TEMBILAHAN (www.detikriau.org)- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada warganya.

Jika selama ini warga harus mengurus surat keterangan miskin yang kadang bertele-tele. Saat ini sudah diupayakan tidak lagi demikian. Menurut Bupati Inhil, Dr H Indra Muchlis Adnan, warga tidak boleh kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena hal itu merupakan hak mereka.

“Kita luncurkan kartu sehat. Supaya tidak perlu lagi warga mengurus surat keterangan miskin. Cukup dengan menggunakan kartu itu, warga kita sudah bisa berobat”jelas Bupati. Sebelumnya, kartu sehat yang bekerjasama dengan salah satu perusahaan asuransi mempunyai kendala saat klaimnya. Sehingga menyulitkan warga yang akan berobat.

Sekarang, Pemkab Inhil dijelaskan Bupati bekerjasama dengan salah satu bank. Anggaran bidang kesehatan tersebut disimpan pada bank bersangkutan. Ketika ada klaim dari rumah sakit tempat warga berobat, tidak akan ada lagi kendala.

“Harapan kita, seluruh warga dapat menggunakan kartu sehat sehingga nanti tidak ada lagi keluhan dalam mendapatkan pengobatan” ungkap Bupati.

Dengan demikian kelak, warga yang akan berobat tinggal datang ke Puskesmas atau sarana pengobatan lainnya. Itu memungkinkan warga dapat dengan nyaman mendapatkan pelayanan.

Bupati menyebut, pelayanan bidang kesehatan merupakan hal yang fital. Karena itu dia menginstruksikan kepada semua pihak terkait untuk  peduli dan melaksanakan semua tugas dengan baik.(dro/*1)

Jakarta – Publik memang dibuat kagum dengan keberanian KPK menetapkan jenderal aktif, Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Simulator SIM. Namun publik lebih dibuat kaget lagi dengan kekayaan yang dimiliki oleh mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri tersebut.

Bagaimana tidak kaget, belasan rumah yang tersebar di sejumlah provinsi berhasil dilacak KPK. Rumah itu bukan sembarang rumah. Harga jualnya setiap unitnya rata-rata di atas Rp 500 juta. Bahkan tak sedikit yang menyentuh angka miliaran rupiah.

Belum lagi, tiga buah SPBU yang juga sudah masuk radar KPK. Namun khusus untuk SPBU, KPK belum menyitanya.

Berikut adalah rumah, tanah serta bangunan milik Irjen Djoko Susilo yang hingga saat ini sudah disita KPK. Jumlah ini diperkirakan masih bisa bertambah.

“Kami belum berhenti, masih terus kami telusuri,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, Jakarta, Selasa (12/3/2013).

1. Rumah mewah berlantai dua di Jl Cendrawasih, Tanjung Mas, Jaksel. Informasi yang dikumpulkan, rumah itu disita KPK pekan lalu. Sekitar pukul 19.00 WIB, petugas KPK datang dan memasang palang penyitaan. Rumah itu diketahui atas nama Mahdiana, istri Djoko yang dinikahi pada 2001. Rumah itu sudah beberapa lama kosong. Gembok juga terpasang dari luar.

2. Di kompleks Tanjung Mas tersebut, Djoko juga memiliki rumah lain di blok C yang juga sudah disita KPK. Diperkirakan rumah yang berada di Jl Cendrawasih ini berharga sekitar Rp 4-5 miliar.

3. Salon Cla milik Mahdiana, istri Irjen Djoko Susilo juga disita KPK. Salon itu dikelola Mahdiana sejak dua tahun lalu. Penyitaan itu dilakukan sejak Rabu (6/3). Petugas KPK datang dan langsung menempel segel penyitaan.

4. Di kawasan Jl Durian Raya, Jagakarsa, KPK menyita rumah mewah, gudang, dan tanah seluas 1.000 meter. Rumah mewah bergaya Jawa itu kosong. Informasi dari warga, rumah itu didiami Mahdiana, yang dinikahi Djoko pada 2001.

