TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Anggota DPRD Inhil dari Partai Golkar, Edy harianto membantah telah adanya keputusan dukungan fraksinya atas hasil kajian penetapkan Kemuning sebagai Ibukota Kabupaten Indragiri Selatan (Insel).

Dikatakan Anggota DPRD Inhil asal Kecamatan Enok yang akrab dipanggil Edy Sindrang, hingga hari ini dirinya merasa tidak pernah mendapatkan pemberitahuan apalagi mengikuti rapat fraksi Golkar terkait pembahasan mengenai hasil keputusan tersebut.

“Saya pastikan, Fraksi Golkar hingga hari ini belum pernah melakukan pembahasan terkait keputusan hasil kajian Ibukota Insel. Sebagai anggota, jika memang ada pembahasan, tentunya saya  mendapatkan pemberitahuan.” Sanggah Edy Harianto melalui sambungan telepon selularnya, Sabtu (23/2) malam.

Dalam pemberitaan sebelumnya, diberitakan Fraksi Golkar telah mengambil keputusan untuk mendukung Hasil kajian Pemkab Inhil melalui Universitas Islam Indragiri (UNISI) dengan menetapkan Kecamatan Kemuning sebagai Ibukota Kabupaten Indragiri Selatan (Insel).

Pernyataan itu disampaikan oleh sekretaris fraksi golkar, Ilyas kepada wartawan, Jumat 22/2, menurutnya, hasil rapat fraksi golkar telah mengambil kebijakan untuk  mendukung hasil kajian tersebut dan menjelang semua infrastruktur Kecamatan Kemuning terpenuhi, Kota Baru Kecamatan Keritang diusulkan sebagai Ibukota Insel sementara.

Disamping Fraksi Golkar, dua fraksi lainnya (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Amanat Bangsa. Red) juga telah mengambil keputusan yang sama. Sementara 5 fraksi lainnya belum melaksakan rapat fraksi.(dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Indragiri Hilir, H Agussalim menegaskan bahwa kemenangan Bakal Calon (Balon) Bupati/Wakil Bupati Inhil yang diusung melalui PPP pada Pemilukada September 2013 mendatang adalah harga mati. Untuk mewujudkannya, dirinya berharap semua pengurus PPP Inhil untuk bekerja keras dan cerdas.

Pernyataan ini disampaikannya saat memberikan kata sambutan dalam kegiatan pembukaan Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) dan  Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) Ke-2 PPP Inhil bertempat di Gedung Puri Kencana Hotel Telaga Puri, Tembilahan, sabtu (23/2).

Dikatakannya, Rapimcab adalah sebuah kegiatan yang diamanatkan dalam AD/ART Partai berlambang ka’bah yang dimaksudkan untuk membahas dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan partai yang bersifat khusus. Dalam hal ini pembahasan mengenai langkah dan persiapan DPC PPP Inhil dalam agenda menghadapi Pemilukada yang tidak lama lagi.

Rapimcab juga sekaligus akan melakukan pembicaraan masalah kader PPP yang dinilai layak dan kapabel untuk diusung mewakili partai berlaga di Pemilukada. “nama-nama kader yang dinilai layak nantinya akan diumumkan pada Muskercab dan kemudian diusulkan ke DPW PPP Riau dan diteruskan ke DPP PPP. Sekaligus, Muskercab juga akan melakukan pembahasan terkait program dan strategi partai dalam rangka mensukseskan apa yang sudah diamanatkan dalam hasil Muskercab.” Ujar Agussalim.

Dalam penyampaian kata sambutannya ini juga, dalam rangka mensukseskan apa yang menjadi cita-cita dan amanat partai, dirinya meminta semua pengurus dan kader partai untuk terus bekerja keras dan dengan cara cerdas.

Menurut penilaiannya, seorang kader yang layak untuk dicalonkan haruslah dilakukan pengkajian dari berbagai sudut pandang. Seperti memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi, komitmen untuk membesarkan partai baik sebelum maupun sesudah pemilukada, serta mempunyai komunikasi yang baik terhadap seluruh jajaran pengurus termasuk kader dan simpatisan.

