TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  –Jembatan Parit H Lukman Kecamatan Enok akhirnya diperbaiki.  Pelaksanaan perbaikan akan menggunakan dana sebesar Rp 12 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil Hj Alvi Purwanti Alwie menyebutkan, dana sebesar Rp 12 M itu akan dipergunakan sepenuhnya untuk perbaikan jembaatan H Lukman. Kini dalam proses pelelangan.

“Mudah-mudahan proses tendernya cepat selesai dan bisa disegerakan pengerjaanya,” ungkap Alvi, Selasa (5/3).

Selama tiga tahun belakangan ini, untuk mempermudah akses transportasi, warga hanya mengandalkan jembatan darurat dari kayu yang dibangun melalui swadaya masyarakat. Meski tidak maksimal, namun jembatan darurat tersebut bisa membantu memperlancar aktivitas warga dan menjauhkan dari isolasi.

Selain usulan permintaan anggaran perbaikan jembatan H Lukman, lanjut Alvi, Pemkab Inhil juga mengusulkan peningkatan jalan Provinsi Kecamatan Enok menuju Pelabuhan Samudra Kuala Enok.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat evaluasi terkait masalah kependudukan tahun 2012 lalu bersama jajaranya, Selasa (5/3).

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Inhil H Dianto Mampanini, yang memimpin langsung rapat tersebut mengatakan pada kesempatan itu, pihaknya juga membahas masalah persiapan menjelang Pilkada Bupati dan Gubernur September mendatang. Dua hal tersebut menurut Dianto merupakan agenda penting Disdukcapil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Banyak agenda yang kita sampaikan pada kesempatan itu. Antara lain memonitor pelaksaanaan pemutahiran data yang sedang berjalan dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada termasuk penetapan Pengadilan untuk pengurusan akta kelahiran bagi anak usia diatas satu tahun,”Ungkapnya

Jika dikaitakan pemutahiran data dengan perekaman e-KTP terdapat selisih jumlah penduduk terutama pada kecamatan yang banyak terdapat perusahaan. Perbedaan itu tentunya juga berdampak kepada warga wajib KTP.

Rapat internal yang melibatkan seluruh Unit Pelakasana Teknis Dinas (PUTD) Disdukcapil dan para Kepala Bidang (Kabid) ini juga banyak membahas masalah pelayanan publik yang erat kaitanya dengan administrasi kependudukan masyarakat Negeri Seribu Jembatan.

Masih menurut yang bersangkutan, hasil rapat itu nantinya akan disampaikan pada rapat pihaknya di Pekanbaru bersama Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau dan Pemerintah Pusat terkait masalah kependudukan khususnya di Riau. “Pungkas Dianto. (dro/*)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pemerintah Pusat melalui Kementrain Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui usulan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (inhil) terhadap penambahan kuota Gas Elpiji 3 Kg sebanyak 7. 399 095 Kg tahun 2013 ini.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Perindustian dan Perdagangan (Disperindag) Inhil, H Rudiansyah, Selasa (5/3). Menurutnya, total usulan yang disampaikan Pemkab Inhil sebelumnya  7. 500.000 Kg namun hanya disetujui Pemerintah Pusat sebesar 7. 399. 095.

“Saya rasa jumlah tersebut sudah mencukupi kebutuhan Inhil karena alokasi Gas Elpiji 3 Kg tahun lalu saja kurang dari 4.500.000 Kg saja. Artinya meski minat masyarakat untuk menggunakan gas elpiji bersubsidi semakin tinggi, namun kuota itu kita yakini akan mampu menutupinya,” kata Rudiansyah.

Selain itu dia juga menghimbau agar masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) tetap menggunakan gas elpiji bersubsidi dan tidak memakai mitan dalam tanda kutip illegal apalagi sampai mengkonsumsi mitan oplosan yang bisa membahayakan keselamatan konsumen.(dro/*1)

TEMBILAHAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Alimuddin RM, Selasa (5/3) memimpin secara langsung rapat persiapan pelaksanaan MTQ ke-43 yang akan digelar April mendatang di Kecamatan Mandah.

Dalam kesempatan ini, Sekda yang didampingi Ketua Panitia MTQ, H Afrizal serta para Asisten Setdakab Inhil, meminta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memberi masukan dan target kegiatan masing-masing dalam mensukseskan perhelatan akbar ini.

