Tembilahan (www.detikriau.org) – Rusaknya kondisi dermaga apung pelabuhan Sahbandar Kelurahan Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah membuat masyarakat khawatir. Jika tidak segera diantisipasi, dikhawatirkan kondisi seperti ini akan sangat membahayakan pengguna pelabuhan.

Berdasarkan pantauan dilokasi, beberapa penopang atap dermaga apung yang terbuat dari besi itu sebahagian besar sudah lapuk dan keropos. Bahkan agar tidak runtuh, beberapa tiang penyangga terpaksa disambung menggunakan kayu.

“Terus terang sebagai pengguna pelabuhan kita merasa khawatir. Takutnya dermaga ini rubuh.” Jelas Acok seorang warga Kuala Enok kepada detikriau.org akhir pekan kemaren.

Dikatakannya, kondisi kerusakan ini sudah terjadi cukup lama namun hingga hari ini sama sekali tidak ada perbaikan. Mereka berharap hal ini dapat menjadi perhatian dari instansi terkait.

“Apalagi jika angin sedang bertiup kencang, bagian atap ponton apung ini bergoyang. Kita khawatir aja kalau tiba-tiba saja bagian atap ini rubuh dan menciderai pengguna pelabuhan,” Tambah Acok.

Sejalan dengan itu, Anggota DPRD Inhil asal dapil setempat, Edy Harianto juga meminta instansi terkait untuk segera menyikapi. Ia juga mengkhawatirkan jika tidak segera dilakukan perbaikan, kerusakan seperti ini dapat membahayakan pengguna pelabuhan.”Kita berharap kerusakan dermaga apung ini dijadikan prioritas intansi terkait untuk segera melakukan perbaikan.” Pinta Edy. (dro/*0)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)  – Ketua LSM Perjuangan Anak Negeri (PERAN)  Firmansyah, mempertanyakan pihak RSUD Puri Husada Tembilahan, terkait minimnya realisasi anggaran untuk pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) pada tahun 2012 yang lalu. Berdasarkan informasi, realisasi paket pengadaan Alkes Anak hanya mencapai 1.5 persen, Alkes kebidanan 2,7 persen dan Alkes Dokter Umum hanya terealisasi sebesar 29 persen.

“Kita mempertanyakan sekaligus kecewa kenapa realisasi proyek bisa seminim itu. Padahal selama ini pihak rumah sakit sering beralasan ketersedian Alkes yang minim hingga berpengaruh pada mutu pelayan yang mereka berikan,” ujarnya melalui HP, Selasa, (5/3).

Sebagaimana diketahui total anggaran Alkes yang terbagi dalam tiga paket kegiatan yakni Alkes untuk Kebidanan, Anak dan Dokter Umum dengan total anggaran 1.9 milyar lebih yang pelaksanaannya dilakukan oleh PT Citra Pratama dan PT Putra Karo Jaya Mandiri yang keduanya adalah perusahaan dari Jakarta.

“Kalau kita masuk di Perawatan Kelas III banyak sekali kita temukan ranjang pasien yang kondisi sangat menyedihkan, begitu juga dengan kasur. Persoalan ini terjadi dikarenakan pihak rumah sakit yang tidak mampu mengelola dengan baik, bukan persoalan anggaran. Nyatanya setelah dibantu lewat APBD tetap tidak mampu mereka realisasikan,” tambahnya.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Inhil, Surya Lesmana SE, ketika dimintai tanggapannya seputar persoalan ini mengatakan pihak DPRD akan menindaklanjuti persoalan ini. Komisi IV nantinya akan memanggil  pihak RSUD  untuk memintakan keterangan.“Pasti akan kita tindaklanjuti,” ujarnya melalui HP di hari yang sama. (dro/*2)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Miliki narkoba jenis ganja seberat 2 Kg, Pegawai Honorer Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), berinisial SP diciduk Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polres Inhil  dikediamannya di parit 21 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan.

Berdasarkan keterangan Kapolres Inhil, AKBP Dedi Rahman Dayan Sik, M.Si melalui Kasat Narkoba AKP Imron T kepada wartawan, selasa (5/3) Penangkapan TSK terjadi senin (4/3) sekira pukul 17.30 Wib.  Operasi ini langsung dilakukan oleh Kasad Narkoba bersama beberapa orang anggota dan dibantu oleh Ketua RT setempat.

“Dari hasil penggeledahan di kamar tersangka kita temukan satu paket kecil daun ganja. Kemudian lebih kurang sejauh 15 meter dari TKP pertama, kita kembali berhasil mengamankan 2 paket besar daun ganja kering seberat 2 Kg yang dikubur didalam lumpur,” Kata Kasad Reskrim