5. Rumah megah Irjen Djoko Susilo di Tapos, Jawa Barat, akhirnya disita KPK. Untuk memasang papan penyitaan, petugas KPK mengebor gerbang di rumah yang terletak di Jalan Raya Leuwinanggung No 69 RT 1 RW 8 Leuwinanggung, Tapos, Depok, Jabar.

6. Rumah mewah dua lantai yang terletak di kawasan elite Jl Prapanca, Kebayoran Baru, Jaksel ini dahulunya biasa ditinggali Dipta Anindita, istri muda Djoko. Tapi ketika direnovasi, pada 2012 Dipta pindah ke rumah yang lain. Rumah ini memiliki dua gerbang, satu untuk masuk dan satu untuk keluar. Rumah ini rata-rata berornamen kayu dengan jendela yang besar. Ada CCTV dipasang di gerbang rumah.

7. Rumah mewah milik Irjen Djoko Susilo ini terletak di Jl Elang Mas, Blok C3, Jagakarsa, Tanjung Duren, Jakarta Selatan. Rumah ini memiliki dua lantai serta berpagar tinggi. Tapi rumah ini kosong dan seperti tak terawat.

8. Rumah Irjen Djoko Susilo di Depok, Jabar yang disita KPK berada di hook Perumahan Pesona Khayangan Mungil, tepatnya di RT 1 RW 29 Blok E1 Jalan M Yusuf Mekarjaya, Sukmajaya, Depok.

9. Rumah yang berada di daerah mahal Jl Cikajang No 18, Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ini memiliki ruang bawah tanah (basement). Ruang bawah tanah itu berada di dekat garasi mobil yang sudah hancur. Di garasi itu ada tangga menuju ruang bawah tanah.

10. Rumah mewah milik Irjen Djoko Susilo di Semarang terletak di perumahan elite Klaster Golf Residence Blok C/No 12 Graha Candi Golf, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Rumah Irjen Djoko berada di Kavling IV.

11. Rumah ini memiliki gerbang yang kokoh. Bentuknya pun terkesan mewah dengan bangunan yang megah. Luasnya pun sekitar 2.500 meter. Rumah milik Irjen Djoko ini terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No 70, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Solo.

12. Rumah kuno di Yogyakarta milik Irjen Djoko ini berada di Jalan Langenastran No 7 Kelurahan Patean, Kecamatan Kraton, Yogyakarta. Sekitar 100 meter dari sisi timur Alun-alun Kidul Kraton Yogyakarta. Luas rumah kurang lebih kira-kira 600 meter persegi.

13. Rumah milik Djoko Susilo ini terletak di Jalan Sam Ratulangi No 16, Kampung Gremet Manahan, Solo. Rumah mewah ini terletak di atas tanah 500 meter persegi. Rumah ini dibangun sekitar lima tahun lalu.

14. Rumah Irjen Djoko lainnya di Yogya berada di kawasan benteng Kraton atau masuk kawasan Njeron Benteng. Rumah tersebut terletak sekitar 500 meter sebelah barat Alun-alun Selatan. Tepatnya di Jl Patehan Lor No 34 dan 36 Kecamatan Kraton Yogyakarta. Rumah tersebut terletak tidak jauh dari kompleks Tamansari. Satu rumah seluas 1.500 meter persegi

15. Sedangkan satu rumah lagi terletak persis di sebelah barat rumah kuno, hanya terpisah gang sempit yang merupakan jalan warga Kampung Taman, Solo. Rumah yang bernomor 36 ini adalah rumah dengan bangunan baru. Luas tanah sekitar 400 meter persegi dan dibeli Djoko sebesar Rp 350 juta.

Pakar pencucian uang dari Universitas Trisaksi, Yenti Gunarsih, berharap KPK berhasil dalam perampasan harta kekayaan hasil korupsi dari Djoko. Ia berharap KPK bisa berhasil dalam dakwaan kasus Simulator SIM dan pencucian uang.