“Disamping kelebihan yang dimiliki sosok kader yang akan diusung, mesin partai haruslah mampu bekerja secara maksimal dengan misalnya menyiapkan berbagai program dan strategi untuk meraih kemenangan. “ Pesan Agussalim.

Kegiatan pembukaan Rapimcab dan Muskercab Ke 2 DPC PPP ini juga tampak dihadiri secara langsung oleh Ketua DPW PPP Riau, H Aziz Zainal dan Sekretaris, Hj Nazlah Khairati serta beberapa pengurus DPW PPP Riau, Jajaran pengurus DPC PPP Inhil, Pengurus PAC 20 Kecamatan se Inhil, Organisasi sayap, kader dan simpatisan.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Inhil, H Indra M Adnan yang diwakili oleh Setdakab Inhil, H Alimuddin RM serta beberapa Pejabat dilingkungan Setdakab Inhil. (dro/*0)

Terkait Penetapan Kemuning Sebagai Ibukota Insel ——

Tembilahan (www.detikriau.org) — 3 fraksi DPRD Inhil (Fraksi Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Amanat Bangsa. Red) Pastikan Dukung Hasil kajian Pemkab Inhil melalui Universitas Islam Indragiri (UNISI) dengan menetapkan Kecamatan Kemuning sebagai Ibukota Kabupaten Indragiri Selatan (Insel).

Berdasarkan penjelasan Ketua Fraksi PPP DPRD Inhil, M Arfah, pertimbangan untuk mendukung hasil kajian didasarkan kepada PP 78 Tahun 2007, dimana dibunyikan bahwa penetapan ibukota harus didasarkan kepada hasil kajian.” Hasil kajian menyimpulkan Kemuning layak sebagai Ibukota Insel dan amanat perundang-undangan itu tentunya harus kita patuhi,” Tegas M Arfah, Jum’at (22/2)

Sekretaris Fraksi Golkar Inhil, Ilyas nyatakan bahwa rapat fraksinya mendukung hasil kajian. Menjelang semua infrastruktur Kecamatan Kemuning terpenuhi, Kota Baru Kecamatan Keritang diusulkan sebagai Ibukota Insel sementara.

Fraksi Amanat Bangsan (PAN dan PKPB.red), melalui Surya Lesmana juga menyatakan tanggapan senada. FAB menilai rekomendasi Ibukota Insel sudah memenuhi persyaratan untuk didukung.

Sementara 5 Fraksi lainnya yakni Fraksi Bintang Reformasi, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Gerakan Bintang Nurani Pancasila (FGBNP) hingga hari ini belum melakukan rapat fraksi

“Belum, rencananya kita baru akan melaksanakan rapat pada hari minggu mendatang,” Jawab Ketua FBR, H Bakri melalui sambungan telepon selular, Jum’at (22/2).

FGBNP melalui Ketua Partai Gerindra, Baharuddin LA juga menyatakan fraksinya belum melaksanakan rapat. “Belum ada informasi, mungkin dalam waktu dekat,” Kata Baharuddin.

Sementara FPDIP, belum berhasil dilakukan komfirmasi. Berdasarkan keterangan dari sumber di Gedung DPRD Inhil, Fraksi Banteng moncung putih ini juga belum melaksanakan rapat. (dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Dewan Kerja Cabang (DKC) 02 Gerakan Pramuka Kabupaten Inhil, akan melaksanakan berbagai kegiatan sosial dalam rangka menyambut Hari Kepanduan Dunia, yang jatuh pada 22 Pebruari. Rencananya kegiatan akan dilaksanakan pada 3 Maret mendatang.

Menurut Ketua Panitia, Nurlisa Alfiunita kepada wartawan, maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah dalam rangka mempererat tali silaturrahmi dan eksistensi anggota kepramukaan Inhil.

