TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kelola sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) Tembilahan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau.

Pendampingan yang dilakukan BPKP Riau tersebut khususnya dibidang pengadaan barang dan jasa. Agar RSUD bisa lebih meningkatkan pelayanan kesehatan publik sebagaimana yang menjadi harapan masyarakat banyak. Melalui kewenangan BLUD, RSUD PH bisa melakukan kerja sama dengan pihak perbankan.

Direktur RSUD PH Tembilahan, Irianto mengatakan, bilamana sebelumnya pengelolaan keuangan rumah sakit terbatas dan dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Indragiri Hilir (Inhil), namun setelah resmi menyandang status itu, semua kewenangan pengadaan barang dan jasa dikelola oleh RSUD sendiri.

Salah satu contoh kecil sebelumnya, lajut Irianto, adalah masalah perencanaan seperti obat dan peralatan medis yang dibutuhkan oleh RSUD. Saat ini, dengan BLUD, prosesnya bisa langsung diambil alih rumah sakit. Tidak lagi harus menunggu proses yang lama, mulai dari tahapan penganggaran dan lain sebagainya.

“Intinya BLUD memang untuk meningkatkan pelayanan. Salah satu pengertianya adalah pengelolaan keuangan. Dalam waktu dekat ini, segala administrasi pasien terhadap jasa yang sudah diberikan RS bisa dibayarkan melalui pihak Bank yang berkerja sama dengan kita,”ungkap Irianto.

Selain itu, bentuk peningkatan pelayanan melalui sistem BLUD, RSUD juga akan menambah Apotek, dan menghidupkan istalasi farmasi. Karena sebelumnya, RUSD PH tidak dibolehkan menjual obat-obatan kepada umum. Saat ini setelah BLUD, itu dapat dilakukan oleh managemen RSUD sendiri.

“Untuk mengawal sistem ini pihak BPKP, rutin mengunjungi kita. Dengan demikian segala kegiatan teknis yang berkaitan dengan status BLUD bisa berjalan dengan baik. Kuncinya, jika pelayanan meningkat, secara otomatis pula pendapatan kita akan meningkat,”jelasnya.

Dengan jumlah tenaga dokter spesialis yang ada saat ini, dia yakin tahap demi tahap pelayanan kesehatan RSUD kepada masyarakat akan semakin membaik. RSUD saat ini juga memilik failitas oksigen sentral, water treatment dan sistem perlistrikan yang memenuhi standar RSUD.(dro/*1)

JAKARTA (www.detikriau.org) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Riau Rusli Zainal. Sprindik terhadap Rusli baru akan keluar pada Jumat (8/2/2013) pekan ini.

“Nanti kalau sudah ada sprindiknya baru keluar (status hukumnya). Penegasannya kita tunggu penyidik buat sprindiknya. Insya Allah hari Jumat,” ujar Ketua KPK Abraham Samad, Rabu (6/2/2013), di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan.

Samad mengatakan, hingga saat ini, sprindik atas Rusli Zainal belum dibuat. Menurutnya,  penyidik yang menangani kasus itu sedang ada acara bersama kejaksaan dan kepolisian di Medan. Penyidik itu baru akan pulang pada Jumat pekan ini.

“Jadi, sabar-sabar ya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Samad menjelaskan, keterlibatan Rusli Zainal sudah dibicarakan dalam gelar perkara tadi malam. “Hasilnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan,” katanya.

Saat proses hukum dinaikkan statusnya ke dalam tahap penyidikan, penyidik harus memiliki surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik). Sprindik tersebut menjadi landasan formal bagi penetapan tersangka baru.

Nama Rusli kerap disebut terlibat dalam kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. Surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Rusli sebagai pihak yang diduga ikut menyuap anggota DPRD Riau terkait pembahasan Raperda tersebut. Rusli disebut menginstruksikan agar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga saat itu, Lukman Abbas, memenuhi permintaan uang lelah anggota DPRD.

Sejauh ini, sebagian anggota DPRD yang menerima suap sudah disidang dan dijatuhi vonis. Demikian juga dengan pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga Riau serta pihak swasta yang dianggap terbukti sebagai pemberi suap. Rusli juga disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi kehutanan di Pelalawan, Riau. KPK pun mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap Perda PON dengan mengusut proses pengadaan Main Stadium PON.

Selain itu, KPK membuka penyelidikan baru terkait kasus korupsi kehutanan yang menjerat mantan Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jafar, dan mantan Bupati Siak, Arwin AS. Terkait penyelidikan dua kasus ini, Rusli pernah dimintai keterangan.(kompas.com)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Anggota Komisi IV DPRD Indragiri Hilir (Inhil) Mansun, menyebutkan status Badan Layanan Umum Daerah  BLUD yang disandang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) Tembilahan, harus benat-benar mampu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Perlu kita sukuri. Tidak semua RSUD menyandang status BLUD. Akan tetapi, jangan hanya sekedar gelar saja. Mereka harus mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat,”Ungkap Mansun kemarin.

