Langgar Kesepakatan, Gejolak Antara Warga dan PT BPP di Kemuning Kembali Mencuat

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Gejolak antara warga Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau kembali mencuat akibat sikap pihak PT Bara Prima Pratama (PT BPP) yang dinilai ingkar janji dan melanggar berita acara kesepakatan dengan perwakilan masyarakat.

Dimana PT BPP bersama Unsur Forkopimcam dan 4 Orang Masyarakat yang tergabung dalam Organisasi Independen menggelar rapat resmi tentang penggantian kerusakan dampak blasting pada Selasa, (19-12-23), di Ruang Rapat PT BPP. Namun tidak keseluruhan.

Salah seorang warga Batu Ampar, Salman, menilai rapat tersebut memutuskan kesepakatan yang sebilah pihak dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang ditungkan dalam berita acara. Diamana sebelumnya pihak korporasi batu bara itu berjanji akan menggantikan seluruh kerugian warga yang terdampak.

“Api ini sudah mulai padam, pihak perusahaan kembali meniupkan angin,” kata Salman melalui panggilan Whatssap kepada media.

Padahal kata Salman, hasil kesepakatan telah ditandatangani dan disaksikan di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir. Warga saat ini menagih janji berpedomankan dengan hasil kesepakatan pada Poin (C) diusulkan oleh Direktur Utama, Alexander, beberapa waktu lalu.

“Kami dianggap remeh, kami masyarakat kecil. Perusahan telah memandang sebelah mata Lembaga Negara DPRD Inhil, karena berita acara yang dibuat di depan DPRD tidak dihargai,” tegasnya.

Dalam perjanjian itu, dalam 12 hari perusahan akan melakukan pendataan masyarakat yang terdampak dan perusahaan telah menemukan kesepakatan dengan hasil dan data dilapangan, nyatanya data dan perjanjian tersebut tidak digunakan.

“Kami dianggap mencari keuntungan dari membela hak kami dengan benar. Banyak warga yang dirugikan akibat aktivitas blasting batu baru itu,” jelasnya.

Dengan tegas Salman meminta kepada pihak perusahan menanggapi persoalan ini dengan serius dan memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak.

“Sudah puluhan tahun mereka beroperasi mengeruk alam kami tidak dipersoalkan. Silahkan keruk hanya saja tolong kami terkena dampak, rumah kami hancur apa salah kami menuntut hak,” ungkap Salman.

Pihak perusahan tidak melakukan publish anggka kerugian seperti yang disepakati (Poin B Berita Acara) dan Pihak perushaan tidak ada menawarkan opsi ganti rugi atau perbaikan (poin C). Sikap ingkar janji itu dibuktikan dengan rekaman video.

“Beruntungnya kami mengabadikan setiap moment dengan perekaman video, baik dari awal mediasi masyarakat dan mediasi di DPRD serta rapat yang barusan terjadi. Sengaja dilakukan untuk bukti jika diperlukan kemudian hari,” jelas Salman

“Gejolak akibat Blasting yang dilakukan PT BPP tidak akan kunjung usai,” tukasnya.

Berikut bunyi kesepakatan dalam berita acara yang dilanggar:

Poin (B), 10 Hari setelah pengambilan data yaitu pada tanggal 10-12-23, pihak Pertama (Alexander F.H Roemokoy) akan melakukan publish angka terkait penggantian kerusakan yang akan diberikan kepada Masyarakat yang terdampak efek blasting desa Batu Ampar.

Poin (C). Pihak Pertama dan Kedua akan mencapai kesepakatan terkait penggantian kerusakan dalam waktu kurang dari 30 hari semenjak ditandatangani berita acara ini, baik berupa nominal angka atau perbaikan. (***)




Polda Riau Amankan 2 Pelaku Pengoplos Beras Bulog Jadi Premium di Pekanbaru dan Kampar

ARB INdonesia, PEKANBARU – Dua pelaku pengoplos beras Bulog menjadi beras Premium diamankan Tim Subdit I Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, di dua tempat yakni di Pekanbaru dan Kampar.

RS (31) diamankan di sebuah toko di Jalan Beringin, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Satu pelaku lainnya AI diamankan disebuah toko di Jalan Pandau Permai, Kabupaten Kampar.

Keduanya diketahui memindahkan beras Bulog SPHP 5 kg ke dalam kemasan beras premium ukuran 10 kg dan 20 kg.

