TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Dalam rangka menghadapi Badan Pelayanan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJSBK) 2014 mendatang, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) Tembilahan, saat ini mulai berbenah.

Salah satu bentuk persiapannya menghadapi program tersebut, seperti memperbanyak bangunan ruang perawatan inap kelas III. Sebab, tujuan BPJSBK itu antara lain meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dari semua status golongan masyarakat hingga ketingkat bawah.

Menurut Direktur RSUD PH Tembilahan Irianto, pelayanan tersebut adalah pelayanan tentang asuransi kesehatan (Askes). Dimana semua masyarakat mampu maupun tidak mampu wajib mengikuti program itu. Untuk masyarakat berkategori mampu preminya akan dibayar oleh orang yang bersangkutan.

“Sedangkan kalangan tidak mampu, preminya ditanggung penuh oleh pemerintah sekitar Rp 20.000 perbulanya,” ungkap Irianto, Kamis (28/2).

Jika program ini sudah berjalan, lanjut Irianto, segala beban biaya perobatan pasien ditanggung penuh oleh pemerintah dengan ukuran pelayanan  kelas III. Masyarakat tidak perlu lagi repot-repot membayar uang muka ketika ingin mendapatkan pelayanan kesehatan seperti operasi dan sebagainya.

Tidak hanya ruang kelas III, ruangan lain yang bakal di fungsikan antara lain ruangan instalasi, kulkas lemari mayat, bank darah, icu, lantai 2 gedung ponek ruang anak. Semua dalam rangka memenuhi standar RSUD tipe C dan ditargetkan bisa menjadi RSUD tipe B 2014 mendatang.

“Kendati bangunan tidak terlalu mewah tapi diusahakan di desain sebagus mungkin, sehingga menimbulkan kepuasan bagi masyarakat,”katanya.

Pelayanan kesehatan yang diberikan pihak rumah sakit kedepan tidak lagi menjadi keluhan masyarakat, karena sebagai RSUD memang berkewajiban bertugas melayani dan menganyomi kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam bidang kesehatan .

“Program ini merupakan program pemerintah yang penyelenggaraan dilakukan oleh lembaga yang seperti kita,”kata dia lagi.(dro/*1)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Pemukiman penduduk jalan H Arif Gang Kampung baru II dan Kampung baru III Kecamatan Tembilahan Hulu ludes dilalap si jago merah. Dalam peristiwa kebakaran yang tidak lebih dari 1 jam ini, 28 rumah warga dengan 30 Kepala Keluarga rata dengan tanah.

Berdasarkan keterangan Ketua RT 001/ RW 002 Jalan H Arif Kecamatan Tembilahan Hulu, Sugihartono (Ucok), dirinya mengaku menyaksikan secara langsung kobaran api mulai terlihat dari teras bagian atas rumah seorang warga, karena panik melihat api yang terbilang cukup dekat dengan kediamannya, Ucok segera berteriak memberitahukan kepada warga lainnya sembari berlari kearah rumah untuk menyelamatkan harta bendanya.” Saya begitu kaget, saya melihat kobaran api begitu cepat membesar. Spontan saya berlari kearah rumah untuk berusaha menyelamatkan harta benda. Beruntung tiupan angin mengarah kearah laut sehingga rumah saya luput dari peristiwa kebakaran ini,” Terang Ucok dengan napas yang terlihat masih terengah-engah sambil mengatakan secara pasti ia tidak mengetahui penyebab timbulnya api. Namun ia menduga disebabkan arus pendek listrik.

Berdasarkan keterangan Lurah Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, H Saini Hamzah, akibat peristiwa kebakaran ini, 21 unit rumah dengan 23 KK RT 01/RW 02 dan 7 Unit Rumah Warga RT 02/RW02 ludes dilalap api termasuk beberapa ruang kelas bagian belakang SMP 01 Tembilahan Hulu rusak.”Namun secara pastinya jumlah jiwanya masih kita lakukan pendataan.”Kata H Saini.