Diakuunya, BLUD merupakan bentuk keseriusan pihak RSUD PH untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Apalagi dengan jumlah penduduk Inhil yang semakin bertambah, tentu harus dibarengi dengan kualitas pelayan pemerintah terhadap masyarakatnya.

Sebelumnya Direktur RSUD PH Tembilahan, Irianto menyebutkan perbuhan status itu, seiring dengan semakin tingginya tuntutan pekerjaan. Tentu, katnya status BLUD yang disandang menambahi motivasi pihaknya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Inhil.

“Awal tahun ini saja RSUD PH Tembilahan kembali mendapat penambahan dokter sepesialis, Radiologi dan Penyakit Kulit juga spesialis Kelamin dari pemerintah pusat. Ini salah satu bentuk keseriusan terhadap status BLUD,”jelasnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Sering terputusnya pasokan listrik ke rumah-rumah pelanggan membuat warga kesal. Kejadian yang cukup sering terjadi secara berulang-ulang ini dinilai sebagai ketidakprofesionalan pihak manajemen. Warga berharap petinggi PLN Riau menempatkan tenaga yang mumpuni agar kota Tembilahan tidak lagi kembali ke jaman batu.

“Kejadian sering terputusnya pasokan listrik secara mendadak ini cukup membuat kita kewalahan. Bahkan tidak mengingat waktu lagi. Baik siang dan bahkan dimalam hari. Usaha kita yang setiap hari sangat bergantung kepada pasokan listrik, dengan kejadian serupa ini tentunya akan sangat merugi,” Ungkap Herman, seorang pengusaha fotocopy di Kota Tembilahan , selasa (5/1)

Sekjed Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop) Kabupaten Indragiri Hilir, Indra Gunawan juga mengkritik pelayanan PLN yang dinilainya semakin mengalami penurunan. Menurut Indra, berubah status PLN Ranting Tembilahan menjadi Rayon Tembilahan dengan Pimpinan baru bukannya malah memberikan pelayanan baik tetapi semakin mengecewakan.

“Tembilahan pernah seperti jaman batu. Listrik PLN setiap hari tidak pernah normal. Artinya lebih banyak mati daripada hidup. Namun hal itu akhirnya bisa teratasi dan berlangsung cukup lama. Sayangnya, begitu PLN naik status menjadi Rayon. Kok kejadian seperti itu berulang kembali. Terus terang secara pribadi saya juga menyatakan rasa kekecewaan.” Ungkap Indra.

Indra menilai, apapun alasannya, kejadian ini memberikan gambaran lemahnya pengelolaan oleh manajemen PLN Rayon Tembilahan. Ia berharap agar pihak petinggi PLN dapat mendudukan tenaga yang lebih professional untuk menjadi pimpinan PLN Rayon Tembilahan.(dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Masyarakat meminta rencana pemekaran Indragiri Selatan (Insel) tidak hanya sekedar dijadikan permainan politik.

Diakui seorang tokoh masyarakat Kemuning, Raja Tamrin RM, Rencana pemekaran Insel sudah bergulir sejak 11 tahun yang lalu. Pilkada sebelumnya, baik Pilkada Inhil maupun Pilgubri, wacana pemekaran Insel juga sempat menghangat. Tapi akhirnya kembali sunyi. “Kita tentunya berharap, menghangat kembali wacana ini menjelang Pilkada 2013 tidak kembali dijadikan permainan politik. ” Ungkap Raja Tamrin RM dalam pertemuan dengan Komisi satu DPRD Provinsi Riau belum lama ini.

Ditambahkannya, pemekaran wilayah murni sebagai sebuah upaya untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Jangan  dimanfaatkan untuk kepentingan politik hanya sekedar untuk  menarik simpati.(dro/*3)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Rapat paripurna rekomendasi pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan (Insel) paling lambat akan dilaksanakan pada bulan Maret Mendatang.

Penegasan ini disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Provinsi Riau, Masnur usai melakukan tinjauan calon Ibukota Kabupaten Insel belum lama ini. Diakuinya, hasil dari kunjungan itu juga didapati bahwa unsur tokoh masyarakat tidak mempermasalahkan dimana nantinya letak Ibu Kota Kabupaten. “ Mereka menegaskan yang terpenting pemekaran segera terwujud. Dimanapun letak Ibu Kota tidak menjadi masalah,” Kata Masnur.

Terkait usulan calon Ibu Kota, Kemuning dan Keritang nantinya akan dirangkum dan dimasukan ke dalam persetujuan rekomendasi pemekaran Insel. “Selambatnya kita akan paripurnakan pada Maret mendatang. Hasilnya akan segera kita teruskan ke DP Otda Depdagri .” Pungkas Masnur.(dro/*3)