“Semoga kali ini KPK benar-benar bisa menuntaskan kasus korupsi simulator dan sekaligus dengan TPPU sehingga upaya perampasan hasil korupsi tersebut optimal,” kata Yenti.(dtc)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Pengembangan ekonomi harus sesuai dengan kondisi daerah. Pasalnya, standar ekonomi tiap daerah berbeda.

Itu yang menjadi pemikiran utama dalam memberdayakan ekonomi di Inhil. Pemberdayaan itu tidak bisa disamakan dengan pelaksanaan daerah lain. Bupati Inhil, Dr H Indra Muchlis Adnan menyebut, pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi daerah itu merupakan tuntutan.

“Kita tidak bisa menyamakan standar ekonomi warga Inhil dengan daerah lain. Karena tuntutan ekonomi tiap daerah itu berbeda”jelas Bupati. Di Inhil lanjutnya, pemberdayaan ekonomi harus lebih ditekankan ke pedesaan. Karena mayoritas warga Bumi Sri Gemilang  memang  bermukim di pdesaan.

Pemberdayaan ekonomi yang disejalankan dengan program desa mandiri ditegaskan tetap menjadi perhatian Pemkab Bumi Sri Gemilang. “Itu sebabnya pemberdayaan ekonomi baik UED SP atau yang lainnya kita pusatkan di desa. Bukan di kecamatan dan ibukota  kabupaten”jelas Bupati.

Selanjutnya, desa yang mengelola dana pemberdayaan itu sesuai dengan kebutuhan warganya. Hal itu memungkinkan dana yang dialirkan sesuai dengan kebutuhan warga.

Selain UED SP, ada juga pemberdayaan ekonomi melalui majelis taklim. Pola itu dianggap relevan karena memberdayakan kaum ibu sembari mereka beraktivitas membantu suami atau keluarganya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menghimbau partisipasi penuh masyarakat agar tidak membuang sampah kedalam saluran air disekitar lingkungan mereka.

“Drainase jangan dijadikan sebagai tong sampah. Buanglah pada tempat-tempat yang telah disediakan,”harap Kepala Dinas PU Inhil, H Tengku Edy saat meninjau pekerjaan pembersihan drainase di jalan Sultan Syarif Qasim Tembilahan, Senin (11/3).

Jika partisipasti tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat, maka dia yakin seberapa banyakpun petuhas kebersihan, Dinas PU tidak akan mampu mengatasi sumbatan-sumbatan dibeberapa saluran air dalam Kota Tembilahan, salah satu contoh yang terdapat di jalan SSQ.

“jika tidak didukung oleh masyarakat, maka kami yakin sulit untuk dapat memberikan pelayanan maksimal sebagaimana yang diharapkan,” katanya.

Selain itu, hal yang menjadi perhatin Dinas PU Inhil adalah banyaknya warga yang sengaja menutup bagian atas aliran drainase dengan cara di cor. Karena itu irasakan akan menyulitkan untuk melakukan pembrsihan.
“Siapalagi yang menjaga lingkungan kalau tidak dimulai dari diri sendiri,”imbuhnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Dalam rangka pembelajaran politik kepada msyarakat, Bandan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan penyuluhan politik bagi pemilih pemula 2013, Senin (11/3).

Antara lain maksud dan tujuan kegiatan itu adalah  sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan pembinaan dan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya pemili pemula. Selanjutnya meningkatkan wawasan, pemahaman serta persepsi tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Kepala Kesbangpol Inhil, H Tantowi Jauhari, dalam sambutanya mengatakan, sosialisasi atapun penyuluhan tentang pilkada dan pemilu tentu akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain menambah wawasan, pengalaman pendidikan politik tersebut juga merupakan bermanfaat bagi pembelajaran pesta demokrasi.

Dikatakan mantan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Inhil, tahun 2013 ini merupakan tahun politik. Mengapa dikatakan demikian, karena di tahun ini ada beberapa daerah di Indonesia khsusnya Riau yang menggelar pesata demokrasi.

“Kita di Inhil di tahun ini juga akan mengadakan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) baik Bupati yang juga disejalankan dengan pemilihan Gubernur Riau. Demikian pula dengan beberapa daerah lainya,”ungkap Tantowi.