23 KK warga RT 001/RW 002 yakni Hayat Idris, Herman, Marjoni, Mulyadi, Aspen, Herianto, Junaidi, Jumhuri, Darmawan, Asma laili, Rahmat, Eki, Sumadi, Anwar, Arifin, Firdaus, Sandi, Yulimin, Adnan, Abdullah, Suryadi, Darma dan Iyan. Sedangkan korban Jalan Kampung Baru III RT 002/RW 002 hingga berita ini dirilis belum berhasil didapat. (dro/*0)

“Biar seribu kalipun ditutup kembali keretakan yang terjadi, saya yakin kerusakan serupa akan berulang karena tidak diperbaiki pada inti permasalahan yakni pondasi”

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Selama masa perawatan (6 bulan sejak berakhirnya masa pengerjaan. Red), kerusakan apapun atas suatu pekerjaan proyek pemerintah sepenuhnya masih berada dalam tanggungjawab pihak kontraktor pelaksana. Hal itu juga berlaku bagi pembangunan Venue Futsal PON XVIII Riau.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Kepariwisataan (Disporabudpar), H Mukhtar T menjawab pertanyaan wartawan terkait adanya kerusakan beberapa bagian bangunan yang terjadi saat ini. Dikatakannya, secara fungsi, pemanfaatan Venue Futsal untuk pelaksanaan PON beberapa waktu lalu tidak ada masalah. Kerusakan yang timbul selama masa perawatan, secara aturan menjadi tanggung jawab pihak pelaksana.

“Kita sudah mendapatkan informasi terkait adanya keretakan kecil dibeberapa bagian Venue. Selama masih dalam masa pemeliharaan, itu masih dalam tanggungjawab pihak rekanan karena memang sudah diatur dalam kontrak kerja,” Ujar Muhktar T sambil berkata bahwa hal itu lebih disebabkan kondisi alam di Inhil.

Pembangunan Venue Futsal PON XVIII Riau senilai Rp. 55 Milyar dibiayai melalui sharing dana antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan Pemerintah Provinsi Riau dengan system tahun jamak TA 2011 dan 2012. Disebabkan beberapa persoalan, terutama dalam memobilisasi material bangunan, waktu pengerjaan peningkatan sarana dan prasarana olahraga ini menjadi molor.

Untuk mengejar target, pengerjaan gedung Futsal yang sangat mewah ini dilakukan siang dan malam. Bahkan hingga pelaksanaan PON XVIII Riau September 2012 yang lalu bangunan ini hanya bisa diselesaikan pada tahapan fungsional.

“Ini yang menguatkan dugaan saya saat tinjauan kemaren bahwa pekerjaan tidak dilakukan secara maksimal. Buktinya, baru dalam hitungan bulan setelah berakhirnya masa pengerjaan, kerusakan sudah mulai terlihat.” Ujar Tokoh MPI, Zakiyun yang belakangan lebih akrab dikenal dengan sebutan Zacki Hasan Al Indragiri kepada detikriau.org melalui sambungan telepon selularnya, Rabu (27/2)

Perbaikan tambal sulam yang kini dilakukan pihak rekanan menurut Yon panggilan kecilnya, dinilai tidak akan mampu menyelesaikan persoalan secara total. Keretakan yang terjadi ditenggarainya lebih disebabkan pondasi yang tidak sempurna.”Biar seribu kalipun ditutup kembali keretakan yang terjadi, saya yakin kerusakan serupa akan berulang karena tidak diperbaiki pada inti permasalahan yakni pondasi. Dan secara pribadi saya tidak mau menyandarkan kesalahan karena tofografi inhil. Hal ini tentunya sudah dipahami sebelum pekerjaan dilakukan. Antisipasinya, struktur pondasi sudah dirancang sedemikian rupa untuk mengatasi persoalan alam tersebut. Kenapa masih harus mengkambinghitamkan tofografi? Saya yakin seyakin-yakinnya ada yang salah dengan pengerjaan pondasi atau mungkin saja perencanaannya sendiri.” Kata Yon mengakhiri. (dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Anggota DPRD inhil Asal Kecamatan Enok, Edy Herianto menyatakan walkout dirinya sebagai bentuk penolakan atas  Keputusan hasil rapat Paripurna mengenai penetapan calon ibukota definitif dan ibukota sementara Kabupaten Indragiri Selatan (Insel). Dengan tegas dirinya menyatakan Kecamatan Enok menyatakan menarik diri untuk bergabung ke Insel.