Keuntungan dari pengemasan kembali beras Bulog yang sudah dilakukan selama 4 bulan berjumlah 88 juta rupiah. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakt, dan negara dirugikan 284 juta lebih dari kegiatan ilegal ini.

Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan pengungkapan ini dilakukan pada 15 November 2023, setelah mendapat informasi dari masyarakat dan langsung dilakukan penyelidikan.

Dari hasil penyelidikan, petugas melihat sebuah truk yang dikemudikan YP sedang berhenti di sebuah toko milik RS di Jalan Beringin, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki.

“Hasil pengecekan langsung ke lokasi, RS terlihat sedang membongkar 4 karung beras Bulog SPHP 5 Kg dari sebuah truk,” jelas Kapolda.

Menurut pengakuan RS, beras Bulog itu ia dapatkan dari MI yang berdomisili di Sumatera Barat. Sedangkan, YP supir truk mengaku akan mengantarkan beras Bulog SPHP 5 Kg ke sebuah toko di Jalan Pandau Permai, Kabupaten Kampar.

“Di lokasi kedua berhasil diamankan AI seroang penjaga toko,” ujar Kapolda.

Hasil pengembangan keterangan keduanya, pengoplosan beras Bulog ini dilakukan pelaku bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Sementara itu, untuk mendapatkan kemasan karung beras premium pelaku mendapatkannya dari pengepul karung bekas di Pekanbaru.

“RS ini mengaku sudah empat kali memesan beras Bulog SPHP ukuran 5 kg dari Provinsi Sumatera Barat. Totalnya 1.600 karung atau 8.000 Kg. Sedangkan AI sudah mengoplos 1000 kg ditotal keseluruhan keduanya mengoplos 18 ton beras Bulog dikemas ke karung beras premium,” jelas Kapolda.

Untuk harga jual beras premium yang dioplos kedua pelaku dijual kembali dengan harga Rp14 ribu hingga Rp15 ribu. “Keduanya mengaku penjualan beras oplosan ini sudah dilakukan beberapa bulan, yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan negara,” tegas Kapolda.

Atas perbuatannya kedua pelaku dijerat Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf d dan huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Pelanggaran pasal ini diancam kurungan penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling Rp2 miliar,” tegas Irjen Iqbal.

Dari dua lokasi ini petugas mengamankan barang bukti 8 Karung Beras Premium merek Belida ukuran 20 kg yang merupakan hasil pengemasan, 2 karung Beras Premium merk topi koki ukuran 10 kg hasil pengemasan, 200 karung (ukuran 5k g) Beras SPHP Bulog.

Lalu, 10 Ton beras Bulog SPHP kemasan 5 kg didalam mobil truk,15 gulung (750 karung kosong merk SPHP), 50 karung kosong merk topi koki ukuran @ 10 Kg, 80 karung kosong merk Belida ukuran @10kg. Kemudian, 50 karung kosong merk Belida ukuran @20kg, 1 unit mesin jahit, 1 unit timbangan, 2 buah handphone, 1 mobil Colt Diesel merk Mitsubishi Nomor Polisi BA 8904 MA.

Dari lokasi kedua, tim juga berhasil mengamankan 4 karung Beras Premium Merek Belida @10 kg hasil pengemasan, 724 lembar karung kosong merk SPHP Bulig ukuran 5kg. Lalu, 108 lembar karung kosong merk beras Belida ukuran 10kg dan 20 kg, 31 karung kosong merk Topi Koki ukuran 10kg, sebuah mesin jahit, 1 buah handphon, dua bundel bukti transfer Bank BRI dengan nomor rekening 5451 0101 7612 531 atas nama MI. (MC Riau)




Ini Lokasi yang Dipetakan BPBD Riau Daerah Rawan Longsor

ARB INdonesia, PEKANBARU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau telah memetakan daerah rawan longsor di kabupaten kota saat musim penghujan.

Berdasarkan data yang diterima, dari 12 kabupaten kota di Provinsi Riau, di mana delapan daerah dinyatakan daerah rawan longsor saat musim hujan.

“Kita sudah memetakan daerah yang rentan longsor saat musim hujan. Itu tersebar di beberapa daerah,” kata Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Riau, M Edy Afrizal, Rabu (20/12/2023).

