TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dinas Perhubungan dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kembali melakukan penjajakan kepada beberapa maskapai lokal untuk mengoprasikan Bandar Udara (Bandara) Tepuling.

Sekretaris Dishubkominfo Inhil, TM Syaifullah, Senin (28/1) pagi menyebutkan upaya tersebut akan terus dilakukan pihaknya, agar Tempuling Air Port atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bandara Tempuling bisa beroperasi kembali dalam waktu dekat.

“Sat ini kita masih negosiasi denga maskapai Wings dan Trans Nusa ATR 72. mudah-mudahan bisa terealisaikan secepatnya,”ungkap mantan Camat Kuala Indragiri (Kuindra) ini.

Dia mengakui untuk mnegajak pihak maskapai dalam bekerjasama masalah penerbangan bukanlah hal yang gampang. Maka itu perlu rumusan-rumusan konkrit agar tidak terjadi kesalah pahaman dibelakangan hari. Karena kerja sama seperti itu diperlukan waktu yang panjang.

“Dari hasil pembicaraan yang kita lakukan, semua maskapai memerlukan batasan seat yang harus mereka penuhi. Paling sedikit dalam kurun waktu tiga bulan kedepan. Kemudian setelah itu baru pihak maskapai bisa jalan sendiri,” jelasnya.

Hanya saja masalah itu yang menjadi persoalan. Selama ini untuk menutupi seat yang diperlukan maskapai Sky Aviation, Dishubukominfo mengandeng pihak persuahaan swasta. Tapi setelah kerjasama dengan Sky Aviation putus, Dishubkominfo harus bisa kembali meyakinkan perusahaan-perusahaan tersebut agar mampu menutupi seat pesawat.

Berkhirnya kerja sama Dishubkominfo dengan Ksy Aviation hanya karena ada perubahan jadwal penerbangan yang dilakukan pihak maskapai. Dimana sebelumnya terbang jadwal terbang dari Bandara Tempuling-Batam pukul 11.30 diundur menjadi pukul 15.30 WIB. Sehingga penumpang enggan dengan jadwal baru tersebut.

“Banyak penumpang yang menolak. Tapi itu sudah menjadi keputusan makapai, solusinya kita akan carikan maskapai baru,” papar Syaifullah.

Padahal pangsa pasar penerbangan dengan menggunakan Sky Avition terus mengalami peningkatan. Bahkan suatu ketika, akibat banyaknya pesanan triket, pihak maskpai tidak mampu memenuhinya. Dengan demikian, kalau kerja sama dengan maskapai yang baru nanti dapat terlaksana dia yakin kondisnya juga demikian.

“Kalau musim liburan kita yakin akan banyak penumpang. Sebab ini sudah pernah terjadi dengan maskapai sebelumnya,”pungkas Saifullah.(dro/*1)

Pemkab Bangun 24 Titik Sumur Bor

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) kembali membangun 24 titik sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang tersebar di beberapa kecamatan.

Kebutuhan air bersih, sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat Inhil terutama bagi mereka yang berada di daerah pesisir. mendesaknya kebutuhan terhadap air bersih cendrung meningkat saat musim kemarau.

Dengan adanya sumur bor sebagai sumber air bersih, diharapkan  masyarakat bisa memanfaatkanya dengan baik.

Pemkab Inhil terus berupaya mengantisipasi terjadinya krisis air bersih dengan memberikan bantuan untuk membangun fasilitas tersebut. Krisis air bersih tentu dapat mempengaruhi kesehatan warga, karena air sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat.

“Tahun kemarin (2012, red) kita juga susah membangun sebanyak 11 titik sumur bor yang juga tersebar diberbagai daerah di Inhil. Kemudian tahun ini, karena kebutuhan lebih tinggi, kita kembali menganggarkan dengan jumlah yang lebih besar,”jelas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Inhil, H Encik Kamal Syahindra.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pengerjaan pembangunan Kantor Kepala Desa Soren Kecamatan Gaung yang saat ini sudah mencapai progress 80 persen terpaksa dihentikan.

Hal ini dikatakan Kepala Desa setempat, Saini, Senin (28/1) di Tembilahan. Menurut Saini, pencairan dana tahap awal sekitar Rp. 76 juta. “Tahap kedua tidak bisa kita cairakan karena adanya masalah letak pembangunan kantor Desa,” Ujar Saini.

Akibat tidak bisa diambilnya dana itu, Saini mengatakan dampaknya akan sangat banyak. Selain bermasalah kepada pemilik matrial bangunan, persoalan itu juga dapat menghambat roda pemerintahan. Karena seharusnya jika kantor Desa ini cepat selesai maka desa Soren yang baru dimekarkan bisa dengan segera mengejar ketertinggalan dari desa lain khususnya desa induk.

“Kita minta pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Inhil arif dalam menyikapi persoalan ini. Bagaimana dengan masyarakat kita yang ingin berurusan untuk berbagai keperluan pelayanan dari desa, kalau kantornya saja tidak ada,”jelasnya.

Dia mensinyalir, masalah tersebut erat akitannya dengan proses pesta demokrasi pemilihan kepada desa setempat beberapa waktu lalu. Seharunya menurut Saini, kalau sudah seperti ini segala kepentingan pribadi harus dikesampingkan dan harus berbuat demi kepentingan seluruh masyarakat Desa Soren.

Sebelumnya beberapa kelompok memprotes lokasi pembangunan kantor Desa Soren yang saat ini dikatakan berada diluar wilayah desa bersangkutan. Namun hal itu dibantah Saini. menurut dia, keputusan itu sudah menjadi keputusan bersama.

