JAKARTA – Partai Bulan Bintang (PBB) langsung bergerak cepat. Setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta memutuskan menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, partai bergambar bintang dan bulan sabit berwarna kuning dengan latar hijau itu mengumpulkan kadernya.

Sekjen DPP Partai Bulan Bintang BM Wibowo pertemuan dengan kader PBB ini akan digelar, Jumat (8/3) besok di Jakarta. “Kamu akan melakukan konsolidasi kekuatan partai menghadapi Pemilu,” kata Wibowo kepada JPNN di Jakarta, Kamis (7/3).

Menurut Wibowo, acara konsolidasi ini akan dihadiri Ketum DPP PBB MS Kaban, Ketua Dewan Syuro Yusril Ihza Mahendra bersama dengan kader PBB yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Termasuk pula kata dia, kader yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif pada Pemilu 2014.

“Ketua Dewan Syuro tentunya akan memberikan pengarahan. Untuk kader yang duduk sebagai anggota Dewan diwajibkan hadir,” katanya.

Sebagaimana diketahui, dalam Surat Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2013, tertanggal 8 Januari lalu, PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu. Karena tidak memenuhi syarat kepengurusan di 75 persen kabupaten/kota.

Atas keputusan tersebut, PBB menyatakan keberatan sehingga kemudian mengajukan permohonan ke Badan Penyelenggara Pemilu (Bawaslu).

Namun dalam putusan sidang ajudikasi Bawaslu, PBB tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hingga akhirnya PBB banding ke PT TUN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012. Namun dalam gugatannya, PBB dinyatakan menang di PT TUN Jakarta.(jpnn)

ARTAPURA – Aksi penyerangan yang dilakukan sejumlah oknum anggota TNI terhadap Mapolsek Martapura, Kabupaten Gan Kumering Ulu (OKU) sekitar pukul 09.45 WIB tadi pagi (7/3) mengakibatkan kondisi Mapolsek rusak parah. Lima kendaraan bermotor dibakar, sementara Kapolsek Martapura Kompol Ridwan mengalami luka berat hingga kritis dan menjalani perawatan intensif pihak Rumah Sakit.   

Diduga, Kompol Ridwan menjadi korban pengeroyokan saat penyerangan terjadi. Luka yang dialami korban di antaranya memar pada mata kanan, luka robek 2 centimeter tangan kanan dan kiri, memar kepala sebelah kanan, lecet siku sebelah kanan, memar kepala belakang dan memar bahu kanan. Insiden tersebut kontan membuat suasana di kawasan Mapolsek mencekam, sementara lalu lintas di Jalan Merdeka Macet total.

Pantauan Sumatera Ekspres (Grup JPNN), suasana Mapolsek Martapura sekitar pukul 10.00 WIB mencekam, sejumlah oknum anggota TNI masuk ke lingkungan Mapolsek hingga melakukan pengrusakan.  Lima sepeda motor Satlantas Polres OKU dibakar berikut mobil dinas Kapolsek dirusak. Setelah itu, mereka bergerak menuju Mapolres OKUT yang berlokasi di Jalan Lintas Tengah Sumatera, namun dihalau Satuan Provos dari TNI di depan pintu gerbang Kantor Irigasi Komering Kotabaru. Mereka meminta agar balik ke belakang sehingga penyerangan ke Mapolres OKUT batal.

Warga yang melihat peristiwa itu berlangsung ketakutan, bahkan masuk ke rumah dan tempat usaha. “Takut mas, lebih baik masuk rumah,” ujar warga yang melihat kejadian.

Di lain pihak, usai aksi penyerangan ke Mapolsek Martapura, warga berduyun-duyun mendatangi Mapolsek, umumnya mereka ingin tahu kondisi bangunan. Namun sayang, kehadiran warga yang tak terkendali membuat isi ruangan berantakan dan hancur. Diduga ada sebagain barang yang dijarah oknum tak bertanggung jawab. Kondisi mulai steril sekitar pukul 13.00 WIB saat anggota polisi meminta warga keluar dari lingkungan Mapolsek.

Terkait kejadian ini, Kapolres OKU AKBP Kristiyono belum banyak berkomentar. “Saya hanya tegaskan bahwa kondisi Kapolsek Kompol Ridwan sudah stabil, memang sebelumnya muntah-muntah hingga kritis. Saat ini, sudah dirujuk ke Palembang untuk perawatan intensif,” terangnya.

