalu dengan adanya kerusakan pada mesin-mesin tersebut, terpaksa dilakukan pemadaman bergilir. Sesuai intruksi, pemadaman listrik memang tidak boleh melebihi hingga tiga jam dalam satu kali 24 jam.

“Tapi kalau kita lakukan seperti itu, saya rasa durasi pemadamanya bisa lebih cepat seperti 2 banding 1 (dua hari hidup, satu kali mati, red),”tukasnya.

Saat ditanya mengenai sanksi atau finalti kepada beberpa perusahaan sewa, Husnul menyebutkan didalam kontrak kerjasama pihaknya dengan beberapa perusahaan tersebut semuanya sudah jelas. Apalagi kalau pihak perusahaan tidak bisa memenuhi kuota listrik sesuai kesepakatan.

“Biasanya sanksi yang diterapakan dalam kontrak lebih kepada sanksi financial. Mereka harus membayar ketentuan,”papar Husnul, sambil menyebutkan segala kontrak dan ketentuan sudah diatur oleh PLN  cabang di Rengat, Inhu.(dro/*1)