Untuk proses lebih lanjut, saat ini tersangka berikut barang bukti telah diamankan di polres Inhil.(dro/*0)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Pergerakan harga kopra dan sawit di Indragiri Hilir.  Selalu diamati dan diikuti  orang nomor satu di daerah ini.
Selain terintegrasi secara global. Harga komoditas yang berlaku itupun tidak terlepas dari berapa kali hasil perkebunan ini  berpindah tangan.
Pasalnya, dari beberapa kali pengamatan dan survei  yang dilakukan Bupati Inhil, Dr H Indra Muchlis Adnan. Kerap kelapa maupun hasil perkebunan lnhil lainnya terlebih dahulu ditampung di Thailand.
Selanjutnya dari Negeri Gajah Putih itu, kopra dan kelapa Inhil dipasarkan ke eropa serta negara lain yang membutuhkan. Dari situ saja sudah terjadi permainan harga.
Apabila pembeli dari Eropa yang langsung berhubungan dengan Indonesia. Diperkirakan bakal banyak hal positif yang akan didapatkan petani.
Itu sebabnya, saat ini diperlukan terobosan  dan menciptakan suasana yang kondusif bagi buyer tersebut agar nyaman beraktivitas di Inhil.
“Baru-baru ini, saat kami melakukan survei. Ternyata negara eropa membutuhkan briket tempurung kelapa skala besar. Yang mencari tempurung itu justru Thailand. Ini saja contohnya  sudah berpindah berapa tangan, tempurung itu dari petani baru sampai ke pembeli” jelas Bupati Inhil.
Jika saja mampu memutus mata rantai itu, diperkirakan harga komoditas perkebunan asal Inhil jauh lebih baik. Pemkab, ditegaskan Bupati jelas tidak bisa mempengaruhi naik turunnya harga kopra karena memang berkaitan dengan pasar dunia.
Belum lagi dengan kampanye negatif terhadap minyak kelapa yang dilakukan oleh negara lain. Hal itupun turut berpengaruh terhadap pasar hasil perkebunan Inhil.
“Jadi, kita ini berkaitan dengan pasar dunia. Sehingga, semuanya saling berhubungan”tukas Indra Muchlis Adnan.
Saat harga kelapa mengalami penurunan. Bupati Inhil itu menegaskan dia juga merasa miris. Ke depan dia menyebut diversifikasi mutlak diperlukan. Selain itu, juga dibutuhkan terobosan agar pembeli dapat langsung berhubungan dengan petani.(humas)

Kuala Lumpur : Desa Tanduo di Lahad Datu, Sabah menjadi wilayah yang diperebutkan Kesultanan Sulu, Filipina dan pemerintah Malaysia. Konflik fisik mulai terjadi sejak kedua belah pihak hilang kesabaran.

Kesultanan Sulu yang dipimpin Jamalul Kiram III mengklaim sebagai pemilik sah wilayah Sabah, Malaysia. Sementara Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak menyatakan bahwa kesabarannya sudah habis
menghadapi penyusup bersenjata itu. Bentrokan pun terjadi hingga menewaskan 15 orang dari kedua pihak.

Kini, kabar terbaru, Kesultanan Sulu mengumumkan telah menangkap 4 polisi Malaysia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sultan Sulu, Jamalul Kiram III kepada reporter stasiun radio yang berlokasi di Kota Taguig, Filipina. Pengumuman ini disampaikan beberapa jam setelah militer Malaysia menyatakan telah menawan 3 tentara Sulu.

Meski demikian, Jamalul mengaku tidak memerintahkan loyalisnya untuk menyerang pihak keamanan. Ia juga meminta para pengikutnya untuk menghormati hak-hak polisi Malaysia yang saat ini ditawan.

Menindaklanjuti pengumuman ini, pihak Malaysia tidak tinggal diam. Negeri Jiran telah memperkuat barisan dengan menambah jumlah pasukan keamanan.

“Kepolisian tengah bekerja sama dengan pihak militer untuk menangkap 10 tersangka tentara Sulu yang berhasil lolos di Kampung Tanduo, dekat Lahat Datu,” Inspektur Jenderal Polisi Malaysia, Tan Sri Ismail Omar, seperti dilansir The Malaysian Insider, Minggu 3 Maret 2013.

Ismail Omar mengimbau warga yang tinggal di wilayah sengketa dan sekitarnya untuk tidak panik, mengingat sekitar 100 hingga 200 tentara bersenjata Sulu diperkirakan masih mendiami Sabah.

“Jika terjadi sesuatu, harap segera menghubungi kantor polisi terdekat atau mengecek informasi di situs kepolisian Sabah,” tandas Ismail Omar.

Kisruh diawali 12 Februari 2013 lalu, sekitar 100 orang Filipina, mengaku atas perintah Sultan Jamalul Kiram III, menyeberang ke Sabah, dari Mindanao menggunakan kapal.

Mereka menduduki Desa Tanduo di Lahad Datu. Dengan dalil sebagai ahli waris Sultan Sulu, orang-orang itu bersikukuh, Sabah adalah wilayah milik leluhur mereka. Sebuah klaim yang mengundang pertikaian dengan aparat Malaysia.

Hingga pada akhirnya negosiasi pun diupayakan kedua belak. Namun menemui jalan buntu. Kemudian, pihak Malaysia menyatakan tidak akan segan-segan untuk mengangkat senjata demi mengusir tentara Sulu keluar dari Sabah. (Liputan6.com)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui Dinas Tenaga Kerja dan  Trasmigrasi mengusulkan penambahan kuota transmigrasi yang akan ditempatkan di Desa Tanjung Melayu, Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra) kepada Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau.

Hal ini dilakukan menyusul tingginya minat warga untuk menjadi warga transmigran. Hinggga saat ini sejak tahun 2009 silam sebanyak 64 KK , 260 jiwa sudah menempati Unit Permukiman Trans (UPT) Tiram Jaya, Desa Tanjung Melayu, Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir.

“Sudah kita usulkan tambahan sekitar 50 KK,”kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inhil, H Hafitsyah, Senin (04/3).

Meski demikian, menurut Hafit pihaknya belum mengetahui kuota secara resmi yang disetujui Pemrov Riau. Memang bukan persoalan mudah untuk dapat menambah jumlah transmigran mengingat banyaknya permintaan diberbagai daerah ditambah lagi menyangkut masalah pendanaan.

“Harapan kita tentu usulan itu disetujui sepenuhnya oleh Pemrov Riau. Toh daerah kita juga memiliki potensi yang cukup bagus. Nyatanya saat ini dari total KK yang sudah ditempatkan disana (Tanjung Melayu, red) tidak ada masalah, bahkan banyak orang yang ingin menjadi warga transmigran,”ungkapnya.(dro/*1)