Kristiyono juga mengakui adanya empat tahanan di Mapolsek yang kabur. Namun semuanya berhasil diamankan warga. “Setelah kondisi stabil, pihak keluarga akan menyerahkan tahanan tersebut. Mereka masing-masing Febri, Deri dan Riko, sementara yang satunya juga diamankan,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati OKU, H Herman Deru meminta agar kedua belah pihak bisa menahan diri dan mencari solusi terbaik. Sehingga, masalah ini tak berkepanjangan.“Artinya tidak ada kaitan dengan warga, melainkan oknum saja. Semoga masing-masing bisa mencari jalan terbaik,” katanya. (jpnn)

JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Markas Besar Polri untuk mencegah meluasnya masalah pembakaran dan penyerangan terhadap Polres Ogan Kemering Ulu (OKU), Kota Baturaja, Sumatera Selatan pada Kamis (7/3) pagi tadi.

Aksi brutal itu diakui memang dilakukan oleh sejumlah oknum anggota TNI  Batalyon Armed Tarik Martapura.

“Kami sudah adakan pembicaraan, dan saya minta kan pada Pangdam, tidak boleh berkembang ini. Titik,” ujar Pramono di Mabes AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat.

Sejauh ini, Pramono menduga penyebab aksi kekerasan itu karena peristiwa penembakan yang dilakukan oknum polisi Brigadir WJ terhadap anggota TNI, Pratu HO Januari lalu.

Informasi yang diterima, penembakan polisi terhadap Pratu HO diduga berawal pada saat WJ sedang menjalankan tugasnya di depan pos polisi. Saat itu, WJ sedang memeriksa pelanggar lalu lintas.

Namun secara tiba-tiba, HO yang saat itu mengendarai sepeda motor melewatinya dan sempat mengeluarkan pernyataannya yang dianggap menghina WH. Tak terima WJ pun langsung mengejar dan menembak HO hingga tewas tersungkur di jalan.

Diduga hal inilah yang menyulut sekitar 95 anggota TNI melakukan unjuk rasa yang berujung pembakaran di Polres OKU.

“Terus terang mungkin ada rangkaian sebab sebelumnya. Nah di sini saya juga tidak mengerti kok sekian bulan jadi begini. Tapi  tetap prinsipnya siapa yang salah aku hukum,” tegas Pramono.

Meski baru menduga, Pramono mengatakan pihaknya tetap menunggu laporan resmi dari hasil investigasi tim yang telah diutus ke Sumsel.

“Kalau ini terjadi, saya tidak bisa salahkan komandan karena saya belum mendapat hasil investigasi. Harus jelas dulu kirim orang untuk investigasi, dapat keterangan baru kita ambil keputusan,” pungkas Pramono.(jpnn)

Tembilahan (www.detikriau.org) – Ketua Presidium Federasi RT/RW se Kabupaten Indragiri Hilir, Syamsuri Manting menyampaikan kebanggaan dan rasa syukur atas kerjasama yang ditunjukkan anggotanya dalam mensukseskan pelaksanaan pemutakhiran DP4 pemilukada yang telah dilakukan Pemkab Inhil. 

Dikatakannya, sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, peran RT/RW bukanlah sebuah tugas yang ringan. Diperlukan keseriusan, loyalitas dan tanggungjawab sosial yang tinggi.”Pemutakhiran DP4 merupakan sebuah rangkaian proses bagi masyarakat untuk memilih pemimpin-pemimpin terbaik Inhil ke depan. Oleh karenanya, sejak awal, proses ini sudah seharusnya dapat berjalan dengan baik, lancar dan sukses. Kerjasama baik yang ditunjukkan RT/RW tentunya akan dapat menjamin rangkaian proses ini dapat diselesaikan juga dengan baik,” Ujar Syamsuri Manting ketika ditemui di Tembilahan, Rabu (6/2)

Ditambahkannya, selaku pengurus organisasi yang beranggotakan seluruh RT dan RW se Kab Inhil, dirinya wajib untuk membawa organisasi ini Sejalan dengan hirarki berdirinya forum rt/rw yakni untuk  menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. “Peran aktif RT/RW dalam pemutakhiran DP4 merupakan sebuah langkah untuk mencapai tujuan itu. Sekali lagi saya sampaikan ucapan terimakasih dan semoga apa yang telah kita lakukan saat ini akan membawa suksenya pelaksanaan Pemilukada Inhil nantinya dan terpilihnya pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat,” Harapnya mengakhiri.(dro)

“Bupati Inhil: Dalam kehidupan sehari-hari, pungutan atau pemberian  yang tidak ada dasar hukumnya yang paling banyak ditemukan.”
Tembilahan (www.detikriau.org) – Aparatur Desa Bayas Jaya dan Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas bantah lakukan pungli penyaluran e-KTP, pembayaran yang diberikan masyarakat dikatakan hanya sebatas sumbangan sukarela.