Lebih lanjut Edy Afrizal merincikan daerah rawan longsor itu diantaranya, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Kampar, Pekanbaru, Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi (Kuansing), Rokan Hulu (Rohul), Rokan Hilir (Rohil).

“Daerah rawan longsor di Inhil itu berada di Desa Kuala Enok dan Tanjung Baru, Kecamatan Tanah Merah. Desa Wonosari, Kecamatan Pelangiran. Desa Sungai Bela dan Sungai Buluh, Kecamatan Kuala Indragiri. Desa Simpang Tiga, Kecamatan Enok. Desa Teluk Jira, Kecamatan Tempuling,” terangnya.

Kemudian, daerah rawan longsor di Kabupaten Kampar meliputi Desa Merangin, Kecamatan Kuok. Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota. Desa Tanjung Belit, Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Desa Tanjung Alai, Kecamatan XIII Koto Kampar.

Lalu, Kota Pekanbaru daerah longsor berada di Bencah Lesung, Jalan Indra Puri Ujung, Kecamatan Tenayan Raya. Daerah rawan longsor di Bengkalis berada di Desa Simpang Ayam, Kecamatan Bengkalis. Daerah rawan longsor di Kabupaten Siak berada di Desa Minas Jaya, Kecamatan Minas.

Selanjutnya, daerah rawan longsor di Kabupaten Kepulauan Meranti tersebar di Desa Dwi Tunggal, Tanjung Medang, Teluk Samak, Desa Tanjung Samak, Desa Tanjung Bakau, Desa Tanjung Gemuk, Desa Sungai Gayung Kiri, Desa Gemalasari, Kecamatan Rangsang.

Lalu, daerah rawan longsor di Kabupaten Kuansing tersebar di Desa Kasang Lintas Sumbar-Riau, Kecamatan Kuantan Mudik, dan Desa Lubuk Ambacang, Jalan Jend Sudirman, Kecamatan Hulu Kuantan.

Daerah rawan longsor di Kabupaten Rohul berada di Desa Koto Ruang dan Rokan Timur, Kecamatan Rokan IV Koto, dan Desa Sialang Jaya, Kecamatan Rambah, serta Desa Pendalian, Kecamatan Pendalian.

Daerah rawan longsor di Kabupaten Rohil, Kepenghuluan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih. Kepenghuluan Air Hitam, Kecamatan Pujud. Kepenghuluan Jumrah dan Teluk Pulau Hulu (sepanjang aliran Sungai Rokan), Kecamatan Rimba Melintang, dan Jalan lintas Tanjung Medan – Pujud, Kecamatan Tanjung Medan.

Untuk itu, Edy Afrizal mengimbau kepada masyarakat Riau untuk lebih hati-hati dan waspada jika melakukan perjalanan saat liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Untuk warga Riau kami imbau agar waspada jika melakukan aktivitas perjalanan karena kondisi cuaca curah hujan cukup tinggi, sehingga rentan terjadi longsor. Kemudian kami juga menyarankan jika masyarakat yang melakukan perjalanan hendaknya untuk memantau perkembangan dan informasi cuaca dan bencana di instansi pemerintah, seperti BMKG dan lainnya,” tandasnya. (MC Riau)




Dituduh Curi HP, Pemuda di Tembilahan ini Tikam Kawan Sendiri

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Seorang pria di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), inisial FJ (20) menikam temannya sendiri gegara dituduh telah mencuri handphone.

Penikaman yang menyebabkan korban Riyanda Syahputra meninggal ini terjadi pada Selasa (19/12/2023) pukul 10.00 Wib lalu, di sebuah rumah Jalan Batang Tuaka RT 003 RW 005 Kelurahan Pekan Arba, Tembilahan.

Dikatakan Kapolres Inhil AKBP Norhayat melalui Kasat Reskrim AKP Anggi Rian Diyansyah mengatakan pelaku marah saat menerima sebuah pesan whatsapp dari adik korban yang menuliskan “pelaku telah mencuri handphone”.

“Dalam keadaan marah, pelaku lalu mendatangi rumah korban di Jalan Batang Tuaka Kelurahan Pekan Arba, yang mana saat itu korban sedang tidur,” kata Kasat Reskrim.

Dalam suasana gelapnya kamar, pelaku mencekik leher korban dan berkata “mengapa kau tuduh aku yang mencuri handphone”.