Pernyataan pengunduran diri Kecamatan Enok ini disampaikan secara langsung oleh Edy Herianto yang lebih akrab dipanggil Edy Sindrang ini dalam rapat paripurna menjelang dilakukannya pengumpulan suara (voting). Ia mengaku langkah ini dikarenakan dirinya tidak ingin menghianati dan mempertaruhkan nasib masyarakat Kecamatan Enok pada hasil sebuah voting.

Kepada detikriau.org usai rapat paripurna, Edy sindrang menyatakan sikapnya ini merupakan amanah yang diinginkan oleh masyarakat yang mewakilkan dirinya. “ini sebuah keputusan bulat masyarakat kami. Sejak awal, jika Kemuning tetap dijadikan Ibukota Insel, kami masyarakat enok menolak untuk bergabung ke Insel dan memilih tetap bergabung ke Inhil,” Tegas Edy Sindrang.

Pertimbangan ini disebutkanya sekali lagi didasarkan kepada pertimbangan rentang kendali dan ia menyatakan apa yang diinginkan masyarakat enok ini tidak dijadikan pertimbangan sebahagian besar fraksi dalam mengambil keputusan.

Pemekaran Insel sedianya mencakup 6 wilayah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir yakni, Kecamatan Kemuning, Keritang, Tanah Merah, Sungai Batang, Reteh dan Enok.

Diakhir pembicaraan dirinya mengingatkan kepada anggota DPRD asal dapil Enok yang tidak memperjuangkan keinginan masyarakt pemilihnya akan mendapatkan catatan tersendiri.(dro/*0)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Rapat paripurna tanggapan fraksi DPRD Inhil terkait rencana penetapan usulan Ibukota definitif dan Ibukota sementara kabupaten Indragiri Selatan (Insel) tidak membuahkan suara bulat. Pengambilan keputusan dengan cara voting, dari 26 anggota DPRD yang menghadiri, 24 suara setuju, 1 dengan catatan dan 1 walk out.

Tanggapan fraksi yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD, Masdar membunyikan, fraksi Golkar sepakat untuk melakukan pemekaran Insel dan mengusulkan calon Ibukota sementara yang didasari pada tujuan pemekaran untuk mempermudah pelayanan umum dan memperpendek rentang kendali dengan meletakkan calon Ibukota sementara di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang atau Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok. Sedangkan Ibukota definitive sepenuhnya diserahkan kepada Pemkab Inhil.

Fraksi Amanat Bangsa (FAB) menyatakan pada dasarnya menyetujui surat keputusan Bupati Inhil dengan menetapkan Desa Kemuning Tua Kecamatan Kemuning sebagai Ibukota Definitif serta Desa Kotabaru dan Desa Kotabaru Siberida Kecamatan Keritang sebagai Ibukota sementara. Namun dalam tanggapannya, FAB berpendapat untuk Ibukota definitif lebih strategis ditetapkan di Kecamatan Keritang.