“Kita tidak pernah membuat aturan untuk menetapkan pembayaran pendistibusian e-KTP. Pembayaran yang dilakukan masyarakat itu hanya berupa sumbangan sukarela. Sekali lagi kita tidak memaksakan,” Jawab Kades Bayas Jaya Kecamatan Kempas, Boimin ketika dikomfirmasi wartawan melalui telepon selularnya, Rabu (6/2)

Sanggahan yang diberikan Kades Bayas Jaya tidak berbeda jauh dengan apa yang disampaikan Lurah Kempas Jaya Kecamatan Kempas, Suratman. Dirinya juga mengelak jika dikatakan melakukan pungli.”Kita tidak mengharuskan. Lagipula yang diberikan masyarakat tidak lebih dari Rp. 5 ribu,” Kata Lurah berdalih.

Warga Kempas Jaya, Ulik menyampaikan, berdasarkan keterangan beberapa warga yang sudah mengambil e-KTP, pihak Kelurahan memang memungut pembayaran Rp. 5 ribu.”Saya tidak akan ambil KTP. Biar saja di Kantor Lurah. Bukan masalah besaran biayanya tetapi saya berpegang kepada arahan Bupati Inhil yang meminta masyarakat agar tidak memberikan pembayaran apapun jika tidak jelas dasarnya. Kalau saya bayar, ini sama saja saya membiarkan terjadinya praktik pungli dan tidak mematuhi pesan pimpinan tertinggi di Kabupaten ini,” Sindir Ulik.

Dalam sebuah kesempatan, Bupati Inhil, Indra Muchlis Adnan pernah mengatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, pungutan atau pemberian  yang tidak ada dasar hukumnya yang paling banyak ditemukan.  Hal seperti itu disebut Indra Muchlis Adnan merupakan cikal bakal terjadinya korupsi yang lebih besar manakala dibiarkan terus berlangsung.

Semua pihak menurut Bupati harus berani menyatakan tidak untuk korupsi. Semangan anti korupsi yang sudah dilakukan Pemkab Inhil dinyatakannya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila semua kalangan bersatu padu dan saling mendukung, diyakini tindakan yang merugikan itu akan jauh berkurang.

Menurut Bupati, memerangi praktek korupsi tidak tergantung pada masa kepemimpinan melainkan sepanjang waktu. Warga Inhil dari seluruh kalangan dimintanya turut bersama memerangi tindakan itu. Supaya tercipta pemerintahan yang sesuai dengan harapan bersama.(dro/*0)

Jakarta – ​Sekitar 162 WNI pekerja ladang sawit di Lahad Datu-Sabah telah diungsikan menjauh pusat konflik. Mereka akan berada di tempat pengungsian yang berjarak kurang lebih 6 km dari pusat konflik.

Hal ini terkait situasi pasca konflik di kawasan Lahad Datu-Sabah, Malaysia. Meski demikian, secara umum situasi benar-benar aman dan kondusif.

“Tercatat 162 pekerja di ladang sawit Sahabat 17 telah diungsikan ke kompleks Embara sekitar 6 km dari tempat kejadian,” jelas Konjen RI di Kota Kinabalu Soepeno Sahid dalam siaran pers yang dilansir Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Rabu (6/3/2013).

Bentrok antara aparat keamanan Malaysia dengan kelompok bersenjata dari Kesultanan Sulu di Lahad Datu-Sabah, mengakibatkan WNI pekerja di ladang sawit diungsikan ke tempat lain.

Soepeno memberikan konfirmasinya bahwa kondisi WNI pekerja dalam kondisi aman. KJRI terus memantau dan berkomunikasi dengan aparat setempat.

“Diimbau agar WNI tidak membahayakan diri dan menjadi korban. Saat ini kapal-kapal tidak diperbolehkan merapat dan berlayar di dekat wilayah itu. Para WNI ABK sementara diliburkan,” jelas Soepeno.(detik.com)