“Adapun mereka yang nantinya akan menjadi peserta adalah Pramuka Penggalang (SLTP), Pramuka Penegak dan Pandega (SLTA dan PT) di lingkungan Kwaran Tembilahan dan Tembilahan Hulu. Selain itu direncanakan juga akan diikuti oleh utusan dari Kecamatan Batang Tuaka, GAS, Gaung Enok dan Tempuling,” ujar Nurlisa yang juga menjabat sebagai pengurus DKC Pramuka Inhil tersebut.

Ia menambahkan, nantinya kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Maret mendatang adalah berbagai latihan gabungan, pemberian santunan anak yatim dan pengobatan gratis.

“Intinya Pramuka Inhil sangat peduli dengan masyarakat dengan melaksanakan berbagai kegiatan social seperti itu. Apalagi ini berkaiatan dengan peringatan hari Pandu sedunia Baden Powell dinilai berjasa karena menjadi perintis kegiatan kepanduan di seluruh dunia,” pungkasnya. (dro/*2)

JAKARTA -(www.detikriau.org)– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Anggota DPR RI Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proses pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang.

Penetapan tersebut, berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan tim KPK, dalam proses penyelidikan dan penyidikan dugaan penerimaan hadiah atau janji pada proses perencanaan atau pelaksanaan sport center di desa Hambalang, atau proyek-proyek lainnya.

“Hasilnya dengan dua alat bukti yang cukup, KPK telah menetapkan saudara AU (Anas Urbaningrum,red) sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di kantor KPK, Jakarta, Jumat (22/2/2013).

Ketua Umum Partai Demokrat itu dijerat dengan menggunakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh UU no 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu guna penyidikan, lembaga antikorupsi itu juga mencegah Anas bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

“Permintaan cegah kepada Ditjen Imgrasi atas nama Anas Urbaningrum. Selama 6 bulan terhitung, surat tadi mulai hari ini,” kata Johan.(tribunnews)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kebutuhan dana Pemilukada Inhil sebesar Rp. 20 Milyar, pencairannya akan dibagi dalam 4 tahap. Untuk kebutuhan tahap pertama, KPUD Inhil mengajukan pencairan sebesar Rp. 3,6 milyar.

Hal ini dikatakan oleh Ketua KPUD Inhil, Joni Suhaidi kepada detikriau.orgl diruang kerjanya, kamis (21/2) kemaren. Dana sebesar Rp. 3,6 milyar yang dicairakan tersebut diprediksi melebihi kebutuhan pendanaan tahap pertama. “ Pencairan kita atur sesuai kebutuhan. Pencairan tahap pertama ini kita perkirakan masih lebih. Sisanya akan kita gunakan sebagai dana cadangan menjelang pencairan untuk tahap kedua,” Jelas Joni Suhaidi.

Menurut Joni, penggunaan dana akan diatur serelavan mungkin agar  tidak terjadinya pemborosan dan dilakukan dengan cara tranparan. Dicontohkannya, semisal keperluan SPPD Rp 300 ribu , seandainya penggunaan hanya 200 ribu, maka sisa 100 ribunya harus  dikembalikan. ”Dengan dilaksanakannya pemilukada Inhil dan Gubri secara serentak, berarti penghematan akan bisa dilakukan.” Ditambahkannya.

Dana Pemilukada Inhil tahap pertama kini  sudah ditransfer ke rekening milik KPUD sejak minggu ke dua bulan Februari 2013 kemarin. Sehingga pihaknya bisa memanfaatkan untuk berbagai keperluan yang sudah terjadwal. Meski agak terlambat, diakui tidak terlalu

Beberapa kegiatan yang sudah diagendakan dengan menggunakan dana tahap awal itu seperti pengadaan barang dan jasa yang meliputi pengadaan formulir, buku petunjuk teknis (Juknis) dan sebagainya. Semua itu bisa melalui lelang umum, swakelola ataupun penunjukan langsung (PL).

“Semua urusan itu ada di sekretariat. Kita hanya mengetahui tahapan dan peruntukanya. Karena sudah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing,” Pungkas Joni.(dro/*1)