TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengusulakan daerah pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD Inhil ke KPU RI di Jakarta. Pengusulan tetap enam dapil dan 45 kursi. Hanya saja yang terjadi perubahan adalah alokasi kursi di masing-masing dapil.

Untuk dapil yang mengalami penambahan jumlah kursi yakni dapil satu yang meliputi Kecamatan Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling dan Kecamatan Kempas. Pada pemilu 2009 yang lalu, alokasi kursinya hanya 11 sedangkan saat ini diusulkan menjadi 12 kursi. Kemudian dapil empat yang meliputi Kecamatan Sungai Batang, Reteh, Keritang dan Kecamatan Kemuning dari 9 kursi menjadi 10 kursi.

Sedangkan dapil yang diusulkan pengurangan kursi adalah Dapil lima yang meliputi Kecamatan Mandah dan Pelanggiran, dari  6 kursi menjadi 5 kursi. Kemudian dapil enam yang meliputi Kecamatan Teluk Belengkong, Kateman dan Pulau Burung dari 6 kursi menjadi 5 kursi.

Sedangkan dua Dapil lainnya, yakni dapil dua, meliputi Kecamatan Batang Tuaka, Gaung dan Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS) tetap 6 kursi. Demikian pula dengan dapil tiga, yang melputi Kecamatan Enok, Tanah Merah, Concong dan Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra) tetap 7 kursi.

“Usulan dapil ini lahir setelah dilakukan uji publik mengani daerah pemilihan masing-masing. Dimana mekanismenya diatur dalam peraturan KPU No 5/2013 tentang tata cara penetapan dapil dan alokasi penetapan kursi anggota DPRD 2014,” ungkap Ketua KPUD Inhil, Jonis, Kamis (07/3).

Saat ini dapil satu, jumlah penduduknya 208.720. Dapil dua 96.601. Dapil tiga 112.750. Dapil empat 181 753. Dapil lima 92. 237 dan terakhir yakni Dapil enam berjumlah 88.377 penduduk. Setelah melalu sebuah pertemuan antara KPUD Inhil dengan para pimpinan parpol disepakati hal tersebut lalu di usulkan ke KPU pusat.

“Sebelumnya usulan ini juga kita sampaikan ke KPUD Provinsi Riau dan dilanjutkan ke KPU-RI di Jakarta. Saat ini kami masih menunggu hasilnya. Tapi biasanya apa yang kita usulkan hasilnya tidak akan jauh berbeda,”jelas Joni.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Ratusan Kepala Sekolah SMP dan SMA sederajad di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ikuti pelaksanaan sosialisasi Ujian Nasional (UN) 2013, di gedung Engku Kelana jalan Baharuddin Yusuf Tembilahan, Kamis (07/3).

“Kegiatan ini dalam rangka menyampaikan regulasi-regulasi baru. Dengan harapan segala ketentuan yang terdapat pada pelaksanaan UN dapat dijalankan pihak sekolah maupun pihak terkait dengan baik,” Jelas Kadisdik Inhil, H Fauzar yang disampaikan oleh Sekretaris Disdik Inhil, Zulkifli

Menjelang pelaksanaan UN, lanjutnya pihak sekolah sudah melakukan berbagai persiapan dari Januari 2013 kemarin. Adapun bentuk kegiatan yang dimaksud, meliputi penambahan jam belajar dan try out. Sebab, katanya tanpa melakukan periapan tentu menimbulkan kesulitan apalagi UN tahun 2013 polanya berbeda dengan 2012 kemarin.

“Dengan kondisi demikian kita tidak bisa memberikan target yang muluk untuk angka kelulusan. Tapi kita berharap tingkat kelulusan siswa lebih maksimal,” ungkapnya.

Dia juga berpesan, agar seluruh lini yang terkait langsung dengan UN dapat mengerti dan melaksanakan tugas dan peranannya untuk mendorong peningkatan nilai UN. Terlebih para kepala sekolah. Perangkat tenaga pendidik, harus mampu menyosialisasikan tata cara dan pelaksanaan UN sebagai mana yang telah mereka dapat hingga ketingkat paling bawah.