“Pelaku juga menikam dada korban dengan sebuah pisau lipat bergagang besi hingga mengeluarkan banyak darah. Adik korban yang saat itu menyadari abangnya telah ditikam, menarik pelaku keluar dari rumah menuju sebuah kontrakan dan merampas pisau dari tangan pelaku,” jelasnya.

Adik korban juga melaporkan peristiwa itu kepada orang tua dan saudaranya yang lain.

“Korban lalu dibawa ke Rumah Sakit 3M, namun korban dinyatakan meninggal dunia. Sementara pelaku kami amankan bersama barang bukti,” pungkasnya. **




Pj Bupati Inhil Dukung Recana Bawaslu Bentuk Sentra Netralitas ASN

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Pj Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Herman mendukung penuh rencana Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) untuk membentuk Pos Sentra Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal tersebut disampaikan Pj Bupati Inhil saat didampingi Kaban kesbangpol H Arifin, S.Sos.,MM dalam menerima kunjungan silaturahmi Ketua Bawaslu Inhil, Rustam, SH, MU dan beberapa Komisioner, Senin (18/12/2023).

Dalam pertemuan itu, Ketua bawaslu melaporkan berbagai program kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas demi mensukseskan pemilu serentak 2024 diantaranya membentuk Pos atau Sentra Netralitas ASN.

Atas maksud tersebut, Pj Bupati Inhil H Herman menyatakan sangat setuju dan mendukung serta mensuport bawaslu untuk
membuntuk Sentra Netralitas ASN pada Pemilu 2024.

“Hal ini sangat penting untuk disosialisasikan agar mengingatkan sekaligus mengontrol seluruh ASN termasuk kepala desa dan aparatnya agar tidak salah langkah dan selalu mengikuti ketentuan Perundang-undangan yang berlaku,” ungkap H Herman. (Arb)




Di Riau Ada 5 Kabupaten yang Mengalami Banjir

ARB INdonesia, INDRAGIRI HILIR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau merilis bahwa terdapat 5 Kabupaten di Riau mengalami banjir, Selasa (19/12/2023).

Lima kabupaten tersebut yakni Bengkalis, Rokan Hulu (Rohul), Kuantan Singingi (Kuansing), Rokan Hilir (Rohil) dan Kampar.

Dilansir dari laman Media Center Riau, Kepala Pelaksana BPBD Riau M Edy Afrizal melalui Kabid Kedaruratan Jim Gafur mengatakan, dari lima kabupaten yang melaporkan terjadi banjir tersebut. Ada beberapa yang kondisi banjirnya sudah mulai surut. Namun, ada juga yang baru saja terjadi banjir.

“Ada lima kabupaten yang melaporkan terjadi banjir di daerahnya. Namun, untuk di Rohul saat ini sudah mulai surut,” katanya.

Sementera itu, untuk di Kabupaten Bengkalis banjir juga sudah mulai surut setelah beberapa hari melanda. Untuk di Bengkalis, karena merendam rumah warga, akibatnya ada 50 kepala keluarga yang harus mengungsi.

“Untuk di Bengkalis sudah kami kirimkan bantuan berupa logistik,” sebutnya.

Sementara itu, untuk di Kabupaten Kuansing dan Kampar banjir baru saja terjadi. Karena itu, pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan BPBD setempat untuk mengetahui kondisi terkiri. Namun, jika diperlukan, maka pihaknya juga akan mengirim bantuan.

“Untuk di Kampar dan Kuansing banjir baru saja melanda, kami masih terus koordinasi dengan BPBD setempat,” ujarnya.

Mengingat kondisi cuaca saat ini, pihaknya juga sudah mengirimkan surat peringatan kepada pemerintah 12 kabupaten/kota di Riau. Hal tersebut mengacu prakiraan daerah rawan banjir yang disampaikan BMKG dan wilayah potensi longsor.

Karena itu, kata dia, pihaknya meminta BPBD kabupaten/kota se-Riau untuk melakukan upaya pencegahan dalam meminimalisir dampak ancaman bencana banjir dan longsor, yang kemungkinan timbul di masing-masing kabupaten/kota.

“Kami sudah minta kabupaten kota untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, serta monitoring potensi ancaman bancana banjir dan longsor di wilayah masing-masing daerah,” ujarnya. (Mc Riau)