Menghadapi Pilbup dan Pilgub serta Pileg dan Pilpres, banyak Partai Politik (Parpol) peserta pemilu saat mulai disibukan dengan macam-macam persiapan. Maka dari itu pula lanjut Tantowi, sudah terjadi peningkatan intensitas politik.  ”Arti penting sosilasiasi ini guna membangun komuniksi politik dalam rangka menciptakan pemimpin yang peka terhadap masyarakat,”katanya.

Tantowi juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak terjebak pada gesekan horizontal maupun gesekan vertikal sehingga memicu terjadinya konflik sosial ditengah masyarakat. Sebab, pada dasarnya hal-hal kecil yang berbentuk propokasi dapat menghambat jalanya pesta demokrasi.

“Tingkatkan pasrtisipasi kita pada pilkada. Dengan banyaknya partisipasi masyarakat, maka secara tidak langsung juga akan melahirkan pemimpin terpilih yang sangat berkualitas,” tuturnya.

Sementara itu salah seorang nara sumber yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Inhil, Joni, menyebutkan materi yang diberikan pihaknya pada sosialisasi itu lebih memfokuskan tentang tahapan pemilu, yang dimulai dari pendaftaran pemilu dan  pelaksanaan lainnya.(dro/*1)

TEMBILAHAN (www.detikriau.org) – Untuk mengetahui sejau mana kesiapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja,  Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengundang Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perkebunan (Disbun) dan Dinas KopErasi (Diskop).

Dalam pertemuan tersebut, Komisi II menekankan agar SKPD mitra kerja mereka melakukan perencanaan program sematang-matangnya. Tujuanya menepis anggapan miring ditengah kalangan masyarakat bahwa dinas selama ini sengaja melalaikan kegiatan.

“Artinya setelah pertenmuan itu, kami sepakat selambat-lambatnya dalam tiga hari kedepan SKPD bisa menyebutkan jumlah paket pekerjaan yang akan mereka lelang,” terang Ketua Komisi II DPRD Inhil, Junaidi, Senin (11/3).

Kalangan Komisi II juga mengeluhkan ketidak transparanya beberapa SKPD dalam menjelaskan kegiatan. Sebab, saat ini masih ada SKPD yang mengakui masih melakukan penyusunan kegiatan padahal APBD 2013 sudah disahkan pada akhir Desember 2012 silam.

Hal itu memang diakui dinas, namun mereka (SKPD) tetap menolak jika dikatakan sengaja menutupi berbagai kegiatan. Menurut mereka saat ini sedang dilakukan pembahasan ditingkat internal dan beberapa hari kedepan sudah bisa diketahui hasilnya.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Inhil, Junaidi dan dihadiri beberpa anggota seperti H Bakri, Herwanissitas, Edy Sindrang, Irwandi dan Zukarnaen. Mereka meminta dinas terkait mempersiapakan literatur menjelang adanya pertemuan masalah yang terkait dengan bidang Komisi II.

“Khusus untuk Diskop, kita akan mengundang pihak perbankan. Kita ingin tahu sejauh mana mereka telah menyalurkan program Diskop yang berkaitan dengan Keredit Usaha Rakyat (KUR),”kata anggota Komisi II DPRD Herwanissitas.

Selanjutnya, Komisi II tetap menegaskan agar dinas terkait untuk sesegra mungkin menyiapkan masing- masing pekerjaan rumah (PR) yang tertunda pada tahun sebelumnya. Untuk Disperindag, mereka (Komisi II, red) meminta agar pasar yang belum difungsikan, tahu 2013 ini agar dapat diaktifkan sebagaimana harapan masyarakat.

Demikian pula dengan masalah perkebunan. Dimana saat ini diketahui sektor perkebunan menjai salah satu masalah yang menjadi sorotan. Persoalan hama kelapa, trio tata air, peremajaan kelapa dan investor perkebunan turut dijadikan bahan diskusi. Sebab, menurut Komisi II, faktor-faktor tersebut diatas merupakan pemicu kuat terjadinya banyak persoalan dilapangan.(dro/*1)