Kegiatan yang menghadirkan nara sumber dari  Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini berlangsung selama satu hari yang juga diisi dengan tanya jawab.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Kantor Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) wilayah Rengat, menggelar kegiatan sosialisasi program jamsostek dalam rangka pembinaan administrasi dan virtual account bagi perusahaan peserta Jamsostek, Kamis (07/3) di Tembilahan.

Pejabat Pengganti Sementara (PPS) Kantor Jamsostek Rengat, Iskandar, dalam sambutanya mengatakan, pengertian Jamsostek itu meliputi program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja atas resiko sosial ekonomi tertentu, dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme Asuransi Sosial.

“Perlindungan Jamsostek bersifat dasar dengan pembiayaan terjangkau oleh pengusaha dan tenaga para pekerja,”paparnya.

Jamsostek merupakan jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja peserta program Jamsostek apabila yang bersangkutan mengalami kecelakaan kerja atau terkena penyakit akibat hubungan kerja. Sehingga melalui program ini karyawan pekerja memiliki jaminan atas hal itu.

“Ruang lingkup kecelakaan kerja itu, mulai dari perjalanan berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja, selama di lokasi pekerjaan dan dalam perjalanan kembali ke rumah. Termasuk pulang pergi ke lokasi dinas luar, dengan jaminan biaya transport, biaya sementara tidak mempu bekerja, dan biaya pengobatan dan perawatan dalam jumlah tertentu sebagaimana yang telah diatur,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Inhil, H Hafitsyah, yang diwakili Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Hotman, menyebutkan  sosialisasi tentang jaminan sosial ketenaga kerjaan sangat perlu.

“Karena salah satu tujuanya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kerja,” tukasnya saat membuka kegiatan tersebut.

Kemudian lanjut Hotman, perusahaan dan tenaga kerja merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu, kerja sama kedua pihak ini dapat menimbulkan keuntungan, baik dari perusahaan maupun tenaga kerja. Kepada perusahaan dia berpesan agar benar-benar menjalankan sekecil apapun program ketenaga kerjaan.

“Untuk karyawan, bekerjalah sesuai dengan harapan perusahaan. Diamana ada hak disana tentua ada kewajiban,” paparnya. Intinya semua jaminan kecelakaan kerja ini dapat diklaim oleh peserta yang mengalami musibah saat melakukan aktifitas dalam lingkup pekerjaannya kepada pihak Jamsostek.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – 236  desa dan kelurahan di Indragiri Hilir (Inhil) secara tegas meminta kepada Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adnan, tetap melanjutkan program pemberdayaan desa. Permintaan itu disampaikan desa langsung kepada Bupati Inhil. Hal tersebut erat kaitannya dengan manfaat yang dirasakan oleh warga.

“Saya pernah bertanya langsung kepada Kepala Desa di Inhil. Bagaimana kalau program desa mandiri dihentikan. Tokh, jabatan saya sebagai Bupati juga akan berakhir. Spontan para Kades menolak dan tetap ingin program tersebut dilanjutkan”kata Bupati.

Pertanyaan itu dilontarkan pemimpin Bumi Sri Gemilang tersebut untuk mengetahui respon semua desa. Secara nyata desa di Inhil menghendaki program pemberdayaan yang sudah berjalan tetap dilanjutkan.

Bahkan, semua Kades dan warga menyatakan harapan agar program itu tetap dilaksanakan sepanjang masa, siapapun kelak yang menjadi Bupati di daerah ini.

Desa beranggapan, bakal terjadi penurunan apabila tidak ada lagi program pemberdayaan. Bisa saja desa kembali menjadi terpinggirkan apabila tidak diterapkannya lagi program desa mandiri.

“Desa kami jauh di pedalaman. Kalau tidak ada program desa mandiri. Mungkin tidak pernah ada pembangunan masuk ke sini. Jadi, kami mau program itu terus berjalan” ujar Musmulyadi, Kades Indrasari Jaya, Teluk Belengkong.

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Kades lainnya di Inhil. Menurut mereka, sudah banyak kemajuan semenjak diterapkan program tersebut. Merupakan suatu tindak yang tak produktif apabila program mulia itu tidak lagi dilanjutkan.