“Kita punya petanya. Anggota dewan juga sudah pernah turun melihat langsung, mereka bilang tidak ada yang menyalahi aturan. Kenapa baru-baru saja masaalah ini timbul. Sebelumnya kita juga sudah pernah melakukan pencairan dana tahap pertama, toh tidak ada masalah,”tukasnya bertanya.

Sebelumnya, menurut  Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan SDA Sarana dan Prasarana dan Teknologi Tepat Guna BPMPD Inhil, Suhardiman, menyatakan bahwa dana pembangunan kantor Desa Soren harus  dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda). Karena pembangunannya melanggar ketentuan yang berlaku.

Apalagi ditambahkannya, proses pembangunanya banyak mendapat penentangan dari masyarakat setempat. Dengan demikian BPMPD terpakasa harus mengembalikan dana tersebut kepada pemerintah daerah. (dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sepanjang tahun 2012 terdata kasus kematian ibu dan anak saat persalinan sebanyak 29 kasus ibu dan 127 anak. Jumlah ini terbilang menurun dari tahun sebelumnya dengan 37 kasus kematian ibu dan 188 anak.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Rasul Alim, kemarin.  “Kita terus mengupayakan agar terciptanya kerjasama yang baik antara  petugas medis dengan bidan-bidan kampung atau dalam istilah dulu dukun beranak. Penanganan persalinan  yang baik tentu bisa mengurangi berbagai resiko,” jelasnya.

Dijelaskan Rasul, ada tiga sebab yang dapat mengakibatkan kematian ibu dan bayi saat persalinan yaitu, terlambat memeriksakan kandungan, terlambat pertolongan kesehatan dan terlambat dibawa ketempat pelayanan kesehatan.

“Tiga hal itu yang perlu kita perhatikan. Kalau semuanya sudah lakukan kita yakin semua akan baik, meski sebagai mahluk yang beriman kita juga harus percaya kepada keputusan Tuhan,” tandasnya.(dro/*1)

Tembilahan (detikriau.org) – Banyak potensi yang dipunyai desa, namun belum tergali maksimal. Pemkab Inhil terus berupaya menstimulasi agar potensi tersebut bisa dimanfaatkan demi kesejahteraan warga.
Lewat program desa mandiri yang sudah berlangsung intensif sejak 2006 silam. Desa diminta menginventarisir seluruh potensi yang ada. Lantas kemudian mengoptimalkannya untuk kepentingan warga.
Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adnan SH menyebut alokasi anggaran desa mandiri yang digelontorkan ke seluruh desa. Selain dipergunakan untuk membangun infrastruktur dan bidang lain. Seyogyanya pula digunakan desa dalam memaksimalkan potensinya.
Manakala potensi yang ada disatu desa berada pada sektor perikanan. Desa bersangkutan turut pula mengarahkan anggarannya mengoptimalkan potensi dimaksud. Selain juga adanya perhatian dari Satker dan pihak berkompeten lainnya.
Sebaliknya, manakala satu desa mengandalkan sektor perkebunan, selayaknya pula desa bersangkutan mengarahkan anggarannya untuk menggali potensi dimaksud.
“Kita berharap desa menjadi jauh lebih maju dan kuat. Karena itu, desa harus mampu mengarahkan kegiatan desa mandirinya secara tepat”jelas Bupati.
Kendati 2013 merupakan tahun terakhir Indra Muchlis Adnan menjabat sebagai Bupati Inhil. Desa diharapkannya sudah mampu belajar dan mengambil hikmah bagaimana program tersebut berjalan.
Di lapangan, seluruh desa berharap program desa mandiri yang dicetuskan Indra Muchlis Adnan terus berlanjut sepanjang masa, siapapun penggantinya kelak. Program tersebut menurut warga sangat dirasakan manfaatnya dan tidak pernah ada sebelumnya.
“Kalau dulu, sebelum Pak Indra meluncurkan program desa mandiri. Mau mendapatkan satu proyek ke desa bukan main susah. Setelah program ini berjalan baru kami merasa seperti merdeka yang sesungguhnya” kata Azhari HS, Kades Kuala Patah Parang, Kecamatan Sungai Batang.
Menurut Kades itu, banyak infrastruktur dan kegiatan  non fisik yang bisa dinikmati warga semenjak program desa mandiri berjalan. Sesuatu yang sangat mustahil didapatkan sebelum diterapkannya program tersebut.(advertorial pemkab inhil)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Indrairi Hilir, rilis 20 nama yang akan diikutsertakan dalam survey elektibilitas bagi kepentingan Pilkada Inhil. 13 dari 20 nama terpilih sudah menyampaikan kesediaan untuk diikut sertakan.

“Pemilihan nama-nama itu berdasarkan hasil rapat beberapa waktu lalu. Sebelumnya kita sudah menyampaikan pemberitahuan kepada masing-masing nama terpilih, hingga batas akhir, Kamis (24/1) kemaren, hanya 13 nama yang menyatakan kesediaan untuk diikutsertakan dalam survey,” Jelas Sekretaris Bidang Organisasi DPD II Golkar Inhil, Zainal Arifin di Tembilahan, Ahad (27/1).

13 nama yang menyatakan kesediaan yakni, H. Agussalim, Ir Junaidi, H Raus Walid, H Syamsuddin Uti, H Husni Hasan, H. Edy Syafwannur, H. Ruslan jaya, H Yulizen Yunal, HM Wardan, HM Ramli Walid, HM Aziz, HM Ali Azhar dan Kemas Yuzferi.

Sedangkan 7 nama yang tidak menyatakan kesediaan yakni, H Syaifuddin Masrie, HM Yusuf Said, H Rosman Malomo, Abdul Wahid, H Marhalim, H Alimudin RM dan H Said Syarifuddin.(dro/*0)