“Seperti halnya karena Mandah tidak bisa dicapai melalui jalur darat, maka masalah transpotasi harus benar-benar diperhatikan oleh Dinas Perhubungan dan Informatika (Dishubkominfo),”harap mantan Kepala Distamben Inhil ini.

Menurut Camat Mandah, M Nazar kegiatan MTQ akan dipusatkan dilapangan sepak bola Kelurahan Khairiah Mandah, Kecamatan Mandah. Karena menurut yang bersangkutan letaknya sangat strategis dan mudah di jangkau dari berbagi daerah luar maupun dalam kecamatan.

Selain melibatkan SKPD dilingkungan Pemkab Inhil, rapat perdana persiapan MTQ tingkat kabupaten Inhil ini juga melibatkan pihak LPTQ, MUI, BUMD, BUMN, Kepolisian, TNI serta pemuka masyarakat dan pemuka agama. Satu persatau stakeholder terkait menjadi objek Sekda untuk meminta masukan.

“Semua masukan dari para peserta akan kita tampung. Kemudian akan kita cariakan solusinya,” Pungkas Sekda. (dro/*1)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Meskipun dengan jelas sudah dinyatakan bahwa penyaluran e-KTP kepada masyarakat tidak dibenarkan untuk dilakukan pungutan biaya, nyatanya masih ada pihak-pihak nakal yang berani bermain.

Temuan ini disampaikan oleh salah seorang warga Kecamatan Kempas, Hamli. Dikatakannya, untuk mendapatkan e-KTP, warga masih dikenai biaya. “ untuk Kelurahan Kempas Jaya masyarakat dikenakan pungutan Rp. 5 ribu dan Desa Bayas jaya Rp. 10 ribu..” Ujar Hamli melalui sambungan telepon selular.

Adanya pungutan seperti ini, walaupun tidak terlalu besar tetapi masyarakat menjadi bertanya-tanya. Di pemberitaan beberapa media, dikatakan penyaluran e-KTP tidak dikenakan biaya serupiahpun tetapi nyatanya berbeda dilapangannya.

Terkait persoalan ini, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Inhil, Dianto Mampani kepada wartawan menyangkal hal ini. Menurutnya, sesuai dengan surat Bupati Inhil, penyaluran e-KTP kepada masyarakat tidak dibenarkan untuk dilakukan pungutan biaya.”Kalau memang masih ada yang melakukannya, itu diluar pengetahuan kita. Itu pandai-pandai petugas setempat. kita akan cek kebenaran berita ini. Jika memang benar dan terbukti,  kita akan tindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku karena sudah menyalahi aturan.” Ancam Dianto. (dro/*0)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Rusaknya kondisi dermaga apung pelabuhan Sahbandar Kelurahan Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah membuat masyarakat khawatir. Jika tidak segera diantisipasi, dikhawatirkan kondisi seperti ini akan sangat membahayakan pengguna pelabuhan.

Berdasarkan pantauan dilokasi, beberapa penopang atap dermaga apung yang terbuat dari besi itu sebahagian besar sudah lapuk dan keropos. Bahkan agar tidak runtuh, beberapa tiang penyangga terpaksa disambung menggunakan kayu.

“Terus terang sebagai pengguna pelabuhan kita merasa khawatir. Takutnya dermaga ini rubuh.” Jelas Acok seorang warga Kuala Enok kepada detikriau.org akhir pekan kemaren.

Dikatakannya, kondisi kerusakan ini sudah terjadi cukup lama namun hingga hari ini sama sekali tidak ada perbaikan. Mereka berharap hal ini dapat menjadi perhatian dari instansi terkait.

“Apalagi jika angin sedang bertiup kencang, bagian atap ponton apung ini bergoyang. Kita khawatir aja kalau tiba-tiba saja bagian atap ini rubuh dan menciderai pengguna pelabuhan,” Tambah Acok.

Sejalan dengan itu, Anggota DPRD Inhil asal dapil setempat, Edy Harianto juga meminta instansi terkait untuk segera menyikapi. Ia juga mengkhawatirkan jika tidak segera dilakukan perbaikan, kerusakan seperti ini dapat membahayakan pengguna pelabuhan.”Kita berharap kerusakan dermaga apung ini dijadikan prioritas intansi terkait untuk segera melakukan perbaikan.” Pinta Edy. (dro/*0)