Kades Keramat Jaya, Supardi juga mengungkapkan hal serupa. Desa yang dipimpinnya saat ini jauh berkembang. Padahal dulu, menurut dia sangat sulit mendapatkan kue pembangunan. Oleh sebab itu, dia pun menegaskan sangat tidak setuju jika ada pihak yang ingin program desa mandiri tidak dilanjutkan.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org)– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) terus melakukan pengembangan jaringan listrik desa. Tahun 2013 ini, sedikitnya dua titik listrik desa akan direalisasikan. Desa Gembira, Kecamatan Gaung dan Desa Braja Mukti Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong.

Program-program pengembangan listrik desa akan terus dilanjutkan dalam mengatasi krisis listrik di pedesaan. Pemkab Inhil juga mengharapkan kerja sama dari pihak PLN untuk melakukan pengembangan secara meluas hingga keberbagai pelosok desa.

“Dengan adanya jaringan listrik hingga kepedesaan  masyarakat akan semakin mampu untuk memenuhi berbagai kebutuhanya. Karena itu, program listrik desa sampai ketempat terpencil terus menjadi perhatian pemerintah,” Jelas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Inhil, H Encik Kamal Syahindra kemarin

Lanjutnua, melalui pembangunan pembangkit-pembangkit listrik desa juga bisa membangun potensi desa yang tertinggal, sehingga kedepan diharapkan akan mampu lebih berdaya secara ekonomi demi kesejahteraan maasyarakat.

Tahun sebelumnya empat titik listrik desa juga dibangun. Masing-masing terletek di Desa Tuk Jimun, Kecamatan Kemunig. Desa Harapan Makmur, Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS), Desa Sapta Jaya, Kecamatan Pulau Burung, dan Desa Kayu Teja, Kecamatan Teluk Belengkong. (dro/*1)

TEMBILAHAN – Sejak diterapkan serentak pada 192 desa dan kelurahan, 2006 silam. Program pemberdayaan  desa di Indragiri Hilir tetap menempatkan desa sebagai subjek, tidak objek.

Kebijakan itu disebut Bupati Inhil, Dr H Indra Muchlis Adnan bukan hasil pemikiran sekejap. Melainkan melewati serangkaian penelitian panjang dan ujicoba serta studi banding ke daerah lain, hingga ke luar negeri.

Kebijakan tersebut juga sebagai respon atas terpinggirkannya desa dalam proses pembangunan. Desa sangat sulit mendapatkan alokasi kue pembangunan. Bahkan, sebelum program desa mandiri diterapkan.  Kerap ditemukan  penduduk satu desa kian menyusut karena tidak adanya aktivitas di desa bersangkutan.

“Ada satu kampung di daerah kita, dimana penduduknya yang muda pergi merantau ke Batam. Saat imam masjid meninggal, sangat kesulitan mencari pengganti karena penduduknya yang makin sedikit. Karena itulah kita sangat prihatin dengan kondisi tersebut” cetus Bupati Inhil.

Kalangan muda di desa bersangkutan menurut orang nomor satu di Inhil itu lebih memilih ke daerah lain. Akibatnya kampung sangat sepi, nyaris kosong. Jangankan malam hari, pada siang hari pun kampung itu sepi.

Itu terjadi karena matinya aktivitas di desa. Tidak tersentuh pembangunan, karena ketika itu kue pembangunan tidak merata. “Tahap pertama kita berikan dana bantuan dengan jumlah tertentu dan hasilnya berjalan”jelas Bupati.

Selanjutnya sejak 2006 sampai sekarang desa diberikan alokasi dana bervariasi antara Rp 250 juta sampai Rp 500 juta. Dana itu dikelola desa secara mandiri. Pemkab Inhil hanya menyiapkan panduan dan arahan.

Selanjutnya desa juga didampingi dua konsultan yang memberikan masukan dalam pengelolaan dana tersebut. Sejak saat itulah kehidupan desa di Inhil mengalami perubahan drastis. Gerak pembangunan terlihat jelas, begitu juga dengan pembangunan ekonominya.(dro/*1)