Fraksi Bintang Reformasi Keadilan (FBRK) menyatakan mendukung rencana pemekaran Insel serta meminta agar pertimbangan rentang kendali  dijadikan acuan dalam menetapkan calon Ibukota definitive Insel karena akan berpengaruh kepada cost yang akan ditanggung kabupaten Induk pada awal dilakukannya pemekaran. Untuk calon kabupaten sementara, FBRK setuju di Kotabaru Kecamatan Keritang walaupun dengan catatan masih meragukan hasil kajian yang dilakukan Universitas Islam Indragiri (UNISI) karena menurut penilaian mereka saat melakukan kajian, UNISI masih belum terakreditasi.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) menyatakan sepenuhnya menyetujui hasil kajian UNISI, baik calon ibukota definitive maupun calon ibukota sementara dengan pertimbangan proses yang dilakukan telah mengikuti perundang-undangan yang berlaku tentang tatacara penghapusan dan pembentukan daerah.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dengan pertimbangkan untuk mempercepat proses pemekaran menyetujui hasil kajian Pemkab Inhil melalui UNISI. Namun juga mengajukan permintaan agar Pemkab Inhil juga segera menindaklanjuti rencana pemkaran Inhil Utara serta juga mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan masyarakat Enok atas penetapan Ibukota Insel di Kecamatan Kemuning. Sementara Fraksi Gerakan Bintang Nurani Pancasil (GBNP), Fraksi Demokrat juga menyatakan persetujuan atas hasil kajian.

Fraksi PDIP, berpendapat untuk calon Ibukota Insel definitive dengan pertimbangan rentang kendali lebih tepat diletakkan di Kotabaru Kecamatan Keritang dan menyetujui penetapan calon Ibukota sementara.

Diakrenakan tidak dihasilkannya keputusan secara aklamasi, maka menurut pimpinan sidang, Wakil Ketua DPRD, Jubair Malomo, mengacu kepada tatip DPRD, maka keputusan harus diambil dengan cara melakukan voting.

Dari 26 orang anggota DPRD Inhil yang mengikuti rapat paripurna, 24 orang menyetujui hasil kajian Pemkab Inhil melalui UNISI dengan menetapkan Desa Kemuning Tua Kecamatan Kemuning sebagai calon Ibukota Insel definitive dan Desa Kotabaru dan Desa Kotabaru Siberida Kecamatan Keritang sebagai calon Ibukota sementara. 1 Anggota DPRD dari FPDIP, Heriansyah hanya menyetujui penetapan calon ibukota sementara di Kotabaru serta 1 anggota Dewan dari F Golkar asal Kecamatan Enok, Edy Herianto walk out.(dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Kepariwisataan (Diporabudpar) Inhil kembali mengangkat nilai-nilai budaya dan seni yang sudah mulai terlupakan. Hal ini dilakukan untuk menangkis masuknya budaya asing.

Dikatakan Kadispora Inhil, Mukhtar T, Diera Tahun 80an, di Inhil sendiri banyak seni dan kebudayaan yang sangat terkenal. Namun dengan masuknya budaya asing, sebahagian seni asli daerah ini seakan dilupakan oleh para generasi muda. Padahal diketahui melalui seni dan budaya bisa mempromosikan daerah.

Mengindari terjadinya kepunahan terhadap seni dan budaya tersebut, Dispora sedang melakukan pendataan berbagai jenis tarian, lagu-lagu daerah serta teater dan drama-drama yang mencerminkan identitas daerah.

“Kita akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memperkenalakan seni maupun budaya yang akhir-akhir ini sudah mulai terlupakan. Sasaran kita tidak saja anak sekolah tapi juga kalangan guru,” ungkapnya Rabu (27/2).

Sebab dikatakannya, melalui pendidikan ke sekolah-sekolah seni dan budaya yang dimaksud akan semakin terkenal dan kembali memasyarakat, seperti pada era-era sebelumnya. Untuk itu pihaknya selain mencari sumber-sumber sejarah, pelaku seni di daerah Inhil, Disporabudpar berencana mendatangkan pelaku sejarah seni dari luar Inhil antar lain Provinsi Riau.

“Kalangan guru juga menjadi sasaran kita. Secara bertahap guru-guru seni akan didatangkan ke sekolah. Diharapkan mereka bisa melakukan proses transfer ilmu lebih dalam kepada kalangan anak didiknya,” katanya.

Dia yakin, dengan dukungan kalangan guru seni dan budaya daerah yang sudah mulai terlupakan kedepan kembali tumbuh dan terangkat. Ketika masalah ini sudah dikenal dan dicintai oleh generasi muda, secara langsung Inhil juga akan semakin terkenal. (dro/*1)